Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Novelty Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Res Judicata Jambura Law Review Gorontalo Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Prasada Borneo Law Review Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Interpretasi Hukum Hang Tuah Law Journal Indonesia Law Review (ILREV) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development RechtIdee Jurnal KALANDRA SASI Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Jurnal Legislasi Indonesia
Agustanti, Rosalia Dika
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA Rindiani Kurniawati A; Mulyadi Mulyadi; Rosalia Dika Agustanti
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2954

Abstract

Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma, salah satu contoh yaitu banyaknya kasus penyebaran konten asusila berupa gambar maupun video. Peraturan hukum terhadap penyebaran konten asusila pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait ITE Tansaksi elektronik serta informasi. Penelitian memiliki tujuan memahami peraturan pembuktian dan problematika pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila. Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan yaki hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan yakni Statute Approach (Perundang-undangan) dan Conceprual Approach (Konseptual). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembuktian terhadap penyebaran konten asusila tidak hanya menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 184 (KUHAP) selain itu menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 5 (UU ITE). Pembuktian secara elektronik didapati belum adanya kejelasan dalam penafsiran kepastian dari alat bukti elektronik yang didapatkan oleh aparat hukum.
LEGALITAS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK AKIBAT PERKOSAAN INSES Shafira Fatahaya; Rosalia Dika Agustanti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4041

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai legalitas aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan inses. Merujuk pada catatan Komnas Perempuan tahun 2021 telah terjadi kasus perkosaan inses terhadap perempuan sebanyak 215 kasus dimana 15 kasus terjadi pada anak. Dari perkosaan inses tidak menutup kemungkinan terjadi kehamilan pada anak dan ketidaksiapan fisik maupun psikis membuat seorang anak memilih jalan untuk aborsi. Sehingga patut dipertanyakan tentang legalitas aborsi sebagaimana Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jika yang melakukan aborsi adalah anak korban perkosaan inses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi dengan indikasi perkosaan adalah legal karena adanya trauma psikologis yang diderita oleh korban dan dimungkinkan adanya indikasi kedaruratan medis akibat perkosaan inses. Aborsi dapat dilakukan pada saat usia kehamilan tidak lebih dari 6 minggu dihitung dari awal pertama haid, namun tidak menutup kemungkinan aborsi dilakukan ketika usia kandungan melebihi batas tersebut. Sehingga penegak hukum harus dapat memastikan bahwa aborsi akibat perkosaan inses tidak dapat dituntut pidana karena telah dilindungi oleh hukum. Kepastian hukum yang ada harus dapat ditegakan agar tercipta keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan dari hukum. Selain itu, diperlukan adanya suatu edukasi mengenai kesehatan reproduksi oleh ahli kesehatan agar kasus aborsi dapat diminimalisir.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Raka Wicaksono; Andriyanto Adhi Nugroho; Rosalia Dika Agustanti
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v8i2.4793

Abstract

This study aims to determine the legal protection for consumers of Indihome internet services who feel they have been harmed by the services provided by Indihome, then further discuss the liability of PT. Telekomunikasi Indonesia as a provider of Internet services to consumers who have sued the problem. This study uses a normative juridical method with a law approach, a case approach and a conceptual approach, with primary and secondary legal sources. The results of the study show that legal protection for consumers also includes consumer rights as regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 and Article 45 of Law Number 8 of 1999. There are obstacles to damage or losses experienced by consumers related to the quality of services provided is the responsibility of PT. Telecommunications Indonesia as a business actor. In addition to demanding rights, consumers must also pay attention to their obligations such as reading or following information instructions and procedures for the use or utilization of goods and/or services, for the sake of security and safety which aims to prevent consumers from things that will harm consumers later. The form of responsibility of PT. Telekomunikasi Indonesia that is given to IndiHome consumers, namely providing compensation according to company regulations, providing compensation, resolving disputes regarding the implementation and/or interpretation of subscription contracts, are jointly resolved by PT. Telekomunikasi Indonesia and customers by deliberation
Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara Rosalia Dika Agustanti; Satino Satino; Rildo Rafael Bonauli
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1092

Abstract

Wacana penegakan HAM terus meningkat, tetapi pada stigmatisasi seksualitas perempuan, tampaknya masih mengakar dalam budaya masyarakat. Pandangan dikotomis ini pada akhirnya mempersulit perempuan untuk mengakses hak-hak mereka, baik ketika masyarakat maupun pihak berwenang menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan. Kenyamanan kerja sangat berpengaruh dalam menciptakan hubungan kerja yang kondusif. Salah satu hal yang perlu diingat dalam menciptakan kenyamanan kerja adalah adanya kondisi kerja tanpa diskriminasi termasuk pelecehan seksual di tempat kerja.. Tindakan ini dapat berlangsung antara pekerja/atasan dan seorang pekerja lain (hubungan vertikal) atau antara pekerja dengan pekerja (hubungan horizontal), antara pemberi kerja dengan pekerja kontrak atau pekerja outsourcing dan antara pekerja/penyedia jasa dengan klien/pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Penelitian dimulai dengan mengkaji dan menganalisis terlebih dahulu mengenai bentuk pelecehan seksual seperti apa yang sering diterima oleh pekerja, dan berapa banyak pekerja yang mendapatkan pelecehan seksual. Selanjutnya analisa dilakukan terhadap ada tidaknya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk menertibkan banyaknya kasus pelecehan seksual oleh pekerja yang tidak semuanya selesai di Pengadilan. Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami pelecean seksual, apakah sudah terpenuhi atau belum. Dalam menganalisa permasalahan, peneliti menggunakan pendekatan kasus, terkait adanya pelecehan seksual di tempat kerja yang dilakukan oleh pekerja.
Hukum Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi : Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia Rissa Asmitha Wardoyo; Rosalia Dika Agustanti
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v18i2.3659

Abstract

The practice of prostitution is a practice that is contrary to the principles of norms and ethics. It is often considered a practice that disrupts public order. This study aims to examine more deeply the development of prostitution in Indonesia and how to criminalize prostitution service users in Indonesia. This paper uses a normative legal research method, with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study show that increasingly sophisticated information and communication technology encourages the emergence of various new modus operandi in the practice of prostitution. Actors who previously had to do it face-to-face and meet in person at certain places when transacting can now do so by utilizing the features and various social media platforms available on smartphones. A large number of social media users encourages the increasing number of cases of prostitution in Indonesia. What's more, not everyone involved in this practice can be convicted, even if it's easy for users of prostitution services to escape the law, it's not a strange thing. This condition is caused by the absence of clear and firm regulations against prostitution service users, therefore, it is necessary to criminalize prostitution service users in the positive legal system in Indonesia to provide fear and deterrent effect for the perpetrators.
Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19 Dwi Desi Yayi Tarina; Rianda Dirkareshza; Kristina Simbolon; Rosalia Dika Agustanti
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 6 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30653/002.202164.886

Abstract

COMMUNITY ASSISTANCE IN PANGKALAN JATI VILLAGE REGARDING THE LEGAL IMPACT OF REFUSAL TO VACCINATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 on Health, confirms that the government requires immunization and has an important role in maintaining public health, one of the efforts made by the provision of vaccines. In relation to this, people become afraid and even refuse to be vaccinated. As for some hoaxes that are spread is injections of vaccines in men must be in the penis, covid-19 vaccine can engineer genetics, die, exterminate the indigenous population, contain vero cells from african green monkeys and only Indonesia ordered the Covid-19 vaccine. This is the basis of the community's assistance, because of the many fake news (Hoaxes) that are spread massively. The news is spread through whatsapp group, facebook and various other applications. The method used in the implementation of worship in this society is a combination of community educationand dialogue. Community service activities are carried out starting from the stage of preparation, implementation and evaluation. The target of this service activity is the community of Pangkalan Jati Village, Depok City. Where a number of these communities began to be affected by hoaxes about the negatives of the Covid-19 vaccine. The survey in Pangkalan Jati Village Community Assistance on the Impact of Vaccination Rejection Law during the Covid 19 Pandemic showed that participants' understanding of the legal impact of vaccination rejection touched a perfect figure of 100%. As well as other surveys showed that the willingness of participants to follow vaccination was 92.3%. This survey aims to be an indicator of the success or understanding of each participant present on the day.
Building Access to Justice for Women as Victims of Prostitution as a Form of Guarantee of Human Rights Kenny Sekar Arum Femia; Rosalia Dika Agustanti
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.43 KB) | DOI: 10.30596/dll.v7i1.8225

Abstract

The purpose of this study was to build access to justice for women who became commercial sex workers. The issue of women was chosen as a component in access to justice because of the existence of women as part of a disadvantaged group. The law as commander in chief in its enforcement involves law enforcement officers and in particular the government. Women as human beings whose rights are protected should be protected and respected regardless of their work. This study used the normative juridical method. The results of the study showed that actually women who became commercial sex workers were victims. The high cost of living and economic demands made a person accepting easily job offers and big salaries. So that when they enter the world of prostitution, there would be many cases of sexual violence experienced by commercial sex workers because users felt that they have paid and were free to do anything. That in fact the form of legal protection in the context of guaranteeing human rights has existed in several laws and regulations. However, we know that its implementation is not easy, so cooperation between institutions and law enforcement officers is needed so that the legal objectives of justice, certainty and benefit can be realized
PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK Atik Winanti; Taupiq qurrahman; Rosalia Dika Agustanti
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v3i2.9464

Abstract

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads Earth, water and natural resources in it are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. This article is one of the foundations for the birth of a law on basic agrarian principles. In the UUPA, land rights include property rights, rights to build, right to cultivate, use rights and other rights.So far, people in Indonesia control land with the status of ownership rights and building use rights. The strongest and most fulfilled status of land a person has is only property rights. Meanwhile, the right to build only has a certain period. We chose a place of service in the village of Satria Jaya because in this village there is a housing complex, namely Perum Graha Prima which is intended for Civil Servants and Members of the Indonesian National Army who are certified Building Use Rights. Most of the residents in this housing do not know how to qualify and how to change their rights position. From building use rights to ownership rights.  So that giving understanding to the community about the importance of property rights and how to improve the position of land rights is a solution given to local communities. The implementation of community service activities is carried out virtually by using the Zoom application. Where the resource person delivered material about Property Rights, Building Use Rights and the process of increasing the status of land rights.ABSTRAK:Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut sebagai salah satu landasan lahirnya undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA). Dalam UUPA hak-hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak lainnya. Sejauh ini, masyarakat di Indonesia menguasai tanah dengan status hak milik dan hak guna bangunan. Status tanah yang terkuat dan terpenuh yang dimiliki seseorang hanyalah hak milik.  Sedangkan hak guna bangunan hanya mempunyai jangka waktu tertentu. Kami memilih tempat pengabdian di desa Satria Jaya karena di Desa ini terdapat Perumahan yaitu Perum Graha Prima yang diperuntukkan bagi PNS dan Anggota TNI yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Hampir sebagian besar penduduk di perumahan tersebut tidak mengetahui bagaimana persyaratan dan caranya untuk merubah status hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Sehingga pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hak milik serta bagaimana peningkatan status hak katas tanah menjadi solusi yang diberikan kepada masyarakat setempat. Kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan secara virtual dengan mempergunakan aplikasi Zoom. Dimana narasumber menyampaikan materi tentang Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan proses peningkatan status hak atas tanah
ASAS KONSENSUALISME DALAM INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN Lintang Yudhantaka; Mas Anienda Tien Fitriyah; Rosalia Dika Agustanti
Hang Tuah Law Journal April-September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v5i1.31

Abstract

The term informed consent or consent for particular medical treatment was familiar in medical world. It brought security for both doctors who did their profession and patients who got information about the illness they were suffering from along with any medical treatment they would have. In fact, there were still many problems issued due to less-well implementation of informed consent. Therefore, this study aimed to analyze the characteristics of informed consent as the legal basis between doctor and patient and verify the establishment of agreement (i.e., consensus) in informed consent. It was a juridical-normative research with conceptual and statute approaches. The result of this study found that informed consent had distinctive characteristics compared with any other common agreements, in particular to its subject, object, and cause. Towards the establishment of consensus, it referred to the doctor’s offering to do any medical treatment and patient’s acceptance to have that treatment.
The Law of Arbitration Rules that are Final and Binding Sugiyono, Heru; Suyanto, Heru; Agustanti, Rosalia Dika
Indonesia Law Review Vol. 10, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A request in a district court for annulment of an arbitration, or arbitral, award is a form of legal remedy that claims dissatisfaction with the award by one or more parties. It contravenes the provisions that stipulate the finality of the award and its permanently binding legal force. The attempt to invalidate the arbitral award seems to reflect the party’s (or parties’) disobedience to it. The research method here employed normative juridical review of various library materials consisting of primary legal sources from related laws and regulations, secondary materials which formed the explanations used in the analysis of the primary legal materials in the form of doctrine, academic views, judicial decisions, document searches, books, and scientific works. The legal material is identified and analyzed to achieve the objectives of the study. The results indicate that there is legal uncertainty related to the provision, specifically whether a district court can overturn a final arbitration award and that it carries the legal force to bind the parties. Therefore, it is necessary to create that certainty, and write off Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, article 70. Arbitrators are encouraged to act more professionally in examining and delivering fair arbitration awards without being tainted by false evidence or gimmicks.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Syaifullah Fattah Adityarahman, Dimas Adyuanas, Affan Ahmad Yani Akhdan, Fariz Ridhanus Al Fath Ali Imran Nasution Alifia Michelle Aisyah Usman Amanda Putri Kurniawan Amanda, Nur Septiana Ananta, Muhammad Daffa Andriyanto Adhi Nugroho Arofah, Muhammad Nouval Asari Suci Maharani Atik Winanti Azami, Muhamad Rafi Azzahra, Shalma Bambang Waluyo Bambang Waluyo Barlean, Sereno Khalfan Bernadin Dwi M Budiman, Jodhy Farrel Danardono, Danardono Davilla Prawidya Azaria Debora Anggie Noviana Desmawati Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Diani Sadiawati Dinda Maurizka Azura Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Ghatfhan Hanif Handar Subhandi Bakhtiar Herbawani, Chahya Kharin Herdino Fajar Gemilang Heru Sugiyono Heru Suyanto Heru Suyanto Hulu, Samuel Arthur Iwan Erar Joesoef Karunia Pangestu Kayus Kayowuan Lewoleba Kenny Sekar Arum Femia Kristina Simbolon Kristina Simbolon Kurniawati A, Rindiani Lintang Yudhantaka Lubis, Syafrina Lutfi, Khoirur Rizal Madani, Kurnia Dhita Marasabessy, Masita Maria Bernadette Nani Ariani Mas Anienda Tien Fitriyah MB Nani Ariani Mohammad Zulfahmi Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nani Ariani Noer, Aleydha Patriana Noerman, Chiquita Thefirsly Novyana, Hilda Nuri Hidayati Panjoi, Alfrianus Permatasari, Elizabet Devi Raka Wicaksono Ramadhani, Dwi Aryanti Rianda Dirkareshza Ridwan, Ridwan Rildo Rafael Bonauli Rindiani Kurniawati A Rio Wirawan Rio Wirawan Rio Wirawan Rissa Asmitha Wardoyo Samodro, Dewanto Samual Arthur Hulu Satino Satino Satino Shafira Fatahaya Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Slamet Tri Wahyudi Suherman, Suherman Sukma, Ryan Chandra Sulastri Sulastri Supardi Supardi Suyanto, Heru Syakur, Muhammad Zidan Asy Syamsul Hadi Tasya Salsabilah Taupiq qurrahman Taupiqqurrahman Tri Aprilidya Agri Usman, Alifia Michelle Aisyah Wardoyo, Rissa Asmitha Wulandari, Vidia Ayu Yuliana Yuli Wahyuningsih