Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.333
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Padjadjaran Journal of International Law SIGn Jurnal Hukum Amsir Law Journal Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Journal of Innovative and Creativity Sawerigading Law Journal
Hamid, Abd. Haris
Fakultas Hukum, Universitas Bosowa
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA   Chelvin Carlos Lodjakalek; Yulia A Hasan; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9952

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman mati bagi warga negara asing di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup konvensi internasional, undang-undang nasional, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bagi warga negara asing, termasuk warga negara Iran, tetap dianggap konstitusional di Indonesia sepanjang diterapkan untuk kejahatan paling serius (most serious crimes) seperti peredaran narkotika. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang meliputi tekanan diplomatik dari negara asal terpidana, kewajiban kepatuhan terhadap standar peradilan yang adil (fair trial) sesuai norma internasional, serta adanya reformasi hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang mengubah sifat hukuman mati menjadi pidana khusus dengan masa percobaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara penegakan hukum nasional dengan komitmen internasional Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia. This research aims to analyze the application of the death penalty for foreign nationals in Indonesia and to identify the obstacles that arise in its implementation. The research method employed is normative legal research using a statute approach and a case approach. Data sources were obtained through a literature study encompassing international conventions, national laws, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the application of the death penalty for foreign nationals, including Iranian citizens, is still considered constitutional in Indonesia as long as it is applied to the most serious crimes, such as narcotics trafficking. However, in practice, various obstacles exist, including diplomatic pressure from the convict's country of origin, the obligation to comply This research aims to analyze the application of the death penalty for foreign nationals in Indonesia and to identify the obstacles that arise in its implementation. The research method employed is normative legal research using a statute approach and a case approach. Data sources were obtained through a literature study encompassing international conventions, national laws, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the application of the death penalty for foreign nationals, including Iranian citizens, is still considered constitutional in Indonesia as long as it is applied to the most serious crimes, such as narcotics trafficking. However, in practice, various obstacles exist, including diplomatic pressure from the convict's country of origin, the obligation to comply
IMPLIKASI PERKAWINAN NYENTANA TERHADAP HAK WARIS SUAMI DALAM HUKUM ADAT BALI Komang Putri Yani; Andi Tira; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9953

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum suami dalam perkawinan nyentana sebagai ahli waris menurut hukum waris adat Bali serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2991K/PDT/2015. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif dan dilaksanakan di Desa Kertoraharjo. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik hukum adat setempat, laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana dipandang sebagai ninggal kedaton, yaitu meninggalkan status adat di keluarga asal dan beralih ke keluarga pihak perempuan. Konsekuensinya, hak dan kewajiban adat, termasuk kewajiban keagamaan dan posisi dalam struktur kekerabatan, berpindah ke lingkungan keluarga istri. Status ini juga berimplikasi pada hilangnya hak waris dari keluarga asal, sejalan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang mengaitkan waris dengan kedudukan purusa (laki-laki). Namun, laki-laki nyentana tetap dimungkinkan memperoleh hak atas harta keluarga istri sepanjang diakui menurut ketentuan adat, kesepakatan keluarga, dan pelaksanaan kewajiban adat secara konsisten. Di sisi lain, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2991K/PDT/2015 menekankan asas keadilan dan hubungan keperdataan dengan menilai bahwa hubungan darah dengan keluarga asal tidak sepenuhnya terputus. Perbedaan pendekatan ini dipahami secara kontekstual oleh masyarakat adat, sehingga hukum adat dan hukum nasional dapat berjalan berdampingan sesuai ruang lingkup kewenangannya. This study aims to analyze the legal position of the husband in the nyentana marriage as an heir according to Balinese customary inheritance law and examine the legal considerations of the Supreme Court in Decision Number 2991K/PDT/2015. The research uses a qualitative method with an empirical-normative approach and is carried out in Kertoraharjo Village. Data was collected through interviews and questionnaires. The results of the study show that in the practice of local customary law, men who perform nyentana marriage are seen as leaving the kedaton, that is, leaving the customary status in the family of origin and switching to the family of the woman. Consequently, customary rights and obligations, including religious obligations and positions in the kinship structure, move to the wife's family environment. This status also has implications for the loss of inheritance rights from the family of origin, in line with the patrilineal kinship system that associates heirs with the position of purusa (male). However, nyentana men are still allowed to obtain rights to their wife's family property as long as they are recognized according to customary provisions, family agreements, and the consistent implementation of customary obligations. On the other hand, the Supreme Court in Decision No. 2991K/PDT/2015 emphasized the principles of justice and civil relations by assessing that the blood relationship with the family of origin is not completely severed. This difference in approach is understood contextually by indigenous peoples, so that customary law and national law can coexist according to the scope of their authority. 
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WNI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA Rina Rina; Yulia A Hasan; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan larangan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum internasional serta tanggung jawab negara terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana rezim hukum internasional mengatur larangan perdagangan orang dan bagaimana prinsip tanggung jawab negara diterapkan dalam kasus lintas batas yang melibatkan Indonesia sebagai negara asal dan Kamboja sebagai negara tujuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penafsiran sistematis dan teleologis terhadap instrumen hukum internasional dan nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Protokol Palermo, ICCPR, dan konvensi ILO telah membentuk kerangka kewajiban negara untuk melakukan pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum. Indonesia memikul kewajiban preventif dan perlindungan konsuler, sedangkan Kamboja memiliki tanggung jawab teritorial atas dugaan eksploitasi di wilayahnya. Tanggung jawab internasional timbul apabila terdapat pelanggaran kewajiban internasional yang dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan prinsip state responsibility. This study aims to analyze the international legal prohibition of human trafficking and the state's responsibility towards Indonesian citizens who are victims of trafficking in Cambodia. The issues examined include how the international legal regime regulates the prohibition of human trafficking and how the principle of state responsibility is applied in cross-border cases involving Indonesia as the country of origin and Cambodia as the country of destination. This research is a normative legal study using both statutory and conceptual approaches, through a systematic and teleological interpretation of relevant international and national legal instruments. The results indicate that the Palermo Protocol, the ICCPR, and ILO conventions have established a framework for state obligations to prevent, protect, and enforce the law. Indonesia bears preventive and consular protection obligations, while Cambodia has territorial responsibility for alleged exploitation within its territory. International responsibility arises when there is a violation of international obligations attributable to the state based on the principle of state responsibility.
ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK TENTANG PROMOSI DIRI BAGI NOTARIS Andi Putri Sanian Sari; Abd. Haris Hamid; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Kode Etik Notaris (KEN) terkait larangan  promosi diri bagi Notaris di Kota Makassar dan untuk mengetahui penerapan sanksi yang berlaku bagi pelanggar Kode Etik terkait promosi diri. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Notaris di Kota Makassar, Majelis Pengawas Notaris Daerah Makassar (MPDN), Dewan Kehormatan Daerah (DKD),Sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terfokus (focused interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan promosi diri bagi notaris belum sepenuhnya dilaksanakan dan ditaati sebagian anggota, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena yang mengarah pada promosi diri, seperti pada papan ucapan selamat atau karangan bunga dan surat kabar yang mencantumkan jabatan notaris. Ini menunjukkan bahwa penerapan larangan promosi diri belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pengawasan dan keseragaman pemahaman di lapangan, sementra untuk penegakan sanksi masih bersifat pasif dan bergantung pada adanya laporan, serta menunjukkan rendahnya tingkat pelaporan dan belum optimalnya pemahaman masyarakat maupun sesama notaris terhadap bentuk-bentuk pelanggaran kode etik terkait promosi diri. Dengan demikian, meskipun sistem sanksi telah tersedia, implementasinya di Kota Makassar belum berjalan secara efektif. This study aims to analyze the implementation of the Notary Code of Ethics (Kode Etik Notaris/KEN), particularly concerning the prohibition of self-promotion by notaries in the City of Makassar, and to examine the enforcement of sanctions imposed for violations related to such conduct. This research employs a normative-empirical approach. Primary data were collected through focused interviews with notaries in Makassar, the Regional Supervisory Council of Notaries (MPDN), and the Regional Honorary Council (DKD). The findings indicate that the prohibition of self-promotion has not been fully implemented or consistently complied with by certain members. In practice, several phenomena suggest indirect forms of self-promotion, such as congratulatory flower boards and news publications that prominently display the notary’s official title. These findings demonstrate that the enforcement of the prohibition has not yet operated optimally and continues to face challenges, particularly in terms of supervision and uniformity of understanding in the field. Moreover, sanction enforcement remains largely passive and dependent upon formal complaints. The study also reveals a low reporting rate and limited public as well as professional awareness regarding forms of ethical violations related to self-promotion. Therefore, although a sanctioning mechanism is formally available, its implementation in Makassar has not yet been effective.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN YANG DINYATAKAN PAILIT Zulfahira Syafri; Abd. Haris Hamid; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang telah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli serta upaya pemenuhan hak konsumen ketika pengembang dinyatakan pailit. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus kepailitan PT Aero Multi Karya Makassar. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan kurator dan hakim pengawas, serta kuesioner kepada konsumen.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme pengecualian objek rumah dari boedel pailit bagi konsumen yang telah melunasi pembayaran, menguasai objek rumah, dan tidak terdapat klaim ganda. Pemenuhan hak konsumen dilakukan melalui pengakuan sebagai kreditur atau pembeli beritikad baik, verifikasi klaim oleh kurator, serta pemberian pilihan hukum kepada konsumen. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi kendala berupa status aset, klaim ganda, serta keterbatasan pemahaman konsumen terhadap proses kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan pemahaman hukum agar hak konsumen dapat terpenuhi secara optimal. This study aims to analyze the forms of legal protection available to housing consumers who have fulfilled their obligations under sale and purchase agreements, as well as the efforts to fulfill consumer rights when a housing developer is declared bankrupt. The research applies a normative-empirical legal method through statutory and case study approaches concerning the bankruptcy of PT Aero Multi Karya Makassar. Data were obtained through literature review, interviews with the curator and supervisory judge, and questionnaires distributed to affected consumers. The results indicate that legal protection is provided through mechanisms allowing the exclusion of housing objects from the bankruptcy estate for consumers who have fully paid, occupied the property, and are free from double claims. Consumer rights fulfillment is conducted through recognition as creditors or good-faith buyers, claim verification by the curator, and provision of legal options for consumers. However, implementation still faces obstacles, including asset ownership status, double claims, and limited consumer understanding of bankruptcy procedures. Therefore, improved transparency and legal awareness are necessary to ensure optimal protection and fulfillment of consumer rights.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MENANGIH UTANG TIDAK SESUAI ATURAN   Fatrawati Fatrawati; Zulkifli Makkawaru; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9977

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis debt collector yang menagih utang tidak sesuai aturan, dengan fokus pada pengaturan hukum dan kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Melalui pendekatan normatif-empiris dan analisis dilakukan secara kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 melarang debt collector melakukan eksekusi langsung terhadap objek fidusia secara sepihak, kecuali debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan secara sukarela, jika tidak, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen adalah melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas pengambilan paksa atau intimidasi oleh debt collector. This study aims to analyze debt collectors who collect debts in violation of regulations, with a focus on legal regulations and obstacles encountered in practice. Through a normative-empirical approach and qualitative analysis, the results of the study indicate that Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 prohibits debt collectors from carrying out direct execution of fiduciary objects unilaterally, unless the debtor acknowledges default and surrenders voluntarily, otherwise, the creditor is required to submit an execution application to the District Court. The form of legal protection for consumers is through a civil lawsuit for unlawful acts to the court to demand compensation for forced seizure or intimidation by debt collectors.
Co-Authors A. A. Rajab Abd Rahman Abdul Karim Abdul Salam Siku Abdurrifai Abdurrifai Adilane Sutriliawan S. Adri Hiswanto Hasanuddin Afriani, Afa Ade Afrizal, Afrzal Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Andi Abriana, Andi Andi Makkasau Andi Muhammad Arfah Pattenreng Andi Musran Andi Putri Sanian Sari Andi Rizal Andi Tira, Andi Andri Nofrianto Anrianto Luther Ramba Anti Nari Arifain, Muhammad Arjunasat Dariatno Ashari Setiawan Asriadi Asriadi Asrudi, Asrudi Baso Madiong Basri Oner Basri, Muhammad Reskiawan Bello, Yoel Chelvin Carlos Lodjakalek Dwirandhi Heru Purnomo Erick Erick Erika Erika Fajrin, Firman Al Fatrawati Fatrawati Firdayanti, HSM Fitriani Fitriani Fulana, Feri Hamzah Hamzah Handar Subhandi Bakhtiar Harliyanti, Harliyanti Ikrar AR, Muhammad Iksan Ariyanto Ilyas, Andi Muhammad Irsal Irhamsyah Irhamsyah Jaya, Benedict Juli Mardiani Juliati Juliati Juliati, Juliati Junardi, Anto Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Karim, Rahmawati Komang Putri Yani Laydida, Evelyn Meilinda Luthfiyah S, Rifqah M. Syahruddin H Madina Madina Marwan Mas Marwan Mas MARWAN MAS Muh Nur Parawansyah Muh. Rusli Muh. Syahrul Ago Muhammad Adhiyaksa Ridwan Muhammad Rusli Muhammad Saleh Muhammad Syarif Mustafa, Andi Sinar Melati Mustafa, Winda Audria Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Nur Faizah Abidin Nur Indah, Nur Nurlela Nurlela Nurnaeni Ahmad Nurwijayanti Octaviana, Putri Pamelleri, Andi Chakra Pattenreng, A. Muh. Arfah Pattenreng, Andi Muh. Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Arfah Pauline Chandra Purnomo, Dwirandhi Heru Rahma Indah, Nur Rahmat Hidayat Rajadi Marannu Ramlah Kalale Rina Rina Risman Risman Ruslan Renggong Rusli, Salsabilla Alya Saleh, Abd. Rahman Samsul Bahri Setiawan, Eko Bayu Shadiq, M. Amil Siti Nurbaiti Siti Zubaedah siti zubaedah Siti Zubaidah Siti Zubaidah Sutoyo, Ahmad Suwandari, Mufitha Syukri Masse Tampandaja, Alce Marchelina Tamsanumajar, Erwin Umbara, I Tri Virgoria, A. Putri Andini Vira Wahyudin, Jalil Waspada Santing Waspada, Waspada Yohannis, Yohannis Yulia A. Hasan Zulfahira Syafri Zulkifli Makkawaru