Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.087
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia DHARMASMRTI: Jurnal Pascasarjana UNHI SRIWIJAYA JOURNAL OF MEDICINE DIKDAS MATAPPA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar Koneksi Bioscientia Medicina : Journal of Biomedicine and Translational Research Literatus Nivedana : Jurnal Komunikasi dan Bahasa JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Bioscientia Medicina : Journal of Biomedicine and Translational Research IBLAM Law Review Jurnal RSMH Palembang Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Teknik Sumber Daya Air JOEL: Journal of Educational and Language Research Publish : Basic and Applied Research Publication on Communications Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan Maqolat: Journal of Islamic Studies Majalah Teknik Industri Blantika : Multidisciplinary Journal Sriwijaya Journal of Forensic and Medicolegal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum BEGIBUNG: Jurnal Penelitian Multidisiplin Patisambhida : Jurnal Pemikiran Buddha dan Filsafat Agama LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara JUKEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Environmental Communication (ENVICOMM) INJECT Interdisciplinary Journal of Communication
Sudarto
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer-To-Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar Lender Herina; Sudarto; Sujono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4426

Abstract

Pertumbuhan pesat industri teknologi finansial berbasis Peer-to-Peer (P2P) lending di Indonesia diiringi dengan meningkatnya risiko gagal bayar yang menimbulkan kerugian bagi pemberi dana (lender). Berbagai kasus pada platform berizin Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum lender, terutama pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pertanggungjawaban hukum penyelenggara pembiayaan P2P setelah POJK 40/2024 diberlakukan. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 40/2024 menggeser paradigma tanggung jawab penyelenggara dari perantara pasif menjadi pengelola risiko aktif, sehingga kelalaian dalam credit scoring dan manajemen risiko dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan sekadar risiko bisnis lender. Klausula pengalihan tanggung jawab kepada lender bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan batal demi hukum. Namun, pemulihan kerugian lender masih belum efektif karena penegakan hukum yang dominan bersifat administratif, sehingga diperlukan penguatan pertanggungjawaban hukum dan pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dalam ekosistem ekonomi digital.
Perbandingan Kedudukan Hukum Laporan Akuntan Publik Dalam Jasa Investigasi Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia Harsono, Budi; Sujono; Sudarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4427

Abstract

Artikel ini menganalisis dan membandingkan kedudukan hukum laporan akuntan publik dalam jasa investigasi sebagai bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. Fokus utama berada pada (i) jalur penerimaan (admissibility) laporan investigatif dalam sistem pembuktian, (ii) bobot pembuktian (weight) laporan melalui mekanisme pengujian di persidangan, serta (iii) desain kelembagaan yang memengaruhi penggunaan laporan tersebut, khususnya pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, melalui studi kepustakaan atas peraturan, doktrin, dan sumber hukum relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Indonesia laporan jasa investigasi akuntan publik tidak berdiri sebagai alat bukti mandiri, melainkan harus dikonstruksikan ke dalam kategori alat bukti KUHAP, terutama sebagai keterangan ahli dan/atau surat, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat derivatif dan sangat bergantung pada strategi pembuktian serta penilaian hakim. Di sisi lain, pada konteks pembuktian kerugian negara, terjadi tarik-menarik normatif-institusional antara ruang yang diberikan Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor dengan kecenderungan penguncian otoritas pemeriksaan melalui Penjelasan Pasal 603 KUHP (berlaku 2 Januari 2026), yang berdampak pada kepastian hukum penggunaan laporan investigatif pihak non-negara. Sebaliknya, Malaysia memberikan pengakuan lebih eksplisit terhadap expert evidence melalui Evidence Act 1950 serta menormalisasi keterujian bukti ahli melalui kombinasi laporan dan testimoni, diperkuat oleh etika profesi dan pedoman prosedural penyusunan expert report. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kerangka pembuktian di Indonesia agar pemanfaatan laporan investigasi akuntan publik lebih akuntabel dan konsisten, tanpa mengurangi prinsip fair trial dan tata kelola pembuktian kerugian negara
Analisis Kepastian Hukum Alokasi Hak Pemajakan Indonesia Atas Laba Perusahaan Digital Multinasional (Over-The-Top) Luar Negeri Berdasarkan Pilar Satu Base Erosion And Profit Shifting (BEPS) 2.0 Asman; Sujono; Sudarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4438

Abstract

Revolusi ekonomi digital telah menantang arsitektur pajak internasional tradisional yang bergantung pada kehadiran fisik (nexus). Perusahaan multinasional Over-The-Top (OTT) meraup laba signifikan di negara pasar seperti Indonesia tanpa memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) fisik, menciptakan kekosongan hukum dan ketidakadilan pajak. Pemerintah Indonesia merespons dengan konsep Significant Economic Presence (SEP) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun implementasinya ditangguhkan demi menunggu konsensus global Pilar Satu BEPS 2.0. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum alokasi hak pemajakan serta harmonisasi Pilar Satu ke dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum saat ini menciptakan ketidakpastian. Adopsi Pilar Satu (Amount A) menawarkan solusi yang lebih adil berbasis market nexus dibandingkan SEP unilateral, namun memerlukan harmonisasi hukum yang cermat melalui ratifikasi Multilateral Convention (MLC) untuk menjamin kesesuaian dengan Konstitusi dan UU PPh Indonesia.
Analisis Yuridis Terhadap Peluang Penghindaran Pajak Dalam Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Mega Sulistyo; Sudarto; Sujono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4454

Abstract

Fasilitas Kawasan Berikat merupakan instrumen insentif fiskal yang bertujuan mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa restrukturisasi pengaturan di bidang kepabeanan dan perpajakan yang turut memengaruhi tata kelola Kawasan Berikat. Meskipun kerangka regulasi tersebut secara normatif dirancang untuk menyederhanakan perizinan dan memperkuat pengawasan, dalam praktiknya masih terdapat peluang penghindaran pajak dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Penelitian ini menganalisis: (1) pengaturan hukum fasilitas Kawasan Berikat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta (2) efektivitas penerapan Ketentuan Anti-Penghindaran Pajak Umum (General Anti-Avoidance Rule/GAAR) dalam menutup peluang penghindaran pajak yang timbul akibat hambatan regulatif dan kelembagaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah tersusun secara komprehensif, fragmentasi antara rezim kepabeanan dan perpajakan, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta keterbatasan integrasi sistem administrasi mengurangi efektivitas korektif GAAR. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi antarinstansi menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan fiskal dalam sistem Kawasan Berikat.
Toxicological Profiling of Unregulated Traditional Medicines in Unexplained Sudden Deaths Using LC-MS and Latent Class Analysis: A Forensic Autopsy-Based Study in South Sumatra Fifia Ardinanti; Rizki Ayu; Sudarto
Sriwijaya Journal of Forensic and Medicolegal Vol. 4 No. 1 (2026): Sriwijaya Journal of Forensic and Medicolegal
Publisher : Phlox Institute: Indonesian Medical Research Organization

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59345/sjfm.v4i1.254

Abstract

Introduction: Unexplained sudden death (USD) presents a persistent diagnostic challenge in forensic medicine, especially in regions where consumption of unregulated traditional medicines (TM) is widespread. The toxicological contribution of unregulated TM to USD remains poorly characterized in Indonesia, where jamu use is prevalent and a large proportion of herbal products are unregistered. Methods: A forensic autopsy-based cross-sectional study was conducted on 120 USD cases at Hospital X, Palembang, South Sumatra, from January 2020 to December 2024. Postmortem femoral blood and liver tissue were screened by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) using a validated 85-compound panel covering alkaloids, heavy metals, pyrrolizidine alkaloids, aristolochic acid, and pharmaceutical adulterants. Sixty cases with verified TM use were compared with 60 non-TM user controls frequency-matched by age decade and gender. Latent class analysis (LCA) was applied for subgroup classification. Results: Alkaloids were detected in 75.0% of TM users versus 18.3% of controls (OR 13.36, 95% CI 5.62–31.72, p < 0.001). Pyrrolizidine alkaloids and pharmaceutical adulterants showed the highest discriminatory capacity (OR 15.55 and 21.00, respectively). Cardiac death was significantly more frequent in TM users (78.3% vs. 41.7%, p < 0.001). LCA identified three distinct toxicological subgroups: Class I (High Toxin Load, n=40), Class II (Moderate, n=36), and Class III (Low Toxin Load, n=44). Multivariate logistic regression, adjusted for age, BMI, hypertension, and toxicological findings, confirmed TM use as an independent predictor of cardiac death (adjusted OR 2.18, 95% CI 1.07–4.42, p = 0.031). Conclusion: These findings support the incorporation of TM-specific toxicological screening into standard forensic autopsy protocols and provide evidence for strengthened regulatory oversight of unregistered herbal products in Indonesia.
Co-Authors Abd. Hafid Abd. Kadir Abu, Supri Ade Pratama Heriansa Agatha, Angella Ahmad Rasyid Ahmad, Zen Alif Fathurrachman Amiruddin, Lalu Achmad Andriani, Raden Ayu Linda ANNA AGUSTINA Arthur, Vernando Asman Azmawati, Azwan Asman Bagus Ricky Pratama, Gede Bintang Pamungkas, Ghozali Budi Harsono Burhan, Ahamd Badari Caesar Martadinata, Edwin Sydney Danang Try Purnomo Darwis, Nurlely Darwis, Nurlely Diding Rahmat Dwi Indira Dwi Yulianto Edward Parulian Donald Tua Immanuel S Elzan Zulqad Maulana Fajar Sidik Duli, Abdul Ferry Usnizar Fifia Ardinanti Fira Yunengsi Firdaus Gilang Safrudin, Achmad Halim, Citra Hartawan, I Putu Harto, Sugik Hendi Herina Ihza, Fahrurrozi Iman Hoeruman Irfannudin Irsan Saleh Ishyang, Ishyang Jihan Aqilah Febianty Komarudin Sassi kurniati, nova Linda Andriani Lucky Riyandi Chanuraya Lumban Gaol, Selamat Mahardika, Rizky Dwiyan Maria Domica Niron Martina Azizah Maryani Rispatiningsih , Dwi Mega Sulistyo Mochammad Imron Awalludin Mohamad Nurjen Muhammad Novran Chalik Muhammad Yusri Muliadi Muliadi Munizar, Kasmedi Nathalia Perdhani Soemantri Niru Anita Sinaga NP, Ikip Suliono Nugroho, Bakhtiar Nyamantoro, Jarot Pasaribu, Rouly Pola Pebrianto, Aditiya Prasetyo Wibowo, Dedi Pratiwi, Aprilianti Putra, Aditya Dwi Rachman, Alif Fathur Rizki Ayu Rizkyani Sariza, Fania Rouly Pasaribu Rukayah Rukayah Rukiah Chodilawati S Ardi, Alton Samsudin Sarbini Satriani D H, Satriani D H Setiawan, M Hendro Silasari Sinta Paramita Siti Agustina, Siti Situmorang, Maruahal St. Jauhar, St. Jauhar SUHARMAN Sujono Sumar Sumarmi Susiyanto Susiyanto SUTRISNO Taufik Indrajaya Tri Yatno Try purnomo, Danang Witama, Asta Yohana, Katharina Yulisnaeni, Sri Yusriansyah