Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.163
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Badamai Law Journal USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Recital Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Madani Legal Review Jurnal Darma Agung Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JHCLS Journal Equity of Law and Governance Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Case Law Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal El-Thawalib Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Dinamika Hukum Dan Masyarakat International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Law & Policy Review Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Innovative and Creativity GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis Realism: Law Review Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research ULJLS Jurnal El-Thawalib Journal of Law Perspectives Review
Agusmidah Agusmidah
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Analisis Yuridis Perlindungan Upah Dan Jam Kerja Bagi Pekerja PKWTT Di Kawasan Niaga Pasar Petisah Kota Medan: Kajian Kewajiban Pemberi Kerja Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Dan UU Cipta Kerja Kelvin Louis Zeigo Hutagaol; Hagai Brema Septanius Sembiring; Jeremy Tonggo Damanik; Agusmidah Agusmidah; Nita Nilan Sry Rezki Pulungan
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.839

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan upah dan jam kerja bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, serta hambatan dalam penegakan perlindungan hak pekerja di Kawasan Niaga Pasar Petisah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pekerja di kawasan Pasar Petisah serta studi kepustakaan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sebagian besar usaha di kawasan tersebut termasuk kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memperoleh pengecualian terhadap penerapan upah minimum daerah. Namun demikian, pemberi kerja tetap wajib memenuhi hak normatif pekerja, seperti pengaturan jam kerja, waktu istirahat, dan pembayaran upah lembur. Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan kerja masih banyak dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis sehingga menimbulkan lemahnya kepastian hukum bagi pekerja. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum pekerja, keterbatasan pengawasan ketenagakerjaan, serta posisi tawar pekerja yang lemah menjadi hambatan utama dalam penegakan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi hukum, dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi pekerja PKWTT.
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Zhein Fajar Rheina; Sutiarnoto; Istislam Istislam; Agusmidah
Realism: Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v2i2.40

Abstract

Abstract: Working abroad or what is called Migration is a step taken by workers in Indonesia to improve the quality of life, so as to obtain a decent life. The current PMI number has positive and negative values. Problems regarding PMI will continue to arise if PMI abroad are not given any protection. This Normative Research discussesProtection of Indonesian Migrant Workers as an indicator of fulfilling human rights according to International Law, The role of the ILO in implementing Employment Standards related to Social Security Protection for Migrant Workers, Social Security Program Policy for PMI in Malaysia. The method used in writing this thesis is Normative Juridical research, namely research using secondary data which is primary, secondary and tertiary legal materials through international agreements, legal regulations, legal books and the internet. The data analysis used is a qualitative data analysis method. Based on this, the author can conclude that International Law provides protection for social security rights as an indicator of fulfilling human rights for every migrant worker by ratifying the UDHR which specifically addresses human rights issues. In the international scope, protection is also provided through international organizations that collaborate with various multilateral institutions to establish employment standards for workers. Indonesia has a policy to provide protection for PMI in the form of Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers which contains provisions that placement and protection are integrated within the authority of the Ministry of Manpower as well as providing more in-depth guidance and advocacy regarding the Agreement between workers and employers in order to increase legal awareness and better legal protection for prospective PMI’s.
Penguatan Peran Kelompok Masyarakat Dalam Krisis Iklim: Studi Komunitas Bank Sampah Berbasis GEDSI Rosmalinda Rosmalinda; Moh. Ekaputra; Mahmul Siregar; Agusmidah Agusmidah; Ade Candra; Hafizhul Khair; Hayatunnufus Hayatunnufus
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v7i2.7987

Abstract

Krisis iklim global semakin mendesak dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, salah satunya berasal dari isu sampah. Permasalahan sampah di Desa Bandar Khalipah Dusun 17 menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah, sehingga diperlukan pendekatan berbasis komunitas. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga melalui pembentukan bank sampah berbasis GEDSI (Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion). Metode yang digunakan adalah sosialisasi dengan menggunakan alat berupa kuesioner pre-test dan post-test serta dilanjutkan dengan pelaksanaan program Bank Sampah dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah, terbentuknya komunitas Bank Sampah BOHAI Sadar Lingkungan, serta meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah, terutama anak-anak. Persepsi focal point bank sampah menunjukkan sebanyak 37% tidak menyetujui bahwa anak-anak memiliki kesadaran atas pengelolaan sampah. Pada tahap pelaksanaan program, terdapat peningkatan tingkat kesadaran anak-anak terhadap lingkungan dari 62.4% menjadi 75.5%. Walaupun terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana, prasarana, dan transportasi, program ini berhasil mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) serta memperkuat peran komunitas dalam menghadapi krisis iklim. Bank sampah tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga sarana rekayasa sosial yang mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan nilai lingkungan, serta menciptakan peluang ekonomi lokal berkelanjutan
Strengthening The Capacity of Indonesian Migrant Workers Through Old-Age Social Security A Study on PMI in Malaysia and Hongkong Agusmidah Agusmidah; Yefrizawati Yefrizawati; Affila Affila; Zulfi Chairi; Farhan Alpani Pane; Rajali H. Aji
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v20no1.4851

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) are primarily motivated to work abroad by the prospect of higher wages to achieve long-term financial security, despite the social costs of family separation. However, empirical evidence from observations, interviews, and questionnaires reveals that many PMIs have limited understanding of the old-age pension scheme, a key component of the national social security system, a gap exacerbated by inadequate pre-departure briefings for prospective migrant workers (CPMI) despite clear legal obligations. This study employs an empirical juridical method supported by a conceptual legal approach to examine the gap between the normative framework governing PMI social security protection and its implementation in practice, particularly regarding technical barriers to paying old-age security contributions during overseas employment. The findings show weak institutional coordination and accountability among key stakeholders, including the Ministry of Manpower, BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI, the Ministry of Foreign Affairs, and state-affiliated banking institutions. The study concludes that strengthening legal compliance, inter-agency coordination, and accessible contribution mechanisms is essential to ensure effective protection and the realization of old-age social security rights for PMIs after the completion of their employment.
The Position of Legal Culture in the Legal System and Social Life Setia Megawati Hutajulu; Agusmidah
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 6 No. 2 (2025): October 2025
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/injects.v6i2.1484

Abstract

Indonesia is affirmed as a state of law as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which contains the consequence that law must be the main foundation in the life of the nation and state. However, in practice, law enforcement still faces various problems, especially low public legal awareness and weak trust in law enforcement officials. This study aims to analyze the role of legal culture in realizing the effectiveness of the national legal system. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, descriptive-analytical in nature, and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the effectiveness of the law is not only determined by the substance and structure of the law, but is also greatly influenced by the legal culture of society which reflects values, attitudes, and views towards the law. Therefore, the development of legal culture and awareness through education, socialization, and legal counseling is a strategic step in realizing a democratic, just, and welfare-oriented state of law.
Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Kajian Sosiologi Hukum Atas Budaya Patronase Dan Kekuasaan Calvin; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5565

Abstract

Korupsi merupakan salah satu persoalan utama dalam sistem hukum di Indonesia yang tidak hanya berkaitan dengan kelemahan regulasi, tetapi juga erat dipengaruhi oleh budaya patronase dan relasi kekuasaan. Kondisi ini menjadikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan sesuai prinsip keadilan, melainkan kerap dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan elit. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum (sociology of law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patronase dan relasi kekuasaan sering kali melemahkan independensi aparat penegak hukum, sehingga proses penindakan terhadap tindak pidana korupsi cenderung tidak konsisten. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, ketidakefektifan penegakan hukum korupsi di Indonesia disebabkan oleh ketidakseimbangan antara legal structure, legal substance, dan legal culture. Meskipun regulasi antikorupsi telah diperkuat, budaya hukum masyarakat yang permisif dan terpengaruh patronase masih melemahkan independensi aparat hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi oleh budaya patronase dan kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan yang lebih kuat serta transformasi budaya hukum agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.
PERGESERAN POLA KORUPSI KE SEKTOR STRATEGIS ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PANGAN DAN ENERGI Tasyah Ramadhani; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5636

Abstract

Fenomena pergeseran pola korupsi ke sektor strategis menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada ranah birokrasi umum, tetapi telah merambah sektor-sektor vital seperti pangan dan energi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola pergeseran korupsi tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan teori Donald Black tentang hukum sebagai kontrol sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam mengendalikan perilaku menyimpang di sektor strategis serta sejauh mana posisi sosial pelaku dan korban memengaruhi penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan data sekunder terkait tata kelola pangan dan energi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan dominasi kekuasaan ekonomi-politik menyebabkan hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai alat kontrol yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola yang transparan dan reformasi hukum yang berpihak pada keadilan sosial untuk menanggulangi praktik korupsi di sektor strategis.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEADILAN RESTORATIF Bahriansyah Putra Lubis; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5637

Abstract

Penyelesaian tindak pidana anak melalui mekanisme diversi merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan sekaligus mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidaksesuaian antara norma Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan praktik di lapangan, terutama terkait pemahaman aparat serta penerimaan korban terhadap proses pemulihan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta analisis terhadap praktik sosial yang memengaruhi implementasi diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada dasarnya efektif mengurangi stigma terhadap anak, mempercepat penyelesaian perkara, dan memperkuat hubungan sosial melalui dialog antara pelaku, korban, dan keluarga, namun masih terhambat oleh faktor budaya hukum, keterbatasan fasilitas, serta minimnya pelatihan aparat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi diversi memerlukan penguatan pemahaman aparat, dukungan masyarakat, serta integrasi prinsip keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses hukum terhadap anak.
Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di Kota Medan Dalam Perspektif Teori Sosiologi Hukum Karl Marx Desti Lediana; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5670

Abstract

Maraknya terjadi pemungutan tarif parkir ilegal di kota medan tidak dapat semata-mata dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan resistensi kelas bawah terhadap ketidakadilan struktural. Adapun penelitian ini bertujuan: pertama mengkaji pengaturan hukum mengenai pemungutan parkir di kota Medan. Kedua mengindentifikasi bentuk konflik sosial yang muncul akibat maraknya praktik pemungutan tarif parkir illegal di kota medan. Ketiga menganalisis pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Adapun penelitian ini menggunakan jenis data sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai pemungutan parkir di kota medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan No.1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun bentuk konflik yang muncul akibat pemungutan tarif parkir illegal di kota medan yaitu konflik antar kelas-kelas sosial disebabkan oleh perbedaan kepentingan (pemerintah daerah, juru parkir tidak resmi, masyarakat dan juru parkir resmi) masing-masing memiliki akses yang berbeda terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Akibatnya menunjukkan konflik horizontal dan vertikal. Pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx menunjukkan dinamika antara hukum, ekonomi, dan struktur sosial yang timpang. Hukum berfungsi melanggengkan kekuasaan kelas dominan, sementara kelas bawah terpinggirkan dari akses ekonomi. Maka pemungutan tarif parkir illegal, penegakan hukum represif saja tidak cukup diperlukan transformasi sosial-ekonomi yang menjadi dasar atau landasan dalam pembentukan hukum agar hukum menjadi instrumen keadilan sosial.
Kajian Sosiologi Hukum tentang Perjanjian Pinjaman Uang dengan Bunga yang Tinggi: Ditinjau dari Teori Konflik Karl Marx: Penelitian Herianto Sihombing; Rosmalinda Rosmalinda; Agusmidah Agusmidah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.3882

Abstract

High-interest loan agreements are increasingly prevalent in society through formal and informal institutions, including online loans and loan sharks. While providing quick access to capital, this practice often creates economic inequality, increases debt risk, and worsens the socio-economic conditions of borrowers, particularly vulnerable groups. A sociological analysis of law is relevant to examining the relationship between law, economic practices, and social structures in the power relations between lenders and borrowers. This study uses Karl Marx's conflict theory to examine power dynamics, where lenders, as the bourgeoisie, exploit their economic position, while borrowers, as the proletariat, are subordinated due to limited access to information, capital, and financing alternatives. The study's results indicate that high-interest loans have the potential to become a means of exploitation, reinforcing bourgeois dominance and widening socio-economic inequality. Therefore, it is recommended to strengthen regulations on interest rates and oversight of illegal loans, improve financial literacy among vulnerable communities, and implement fair and transparent consumer protection to achieve more equitable and sustainable lending practices.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdulrahman Sama-alee Ade Candra Ade Rahmawati Siregar Ade Rahmawati Siregar Affila Affila Affila Ahmad Erizal Ahmad khairi Akbar Aisyah Mehulina Siregar, Nur Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amelia Natasya Saragih Amel Amsali Syahputa Sembiring Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Arie Nurwanto Arifiyanto, Joiverdia Baginda Paras Muda Nasution Bahriansyah Putra Lubis Budiman Budiman BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Calvin Chairina Nopiyanti Sipahutar Darmawan Yusuf Dedi Harianto Dedi Haryanto Desti Lediana Devi Yulida Dicky Wahyudi Ginting Donius Ndruru Dumaria Nainggolan Dwita Ajeng Putrinda Edi Yunara Edy Ikhsan Ervina Sari Sipahutar Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Farhan Alpani Pane Farid Akbar Iskandar Fauzi Iswahyudi, Fauzi Firdaus Nduru Fithriatus Shalihah Fithriatus Shalihah Fitraeva Pane, Yos Fitri, Deswita Fransiska Harahap Gea, Muhammad Yasin Ali Gelora Butarbutar Ginting, Nesa Trysani Br Hafizhul Khair Hagai Brema Septanius Sembiring Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Harianto , Dedi Hasan Basri HASIM PURBA Hayatunnufus Hayatunnufus Henry Sinaga Herianto Sihombing Hilda Monika Hutagalung, Cholid Ibrahim Ibrahim Idha Aprilyana Sembiring Ika Oktaviani Oktaviani Indah Chairani Saragih Indah Fitria Irfan Santoso Istislam, - Iswan Kaputra Jelita R.T Banjarnahor Jelly Leviza Jeremy Tonggo Damanik Jhonny Nadeak Johannes Mangapul Turnip Joiverdia Arifiyanto Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Jusmadi Sikumbang Kartika Kartika Kelvin Louis Zeigo Hutagaol Khair, Muhammad Haikal Khakim, Abdul Lingga, Juan Rana Hizkia M Virsa Aka Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Marbun, Rika Jamin Maria Fitriani Lubis Marlina, Marlina Martono Anggusti Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Mauliza Mauliza Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Moh. Ekaputra Mohammad Eka Putra Mohammad Ghuffran Muhammad Fadhli Muhammad Zasmin Mulfiya Mulfiya Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Naiborhu, Liana K.T Nainggolan, Dumaria Ndruru, Donius Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT Nita Nilan Sri Rezky Pulungan Nita Nilan Sry Rezki Pulungan NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI Nora Salisa Nugraha, Dinda Adistya OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pendastaren Tarigan Porizky Bernandus Handara Sagal Pranade Mas Putra, Mohammad Eka Putri Rumondang Siagian Putri Syakbania Dalimunthe Putrinda, Dwita Ajeng Rahmat Syaputra Rajali H. Aji Rajali H. Aji Ramadhan, Ryan Fadly Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Reynaldo, Vatar Reza Rizaldy Kartiwa Rika Jamin Marbun Rizki Alisyahbana Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Ryan Fadly Ramadhan Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Santoso, Imam Budi Saragih, Fitrah Anata Saragih, Indah Chairani Sebayang, Dedek Kurnia Setia Megawati Hutajulu Sheren Murni Utami Siahaan, Gabriella Silalahi, Dorthy Ulini SINAGA, HENRY Siregar, Mahmul Siska Saragih Siti Khairunnisa, Siti Sitorus, Kristin Lusyana Stefani Kamajaya Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suria Ningsih Suria Ningsih Sutan Rais Aminullah Nasution Sutiarnoto Tama Putra Tarigan Tan Kamello Tarigan, Yefta Nikoyas Tasyah Ramadhani Tika Puspita Sari Utary Maharany Barus Wahyu Wiranata Manurung Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yusuf, Darmawan Zhein Fajar Rheina