p-Index From 2021 - 2026
6.906
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PREAVIA JURNAL KOMPILASI JURNAL ISTINBATH Jurnal Cita Hukum J-Simbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia JURNAL POENALE Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jambe Law Journal AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences jurnal hukum das sollen International Journal of Business, Law, and Education RIO LAW JURNAL MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan Journal of Research in Social Science and Humanities Ius Poenale Islamic Circle East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Al-Mashadir Jurnal Multidisiplin Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Elsyakhshi El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial UKAZ: International Journal of Islamic Studies Nemui Nyimah Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sinergi Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Claim Missing Document
Check
Articles

INTIMASI DAN PENIPUAN DI ERA DIGITAL: ANALISIS KRIMINOLOGIS KONTEMPORER DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LOVE SCAMMING DI INDONESIA Sulaiman, M. Zulvan; Dewi, Erna; Tamza, Fristia Berdian
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2001

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi perilaku menyimpang dan kerentanan pengguna aplikasi kencan di Indonesia melalui perspektif kriminologi kontemporer, serta mengevaluasi efektivitas regulasi hukum positif dalam menjamin perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Swiss Cheese Model berdasarkan KUHP Nasional, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, dan UU TPKS. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Hasil penelitian menunjukkan adanya transisi kejahatan dari catfishing menuju love scamming yang secara sistematis mengeksploitasi gaya hidup digital kelompok rentan, serta pentingnya sinkronisasi Pasal 27B UU ITE 2024 untuk menjerat modus pemerasan digital. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh kekaburan terminologi spesifik dan lemahnya tata kelola platform, sehingga diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat serta harmonisasi regulasi yang lebih operasional untuk menjamin hak restitusi korban.Kata Kunci: aplikasi kencan; kriminologi; love scamming; perlindungan hukum  
Reorientasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Seksual Domestik: Analisis Doktriner Pasal 6 huruf c UU TPKS dan Dana Bantuan Korban Resannita, Pinkan; Maroni; Amrullah, Rinaldy; Dewi, Erna; Syahputra Ginting, Mamanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4745

Abstract

Penelitian ini menganalisis transformasi paradigma pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan seksual yang berbasis penyalahgunaan hubungan kepercayaan di lingkup keluarga pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Fokus diletakkan pada dekonstruksi unsur "perbawa" dan "hubungan keadaan" dalam Pasal 6 huruf c, yang menggeser gravamen delik dari kekerasan fisik konvensional menuju eksploitasi relasi kuasa. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla dan Putusan Banding Nomor 286/Pid.B/2023/PT Tjk sebagai ilustrasi evolusi yudisial. Temuan menunjukkan bahwa hakim mulai mengintegrasikan teori betrayal trauma dan kewajiban fidusia (fiduciary duty) orang tua dalam memperberat sanksi pidana. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) sebagai solusi atas kegagalan sistem restitusi yang selama ini hanya mencapai realisasi 0,028%. Analisis kritis menunjukkan bahwa syarat putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam PP No. 29/2025 berisiko menciptakan hambatan akses keadilan bagi korban di wilayah marginal. Penelitian merekomendasikan perlunya simplifikasi birokrasi dana bantuan dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami mekanisme grooming psikis guna mewujudkan keadilan transformatif yang viktimosentris.
Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh Guru Lestari, Ayu Lana; Achmad, Deni; Dewi, Erna
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37287

Abstract

Peran kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana sebagai aparat penegak hukum berwenang menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, serta melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan studi dokumen terhadap literatur hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru dapat dilihat dari aspek normatif, peran kepolisian telah dilaksanakan berdasarkan norma dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Peran ini berpedoman pada ketentuan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara ideal, masyarakat mengharapkan Kepolisian bertindak cepat, tegas, dan profesional dalam menangani perkara tersebut. Selain menegakkan hukum, Kepolisian juga diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada korban anak melalui pendekatan yang ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma ulang. Secara faktual, penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru belum sepenuhnya berjalan sesuai. Meskipun proses penyelidikan dan penyidikan tetap dilaksanakan, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan alat bukti, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, serta adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan jumlah penyidik dan beban perkara juga memengaruhi efektivitas penanganan kasus. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif yang telah diatur dalam hukum dengan peran faktual yang terjadi dalam praktik.
Penerapan Primum Remedium Terhadap Pelaku Eksploitasi Benih Bening Lobster Secara Ilegal Surbakti, Dean Ezekiel; Dewi, Erna; Shafira, Maya; Farid, Muhammad; Azizah, Siti
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/y3z78c57

Abstract

Illegal exploitation of clear lobster seeds (BBL) is a form of fisheries crime that has an impact on the sustainability of marine resources and causes economic losses for the state. The high demand for the international market and the economic value of BBL encourage the rampant practice of illegal trade carried out in an organized manner. This study aims to analyze legal arrangements related to the management and protection of clear lobster seeds, examine the modus operandi of perpetrators of illegal exploitation of BBL, and analyze the application of the principle of primum remedium in court decisions related to these criminal acts. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach through the analysis of the Tanjung Karang District Court Decision Number 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk and the Pacitan District Court Decision Number 34/Pid.Sus/2025/PN Pct. The results of the study show that Indonesia already has a strong legal basis in the management and protection of BBL, both through international legal instruments and national regulations. The modus operandi of BBL exploitation is carried out systematically through the stages of illegal collection, packaging, transportation, and distribution involving an organized network. The application of the principle of primum remedium can be seen through the use of criminal law as the main instrument in overcoming fisheries crimes. However, law enforcement still tends to target lower-level perpetrators and is not optimal in dismantling intellectual actors or the main controllers of illegal networks. Therefore, a more integrated law enforcement policy is needed so that the application of the primum remedium principle can be effective in protecting fishery resources and maintaining the sustainability of Indonesia's marine ecosystem.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Adrinoviyan, Adrinoviyan Afri, Wedi Ahmad, Thearizky Aini, Vienna Egitha Qurratu Akem, Umar Andayni, Metri Anggraini, Bintang Puji Anisa, Jenny Anwar, Mashuril Azrieliani Vira Annisa Badriah M. Thaib Barlian, Ridho Saputra Berdian Tamza, Fristia Budiyono Budiyono Dafa Pansya Dila, M Decky, Radha Aulia Putri Deni Achmad Deni Achmad Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Faisal Fajri, Yan Fardiansyah, Ahmad Irzal Farida Ariyani Fasyah, Karfika Rosaida Fata, Khairil Firganefi Firganefi FX Sumarja, FX Ginting, Mamanda Syahputra Gunawan Jatmiko Gustiara, Nisa Harahap, Nasruddin Khalil Hasibuan, Badai Hazizi, Hazizi Heni Siswanto Heri Siswanto Hikmah, Kholifah Nuzulul Hilmansah, M Ridho Husin, Budi Rizki Husin, Sanusi Ieke Wulan Ayu Ikhwanuddin, Mohammad Irma Nur Amanda Julianna, Alya Putri Juniawan, Arbi Khairil Fata Khoirunnisa, Nabila Lestari, Ayu Lana Maroni Maroni Maya Shafira Mochammad Sahid, Mualimin Muhammad Akbar Muhammad Amin Muhammad Farid Muhammad Ichsan Muhlisah Lubis Muhtadi Muhtadi Nenny Dwi Ariani Netti, Misra Nikmah Rosidah Nunna, Bhanu Prakash Nur, Syamsiyah Nurcahaya, Nurcahaya Pertiwi, Nyimas Maharani Putri Pratiwi, Atika Putra Halomoan Hsb Putri, Mirna Rachmat Haryanto, Rachmat Raisa Monica, Dona Ramadhani. D, Anggia Nur Refly Setiawan Resannita, Pinkan Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rija Sudirja Rinaldy Amrullah Rini Fathonah, Rini riski, sri Rizky, M. Affan Rosihan, Farhan Rasya Sanggem, Thoyyibah Nurhikmah Santosa, Dewa Gede Giri Siti Azizah Sitorus, Jono Parulian Sulaiman, M. Zulvan Sumarti Sumarti Surbakti, Dean Ezekiel Syahputra Ginting, Mamanda syukrawati, syukrawati Tamza, Fristia Berdia Tamza, Fristia Berdian Thaib, Badriah M. Thoat Stiawan Warganegara, Damanhuri Yandi, Akmal Zainudin Hasan