Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.781
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Rechtsidee LAW REVIEW Jurnal Cakrawala Hukum Jurisprudentie Al-Qisth Law Review JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Justitia et Pax Morality :Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal Jurnal Simbur Cahaya JE (Journal of Empowerment) KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa JURNAL USM LAW REVIEW BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) LEGAL BRIEF Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti (JAICB) SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Audito Comparative Law Journal (ACLJ) IBLAM Law Review Jurnal Interpretasi Hukum Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Batavia Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum LamLaj Al-Azhar Islamic Law Review Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Rianda Dirkareshza
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL Langit Rafi Soemarsono; Rianda Dirkareshza
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4005

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti terkait bagaiamana penegakan hukum terhadap para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan analisis dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya di berbagai platform media sosial adalah pelanggaran hak cipta  yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik Pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial.  Adapun dalam penelitian  ini akan membahas tentang apa bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial dan bagaimana bentuk penegakan hukum bagi para pembuat konten dalam penggunaan lagu media sosial. Bahwa  berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan menjadi penting untuk dibuat dalam peraturan pemerintah yang secara spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral.  
Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh Lutfiya Arinda Ananta; Rianda Dirkareshza
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5716

Abstract

This study analyzes the void of copyright law of artist names as the main characters of fiction books to explain the protection and limitations on the use of names from related parties losses. Fiction has commercial value and creates legal problems if published without copyright permission of the artist's name. commercialized can affect moral rights, economic rights and normative regulations, especially in literary works. Method in this scientific work is type of normative juridical legal research, with analysis in regulations of the Ius Constituendum of Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyrights relating the use of famous artists who have been copyright in fanfiction novels. The novelty are based on the use of the artist's name, which can disseminated to the maximum of technology and information media and has a non-commercial nature, some parties it has been realized into a book without permission. The results, although the copyright law has not regulated more definitively regarding this matter, preventive protection can still be carried out in the form of a license agreement and the application of a lawsuit or compensation so that the owner of the name still gets his rights.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekosongan Undang-Undang Hak Cipta dalam penggunaan nama artis sebagai tokoh utama buku fiksi setra menjelaskan perlindungan dan Batasan penggunaan nama dari pihak terkait agar tidak mengalami kerugian. Karya fiksi memiliki nilai komersial dan menimbulkan masalah hukum jika diterbitkan terutama yang tidak memiliki izin atas penggunaan hak cipta nama artis terkait. Tinjauan ius constituendum terhadap nama artis yang dikomersialkan dapat mempengaruhi hak moral, hak ekonomi dan peraturan normatif khususnya dalam karya sastra. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan analisa dan kajian dalam peraturan hukum ius constituendum berupa kekosongan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan pemakaian nama artis terkenal yang memiliki hak cipta dalam novel fanfiksi. Kebaharuan dalam penelitian ini berdasarkan pada penggunaan nama artis yang maksimalnya hanya dapat disebarluaskan di media teknologi dan informasi dan memiliki sifat non komersial namun oleh beberapa pihak telah direalisasikan menjadi novel atau buku tanpa adanya izin artis. Hasil penelitian yaitu walaupun Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur lebih pasti terkait hal ini namum masih dapat dilakukan perlindungan preventif berupa perjanjian lisensi serta penerapan gugatan atau ganti rugi agar pemilik nama tetap mendapatkan haknya.Buku; Fanfiksi; Ius Constituendum; Nama Artis;  Artist Name; Book; Fanfiction; Ius Costituendum  
Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia Rafli Fadilah Muhammad; Rianda Dirkareshza
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7370

Abstract

Penelitian memiliki tujuan untuk mengkaji legalitas penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia terlebih pasca ditetapkannya UU P2SK. Latar belakang dari penelitian ini yaitu rencana penerapan CBDC tak lepas dari kehadiran mata uang digital kripto yang berpotensi menggantikan mata uang yang sah yakni rupiah, dalam penerapan CBDC tentu diperlukan dasar hukun yang kuat, kehadiran UUP2SK dirasa dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menerapkan CBDC. Penelitian ini menjadi penting karena tanpa dasar hukum yang kuat penerbitan rupiah digital atau CBDC berpotensi untuk mendapat hambatan atau tantangan di kemudian hari, baik dari sisi hukum maupun sisi politik. Yuridis Normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis data sekunder atau sumber kepustakaan yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Metode ini melibatkan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana penulisan ini meneliti peraturan terkait, serta pendekatan komparatif dengan menggunakan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan UU P2SK telah memberikan landasan hukum bagi pengenalan rupiah digital atau CBDC. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya mencukupi karena masih diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait aspek-aspek teknis, yang dapat diatasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan BI.
Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency Muhammad Alhadi Murizqy; Rianda Dirkareshza
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.4067

Abstract

This study aims to determine the security of cryptocurrency trading and the legal protection of cryptocurrencies in Indonesia. Provide education and information in an effort to minimize losses when making cryptocurrency investment transactions. This study uses a normative juridical research method and a statutory regulation approach by reviewing news and literature related to the problems of this research. The results of the research can be said that the legality of crypto assets has been regulated in Law No. 10 of 2011 concerning Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading directly by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) so that its legality can be accounted for.  However, security in cryptocurrency transactions is still minimal because cyber crimes such as hacking, scamming and phishing are still common. Therefore, the novelty of this research is an explanation that cryptocurrency investor customers must choose crypto assets that have been registered by Bappebti and crypto investor customers are required to use a cryptocurrency exchange platform that has an operational permit from Bappebti in order to reduce the risk of crypto investor customers experiencing losses caused by the platform cryptocurrency exchanges and crypto assets that are not licensed by Bappebti.Penelitian ini berutujuan untuk mengetahui keamanan trading cryptocurrency dan perlindungan hukum cryptocurrency di Indonesia. Memberikan edukasi dan informasi guna upaya meminimalisir kerugian saat melakukan transaksi investasi cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berita dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa aset crypto telah diatur legalitasnya dalam Undang-Undang   No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang secara langsung diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sehingga legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun keamanan dalam bertransaksi cryptocurrency masih minim karena kejahatan cyber seperti hacking, scamming dan, phising masih sering terjadi. Oleh karena itu kebaharuan dari peneliitan ini berupa penjelasan bahwa nasabah investor cryptocurrency harus memilih aset crypto yang telah terdaftar oleh Bappebti dan nasabah investor crypto diwajibkan untuk menggunakan platform cryptocurrency exchange yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti guna mengurangi resiko nasabah investor crypto mengalami kerugian yang diakibatkan oleh platform cryptocurrency exchange dan aset crypto yang tidak memiliki izin Bappebti.    
Distributive Accountability in the Allocation of Music Royalties: A Comparative Legal Study of Indonesia, Malaysia, and Thailand Rianda Dirkareshza; Suherman; Muthia Sakti; Muhammad Helmi Khair; Shubham Pathak; Pete Phimanphrom; Muhammad Fauzan; Zahra Shafarina
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/nxc99x75

Abstract

The debate on music royalty management in Indonesia has centred on which institution may collect royalties, whereas whether royalties paid by users actually reach right holders has received far less attention. This prescriptive normative legal research introduces the concept of distributive accountability, namely the duty of every party holding royalties to account, in an enforceable manner, for each portion of those royalties to the right holder entitled to it. Employing statutory, functional-comparative, and conceptual approaches, the study examines Indonesia, Malaysia, and Thailand across seven links of the distribution chain: the status of the funds, usage data, the allocation key, deductions, deadlines and individual information, unidentified royalties, and redress. None of the three systems has a complete chain. Malaysia’s strength in force is a statutory Copyright Tribunal, while its 2025 distribution guidelines are currently stayed by the courts. Thailand creates traceability at the point of collection but does not regulate distribution by statute. Indonesia has usage-based distribution and an annual public audit, yet its allocation key is determinate at only one of three stages, its deductions stack without a cumulative cap, right holders receive no individual distribution statements, and unrecorded royalties may become reserve funds. The article proposes a distributive accountability model resting on five principles: funds held for the benefit of right holders; traceability and proportionality to use; legality and reasonableness of deductions; timeliness and individual transparency; and claims that survive reallocation, with enforceable redress, implemented in stages according to the hierarchy of laws and regulations.
Co-Authors ., Taupiq Ade Syaifullah Fattah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Ahsan Ridho Faturahman Aisyah Nikita Permata Putri Aisyah Nurhalizah Aji Lukman Ibrahim Akbar Haditama Akbar, Sahda Saraswati Akhdan, Fariz Ridhanus Alberto Eka Sutisna Aldizar Fikri Ardiansyah Ali Imran Nasution Alif Andika Aliyya, Annisa Lisaana Sidqin Amanda, Nur Septiana Anisa Hesti Fitriyani Anjani, Risa Gia Anni Alvionita Simanjuntak Aras Firdaus Ardiantor , Andri Aryaputri, Aqila Shafiqa Aulia Anjani Nurdin Axara Alejendra Anjani Azami, Muhamad Rafi Azzahra, Kesya Fadhilah Bagaskara, Muhammda Fadhil Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Bobby Suryo Prakoso Cleo Patricia Joe Darari Rifqi Avesina Davilla Prawidya Azaria Desthabu, Meurina Devan Fakhriy Primandana Dewi Darmastuti Diani Sadiawati Diani Sadiawati Dias Prima Laurenza Dika Hikmah Wicaksana Dinda Maurizka Azura Dinda Pratiwi Dintan Falya Dwi Desi Yayi Tarina Egi Rivaldi Gumilar Eka NAM Sihombing Eka NAM Sihombing Elizabet Devi Permatasari Elizabet Devi Permatasari Fahrudin Fahrudin Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Farizh Maulana Yusuf Fauzan, Aditya Rafi Giaby Amanda Larasati Gilang Abi Zaifa Gilang Abi Zaifa Gumilar, Egi Rivaldi Gunawan, Muhammad Gilang Hasna, Taria Hasudungan, Andrie Cornelius Hera Aprillya Dwi Lestari Hulu, Samuel Arthur Indra Kusuma Innayatu Dzil Izzati Jenji Gunaedi Argo Kaharuddin Karunia, Aura Dwi Kayla Fellicia Putri Kesya Fadhilah Azzahra Kesya Fadhilah Azzahra Kristina Simbolon Kristina Simbolon Laily Hanifah Langit Rafi Soemarsono Lutfiya Arinda Ananta M. Rizki Yudha Prawira Mahmud, Suci Ramadhani Marasabessy, Masita Marcella, Grace Marsya Arviela Maharani Megafury Apriandhini Mimin Mintarsih Monica Hermala Rahayu Monica Hermala Rahayu Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Alhadi Murizqy Muhammad Fathan Aliqa El Mubarok Muhammad fauzan Muhammad Fauzan Muhammad Fauzan Muhammad Fauzan Muhammad Helmi Khair Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nadhira Imaniyar Najla Rafiki Nasya Zulaekha Putri Algamar Naura Nareswari Nilla Deva Lusyana Novyana, Hilda Nur Indah Putri Ramadhani Nursanti Mardiyati Oremia Exilla Rafelina Sihombing Permatasari, Elizabet Devi Pete Phimanphrom Pradana , Roni Pramaseta Widiawardana Prisca Dwi Maylinda Pritha Maya Savitri Putri Ni'matul Maula Raden Alya Lutfiyyah Rafi Rangga Saputra Rafli Fadilah Muhammad Ramadhani, Dwi Aryanti Reyna Zahia Ribka Amelia Putri Tarigan Risa Gia Anjani Roni Pradana Sahda Saraswati Akbar Samual Arthur Hulu Satino Shubham Pathak Simbolon, Devri Santiyas Sintha Fransiske Simanungkalit Sitorus, Yosua Audric Matthew Suharyati Suharyati Suherman Surahmad Surahmad Surahmad, Surahmad Syahputra, Muhammad Amin Tatianna Daniella Usmany Taufiqurrahman Syahuri Taufiqurrohman Syahuri Taupiqqurrahman Theresia Gabriella Tri Aprilidya Agri Vanessa Christina Siringoringo Vania Athalia Lumban Tobing Wijaya, Safira YUDI NUR SUPRIADI Zahra Shafarina