Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Hukum Peran Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Cianjur Nurwahidi, Raihan; Yumarni, Ani; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.21465

Abstract

Indonesia sebagai Negara Hukum adalah ditampilaknnya peran hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Salah satu perwujudannya adalah Pilkada. Pilkada secara langsung dengan baik sebagaimana asas Pilkada yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dapat terlaksana berkat dukungan semua elemen masyarakat. Untuk mewujudkan adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka petugas Kepolisian dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi dan perilaku terpuji sehingga bisa menjadi panutan di tengah masyarakat. oleh karena itu setiap anggota Polri harus selalu menyadari akan tugas-tugas dalam masyarakat. Untuk itu peran dan upaya Brimob dalam tubuh Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penelitian ini di khususkan pada Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas. potensi konflik akan terus ada, mengingat Pilkada melibatkan masyarakat luas dari berbagai golongan masyarakat tanpa memandang, status sosialnya. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya Brimob dalam mengatasi berbagai gangguan keamanan yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Pilkada.
Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children Sesniati, Avivah; Yumarni, Ani; Lukmanul Hakin, Aal
International Journal of Latin Notary Vol. 4 No. 2 (2024): Internasional Journal of Latin Notary, March 2024
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61968/journal.v4i2.76

Abstract

Grants to adopted children often cause disputes, especially when the grantor has passed away. Grant disputes arise because there are heirs who feel aggrieved by the existence of the grant, especially grants given to adopted children that exceed the provisions. This study aims to determine and analyze the implementation of grants to inherited property for adopted children based on Article 1666 of the Civil Code and to determine and analyze the obstacles faced in the implementation of grants to inherited property for adopted children. The method used in this research is normative juridical. Namely, the Law is conceptualized as norms, rules, principles, or dogmas. The normative juridical approach is also known as doctrinal approach/research or normative legal research. The normative juridical research stage uses literature studies (review of the literature), but as long as necessary, interviews can be conducted to complement literature studies. The study results found that the implementation of grants to inherited property for adopted children based on Article 1666 of the Civil Code is known that the right to inherit adopted children is not regulated in the Civil Code. Still, specifically for Indonesian citizens of Chinese descent, the position of adopted children is the same as legal children. For this reason, he is entitled to inherit the inheritance of his adoptive parents according to the Law or inherit based on Testamentary inheritance law if he gets a testament (Grant of Wasiat).
Applying the Benefit Theory to Strengthen Public Protection in Marriage Record-Keeping -, Maulana; Yumarni, Ani; Suryani, Danu
Sultan Agung Notary Law Review Vol 7, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.7.2.125-138

Abstract

The Benefit Theory is a guarantee of quality of life for people who obey religion because it is an Islamic command that comes from the Koran and hadith for the public good. Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman to become husband and wife and has the aim of building a happy, harmonious and mutually loving household. Underhand marriage is a condition where it is not registered at the KUA religious affairs office or agency in accordance with the law. Recording important events according to law number 24 of 2013 concerning amendments to law number 23 of 2006 states that recording important events are events experienced by a person including birth, death, stillbirth, name changes and changes in citizenship status. The population administration law is a manifestation of the state's attention to its citizens. Every incident is recorded in order to obtain equality or equality before the law. There are many legal consequences for illegal marriages if they do not comply with population administration laws because there is no legality of marriage recognized by the state in the form of a Marriage Certificate.
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Tubrukan di Laut Gilalo, Jerymianus; Suhartini, Endeh; Yumarni, Ani
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i11.62451

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kapal MT D dan MT S III di perairan Gili Selang, Bali, serta tanggung jawab hukum nakhoda dan operator kapal dalam peristiwa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.211/4/7/MP-24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha mencakup tiga aspek utama, yaitu perlindungan perdata berdasarkan hak ganti rugi, perlindungan administratif melalui sanksi dan kompensasi dari otoritas pelayaran, serta perlindungan internasional yang berlandaskan pada UNCLOS 1982, SOLAS, dan COLREG 1972. Tanggung jawab hukum dalam kasus ini bersifat berlapis: nakhoda bertanggung jawab pidana atas kelalaian navigasi, sedangkan operator dan pemilik kapal memikul tanggung jawab perdata dan administratif atas kegagalan dalam pengawasan keselamatan kapal. Penegakan hukum maritim yang konsisten diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa depan.
Kepastian Hukum Ikrar dan Akta Wakaf Bawah Tangan untuk Legalisasi Wakaf melalui Program Lintas Sektor di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Yogi Septio Adi Nugroho; Ani Yumarni; Sudiman Sihotang
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1761

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty of informal waqf pledges and deeds, as well as the effectiveness of the Cross-Sector Program (LINTOR) in the legalization of waqf land in Sukabumi Regency. The research employs an empirical juridical method with statutory and sociological approaches, using document analysis, field observations, and interviews with the Office of Religious Affairs (KUA), the Land Office, and related stakeholders. The findings indicate that underhand waqf practices do not comply with Law Number 41 of 2004 on Waqf, thereby weakening legal evidentiary power and obstructing the waqf land certification process. Although the LINTOR Program conceptually facilitates the acceleration of waqf land registration, its implementation remains constrained by administrative deficiencies, weak inter-institutional coordination, and low public legal awareness. This study emphasizes the need to strengthen the role of KUA as Waqf Pledge Deed Officials, reinforce cross-sector technical regulations, and enhance legal literacy to ensure legal certainty in waqf land management.
Pengaruh Kenaikan Upah Pekerja Di Atas Satu Tahun Untuk Peningkatan Produktivitas Perusahaan Jumani, Jumani; Suhartini, Endeh; Yumarni, Ani
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i2.7497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan upah terhadap produktivitas kerja karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun di sebuah perusahaan. Latar belakang dari studi ini adalah kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja berpengalaman sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara terhadap karyawan dan manajer HRD. Hasil awal menunjukkan adanya korelasi positif antara kenaikan upah dan motivasi kerja, yang kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan upah perusahaan demi meningkatkan kinerja jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan kenaikan upah bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun terhadap tingkat produktivitas perusahaan. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, pengupahan merupakan instrumen vital yang tidak hanya mencerminkan pemenuhan hak tenaga kerja, tetapi juga berperan sebagai strategi manajemen sumber daya manusia yang berpengaruh pada kinerja dan keberlanjutan usaha.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan studi kasus pada perusahaan sektor manufaktur di wilayah Jabodetabek. Data diperoleh melalui wawancara, survei, dan analisis dokumen hukum serta laporan perusahaan terkait produktivitas kerja sebelum dan sesudah implementasi kenaikan upah tahunan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kenaikan upah setelah satu tahun masa kerja secara konsisten dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, yang berimplikasi positif terhadap efisiensi dan output kerja. Namun demikian, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan sistem evaluasi kinerja dan kemampuan finansial perusahaan agar tidak menimbulkan beban ekonomi berlebih.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan akademisi dalam merumuskan sistem pengupahan yang adil, adaptif, dan produktif sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaan dan realitas pasar kerja.
Tela’ah Yuridis Penguatan Lembaga Gadai Syari’ah Dalam Presfektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Usaha Pergadaian (“POJK 31/2016”) Habib, Yahya Abdul Habib; Yumarni, Ani
UIR Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): UIR LAW REVIEW
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(1).24910

Abstract

Abstract Islamic pawnshops (rahn) are one of the financial instruments that have long been recognized in Islamic tradition and are now formally legitimized through national regulations. The issuance of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 31/POJK.05/2016 on Pawnshop Business marks an important milestone in strengthening the existence of Islamic pawn institutions, particularly in terms of legal certainty, institutional governance, consumer protection, and their role in national financial inclusion. This study aims to analyze the normative and juridical foundations of Islamic pawnshops as well as the implications of POJK 31/2016 in reinforcing Islamic pawn institutions in Indonesia. The research method employed is normative legal research with a literature study approach, using secondary legal materials such as legislation, DSN-MUI fatwas, books, academic journals, and official reports from OJK and related institutions. The findings reveal that although Islamic pawnshops possess strong legal foundations and are supported by clear regulations, their implementation still faces several challenges, including the prevalence of illegal pawn practices, low levels of financial literacy, complex licensing procedures, and the risks associated with digitalization of services. Therefore, strategic measures are required, such as strengthening supervision, simplifying licensing procedures, enhancing Islamic financial literacy, and developing secure digital innovations. With these strategies, Islamic pawnshops have the potential to become fair, inclusive financial instruments that contribute significantly to the development of a sharia-based national economy. Keywords: Legal Review; Strengthening; Islamic Pawn Institutions; POJK 31/2016.
Dinamika Pluralisme Hukum dalam Sistem Kewarisan Adat di Indonesia: Dialektika antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional Ridho, Muhammad Sayyid Rasyid; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 2 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i2.22732

Abstract

Pluralisme hukum merupakan karakter fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang terbentuk dari sejarah panjang interaksi antara adat, agama, dan negara. Salah satu bidang hukum yang memperlihatkan dinamika pluralisme tersebut adalah hukum kewarisan. Dalam praktik kewarisan di Indonesia, masyarakat tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum yang bersifat tunggal dan seragam, melainkan berada dalam persimpangan tiga rezim hukum utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini hidup berdampingan, saling berinteraksi, saling memengaruhi, bahkan tidak jarang saling berkompetisi dalam menentukan mekanisme pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji serta menganalisis secara komprehensif dinamika pluralisme hukum dalam sistem waris adat di Indonesia dengan menitikberatkan pada dialektika antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ketiga sistem hukum tersebut beroperasi dalam praktik, bagaimana konflik dan kompromi hukum terjadi, serta bagaimana peran negara dalam mengelola pluralisme hukum agar tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang mengadopsi pendekatan terhadap undang-undang serta konsep-konsep yang relevan, historis, dan sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam kewarisan adat tidak selalu bermakna konflik normatif semata, melainkan juga mencerminkan proses adaptasi sosial dan pencarian keadilan kontekstual oleh masyarakat. Namun demikian, lemahnya harmonisasi regulasi, perbedaan penafsiran hakim, serta belum adanya kodifikasi hukum kewarisan nasional yang komprehensif seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum kewarisan yang responsif terhadap realitas pluralisme hukum dengan menempatkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.
Public Policy As An Effort To Prevent Early Marriage Through Parental Participation Husein, Saddam; Nuraeny, Henny; Monaya, Nova; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Jurnal Legisci Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 October 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v3i2.983

Abstract

Background.The high rate of early marriage in Indonesia is influenced by factors such as tradition, social norms, economy, and low parental education levels. Parents often serve as the final decision-makers in child marriages, making their participation crucial in prevention efforts. Aims. This study aims to analyze the effectiveness of public policies in preventing early marriage through approaches that involve active parental participation. Methods. The method used is sociological juridical with a qualitative approach, conducted through discussion forums, coaching, and legal and health education for parents. Conclusion. The results show that the government has issued various policies, such as Law Number 16 of 2019, as well as programs such as BIMWIN, BRUS, marriage clinics, and women’s and children’s empowerment. However, these efforts are not yet optimal without improving parental capacity and awareness. The novelty of this research lies in its emphasis on legal and health education for parents as a strategic step in preventing early marriage. The implication is the need for integrative policy synergy between the government, society, and families
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Ani Nuraeni Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Darmayanti, Andini Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Firdaus, Raiza Aldhie Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Habib, Yahya Abdul Habib Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Henny Nuraeny Hidayat Rumatiga Husain, Saddam Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim Jaih Mubarok Jumani, Jumani Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Kurniawan, Andhy Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI MULYADI MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nurwahidi, Raihan Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Ridho, Muhammad Sayyid Rasyid Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Nur Avoy Sihotang, Sudiman Siti Alida, Riska SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto Yogi Septio Adi Nugroho