Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.194
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Bestuur Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Batulis Civil Law Review Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Yumarni, Ani
Faculty Of Law, Universitas Djuanda
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Indonesian Migrant Workers After Job Creation Law: A Challenging Problem for Protection Welfare Suhartini, Endeh; Zaini, Mimi Fitriana; Widjojanto, Bambang; Yumarni, Ani
BESTUUR Vol 11, No 2 (2023): Bestuur
Publisher : Administrative Law Departement Faculty of Law Universitas Sebelas Mare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/bestuur.v11i2.78442

Abstract

Job Creation Law has severely impacted the protection of foreign workers with changes to the Company Permit for Placement of Indonesian Migrant Workers (SIP3MI). This research aims to analyze changes to SIP3MI and its impact on the licensing mechanism for Indonesian migrant workers, which is related to the implementation of supervision of migrant workers as a juridical-administrative consequence of SIP3MI issuance. The research methodology used in this paper is a normative legal research method with a statue approach and conceptualization of legal protection, licensing, supervision, labour, and social justice to realize the protection of migrant workers when contracting and completing contracts. This research indicates an urgency for the government to protect migrant workers, seeing the increase in the number of migrant workers and complaints. The SIP3MI regulation, degrades the concept of protecting Indonesian migrant workers. The change in providing SIP3MI information from the relevant Ministry to the authority of the Central Government and being equated with Business Licensing thus changes the mechanism for issuing permits, which could severely impact the implementation of supervision and protection of Indonesian migrant workers. Therefore, the protection of migrant workers is no better than before the publication of the Omnibus Law. Legal certainty is needed to provide protection. Equating SIP3MI with business licensing is quite controversial and has the potential to create legal protection for migrant workers who are increasingly being pushed into a corner.
Tela’ah Yuridis Penguatan Lembaga Gadai Syari’ah Dalam Presfektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian (“POJK 31/2016”) Habib, Yahya Abdul Habib; Yumarni, Ani
UIR Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(1).24910

Abstract

Abstract Islamic pawnshops (rahn) are one of the financial instruments that have long been recognized in Islamic tradition and are now formally legitimized through national regulations. The issuance of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 31/POJK.05/2016 on Pawnshop Business marks an important milestone in strengthening the existence of Islamic pawn institutions, particularly in terms of legal certainty, institutional governance, consumer protection, and their role in national financial inclusion. This study aims to analyze the normative and juridical foundations of Islamic pawnshops as well as the implications of POJK 31/2016 in reinforcing Islamic pawn institutions in Indonesia. The research method employed is normative legal research with a literature study approach, using secondary legal materials such as legislation, DSN-MUI fatwas, books, academic journals, and official reports from OJK and related institutions. The findings reveal that although Islamic pawnshops possess strong legal foundations and are supported by clear regulations, their implementation still faces several challenges, including the prevalence of illegal pawn practices, low levels of financial literacy, complex licensing procedures, and the risks associated with digitalization of services. Therefore, strategic measures are required, such as strengthening supervision, simplifying licensing procedures, enhancing Islamic financial literacy, and developing secure digital innovations. With these strategies, Islamic pawnshops have the potential to become fair, inclusive financial instruments that contribute significantly to the development of a sharia-based national economy. Keywords: Legal Review; Strengthening; Islamic Pawn Institutions; POJK 31/2016.
Pengaruh Kenaikan Upah Pekerja Di Atas Satu Tahun Untuk Peningkatan Produktivitas Perusahaan Jumani Jumani; Endeh Suhartini; Ani Yumarni
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i2.7497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan upah terhadap produktivitas kerja karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun di sebuah perusahaan. Latar belakang dari studi ini adalah kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja berpengalaman sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara terhadap karyawan dan manajer HRD. Hasil awal menunjukkan adanya korelasi positif antara kenaikan upah dan motivasi kerja, yang kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan upah perusahaan demi meningkatkan kinerja jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan kenaikan upah bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun terhadap tingkat produktivitas perusahaan. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, pengupahan merupakan instrumen vital yang tidak hanya mencerminkan pemenuhan hak tenaga kerja, tetapi juga berperan sebagai strategi manajemen sumber daya manusia yang berpengaruh pada kinerja dan keberlanjutan usaha.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan studi kasus pada perusahaan sektor manufaktur di wilayah Jabodetabek. Data diperoleh melalui wawancara, survei, dan analisis dokumen hukum serta laporan perusahaan terkait produktivitas kerja sebelum dan sesudah implementasi kenaikan upah tahunan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kenaikan upah setelah satu tahun masa kerja secara konsisten dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, yang berimplikasi positif terhadap efisiensi dan output kerja. Namun demikian, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan sistem evaluasi kinerja dan kemampuan finansial perusahaan agar tidak menimbulkan beban ekonomi berlebih.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan akademisi dalam merumuskan sistem pengupahan yang adil, adaptif, dan produktif sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaan dan realitas pasar kerja.
Gerakan Berwakaf Produktif: Ikhtisar One Day Workshop Waqf Fundriser Agustina Multi Purnomo; Ani Yumarni; Saddam Husein
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.17492

Abstract

Wakaf merupakan salah satu mekanisme membangun keadilan dan pemerataan kesejahteraan dalam Islam selain zakat, infak, dan sedekah. Wakaf memiliki keistimewaan dibandingkan dengan zakat, infak, dan sedekah karena potensial memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat terutama wakaf produktif. Studi bertujuan untuk membahas regulasi wakaf dan gerakan wakaf produktif. Studi merupakan ikhtisar one day workshop waqf fundriser di di Universitas Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024. Metode penulisan adalah menulis ikhtisar wokshop dengan memaparkan, menginterpreasikan, dan mendiskusikan materi workshop dengan literatur terkait. Materi workshop membahas mengenai urgensi wakaf, regulasi wakaf, dan Gerakan Indonesia Berwakaf di Indonesia. Wakaf telah diatur dalam undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Gerakan Indonesia Berwakaf menunjukkan urgensi gerakan berwakaf produktif. Gerakan Indonesia Berwakaf dimulai dari mailstone wakaf uang dan bekerjanya wakaf produktif untuk mencapai tujuan gerakan. Telaah literatur menemukan pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf dalam bentuk gerakan berwakaf produktif masih memerlukan perbaikan terutama dalam perbaikan kelembagaan penyelenggara wakaf. Pelaksanaan wakaf masih kurang didukung oleh data pelaksanaan wakaf produktif dan penerima manfaat wakaf. Pencapaian gerakan berwakaf produktif disarankan dimulai dari perbaikan lembaga pelaksana wakaf nasional dalam menyediakan data pelaksanaan pengelolaan wakaf dan penerima wakaf.
Pengaruh Hukum Modren pada Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Nomor 360/PDT/2015/PT.MDN) Nur Avoy Sihotang; Raiza Aldhie Firdaus; Ani Yumarni; R. Yuniar Anisa Ilyanawati
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.18168

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem waris adat Batak Toba yang menganut prinsip patriarki. Anak laki-laki dianggap sebagai pewaris utama untuk melanjutkan garis keturunan, sementara anak perempuan memiliki posisi yang terbatas dalam hak waris. Namun, perubahan sosial dan pengaruh nilai-nilai modern, seperti kesetaraan gender, telah memengaruhi implementasi tradisi ini. Penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip dasar hukum waris adat Batak Toba, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan, serta peran hukum positif dalam menjembatani konflik antara tradisi adat dan nilai-nilai kesetaraan. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara adat dan perubahan sosial di masyarakat Batak Toba.
Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak sebagai Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia Andhy Kurniawan; Ani Yumarni; R. Yuniar Anisa Ilyanawati
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.19354

Abstract

Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada hak-hak sebagai warga negara dan masyarakat internasional yang perlu memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan hukumnya. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui status kewarganegaraan anak sebagai akibat perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini metode analisis normatif dalam mengkaji persoalan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran atau orang asing dengan orang Indonesia ada dua ketentuan yaitu 1) kewarganegaraan terbatas yaitu selama belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, anak yang lahir dari perkawinan campuran masih memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan asing sesuai asal negara ayah atau ibunya. 2) Dan jika sudah mencapai usia 18 tahun atau menikah maka harus memilih salah satu kewarganegaraan asing atau Indonesia, dan jika  tidak memili maka dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada perbuatan hukum anak tersebut jika sudah dewasa nanti. Anak yang sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam segala bidang hukum.
Pandangan Empat Mazhab dan Maqasid Syariah terhadap Kredit Macet: Refleksi atas Praktik Perbankan Syariah di Indonesia Agustina Multi Purnomo; Ani Yumarni; Saddam Husain
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.20876

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran perbankan syariah dalam menangani kredit macet dengan pendekatan maqasid syariah dan analisis perbandingan empat mazhab fikih. Latar belakang kajian ini adalah meningkatnya angka kredit bermasalah di Indonesia yang mencerminkan tekanan ekonomi struktural di tengah masyarakat Muslim. Bank syariah diharapkan menjadi solusi alternatif yang adil dan berorientasi maslahat. Studi ini menggunakan metode narrative literature review yang dikombinasikan dengan wawancara terbatas bersama praktisi bank syariah. Analisis dilakukan terhadap literatur fikih klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta gagasan maqasid syariah yang dikembangkan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi hingga pendekatan kontemporer Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab sepakat pentingnya perlindungan terhadap debitur dalam kondisi kesulitan, meskipun memiliki perbedaan pendekatan teknis. Maqasid syariah diakui sebagai prinsip yang kokoh dalam hukum Islam, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem hukum dan kebijakan bank syariah. Praktik di lapangan masih banyak mengadopsi pendekatan legal formal ala perbankan konvensional, tanpa mengedepankan nilai keadilan dan perlindungan kelompok rentan. Disimpulkan, maqasid syariah harus dijadikan kerangka operasional dalam tata kelola perbankan syariah. Reformasi kelembagaan, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, dan peningkatan literasi maqasid menjadi langkah penting agar bank syariah benar-benar menjadi solusi keuangan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Peranan Penyelia Halal dalam Mendukung Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Memperoleh Sertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal Andini Darmayanti; Ani Yumarni; J. Jopie Gilalo
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21194

Abstract

Banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal bukan karena tidak diakui produknya namun karena  asumsi masyarakat atau pelaku udaha bahwa kuliner yang diperjualbelikan bukan kuliner haram sehingga mereka tidak mengurus sertifikat halal, dan kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya memiliki sertifikat halal atas objek tau kuliner yang dijual, maka perlu peran pemerintah dalam hal ini Penyelia halal yang ditugaskan oleh perusahaan baik BUMN maupun swasta untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Peranan Penyelia Halal Dalam Mendukung Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Memperoleh Sertifikat Halal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian yang mengkaji masalah hukum sebagai gejala sosial. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) Peran sesuai dengan ketentuan  Pasal 1 ayat (8) UU 33/2014 bahwa Penyelia Halal adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap proses produk halal pada perusahaan. Memiliki peran yang mencakup pendampingan, sosialisasi dan edukasi, memberikan bantuan kemudahan dalam administrasi pensertifikasian, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi perusahaan. (2) Upaya untuk memperoleh sertifikat halal dapat dilakukan dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BPJHP, mengajukan permohonan kepada BPJHP secara langsung dan secara online, dan melakukan pembayaran biaya permohonan dan biaya audit.
Analisis Hukum Peran Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Cianjur Raihan Nurwahidi; Ani Yumarni; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.21465

Abstract

Indonesia sebagai Negara Hukum adalah ditampilaknnya peran hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Salah satu perwujudannya adalah Pilkada. Pilkada secara langsung dengan baik sebagaimana asas Pilkada yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dapat terlaksana berkat dukungan semua elemen masyarakat. Untuk mewujudkan adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka petugas Kepolisian dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi dan perilaku terpuji sehingga bisa menjadi panutan di tengah masyarakat. oleh karena itu setiap anggota Polri harus selalu menyadari akan tugas-tugas dalam masyarakat. Untuk itu peran dan upaya Brimob dalam tubuh Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penelitian ini di khususkan pada Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas. potensi konflik akan terus ada, mengingat Pilkada melibatkan masyarakat luas dari berbagai golongan masyarakat tanpa memandang, status sosialnya. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya Brimob dalam mengatasi berbagai gangguan keamanan yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Pilkada.
Kewenangan KUA dalam Pencatatan Ikarar Wakaf Tanah dalam PMA No 73/2013 Alda Amelia; Ani Yumarni
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 7 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i7.21766

Abstract

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin keberlangsungan, akuntabilitas, serta kepastian hukum atas harta benda wakaf, diperlukan mekanisme pencatatan yang sah dan terstruktur. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Bidang Wakaf kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memberikan dasar hukum bagi KUA dalam melaksanakan pencatatan ikrar wakaf tanah. Tujuan utama dari kewenangan ini adalah memastikan bahwa setiap ikrar wakaf tercatat secara resmi, mencegah sengketa di kemudian hari, serta menjamin pengelolaan harta wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan KUA dalam pencatatan ikrar wakaf tanah berfungsi sebagai instrumen legalitas dan pengawasan yang mendukung optimalisasi peran wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat  
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Alda Amelia Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Andhy Kurniawan Andini Darmayanti Ani Nuraeni Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Bambang Widjojanto Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Danu Suryani Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Habib, Yahya Abdul Habib Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Hidayat Rumatiga Hidayat Rumatiga Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim J. Jopie Gilalo Jaih Mubarok Jumani Jumani Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lisde Mile Puspa Fitria B.S Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Mohammad Hanafi Holle Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muhammad Sayyid Rasyid Ridho Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi MULYADI MULYADI Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nur Avoy Sihotang Nurdin Iraj Nugraha Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Raihan Nurwahidi Raiza Aldhie Firdaus Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Ripandi Awaludin Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husain Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Sudiman SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto Yogi Septio Adi Nugroho Yogi Septio Adi Nugroho Zaini, Mimi Fitriana