Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.992
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurisprudence Law and Justice Unram Law Review Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Varia Justicia JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Volkgeist PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Madani : Indonesian Journal of Civil Society Jurnal Supremasi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JHCLS Interdisciplinary Social Studies Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Jurnal ADAM : Jurnal Pengabdian Masyarakat Prosiding University Research Colloquium terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues International Journal of Law and Society Law and Justice SASI Media of Law and Sharia
Wardah Yuspin
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah dalam Pembentukan Hospital Bylaws Rumah Sakit (Studi pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu) Ahzar, Rizki Maulana; SH, Harun; Yuspin, Wardah
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i2.10895

Abstract

Abstrak : Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki hospital bylaws untuk mengatur jalannya pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penyusunan hospital bylaws di Muhammadiyah dan kesesuaian hospital bylaws RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu dengan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum Normatif. Hospital bylaws di bentuk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/ KEMPENKES/2002. Penyusunan hospital bylaws Rumah Sakit Muhammadiyah mempertimbangkan pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2011 tentang amal usaha kesehatan. Kebijakan Muhammadiyah dalam merumuskan hospital bylaws di Rumah Sakit Muhammadiyah dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kebijakan ini berdasarkan juga nilai-nilai Muhammadiyah yang terkandung dalam hospital bylaws seperti pengaturan kekayaan dan asset, prinsip dan tujuan. Penerapan kebijakan Muhammadiyah masih belum diterapkan secara keseluruhan di RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, karena baru mengakomordir sebagian ketentuan pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah.Kata kunci : Hospital bylaws, Rumah sakit, Muhammadiyah Abstract: A hospital is a health service facility that provides comprehensive individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative and/or palliative health services by providing inpatient, outpatient and emergency services. Hospitals have hospital by laws to regulate the running of health services. The aim of this research is to analyze the policy for preparing hospital bylaws in Muhammadiyah and the suitability of the hospital bylaws at RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu with the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines. The research method uses normative legal research. Hospital bylaws are formed in accordance with hospital needs guided by the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 772/KEMPENKES/2002. The preparation of hospital bylaws for Muhammadiyah Hospitals takes into consideration the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines Number 01/PED/I.0/B/2011 concerning health business charities. Muhammadiyah's policy in formulating hospital bylaws at Muhammadiyah Hospitals is to apply Islamic principles in health services in hospitals. This policy is also based on Muhammadiyah values contained in hospital bylaws such as regulation of wealth and assets, principles and objectives. The implementation of Muhammadiyah policies has not yet been implemented in its entirety at RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, because it has only partially accommodated the provisions in the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines.Keywords : Hospital bylaws, Hospital, Muhammadiyah
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Tinjauan Hukum dan Aspek Normatif dalam Praktik Pelayanan Kesehatan Andriati, Fatmi; Azhari, Aidul Fitriciada; Yuspin, Wardah
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i2.10960

Abstract

Abstrak : Hak kesehatan reproduksi merupakan aspek kesehatan penting, terutama bagi perempuan, dengan dampak langsung pada perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, masalah kesehatan reproduksi menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 untuk mengatur Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang menghambat perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi, serta mengkaji peran perspektif hukum dan aspek normatif dalam meningkatkan perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Analisis hukum mencakup studi dokumen hukum, sementara analisis empiris melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan di bidang kesehatan reproduksi. Hasil penelitian menunjukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek kesehatan reproduksi, tetapi implementasinya bervariasi. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis perlu ditingkatkan, komunikasi dengan pasien harus lebih baik, perlindungan hak-hak pasien perlu ditingkatkan, dan edukasi masyarakat tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan harus lebih intensif. Perspektif hukum memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi, sementara aspek normatif membantu mengubah budaya pelayanan kesehatan reproduksi. Kesimpulanya implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 masih perlu perbaikan dalam berbagai aspek. Peningkatan pendidikan, komunikasi, perlindungan hak-hak pasien, dan edukasi masyarakat penting. Perspektif hukum dan aspek normatif berperan dalam meningkatkan perlindungan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan efektivitas pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan layanan kesehatan reproduksi dan pemahaman hukum dalam konteks kesehatan reproduksi di Indonesia.Kata kunci : kesehatan reproduksi, peraturan menteri kesehatan dan hukum kesehatan reproduksi Abstract: Reproductive health rights are a crucial aspect of healthcare, particularly for women, with direct impacts on a country's social and economic development. In Indonesia, reproductive health issues are a primary focus for improving the quality of life. The Indonesian government issued Minister of Health Regulation No. 35 of 2014 to regulate Reproductive Health Service Standards, but its implementation in the field remains challenging. This research aims to explore the implementation of Minister of Health Regulation No. 35 of 2014 in healthcare practices in Indonesia, identify barriers to be addressed, and examine the role of legal perspectives and normative aspects in enhancing the protection of women's reproductive health rights. This research uses a qualitative approach with normative juridical and empirical approaches. Legal analysis involves the study of legal documents, while empirical analysis includes interviews with stakeholders in the field of reproductive health. The research results show that Minister of Health Regulation No. 35 of 2014 regulates various aspects of reproductive health, but its implementation varies. Education and training for medical personnel need improvement, communication with patients must be enhanced, patient rights protection needs strengthening, and public education on women's reproductive health rights should be intensified. Legal perspectives provide a strong foundation for safeguarding reproductive health rights, while normative aspects help transform the culture of reproductive healthcare. In conclusion, the implementation of Minister of Health Regulation No. 35 of 2014 still requires improvement in various aspects. Enhancements in education, communication, patient rights protection, and public education are essential. Legal perspectives and normative aspects play a role in enhancing the protection of women's reproductive health rights and the effectiveness of reproductive healthcare services in Indonesia. This research provides recommendations for improving reproductive health services and legal understanding in the context of reproductive health in Indonesia. Keywords: reproductive health, minister of health regulation, reproductive health law.
Legality of Electronic Medical Records (RME) in Hospital Management Information System Readiness based on Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records Ulfa, Nadiya; Yuspin, Wardah
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 1: Juni 2023
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i1.6122

Abstract

Information and communication technology has developed very rapidly in various sectors including the health sector, one of which is the electronic medical record (ERME). Electronic medical records have been used in various hospitals in the world as a substitute or complement to health records in paper form. In Indonesia, improvements to rme management have begun to be implemented in several hospitals or health centers. Such is the complexity of the challenges for the implementation of the RME, it is necessary to carry out a readiness assessment prior to the implementation of the RME. Management is not always able to accept challenges and manage effectively and critically in order to make changes to information systems and new technologies. In the end, the new electronic information technology is expected to increase privacy and confidentiality. In the regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 24 of 2022 includes: ownership and contents of electronic medical records; security and protection of electronic medical record data including the confidentiality of the contents of the electronic medical record, waiver of the rights to the contents of the electronic medical record and the storage period of the electronic medical record.
Kesadaran Hukum Dokter di dalam Memberikan Keterangan Sakit Kepada Pasien di Karesidenan Surakarta Fadhilah, Astutik; Absori, Absori; Yuspin, Wardah; Setiyawan, Wahyudi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i2.10201

Abstract

Abstrak: Pada umumnya masyarakat di Indonesia sering mengatakan bahwa jika sakit maka mereka pergi ke dokter untuk meminta surat keterangan sakit; Namun, surat keterangan sakit tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum dokter dalam memberikan surat keterangan sakit palsu kepada pasien di Karesidenan Surakarta dan mengetahui konsep penanggulangan kedepannya atas tindakan dokter dalam memberikan surat keterangan sakit palsu kepada pasien. Kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum dokter dan konsep kedepannya agar dokter tidak memberikan surat keterangan sakit palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif non doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Karasidenan Surakarta masih ditemukan masyarakat yang membuat surat keterangan sakit yang tidak sesuai dengan kondisi kesehatannya, padahal sudah diatur. Kesadaran hukum dokter mengenai pengetahuan dan pemahaman masih perlu ditingkatkan. Secara internal, sikap hukum dan perilaku hukum para dokter sudah sangat baik, namun berbanding terbalik dengan masih banyaknya dokter yang membuat surat keterangan sakit palsu. Konsep kedepan untuk menanggulangi tindakan dokter dalam memberikan surat sakit palsu kepada pasien adalah dengan mengubah peraturan hukum, mengubah mekanisme penerbitan surat keterangan sakit secara detail, meningkatkan integritas dokter, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.Kata kunci: dokter, kesadaran hukum, surat keterangan sakit Abstract: In general, people in Indonesia often say that if they are sick, they go to the doctor to ask for a sick certificate; however, sick certificates are not on target. The purpose of this study was to determine the legal awareness of doctors in providing false sick certificates to patients in Karesidenan Surakarta and to find out the future concept of countermeasures for doctors' actions in providing false illness statements to patients. The novelty of this research is compared to previous studies. This study discusses the legal awareness of doctors and future concepts so that doctors do not provide false sick certificates. The research method used is a qualitative non-doctrinal approach. The results of this study indicate that in Karasidenan Surakarta it is still found that people have made sick certificates that are not by their health conditions, even though they have been regulated. Doctors' legal awareness regarding knowledge and understanding still needs to be improved. Internally, doctors' legal attitudes and legal behaviour are excellent, although this is in contrast to the fact that some still make fake sick certificates. The future concept of tackling doctors' actions in giving counterfeit sick notes to patients is changing legal regulations, changing the mechanism for issuing sick certificates in detail, increasing the integrity of doctors, and increasing community participation.Keywords: doctor, legal awareness, sick certificate
Medical Assessment Role in Addiction Case Verdict Anisa, Nurul; Yuspin, Wardah
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 1: Juni 2023
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i1.6318

Abstract

The prevalence of drug abuse cases is increasing day by day. This is accompanied by the high number of cases of drug crime. In handling drug-related cases, a medical assessment is required from a psychiatrist or a doctor authorized to provide an assessment. This article uses a research method in the form of a literature study. From this literature study it was found that medical assessment can play a role in the judicial process, protect suspects and the environment, and can play a role in improving drug handling. In Indonesia, sanctions for narcotics cases have a two-way system, namely criminal sanctions and operational sanctions. Criminal sanctions are used to prevent abuse and illicit traffic of Narcotics and Narcotics or their ingredients and rehabilitation is a form of action-consequence of drug abuse. Based on the law, judges can decide or order drug addicts to undergo treatment and/or treatment. Through an integrated assessment, which involves the medical team and the legal team. Judgments are viewed from a legal and medical point of view, so that more and more decisions are starting to include not only criminal decisions, but are also accompanied by medical rehabilitation decisions for drug users.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Kejadian Healthcare Associated Infections Danang Sugihardana; Wardah Yuspin
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 4: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i4.61

Abstract

Health Care Associated Infections (HAIs) pose a serious concern in the global healthcare system, including in Indonesia. Hospitals bear significant legal responsibility regarding these infections in Indonesia. This study is a normative legal research aimed at analyzing and understanding all legal regulations related to the research topic. The objective is to comprehend the protection and accountability concerning cases of Healthcare Associated Infections in Indonesia. The findings of this research indicate that the provision of hospital services, as mandated by the Republic of Indonesia Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals (UURS), plays a crucial role. In efforts to address and prevent the spread of HAIs, the Indonesian government has issued the Guidelines for the Prevention and Control of Infections in Health Service Facilities, namely the Minister of Health Regulation Number 27 of 2017. The legal responsibility of a hospital in criminal matters may fall upon the owner or director if linked to negligence in fulfilling their obligations. However, if all hospital obligations are carried out diligently, and all staff adheres to established rules and service standards, the hospital is usually not held criminally accountable in situations of nosocomial infections in patients.
Legal Protection of Copyright for Classical Dance Artworks in the Mangkunegaran Style at the Puro Mangkunegaran Surakarta Adi Nugroho; Aidul Fitriciada Azhari; Wardah Yuspin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v8i3.22548

Abstract

Puro Mangkunegaran is one of the fractional kingdoms of the Islamic Mataram Palace which still inherits Javanese cultural customs, one of which is dance culture. This study aims to determine the implementation of copyright protection for the classical dance of the Mangkunegaran Style based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the role of local government agencies in the preservation of the Mangkunegaran style classical dance. This research method uses an empirical juridical approach. Sources of data from primary data, namely interviews and secondary data, namely primary and secondary legal sources. Methods of data collection using literature studies and interviews with artists Puro Mangkunegaran and local government agencies. Data analysis is a qualitative approach. The results of this study are that Puro Mangkunegaran itself is quite strong in protecting the classical dance of the Mangkunegaran Style without registering copyright records.
Kebijakan Kesehatan Seksual: Urgensi Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Rika Yunita Hardiyati; Natangsa Surbakti; Wardah Yuspin; Binar Sapto Nugroho; Yulian Dwi N; Moh Indra Bangsawan
Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES 2022
Publisher : FORIKES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/sf.v13i0.1782

Abstract

Integration between the correctional system and the protection of human rights is a must in the context of the role of the state as the holder of obligations in various human rights instruments, both national and international. One of these rights is the right to sexual needs. This study will discuss how the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang? and What is the urgency of the policy to fulfill the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang? The research method used is a juridical-empirical approach by conducting field studies. The results of the research in this paper are that the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang is not carried out in accordance with existing provisions, where the implementation is not provided with adequate facilities and infrastructure or there is a conjugal room, which is related to conjugal visits that have not been carried out. carried out accordingly, meanwhile the provision of leave to visit family 2x24 hours from the data given to 10 people has not been given CMK. Second, the urgency of the policy of fulfilling the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang is very necessary with the non-fulfillment of the right to sexual needs which will have a negative impact on the prisoners themselves, namely men who experience blockages in releasing their sexual desires can lead to sexual deviations.Keywords: sexual; convict; correctional institution ABSTRAK Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrument HAM baik nasional maupun internasional. Salah satu hak tersebut yaitu ha katas kebutuhan seksual. Penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? dan Bagaimana urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hokum yuridis-empiris dengan dilakukan studi lapangan. Hasil penelitian di dalam penulisan ini yaitu pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana pelaksanaanya tidak disediakan sarana dan prasarana yang memadai atau adanya conjugal room, yang berkaitan dengan conjugal visit yang belum dilksanakan secara sesuai, sementara itu pemberian cuti mengunjungi keluarga 2x24 jam dari data yang diberikan kepada 10 orang belum ada yang diberikan CMK. Kedua, Urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sangat diperlukan dengan tidak dipenuhinya hak atas kebutuhan seksual ini  akan memberikan dampak negative kepada narapidana itu sendiri yaitu pria yang mengalami sumbatan di dalam melepaskan hasrat seksnya dapat menyebabkan melakukan penyimpangan seksKata kunci: seksual; narapidana; lembaga pemasyarakatan 
ANALISIS YURIDIS NORMATIF MELALUI PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN NGAWI Aidul Fitriciada Azhari; Muchamad Iksan; Wardah Yuspin; Rizka Rizka; Diana Setiawati; Diyah Murti Hastuti; Nurlina Afifah Litti; Shofiana Eka Aulia; Nur ilmi putri febriyanti
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 6 (2023): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i6.17408

Abstract

Abstrak: Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum harus didasarkan prinsip kesamaan di mata hukum. Bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merumuskan tentang peran paralegal, paralegal diartikan secara legitimasi yuridis dalam tatanan hukum nasional yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kegiatan pelatihan paralegal dilakukan untuk mengatasi permasalahan sedikitnya jumlah advokat bersertifikat di Kabupaten Ngawi. Dengan adanya pelatihan paralegal, diharapkan dapat meningkatkan jumlah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan bantuan hukum yang memadai kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan paralegal dengan teknik pemberian informasi atau penyuluhan hak hukum masyarakat tentang cara penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual. Waktu kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 Januari 2023 dan dihadiri oleh 50 peserta, termasuk Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Se-Kabupaten Ngawi dan perwakilan mahasiswa dari kampus di Kabupaten Ngawi dan Karesidenan Madiun. Pemateri kegiatan ini diisi oleh tim pengabdian, dosen Fakultas Ilmu Hukum Univesitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasil dari kegiatan pelatihan paralegal ini menunjukkan bahwa 62,5% peserta memahami konsep dan materi umum tentang keparalegalan serta aspek di dalamnya sehingga peserta dinilai sudah siap dan mampu memberikan pelayanan hukum serta menumbuhkan kesadaran Hukum kepada masyarakat.Abstract: In providing legal aid services must be based on the principle of equality in the eyes of the law. Legal aid in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid formulates the role of paralegals, paralegals are defined legitimately juridically in the national legal order listed in Article 9 and Article 10 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Paralegal training activities are conducted to overcome the problem of the small number of certified advocates in Ngawi Regency. With the paralegal training, it is expected to increase the number of individuals who have legal knowledge and skills to provide adequate legal assistance to the community. The implementation of activities in the form of paralegal training and mentoring with the technique of providing information or counselling on the legal rights of the community on how to resolve cases of sexual violence. The activity will be held on 14-15 January 2023 and attended by 50 participants, including Nasyiatul Aisyiyah Branch Leaders throughout Ngawi Regency and student representatives from campuses in Ngawi Regency and Madiun Karesidenan. The speakers for this activity were the service team, lecturers from the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) and members of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The results of this paralegal training activity showed that 62.5% of participants understood the concept and general material about paralegals and the aspects in it so that participants were considered ready and able to provide legal services and foster legal awareness to the community.
Peningkatan Keterampilan Diaspora melalui Penulisan Artikel Ilmiah: Skill Enhancement Diaspora through Scientific Article Writing Yuspin, Wardah; Wardiono, Kelik; Rizka, Rizka; Isman, Isman; Purwandari, Eny
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 4 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i4.8610

Abstract

This service aims to increase employment opportunities for diasporas who take further education abroad, such as in Malaysia, Hong Kong, and Sweden, with manufacturing abroad, such as in Malaysia, Hong Kong, and Sweden, by creating and submitting articles to reputable journals. Submission of articles in reputable journals. The opportunities obtained by students simultaneously bring two challenges, namely the arrival and return stages. In the preparation stage, it is usually related to culture shock because they come to a new place with different weather, different cultures, and different value systems. Also a different value system. Furthermore, when implementing lectures, students are expected to be able to attend lectures and work on assignments to create scientific articles. Assignments to create scientific articles. Moreover, they will experience reverse culture shock at the return stage, such as limited job opportunities in their homeland. Community Service is carried out from September to November when this month is the new school year. In addition, this month, the preparation of students who take master's degrees ends, and they are preparing to return to their homeland. Furthermore, they prepare to return to their homeland. This community service is an effort to help students in the settlement stage deal with culture shock and prepare them for their return home. Shock and prepare students for repatriation. The method used two ways, the first is the delivery of hybrid material, namely through offline and online exposure. The hope is that acquiring journal-writing skills will make it easier for them to follow.
Co-Authors Absori Absori Adi Nugroho Ahmad Ghufron Ahzar, Rizki Maulana Aidul Fitiada Azhari Aidul Fitriciada Azhari Amanda Putri Ariyani Amandha Bayu Wiedyasari Ameilia Annisa Salsabila Andria Luhur Prakoso Andriadin, Andriadin Andriati, Fatmi Anindhita Nurfaatin Sukirman Anisa, Nurul Arief Budiono Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah Ata Fauzie Athiyyatulmajid, Salsabila Aya Mohammed Youssef Abd Allah Azhar Alam Azhari, Aidul Fitiada Bahari, Roni Baskoro Tri Pamungkas Basuki, Muhammad Nur Aji Berlian Ramadhany Ayuningtyas Binar Sapto Nugroho Chandra, Rizky Aditya Danang Kurniawan Danang Sugihardana Diana Setiawati Diyah Murti Hastuti ellectrananda anugerah ash-shidiqqi Eny Purwandari Esmara Sugeng Etyn Ariyani Susilowati Fadhilah, Astutik Fafta Aini Putriana Fahmi Fairuzzaman Farid, Achmad Miftah Fauzie, Ata Femy Wahyu Fitriani Gandung Triyanto Genta Arya Mohammad Ghufron, Ahmad Gulyamov, Said Gulyamov, Said Saidakhrarovich Harun Hatinuraya, Yurisvia Previlega Indah Maulani Iramadya Dyah Marjanah Irawansah, Didik Isman, Isman Jati, Ridho Bawana Jompon Pitaksantayothin Jompon Pitaksantayothin Kelik Wardiono Kurniawan, Adityo Wiwit Kuswardhani Kuswardhani Lukman Hakim M Junaidi, M Marisa Kurnianingsih Marjanah, Iramadya Dyah Moh. Indra Bangsawan Mohammad, Genta Arya Muchamad Iksan Mudofi, Luthfi Nurul Hidayah Muhammad Edi Hermawan Muhammad Nur Aji Basuki Muhammad Nur Aji Basuki Mutimatun Ni’ami Nasrullah Natangsa Surbakti Noviasari, Ryska Nur ilmi putri febriyanti Nurlina Afifah Litti Nurrachman, Alfan Dzikria Peggy Dian Septi Nur Anggraini Pramesti, Nadila Putri Rahardjo, Trisno Rajput, Trisha Ridwan Rika Yunita Hardiyati Rizka Rizka Rizka Rizka Rizka Rizka Rizka, Rizka Said Saidakhrarovich Gulyamov Sakia Agia Salsabella Septarina Budiwati Septarina Budiwati Setiyawan, Wahyudi SH, Harun Shofiana Eka Aulia Siti Soekiswati Syaifuddin Zuhdi Syaifuddin Zuhdi Syaifuddin Zuhdi Syaifuddin Zuhdi SYAMSUL HIDAYAT Tampawestri, Miranti Kusretno Ulfa, Nadiya Wiliani, Amalia Yudanto Yudanto Yulian Dwi N Yurisvia Previlega Hatinuraya Zuhdi, Syaifuddin Zuvarcan, Diaz Alifarizki