Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Badamai Law Journal USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Transparansi Hukum MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Madani Legal Review Jurnal Darma Agung Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JHCLS Journal Equity of Law and Governance Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Case Law Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Innovation Research and Knowledge Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal El-Thawalib Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Dinamika Hukum Dan Masyarakat JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Law & Policy Review Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Innovative and Creativity Realism: Law Review ULJLS Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Jurnal El-Thawalib
Agusmidah Agusmidah
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 100 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 100 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
PERUBAHAN SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: ANALISIS TEORI REKAYASA SOSIAL Asela Asteria Ginting; Rosmalinda; Agusmidah
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7354

Abstract

AbstrakPerubahan sosial yang ditandai oleh perkembangan teknologi, pergeseran nilai,tekanan ekonomi dan melemahnya kontrol sosial berdampak signifikan terhadapperilaku anak dan mengakibatkan meningkatnya kasus anak yang berkonflikdengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif denganpendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis hubungan antara dinamikaperubahan sosial dan efektivitas penegakan hukum dalam Sistem Peradilan PidanaAnak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang cepat dapatmenimbulkan ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehinggadiperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan humanis. Undang-UndangSistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi konsep rekayasa sosial melaluimekanisme diversi dan keadilan restoratif untuk memulihkan kondisi sosial anak.Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya,rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya dukungan lingkungansosial. Dengan demikian, agar hukum dapat berfungsi efektif sebagai instrumenrekayasa sosial, penegakan hukum harus responsif terhadap dinamika perubahansosial serta beriorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak sebagai bagiandari pembangunan sosial.Kata Kunci : perubahan sosial, anak yang berkonflik dengan hukum,rekayasa sosial, keadilan restoratif
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP FENOMENA GENG MOTOR: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERDASARKAN TEORI KONTROL SOSIAL TRAVIS HIRSCHI DI RUANG PUBLIK William Heru Sidauruk; Agusmidah; Rosmalinda
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7372

Abstract

ABSTRAKFenomena geng motor di Indonesia menggambarkan kesenjangan antara idealitashukum dan realitas sosial, di mana hukum seharusnya menjaga ketertiban umum,namun dalam praktiknya belum mampu mencegah maraknya perilaku menyimpangdi ruang publik. Tindakan kriminal seperti balapan liar, penganiayaan, hinggaperusakan menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum serta rapuhnyaikatan sosial di kalangan remaja. Kondisi ini menciptakan gap antara pendekatanrepresif yang dijalankan aparat dengan kebutuhan akan pendekatan sosial yanglebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakanhukum terhadap fenomena geng motor melalui perspektif sosiologi hukum denganmenggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi, serta mengidentifikasi faktorsosial yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui studi kepustakaan danwawancara dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, serta mantan anggota gengmotor di Bandung dan Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakanhukum masih berfokus pada tindakan represif seperti razia dan penindakan pidana,namun belum efektif menekan angka keterlibatan remaja karena lemahnya efek jeradan tidak tersentuhnya akar sosial masalah. Berdasarkan teori Hirschi, melemahnyaattachment, commitment, involvement, dan belief menjadi faktor utama penyebabpenyimpangan perilaku. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap geng motorbelum efektif karena tidak terintegrasi dengan kontrol sosial masyarakat. Olehkarena itu, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengembangkanmodel penegakan hukum yang kolaboratif dengan melibatkan keluarga, lembagapendidikan, dan komunitas lokal untuk memperkuat ikatan sosial serta membangunkesadaran hukum yang berkelanjutan.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Geng Motor, Sosiologi Hukum, TeoriKontrol Sosial, Ruang Publik
Implementasi Hukum dalam Memberikan Sanksi terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Jalan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Menggunakan Teori Hukum yang Hidup (Living Law) : Penelitian Nainggolan, Dumaria; Agusmidah, Agusmidah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3714

Abstract

The waste problem is an increasingly complex environmental issue as human activities and needs increase. Although there is a legal basis governing waste management, such as Law Number 18 of 2008 and Medan City Regional Regulation Number 6 of 2015, its implementation remains ineffective. This is evidenced by the continued prevalence of violations such as indiscriminate waste disposal, which causes environmental pollution, declining public health, and ecosystem damage. This study uses a normative juridical method to analyze the application of the law, the effectiveness of sanctions, and obstacles to enforcing regulations related to waste disposal in Medan City. Based on the study, low public awareness, weak supervision, and inconsistency in law enforcement are the main factors hindering the success of waste management. Preventive and repressive efforts need to be strengthened through education, firm supervision, and the implementation of effective sanctions in accordance with the concept of Living Law. Thus, collaboration between the government and the community is key to realizing a clean, healthy, and sustainable environment.
Perspesktif Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Begging Digital Pada Platform Tiktok di Indonesia Berdasarkan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial : Penelitian Siska Saragih; Agusmidah, Agusmidah; Rosmalinda, Rosmalinda
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3754

Abstract

The phenomenon of digital begging on the TikTok platform, the act of soliciting money or digital gifts through live streaming, has become a new socio-legal issue in Indonesia. This practice utilizes digital interactions to solicit donations by constructing emotional narratives and portraying difficult situations to garner sympathy. Although considered a form of social solidarity, this phenomenon also raises concerns regarding individual exploitation, the degradation of social values, and the misuse of technology. This study aims to analyze the perpetrators' motivations, public responses, and the social and legal impacts of this phenomenon. Using descriptive qualitative methods and a content analysis approach, this study collected data through video observation and literature review. The analysis focused on communication patterns, themes raised, and interactions between perpetrators and audiences. The results show that Digital Begging has received a variety of responses, ranging from support as a creative outlet to criticism as a form of exploitation that normalizes unproductive behavior, potential fraud, and public manipulation. From a sociological perspective, regulations related to this practice remain unclear, creating gaps in the supervision and protection of minors and the elderly. In conclusion, this phenomenon reflects changing social dynamics in the digital era.
Kajian Sosiologi Hukum tentang Perjanjian Pinjaman Uang dengan Bunga yang Tinggi: Ditinjau dari Teori Konflik Karl Marx: Penelitian Sihombing, Herianto; Rosmalinda, Rosmalinda; Agusmidah, Agusmidah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.3882

Abstract

High-interest loan agreements are increasingly prevalent in society through formal and informal institutions, including online loans and loan sharks. While providing quick access to capital, this practice often creates economic inequality, increases debt risk, and worsens the socio-economic conditions of borrowers, particularly vulnerable groups. A sociological analysis of law is relevant to examining the relationship between law, economic practices, and social structures in the power relations between lenders and borrowers. This study uses Karl Marx's conflict theory to examine power dynamics, where lenders, as the bourgeoisie, exploit their economic position, while borrowers, as the proletariat, are subordinated due to limited access to information, capital, and financing alternatives. The study's results indicate that high-interest loans have the potential to become a means of exploitation, reinforcing bourgeois dominance and widening socio-economic inequality. Therefore, it is recommended to strengthen regulations on interest rates and oversight of illegal loans, improve financial literacy among vulnerable communities, and implement fair and transparent consumer protection to achieve more equitable and sustainable lending practices.
Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi dalam Perspektif Roscoe Pound: Penelitian Renjana Mantri Laras Hadi Daulay; Rosmalinda; Agusmidah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4084

Abstract

The purpose of this study is to examine the phenomenon of deepfake pornography crime from Roscoe Pound's perspective. This study uses a qualitative empirical method with a legal and conceptual approach. The data obtained includes primary and secondary data, where primary data is generated through observation, including non-participant observation. Meanwhile, secondary data is obtained from books on legal sociology, Roscoe Pound's writings, scientific journals, laws and regulations, and relevant scientific articles. The data collection technique was conducted through literature/documentation studies. The data analysis technique used qualitative-descriptive data analysis, namely analysis by linking the phenomenon of deepfake pornography crime with Roscoe Pound's theoretical framework. The results of the study show that, first, deepfake pornography is a criminal phenomenon involving the manipulation of images or videos of other people without permission to produce pornographic content. Second, regulations governing deepfake pornography include the TPKS Law, PDP Law, and ITE Law. However, these three laws are still considered unable to provide comprehensive legal benefits, meaning that these regulations still have shortcomings that need to be addressed, such as legal loopholes, unclear articles that require interpretation, and effective law enforcement. Third, According to Roscoe Pound, the law in deepfake pornography cases should act as a tool of social control that prioritizes real benefits in order to protect privacy and restore victims' rights fairly.
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik dalam Kasus Salah Tangkap Perspektif Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik (Studi Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk) Andre Syahputra Tarigan; Agusmidah; Rosmalinda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7248

Abstract

ABSTRAKSINegara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan tertinggi dalampenyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana.Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam praktik penyidikan adalah salah tangkap(error in persona), yaitu penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindakpidana sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispertanggungjawaban hukum penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap dalamperspektif teori fungsionalisme dan teori konflik, serta untuk menjelaskanmekanisme ganti rugi yang dapat diperoleh korban menurut Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksananya. Studi inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/PN Lhoksukon.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyidik dalamkasus salah tangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran proseduralterhadap asas legalitas dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 17dan Pasal 21 KUHAP, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusiasebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 95KUHAP dan PP Nomor 92 Tahun 2015, korban salah tangkap berhak memperolehganti kerugian dari negara melalui mekanisme praperadilan. Dalam perspektif teorifungsionalisme, kesalahan penyidik mencerminkan disfungsi lembaga penegakhukum yang seharusnya menjaga keseimbangan sosial, sedangkan menurut teorikonflik, kesalahan tersebut menunjukkan dominasi kekuasaan aparat terhadapwarga negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum penyidik harusditegakkan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagisetiap warga negara.Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik, Salah Tangkap, TeoriFungsionalisme, Teori Konflik
KONFLIK DAN PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN TIANG WI-FI DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK SOSIAL Firdaus Nduru; Agusmidah; Rosmalinda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7249

Abstract

ABSTRAKSIPenelitian ini menganalisis konflik sosial yang muncul akibat pemasangan tiangWi-Fi di ruang publik Kota Medan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintahdaerah bekerja sama dengan penyelenggara layanan internet. Konflik terjadi bukansemata karena gangguan fisik atau minimnya sosialisasi, tetapi karena ketimpanganrelasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat yang terdampak langsung.Melalui pendekatan empiris yang mencakup wawancara, observasi lapangan, dananalisis dokumen perizinan, penelitian ini menemukan bahwa legalitasadministratif digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk mengesampingkankepentingan publik. Penegakan hukum berjalan reaktif dan selektif, sehinggaproduksi dan pemanfaatan ruang publik dikuasai aktor dominan. Temuan inimenunjukkan bahwa digitalisasi ruang publik dapat memicu konflik strukturalketika tata kelola ruang dilakukan tanpa partisipasi, akuntabilitas, dan keadilansubstantif.Kata kunci: konflik sosial, ruang publik, kekuasaan
Problems of Handling Narcotics Addicts in Indonesia: An Analysis Between Normative Policy and Empirical Practice Khair, Muhammad Haikal; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 6 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i6.17848

Abstract

The problem of narcotics abuse in Indonesia shows that there is a gap between the normative provisions that require rehabilitation for addicts and the practice of prison punishment that is still dominant. This study aims to analyze the implementation of criminal law policies against narcotics addicts through a progressive legal perspective and assess the application of rehabilitative approaches by law enforcement officials. The types of research used are normative juridical legal research and empirical juridical law. The normative juridical approach is carried out by examining laws and regulations, court decisions, and legal literature related to narcotics policy and progressive legal theory, while the empirical juridical approach is carried out to see the implementation of legal norms in practice. The primary data sources in this study were obtained through interviews with law enforcement officials and correctional institution officers, while secondary data sources included primary legal materials in the form of laws and regulations and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and official reports of related institutions. The data collection technique was carried out through literature studies and interviews. The collected data was analyzed using qualitative analysis techniques by comparing normative provisions (das sollen) with their implementation practices (das sein). The results of the study show that the criminal law policy against narcotics addicts has not been effective. Addicts are more often sentenced to prison than directed to rehabilitation, so narcotics inmates are the main contributor to prison overcapacity. Law enforcement officials are still oriented towards punishment, coordination between institutions is not optimal, and rehabilitation facilities are still limited. A progressive legal perspective offers a more humanist approach by placing the addict as a victim of addiction in need of recovery through medical and social rehabilitation.
Perlindungan Konsumen atas Pengoplosan Beras Merek SPHP dalam Perspektif Politik Hukum Ndruru, Donius; Agusmidah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pengoplosan beras merek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta mengevaluasi politik hukum yang mengaturnya dalam rangka menjamin hak konsumen dan ketahanan pangan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang diperkaya dengan teori Roscoe Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, sumber daring, dan studi kasus yang relevan. Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan praktik di lapangan serta arah kebijakan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengoplosan beras SPHP merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait standar mutu dan kejujuran informasi produk, serta menimbulkan tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih terhambat oleh lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan belum optimalnya penegakan sanksi, yang mencerminkan kurang kuatnya komitmen politik hukum negara dalam menjaga keamanan pangan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi politik hukum yang lebih responsif melalui penguatan sistem pengawasan, pengetatan sanksi, pemberdayaan pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi pelacakan distribusi beras guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdulrahman Sama-alee Ade Rahmawati Siregar Ade Rahmawati Siregar Affila Ahmad Erizal Aisyah Mehulina Siregar, Nur Akbar, Ahmad khairi Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amel, Amelia Natasya Saragih Amsali Syahputa Sembiring Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Arie Nurwanto Arifiyanto, Joiverdia Asela Asteria Ginting Bahriansyah Putra Lubis BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Calvin Chairina Nopiyanti Sipahutar Dedi Harianto Dedi Haryanto Desti Lediana Dumaria Nainggolan Edi Yunara Edy Ikhsan Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Fauzi Iswahyudi, Fauzi Firdaus Nduru Fithriatus Shalihah Fitraeva Pane, Yos Fitri, Deswita Fransiska Harahap Gea, Muhammad Yasin Ali Gelora Butarbutar Ginting, Nesa Trysani Br Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Harianto , Dedi Hasan Basri HASIM PURBA Hutagalung, Cholid Ibrahim Ibrahim Idha Aprilyana Sembiring Ika Oktaviani Oktaviani Indah Chairani Saragih Indah Fitria Irfan Santoso Iswan Kaputra Jelita R.T Banjarnahor Jelly Leviza Jhonny Nadeak Johannes Mangapul Turnip Joiverdia Arifiyanto Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Jusmadi Sikumbang Kartika Kartika Kartiwa, Reza Rizaldy Khair, Muhammad Haikal Khakim, Abdul Lingga, Juan Rana Hizkia Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Haidir Harahap Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marbun, Rika Jamin Maria Fitriani Lubis Marlina, Marlina Martono Anggusti Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Maulida, Arum Anggraeni Mauliza Mauliza Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mohammad Eka Putra Mulfiya, Mulfiya Mulhadi Naiborhu, Liana K.T Nainggolan, Dumaria Ndruru, Donius Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pendastaren Tarigan Porizky Bernandus Handara Sagal Pranade Mas Putra, Mohammad Eka Putri Rumondang Siagian Putri Syakbania Dalimunthe Putrinda, Dwita Ajeng Rahmat Syaputra Rajali H. Aji Ramadhan, Ryan Fadly Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Reynaldo, Vatar Rika Jamin Marbun Rizki Alisyahbana Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Salisa, Nora Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Santoso, Imam Budi Saragih, Fitrah Anata Saragih, Indah Chairani Sebayang, Dedek Kurnia Shaliha, Fithriatus Sheren Murni Utami Sihombing, Herianto Silalahi, Dorthy Ulini Sinaga, Fanidora Agustina SINAGA, HENRY Siregar, Mahmul Siska Saragih Siti Khairunnisa, Siti Sitorus, Holongi Theonia Lampungu Sitorus, Kristin Lusyana Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suria Ningsih Suria Ningsih Sutan Rais Aminullah Nasution Sutiarnoto Tan Kamello Tanjung, Afriansyah Tarigan, Yefta Nikoyas Tasyah Ramadhani Tika Puspita Sari Utary Maharany Barus Waruwu, Noman Tuboinam William Heru Sidauruk Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yusuf, Darmawan Zhein Fajar Rheina