Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.651
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia DHARMASMRTI: Jurnal Pascasarjana UNHI SRIWIJAYA JOURNAL OF MEDICINE DIKDAS MATAPPA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar Koneksi Bioscientia Medicina : Journal of Biomedicine and Translational Research Literatus Nivedana : Jurnal Komunikasi dan Bahasa JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Bioscientia Medicina : Journal of Biomedicine and Translational Research IBLAM Law Review Jurnal RSMH Palembang Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Teknik Sumber Daya Air JOEL: Journal of Educational and Language Research Publish : Basic and Applied Research Publication on Communications Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan Maqolat: Journal of Islamic Studies Majalah Teknik Industri Blantika : Multidisciplinary Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum BEGIBUNG: Jurnal Penelitian Multidisiplin Patisambhida : Jurnal Pemikiran Buddha dan Filsafat Agama LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara JUKEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Environmental Communication (ENVICOMM) INJECT Interdisciplinary Journal of Communication Journal of Primary Education Innovation and Research
Sudarto
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Opini Publik Netizen terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Online Agatha, Angella; Paramita, Sinta; Sudarto
Koneksi Vol. 6 No. 2 (2022): Koneksi
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/kn.v6i2.15670

Abstract

This study discusses netizen public opinion on the issue of defamation that occurs in online media with a case study on the issue of defamation of Kartika Putri by dr. Richard Lee circulated in the public through the YouTube video content of each channel. From this case, a public discussion in the comments column with various opinions arose, this is what will be analyzed. The research focuses on knowing the responses of netizens, seeing different opinions on netizens, as well as knowing the process of forming netizens' opinions in seeing the phenomenon of the case. Because of these things, this phenomenon is interesting to study, plus the fact that the case involves Kartika Putri who is a public figure with dr. Richard Lee, who is a beauty specialist with a MARS, AAAM degree and is a beauty YouTuber as well. Based on this phenomenon, this research was conducted using the theory of public opinion and continued with the spiral of silence theory. In the process applying a qualitative approach using case study methods and supported by content analysis. To get the results of the study, an analysis was carried out on the object of research, namely the YouTube video content of Kartika Putri and dr. Richard Lee who became the beginning of the emergence of the phenomenon. The research subjects are the top thirty comments from Kartika Putri's youtube video comments and the top thirty comments from dr. Richard Lee, the data is primary data, then secondary data is obtained through data from the youtube video. From the research process, the results obtained include, among others, netizen responses through comments can become public opinion based on the average opinion of netizens on the phenomenon, netizens respond by assessing the characteristics in various forms of expression and support for both parties, then this phenomenon is analyzed based on its sentiments, has elements of public opinion based on differences in views that tend to be pro dr. Richard Lee and contra on Kartika Putri, then these groups were specified to be the majority group for the supporters of dr. Richard Lee and the minority group of Kartika Putri supporters. Penelitian ini membahas bagaimana opini publik netizen terhadap isu pencemaran nama baik yang terjadi di media online dengan studi kasus isu pencemaran nama baik Kartika Putri oleh dr. Richard Lee yang beredar di publik melalui konten video YouTube dari masing-masing kanal. Dari adanya kasus tersebut timbulah diskusi publik pada kolom komentar dengan berbagai pendapat, hal inilah yang akan dianalisis. Penelitian berfokus untuk mengetahui tanggapan dari netizen, melihat pendapat yang berbeda pada netizen, juga untuk mengetahui proses pembentukan opini netizen dalam melihat fenomena dari kasus tersebut. Oleh hal – hal tersebut fenomena ini menarik untuk diteliti, ditambah lagi fakta bahwa kasus tersebut melibatkan Kartika Putri yang merupakan seorang public figure dengan dr. Richard Lee yang merupakan seorang dokter spesialis kecantikan dengan gelar MARS, AAAM dan merupakan seorang youtuber kecantikan pula. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan dengan teori opini publik dan dilanjutkan dengan teori spiral of silence. Dalam prosesnya menerapkan pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan didukung analisis isi. Untuk mendapatkan hasil penelitian, dilakukan analisis pada objek penelitian yaitu konten video YouTube Kartika Putri dan dr. Richard Lee yang menjadi awal mula munculnya fenomena. Subjek penelitiannya merupakan tiga puluh komentar teratas (top comment) dari komentar video youtube Kartika Putri dan tiga puluh top komentar dari komentar video youtube dr. Richard Lee, data tersebut merupakan data primer, kemudian untuk data sekunder didapat melalui data dari video youtube tersebut. Dari proses penelitian, tanggapan netizen melalui komentar dapat menjadi opini publik berdasarkan rata - rata pendapat netizen terhadap fenomena, netizen bertanggapan dengan menilai karakteristik dalam berbagai bentuk ekspresi dan dukungan terhadap kedua pihak. Fenomena ini dianalisis berdasarkan sentimennya, memiliki unsur opini publik berdasarkan perbedaan pandangan yang cenderung pro dr. Richard Lee dan kontra pada Kartika Putri, selanjutnya kelompok - kelompok tersebut terspesifikasi menjadi kelompok mayoritas pada pendukung dr. Richard Lee dan kelompok minoritas pada pendukung Kartika Putri.
ANALISIS SIMBOLISME RELIGIUS DALAM ALIRAN THERAVADA DAN TANTRAYANA: KAJIAN KOMPARATIF MAKNA DAN FUNGSI Silasari; Tri Yatno; Sudarto
DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 25 No 2 (2025): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/e3jz0055

Abstract

Artikel ini mengkaji simbolisme religius dalam dua aliran utama Buddhisme yang dianut masyarakat Desa Candigaron, yaitu aliran Theravada dan aliran Tantrayana. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah makna di balik simbol-simbol keagamaan yang digunakan dalam praktik ibadah kedua aliran tersebut serta bagaimana simbol-simbol tersebut memengaruhi pengalaman spiritual umat. Aliran Theravada, simbolisme terlihat pada penggunaan lilin, dupa, air, buah, dan bunga yang digunakan secara sederhana sebagai bentuk penghormatan dan sarana perenungan menuju pembebasan batin. Sedangkan aliran Tantrayana simbolisme keagamaan mengambil bentuk yang lebih kompleks melalui penggunaan mudra, mantra Tibet, visualisasi mandala, berbagai jenis air persembahan, dupa, bunga dan lilin yang semuanya membentuk satu kesatuan sakral untuk menyatukan tubuh, ucapan, dan pikiran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan inkuiri naturalistik dengan berbasis observasi lapangan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda dalam bentuk, kedua aliran memiliki tujuan spiritual yang serupa, yaitu pencerahan dan ketenangan batin. Simbol dalam masing-masing aliran tidak hanya memiliki makna ritual, tetapi juga nilai sosial yang mempererat hubungan antarumat. Simbolisme dalam praktik keagamaan terbukti menjadi jembatan penting bagi penghayatan makna hidup spiritual dan sosial umat Buddha di Desa Candigaron.
Peran Influencer Instagram Afutami dalam Memotivasi Aksi Perubahan Iklim di Kalangan Generasi Muda Halim, Citra; Sudarto
Publish: Basic and Applied Research Publication on Communications Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/a7ftm627

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran influencer Instagram Afutami dalam memotivasi aksi perubahan iklim di kalangan generasi muda melalui pendekatan komunikasi persuasif dan narasi digital. Menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan analisis naratif, penelitian ini mengeksplorasi strategi komunikasi yang diterapkan Afutami dalam konten Instagramnya selama periode Januari-Desember 2023, dengan fokus pada tema perubahan iklim. Data dianalisis melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola pesan, teknik persuasi, dan respons audiens. Temuan menunjukkan bahwa Afutami berhasil mengintegrasikan tiga dimensi komunikasi efektif: (1) pendidikan lingkungan melalui data dan informasi ilmiah yang disederhanakan, (2) pembangunan koneksi emosional melalui narasi personal dan visual yang kuat, serta (3) mobilisasi aksi konkret melalui seruan partisipasi yang jelas dan terukur. Analisis interaksi audiens mengindikasikan tingkat keterlibatan yang signifikan, dengan rata-rata 15.000 engagement per postingan dan dominasi respons positif dari generasi Z. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori komunikasi lingkungan digital dengan memperkaya pemahaman tentang mekanisme persuasi dalam konteks media sosial, khususnya bagaimana narasi personal dapat menjadi jembatan antara isu kompleks dan kesadaran publik. Dari perspektif praktis, temuan ini menawarkan kerangka implementatif bagi praktisi komunikasi lingkungan dalam merancang kampanye media sosial yang efektif, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara edukasi, emosi, dan ajakan aksi. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan analisis yang terbatas pada satu kasus influencer dan rentang waktu tertentu, sehingga belum dapat menggeneralisasi temuan secara luas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif antar-influencer dengan demografi berbeda, serta menyelidiki dampak jangka panjang dari kampanye semacam ini terhadap perilaku pro-lingkungan generasi muda melalui pendekatan longitudinal.
Peran Zakat Baitul Maal Hidayatullah dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Tahfidz Hidayatullah di Gresik Sudarto; Samsudin
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 12 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss12pp4394-4404

Abstract

This study aims to analyze the role of zakat managed by Baitul Maal Hidayatullah (BMH) in the economic empowerment of Pesantren Tahfidz Hidayatullah in Gresik. The pesantren’s need to financially support its students highlights the importance of developing economic self-reliance through productive business units. This research employs a qualitative method with a case study approach, where data were collected through interviews with BMH Prodaya staff and pesantren administrators, field observations, and documentation. Data analysis was conducted using the interactive Miles and Huberman model, while data validity was ensured through source and method triangulation. The findings reveal that BMH’s productive zakat significantly contributes to strengthening the pesantren’s economy through support for its cooperative, livestock unit, aqiqah services, and the PPAS social program. The impact is reflected in increased pesantren income, reduced dependence on donations, and the creation of educational entrepreneurship experiences for students. These findings align with existing literature indicating that productive zakat can enhance institutional economic independence when managed sustainably. The discussion highlights that synergy among BMH, the pesantren, and the community is a key factor in the program’s success. However, the study has limitations related to the availability of detailed financial data and the short research duration. The study concludes that BMH’s productive zakat management has been effective in building the pesantren’s economic independence and should be further strengthened through capacity building, human resource training, and continuous monitoring
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Akuntan Publik Sebagai Asesor Laporan Keberlanjutan di Indonesia Hendi; Sujono; Sudarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4396

Abstract

Transisi menuju ekonomi hijau telah menggeser paradigma pelaporan korporasi dari sekadar informasi keuangan menjadi informasi keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG). Di Indonesia, kebijakan ini dipertegas melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 yang menciptakan kebutuhan mendesak akan verifikasi pihak ketiga oleh Akuntan Publik sebagai asesor laporan keberlanjutan. Namun, perluasan peran ini membawa risiko hukum yang signifikan bagi Akuntan Publik akibat ketidakpastian standar dan potensi kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Akuntan Publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal gap) terkait batasan tanggung jawab profesional dalam asurans non-keuangan. Penulis merumuskan konstruksi hukum ideal (ius constituendum) berupa pengakuan doktrin Safe Harbor, penerapan pembatasan tanggung jawab perdata (liability caps), serta implementasi Restorative Justice dalam penegakan hukum di sektor keuangan. Kepastian hukum ini krusial untuk mencegah fenomena kriminalisasi profesi dan menjamin kredibilitas ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer-To-Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar Lender Herina; Sudarto; Sujono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4426

Abstract

Pertumbuhan pesat industri teknologi finansial berbasis Peer-to-Peer (P2P) lending di Indonesia diiringi dengan meningkatnya risiko gagal bayar yang menimbulkan kerugian bagi pemberi dana (lender). Berbagai kasus pada platform berizin Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum lender, terutama pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pertanggungjawaban hukum penyelenggara pembiayaan P2P setelah POJK 40/2024 diberlakukan. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 40/2024 menggeser paradigma tanggung jawab penyelenggara dari perantara pasif menjadi pengelola risiko aktif, sehingga kelalaian dalam credit scoring dan manajemen risiko dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan sekadar risiko bisnis lender. Klausula pengalihan tanggung jawab kepada lender bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan batal demi hukum. Namun, pemulihan kerugian lender masih belum efektif karena penegakan hukum yang dominan bersifat administratif, sehingga diperlukan penguatan pertanggungjawaban hukum dan pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dalam ekosistem ekonomi digital.
Perbandingan Kedudukan Hukum Laporan Akuntan Publik Dalam Jasa Investigasi Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia Harsono, Budi; Sujono; Sudarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4427

Abstract

Artikel ini menganalisis dan membandingkan kedudukan hukum laporan akuntan publik dalam jasa investigasi sebagai bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. Fokus utama berada pada (i) jalur penerimaan (admissibility) laporan investigatif dalam sistem pembuktian, (ii) bobot pembuktian (weight) laporan melalui mekanisme pengujian di persidangan, serta (iii) desain kelembagaan yang memengaruhi penggunaan laporan tersebut, khususnya pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, melalui studi kepustakaan atas peraturan, doktrin, dan sumber hukum relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Indonesia laporan jasa investigasi akuntan publik tidak berdiri sebagai alat bukti mandiri, melainkan harus dikonstruksikan ke dalam kategori alat bukti KUHAP, terutama sebagai keterangan ahli dan/atau surat, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat derivatif dan sangat bergantung pada strategi pembuktian serta penilaian hakim. Di sisi lain, pada konteks pembuktian kerugian negara, terjadi tarik-menarik normatif-institusional antara ruang yang diberikan Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor dengan kecenderungan penguncian otoritas pemeriksaan melalui Penjelasan Pasal 603 KUHP (berlaku 2 Januari 2026), yang berdampak pada kepastian hukum penggunaan laporan investigatif pihak non-negara. Sebaliknya, Malaysia memberikan pengakuan lebih eksplisit terhadap expert evidence melalui Evidence Act 1950 serta menormalisasi keterujian bukti ahli melalui kombinasi laporan dan testimoni, diperkuat oleh etika profesi dan pedoman prosedural penyusunan expert report. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kerangka pembuktian di Indonesia agar pemanfaatan laporan investigasi akuntan publik lebih akuntabel dan konsisten, tanpa mengurangi prinsip fair trial dan tata kelola pembuktian kerugian negara
Analisis Kepastian Hukum Alokasi Hak Pemajakan Indonesia Atas Laba Perusahaan Digital Multinasional (Over-The-Top) Luar Negeri Berdasarkan Pilar Satu Base Erosion And Profit Shifting (BEPS) 2.0 Asman; Sujono; Sudarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4438

Abstract

Revolusi ekonomi digital telah menantang arsitektur pajak internasional tradisional yang bergantung pada kehadiran fisik (nexus). Perusahaan multinasional Over-The-Top (OTT) meraup laba signifikan di negara pasar seperti Indonesia tanpa memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) fisik, menciptakan kekosongan hukum dan ketidakadilan pajak. Pemerintah Indonesia merespons dengan konsep Significant Economic Presence (SEP) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun implementasinya ditangguhkan demi menunggu konsensus global Pilar Satu BEPS 2.0. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum alokasi hak pemajakan serta harmonisasi Pilar Satu ke dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum saat ini menciptakan ketidakpastian. Adopsi Pilar Satu (Amount A) menawarkan solusi yang lebih adil berbasis market nexus dibandingkan SEP unilateral, namun memerlukan harmonisasi hukum yang cermat melalui ratifikasi Multilateral Convention (MLC) untuk menjamin kesesuaian dengan Konstitusi dan UU PPh Indonesia.
Analisis Yuridis Terhadap Peluang Penghindaran Pajak Dalam Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Mega Sulistyo; Sudarto; Sujono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4454

Abstract

Fasilitas Kawasan Berikat merupakan instrumen insentif fiskal yang bertujuan mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa restrukturisasi pengaturan di bidang kepabeanan dan perpajakan yang turut memengaruhi tata kelola Kawasan Berikat. Meskipun kerangka regulasi tersebut secara normatif dirancang untuk menyederhanakan perizinan dan memperkuat pengawasan, dalam praktiknya masih terdapat peluang penghindaran pajak dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Penelitian ini menganalisis: (1) pengaturan hukum fasilitas Kawasan Berikat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta (2) efektivitas penerapan Ketentuan Anti-Penghindaran Pajak Umum (General Anti-Avoidance Rule/GAAR) dalam menutup peluang penghindaran pajak yang timbul akibat hambatan regulatif dan kelembagaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah tersusun secara komprehensif, fragmentasi antara rezim kepabeanan dan perpajakan, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta keterbatasan integrasi sistem administrasi mengurangi efektivitas korektif GAAR. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi antarinstansi menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan fiskal dalam sistem Kawasan Berikat.
Resistance Murals and Spatial Politics in the Dago Elos Agrarian Conflict: A Visual Discourse Analysis Pratiwi, Aprilianti; Soemantri, Nathalia Perdhani; Burhan, Ahamd Badari; Sudarto
INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) Vol. 11 No. 1 (2026)
Publisher : FAKULTAS DAKWAH UIN SALATIGA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/inject.v11i1.6390

Abstract

Agrarian conflicts in the Dago Elos area, Bandung, not only take place in the realm of formal law and politics, but are also mediated through visual practices in residential spaces. This study aims to analyze how resistance murals function as a form of collective visual communication in responding to threats to citizens' living spaces. This research is expected to enrich the study of visual communication and urban resistance, especially in the context of urban agrarian conflict. The method used is a qualitative approach with visual discourse analysis, Gillian Rose, which includes the site of production, the site of the image, and the site of audiencing. The Data was obtained through focus group discussions with residents and artists, visual documentation, and analysis of four murals in the Dago Elos area. The results showed that murals are produced spontaneously, based on solidarity networks, and do not depend on formal structures. Visually, murals utilize a variety of communication strategies to claim living space and build a narrative of resistance. Murals also play a role in transforming everyday spaces into political arenas that are collectively accepted by citizens. This study concluded that murals do not merely represent agrarian conflicts, but become a medium for politicizing space and strengthening the collective identity of citizens.
Co-Authors Abd. Hafid Abd. Kadir Abu, Supri Ade Pratama Heriansa Agatha, Angella Ahmad Rasyid Ahmad, Zen Ajrun Karim Alif Fathurrachman Amiruddin, Lalu Achmad Andriani, Raden Ayu Linda ANNA AGUSTINA Arthur, Vernando Asman Azmawati, Azwan Asman Bagus Ricky Pratama, Gede Bintang Pamungkas, Ghozali Budi Harsono Burhan, Ahamd Badari Caesar Martadinata, Edwin Sydney Danang Try Purnomo Darwis, Nurlely Darwis, Nurlely Diding Rahmat Dwi Indira Dwi Yulianto Elzan Zulqad Maulana Fajar Sidik Duli, Abdul Ferry Usnizar Fira Yunengsi Firdaus Gilang Safrudin, Achmad Halim, Citra Hartawan, I Putu Harto, Sugik Hendi Herina Ihza, Fahrurrozi Irfannudin Irsan Saleh Ishyang, Ishyang Jihan Aqilah Febianty Komarudin Sassi kurniati, nova Linda Andriani Lumban Gaol, Selamat Mahardika, Rizky Dwiyan Maria Domica Niron Martina Azizah Maryani Rispatiningsih , Dwi Mega Sulistyo Mochammad Imron Awalludin Muhammad Novran Chalik Muhammad Yusri Muliadi Muliadi Munizar, Kasmedi Nathalia Perdhani Soemantri Niru Anita Sinaga NP, Ikip Suliono Nugroho, Bakhtiar Nyamantoro, Jarot Pasaribu, Rouly Pola Pebrianto, Aditiya Prasetyo Wibowo, Dedi Pratiwi, Aprilianti Putra, Aditya Dwi Rachman, Alif Fathur Rizkyani Sariza, Fania Rouly Pasaribu Rukayah Rukayah Rukiah Chodilawati S Ardi, Alton Samsudin Sarbini Satriani D H, Satriani D H Setiawan, M Hendro Silasari Sinta Paramita Siti Agustina, Siti Situmorang, Maruahal St. Jauhar, St. Jauhar SUHARMAN Sujono Sumar Sumarmi Susiyanto SUTRISNO Taufik Indrajaya Tri Yatno Try purnomo, Danang Witama, Asta Yohana, Katharina Yulisnaeni, Sri Yusriansyah