Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.299
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PREAVIA JURNAL KOMPILASI JURNAL ISTINBATH Jurnal Cita Hukum J-Simbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia JURNAL POENALE Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jambe Law Journal AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Research in Social Science and Humanities Ius Poenale Islamic Circle East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Jurnal Multidisiplin Jurnal Elsyakhshi UKAZ: International Journal of Islamic Studies
Erna Dewi .
FAKULTAS HUKUM UNILA
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURVEILLANCE DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA BANDAR LAMPUNG Eko Raharjo, A.M. Prabu C.B, Erna Dewi,
JURNAL POENALE Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana narkotika pada umumnya dilakukan oleh para pelaku/sindikat yang profesional dan  terorganisir sehingga penyidik menggunakan teknik khusus dalam mengungkap tindak pidana  narkotika. salah satu teknik yang digunakan adalah teknik surveilance (pembuntutan secara sistematis). Permasalahan dalam penelitian ini adalah(1)  Bagaimanakah implementasi standar operasional prosedur surveillance dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung? (2) Bagaimanakah efektivitas surveillance dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung? Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung    dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi standar operasional prosedur surveillance dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung sesuai dengan teori penegakan hukum pada tahap aplikasi, yang dilaksanakan berdasarkan kententuan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan. Tindakan ini diterapkan dengan  membuntuti atau membayangi, dengan cara berjalan kaki (satu orang, dua orang dan tiga orang), berkendaraan (terhadap kendaraan subyek dapat dipasang alat penyadap) dengan menggunakan satu kendaraan dan dua kendaraan atau lebih atau gabungan antara jalan kaki dan berkendaraan.   (2) Efektivitas surveillance dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung sesuai dengan teori efektivitas hukum, di mana surveillance berhubungan dengan berbagai tindakan penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkotika yaitu setelah dilaksanakan surveillance (pembuntutan) dilakukan pembelian terselubung dan penyamaran. Setelah diduga kuat terjadi tindak pidana narkotika maka dilaksanakan penindakan pemberantasan (raid planning execution) dan dilaksanakan penyidikan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan setelah lengkap berkas dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.Kata Kunci: Implementasi, Surveillance, Penyelidikan Narkotika DAFTAR PUSTAKAAbdussalam, H. R. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta.Asshiddiqie, Jimly dan M. Aly Syafaat. 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Konstitusi Press. Jakarta.Hasibuan, Malayu S.P.  2012.  Organisasi dan Manajemen. Rajawali Press, Jakarta.Lastarya, Dharana. 2006. Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Pakarkarya. Jakarta.Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Tindak Pidana. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2012.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
PROSPEKTIF PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM PUTUSAN PENGADILAN (Studi Konsep RKUHP 2018) Dona Raisa Monica, Destria, Erna Dewi,
JURNAL POENALE Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gagasan mengenai rechterlijk pardon dalam konsep RKUHP merupakan nilai hukum terbaru yang merupakan reformasi dari kekakuan sistem pemidanaan dalam KUHP. Formulasi ide pemaafan hakim dalam RKUHP 2018 tertuang pada Pedoman Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Pasal 60 Ayat (2) RKUHP 2018. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah konsep Rechterlijk Pardon ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan serta Bagaimanakah prospektif penerapan Rechterlijk Pardon dalam putusan pengadilan. Pendekatan Masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Konsep Rechterlijk Pardon ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan adalah Rechterlijk Pardon tidak dapat berjalan bersamaan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat absolut dan relatif namun terdapat kemungkinan diterapkan bersamaan dengan teori gabungan. Konsep ini akan sangat sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang terdapat di dalam RKUHP 2018. Prospektif penerapan Rechterlijk Pardon dalam putusan pengadilan apabila diterapkan nantinya akan berperan sebagai katup pengaman terakhir dalam sistem peradilan pidana jika suatu perkara tidak tersaring di tahap penuntutan dan hakim pemeriksa pendahuluan. Saran dalam penelitian ini adalah kiranya lembaga pembentuk undang-undang segera mengesahkan Rancangan KUHP demi tercapainya sistem peradilan pidana yang lebih efektif di Indonesia. Perlu dilakukannya peningkatan kemampuan para penegak hukum khususnya hakim agar nantinya konsepsi Rechterlijk Pardon dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman dalam penjatuhan putusan pemaaf yang telah diatur dalam RKUHP serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Kata Kunci : Rechterlijk Pardon, Putusan Pengadilan, Konsep RKUHP DAFTAR PUSTAKA Satjipto Rahardjo. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.Nawawi Arief, Barda. 2009. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Hamzah, Andi. 2006. Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.Keizer, Nico dan D. Schaffmeister. 1990. Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia. Belanda: Driebergen/Valkenburg.Prakoso dan Nurwachid. 1984. Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia.Aryaputra¸ Muhammad Iftar. 2013. Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Depok: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Dona Raisa Monica, Nadya Octaviani Putri, Erna Dewi,
JURNAL POENALE Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengungkap dan menemukan kejelasan tentang perkara pidana narkotika membutuhkan peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika. Masyarakat yang mengetahui tentang penyalah gunaan narkotika diharapkan dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai jaminan masyarakat yang melapor akan diberikan jaminan keamanan apabila dirinya merasa terancam oleh pihak lain. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dam apa sajakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data: studi kepustakaan dan studi lapangan.Analisis data: kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pusat dan Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor akan dilaksanakan apabila ada pengajuan permohonan sesuai prosedur yang ditentukan LPSK dan akan dibahas dalam rapat paripurna, namun apabila dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa saksi maka akan dilakukan tanpa adanya permohonan karena dianggap dalam keadaan darurat. Perlindungan terhadap saksi pelapor dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sama dengan saksi lain yang telah ditetapkan oleh LPSK. Namun dalam pelaksanaannya, saksi pelapor tidak harus dihadirkan dalam persidangan karena akan dilindungi kerahasiaannya, saksi pelapor juga tidak harus mengalami kejadian yang ia laporkan tetapi hanya cukup mendengar atau mengetahui apa yang terjadi sudah cukup sebagai syarat menjadi saksi pelapor. Perlindungan yang paling mendasar yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap pelapor tindak pidana penyalahgunaan  Narkotika yaitu merahasiakan identitas saksi pelapor agar tidak diketahui oleh pelaku dan juga sindikat lainnya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut diharapakan suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelapor, Narkotika DAFTAR PUSTAKAAbdullah, Edi. 2009. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya : ITS Press.Atmasasmita. Romli. 2018. “Perlindungan Saksi Dalam Perkara Korupsi”. Hukum On Line Indonesia. (diakses pada 4 Mei 2018, Pukul 22.57).Ghani, Ikin A.  dan Abu Charuf. 1985. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya, Jakarta. Yayasan Bina Taruna.Makarao, Taufik. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia.Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Jakarta: Genta Pub.__________. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum.Sumarsono, Siswanto. 2012. Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: Sinar Grafika.Supranomo, Gatot. 2009. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta. Djambatan.Takariawan, Agus. 2012. Perlindungan Saksi dan Korban. Bandung : Pustaka Reka Cipta.Wresniworo. 2002. Masalah Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya. Jakarta: Mitra Bintimar.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan KorbanUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)Harian Lampung, “Poltabes Tembak Dua Pengedar Narkoba Di Jalan Tupai Kedaton”. (diakses pada 2 Mei 2018, Pukul 23.55).
UPAYA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA YANG TERJADI DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG) Dona Raisa Monica, Yasmin Nurjihan Donny, Erna Dewi,
JURNAL POENALE Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia tetapi juga menjadi permasalahan bagi kancah Internasional, karena akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dari sekian banyak kasus peredaran narkoba yang terjadi, 50% peredaran narkoba terjadi di dalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa sajakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandar Lampung? Bagaimanakah Upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika yang terjadi di dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas I Bandar Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah: pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: faktor penyebab peredaran narkotika di dalam Lapas ini yaitu (a) faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku. (b) faktor eksternal faktor yang berasal dari luar diri si pelaku. Serta faktor penghambat Lapas dalam penegakan hukum peredaran narkotika yaitu: (a) Kurangnya sarana dan prasarana Lembaga Pemasayarakatan. (b) kurangnya kualitas dan mutu SDM Aparat Lembaga Pemasyarakatan akan pengetahuan tentang Napza. Upaya direktorat reserse narkoba dalam penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Bandar Lampung yaitu: (a) sarana penal, upaya penanggulangan yang bersifat represif  yang dilakukan bagi pelaku kejahatan. (b) sarana non penal, upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif atau merupakan upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang akan terjadi.Kata kunci: Upaya Direktorat Reserse, Penanggulangan Peredaran, NarkotikaDAFTAR PUSTAKAPritha Amandha, Maudy, Sahadi Humaedi dan Melanny Budiarti. Penyalahgunaan Narkona di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). Juli 2017.http://ardi-lamadi.blogspot.com/2014/04/logo-direktorat-narkoba-reserse-polri.htmlhttp://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/20/kepala-bnn-sebut-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapashttp://www.kupastuntas.co/2018/03/peredaran-narkoba-di-lampung-meningkat-masuk-urutan-8-se-indonesia/Nawawi Arief, Barda, 1998,  Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditia BaktiSoekanto, Soejono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum dan Survei, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA YUDIKATIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA dewi, erna
PRAEVIA Vol 4, No 1 (2010): JURNAL PREAVIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research studies about judicative body in Indonesia law system. This research uses jurisdiction normative approach. The result of research indicates that the role of judicative body as an independent body is free form government or political involvement, in the same rule as constitution of UUD NKRI 1945, meanwhile the inhibiting factors in reaching indevendence form jurisdiction body is not only from its law enforcement, law doer and also society in general who has not supported to create law country and law supreme yet.
PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA LAMPUNG DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN TANPA IZIN PENGANGKUTAN BBM JENIS SOLAR DI PERAIRAN LAUT LAMPUNG (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung) Firganefi, Kurnia Hayu, Erna Dewi,
JURNAL POENALE Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan terhadap BBM jenis solar yang terjadi di perairan Laut Lampung merupakan tindak pidana yang harus ditanggulangi dalam rangka menjamin ketersedian dan kelancaran pendistribusian BBM. Sehubungan dengan hal tersebut maka Ditpolair Polda Lampung melaksanakan peran sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimanakah peran Ditpolair Polda Lampung dalam mengatasi perkara penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan BBM jenis solar yang terjadi di Perairan Laut Lampung. Apakah faktor penghambat peran Ditpolair Polda Lampung dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan BBM jenis solar yang terjadi di Perairan Laut Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Ditpolair Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Ditpolair Polda Lampung dalam mengatasi perkara tersebut termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan peranan faktual dilaksanakan dengan tindakan penyidikan. Penyidikan dilaksanakan dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (2) Faktor yang menghambat peran Ditpolair Polda Lampung dalam penanganan perkara tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar secara illegal yang terjadi di Perairan Laut Lampung terdiri dari faktor sarana dan prasarana, yaitu adanya disparitas harga solar dan keterbatasan faktor sarana dan prasarana patroli pada Ditpolair Polda Lampung, sehingga terkadang menjadi kendala.Kata Kunci: Peran Kepolisian Perairan, Pengangkutan Solar, IllegalDAFTAR PUSTAKAArif, Barda Nawawi. 2004. Kebijakan HukumPidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.__________. 2011. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.Mulyadi, Mahmud. 2009. Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana. Medan: USU Press.Susilo, Y.Sri. 2013. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Baru. Sumber lainhttp://lampung.detik News.com/2018/05/27/dua kapal angkutan-BB Milegal-ditangkap diperairan Lampung.Ratna Dewi, Perbaikan Administrasi dalam Izin Usaha Pengangkutan http://mangkuprawiro.blogspot.com/2012/05/perbaikan-administrasi-dalam-izin-usaha.html.
Pengaruh Penggunaan Lahan dan Posisi Lereng Kandungan C-Organik dan Beberapa Sifat Fisik Tanah Inceptisols Jatinangor, Jawa Barat Dewi, Erna; Haryanto, Rachmat; Sudirja, Rija
AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian Vol 4 No 1 (2020): AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian
Publisher : Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/agrosainstek.v4i1.37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan lahan dan posisi lereng terhadap kandungan c-organik dan beberapa sifat fisik tanah pada daerah Jatinangor, Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2018 sampai Oktober 2018. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial. Faktor pertama adalah penggunaan lahan (hutan dan tegalan) dan faktor kedua adalah posisi lereng (atas, tengah dan bawah). Metode pengambilan sampel menggunakan metode survai, komparatif dan deskriptif melalui pendekatan fisiografik (fisiography approach) secara bebas, yaitu metode survai berdasarkan penampakan fisiografis lahan dan pengambilan contoh tanah dilakukan secara transek pada lereng yang sama tanpa memperhitungkan jarak antar titik pengamatan. Pengamatan yang dilakukan adalah C-organik, Tekstur, Bobot isi dan Permeabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan lahan (hutan dan tegalan) dan posisi lereng (atas tengah dan bawah) berpengaruh terhadap kandungan c-organik dan sifat fisik tanah seperti Tekstur (pasir, debu dan liat), bobot isi dan permeabilitas pada tanah Inceptisol Jatinangor. Penggunaan lahan tegalan dengan posisi lereng bawah mempunyai pengaruh paling baik terhadap kandungan c-organik, tekstur, bobot isi dan permeabilitas tanah dibandingkan dengan penggunaan lahan dan posisi lereng lainnya.
Pencegahan Penyalahgunaan Gadget dan Perlindungan Anak pada Siswa SMAIT Daarul’ Ilmi Bandar Lampung Maroni, Maroni; Dewi, Erna; Fathonah, Rini; Warganegara, Damanhuri; Ariani, Nenny Dwi; Anwar, Mashuril
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 5, No 3 (2020): November 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v5i3.3405

Abstract

In general, the students at SMAIT Daarul Ilmi do not understand about the prevention of gadget abuse and child protection properly. They also have never received legal counseling regarding gadget abuse and child protection. Thus, it is necessary to provide good knowledge and understanding through socialization and focus group discussions (FGD) to overcome partner problems related to the prevention of gadget abuse and child protection among students of SMAIT Daarul Ilmi, Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampung City. This program includes providing knowledge and understanding, prevention of gadget abuse, and child protection. Then proceed with discussion and question and answer, and test the participants' understanding by giving a pre-test and post-test. The results of the program show that this socialization and focus group discussion (FGD) activity is important to increase public knowledge, understanding and legal awareness regarding the prevention of gadget abuse and child protection. This program contributes to preventing the adverse effects of technological change.DOI: https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i3.3405 
Ideal Formulation of Diversion in the Indonesian Child Criminal System Dewi, Erna
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4465

Abstract

The settlement of cases of children in conflict with the law in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has undergone changes in fundamentals. The change lies in the adoption of the concept of diversion in the settlement of children's cases. However, diversion is not fully in favor of all Indonesian children. The existence of categorization in the application of diversion in Article 7 paragraph (2) creates discriminatory treatment for children in conflict with the law and is inconsistent with the provisions of Article 2 letter c of Law Number 11 of 2012. The issues to be discussed are related to the legal politics of determining diversion in the Act. Law Number 11 of 2012, the current implementation of diversion, and the formulation of diversion in Law Number 11 of 2012. The research method uses a normative juridical approach. Based on the discussion, it is concluded that diversion is the will of the community. Currently, mandatory diversion is applied at every level of examination of child cases. However, the categorization of diversion in Article 7 paragraph (2) is still discriminatory, therefore the current application of diversion is not fully in favor of the best interests of the child. The ideal formulation of diversion includes (1) mandatory diversion for every criminal act committed by a child because the child who commits a crime is influenced by external factors or not purely his will. (2) Punishment of a child must prioritize the best interests of the child. (3) punishment of children that prioritizes rehabilitation, education, and resocialization.
The Effect of Arrum Product Financing on Profit Income Dewi, Erna
Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 12 No. 1 (2024): JIAKES Edisi Februari 2024
Publisher : Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37641/jiakes.v12i1.2406

Abstract

Arrum is a sharia loan scheme aimed at entrepreneurs with payments made in installments. Where the collateral that can be used is the Motor Vehicle Owner's Book (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB) for a car or motorbike, as well as gold. This research aims to examine the extent to which Arrum product financing influences profit generation at the Meulaboh branch of PT Pegadaian Syariah. The research method used in this research is a quantitative method. The type of data used in this research is secondary data. The population used in this research were customers of the Meulaboh branch of Pegadaian Syariah with a population of 250 people. Purposive sampling is the data collection method used in this research, namely 100 people. The analysis technique used in this research is regression analysis. The results of statistical research show that Arrum products have a positive and significant influence on profit generation at PT. Sharia Pawnshop Meulaboh Branch.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Adrinoviyan, Adrinoviyan Afri, Wedi Ahmad, Thearizky Akem, Umar Anwar, Mashuril Badriah M. Thaib Barlian, Ridho Saputra Budiyono Budiyono Decky, Radha Aulia Putri Deni Achmad Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Faisal Fajri, Yan Fardiansyah, Ahmad Irzal Farida Ariyani Fasyah, Karfika Rosaida FX Sumarja, FX Ginting, Mamanda Syahputra Gunawan Jatmiko Gustiara, Nisa Halomoan HSB, Putra Harahap, Nasruddin Khalil Hazizi, Hazizi Heni Siswanto Hikmah, Kholifah Nuzulul Ieke Wulan Ayu Julianna, Alya Putri Juniawan, Arbi Khairil Fata Lubis, Muhlisah Maroni Maroni Maya Shafira Muhammad Amin Muhammad Ichsan Muhtadi Muhtadi Nenny Dwi Ariani Netti, Misra Nikmah Rosidah Nunna, Bhanu Prakash Pratiwi, Atika Putri, Mirna Rachmat Haryanto, Rachmat Ramadhani. D, Anggia Nur Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rija Sudirja Rini Fathonah, Rini riski, sri Rizky, M. Affan Rosihan, Farhan Rasya Setiawan, Refly Sitorus, Jono Parulian Sumarti Sumarti syukrawati, syukrawati Tamza, Fristia Berdia Tamza, Fristia Berdian Warganegara, Damanhuri Yandi, Akmal Zainudin Hasan