Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Badamai Law Journal USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Transparansi Hukum MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Madani Legal Review Jurnal Darma Agung Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JHCLS Journal Equity of Law and Governance Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Case Law Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Innovation Research and Knowledge Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal El-Thawalib Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Dinamika Hukum Dan Masyarakat JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Law & Policy Review Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Innovative and Creativity Realism: Law Review ULJLS Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Jurnal El-Thawalib
Agusmidah Agusmidah
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 101 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 101 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik dalam Kasus Salah Tangkap Perspektif Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik (Studi Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk) Andre Syahputra Tarigan; Agusmidah; Rosmalinda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7248

Abstract

ABSTRAKSINegara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan tertinggi dalampenyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana.Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam praktik penyidikan adalah salah tangkap(error in persona), yaitu penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindakpidana sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispertanggungjawaban hukum penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap dalamperspektif teori fungsionalisme dan teori konflik, serta untuk menjelaskanmekanisme ganti rugi yang dapat diperoleh korban menurut Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksananya. Studi inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/PN Lhoksukon.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyidik dalamkasus salah tangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran proseduralterhadap asas legalitas dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 17dan Pasal 21 KUHAP, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusiasebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 95KUHAP dan PP Nomor 92 Tahun 2015, korban salah tangkap berhak memperolehganti kerugian dari negara melalui mekanisme praperadilan. Dalam perspektif teorifungsionalisme, kesalahan penyidik mencerminkan disfungsi lembaga penegakhukum yang seharusnya menjaga keseimbangan sosial, sedangkan menurut teorikonflik, kesalahan tersebut menunjukkan dominasi kekuasaan aparat terhadapwarga negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum penyidik harusditegakkan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagisetiap warga negara.Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik, Salah Tangkap, TeoriFungsionalisme, Teori Konflik
KONFLIK DAN PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN TIANG WI-FI DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK SOSIAL Firdaus Nduru; Agusmidah; Rosmalinda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7249

Abstract

ABSTRAKSIPenelitian ini menganalisis konflik sosial yang muncul akibat pemasangan tiangWi-Fi di ruang publik Kota Medan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintahdaerah bekerja sama dengan penyelenggara layanan internet. Konflik terjadi bukansemata karena gangguan fisik atau minimnya sosialisasi, tetapi karena ketimpanganrelasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat yang terdampak langsung.Melalui pendekatan empiris yang mencakup wawancara, observasi lapangan, dananalisis dokumen perizinan, penelitian ini menemukan bahwa legalitasadministratif digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk mengesampingkankepentingan publik. Penegakan hukum berjalan reaktif dan selektif, sehinggaproduksi dan pemanfaatan ruang publik dikuasai aktor dominan. Temuan inimenunjukkan bahwa digitalisasi ruang publik dapat memicu konflik strukturalketika tata kelola ruang dilakukan tanpa partisipasi, akuntabilitas, dan keadilansubstantif.Kata kunci: konflik sosial, ruang publik, kekuasaan
Problems of Handling Narcotics Addicts in Indonesia: An Analysis Between Normative Policy and Empirical Practice Khair, Muhammad Haikal; Agusmidah, Agusmidah; Harianto, Dedi
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 6 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i6.17848

Abstract

The problem of narcotics abuse in Indonesia shows that there is a gap between the normative provisions that require rehabilitation for addicts and the practice of prison punishment that is still dominant. This study aims to analyze the implementation of criminal law policies against narcotics addicts through a progressive legal perspective and assess the application of rehabilitative approaches by law enforcement officials. The types of research used are normative juridical legal research and empirical juridical law. The normative juridical approach is carried out by examining laws and regulations, court decisions, and legal literature related to narcotics policy and progressive legal theory, while the empirical juridical approach is carried out to see the implementation of legal norms in practice. The primary data sources in this study were obtained through interviews with law enforcement officials and correctional institution officers, while secondary data sources included primary legal materials in the form of laws and regulations and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and official reports of related institutions. The data collection technique was carried out through literature studies and interviews. The collected data was analyzed using qualitative analysis techniques by comparing normative provisions (das sollen) with their implementation practices (das sein). The results of the study show that the criminal law policy against narcotics addicts has not been effective. Addicts are more often sentenced to prison than directed to rehabilitation, so narcotics inmates are the main contributor to prison overcapacity. Law enforcement officials are still oriented towards punishment, coordination between institutions is not optimal, and rehabilitation facilities are still limited. A progressive legal perspective offers a more humanist approach by placing the addict as a victim of addiction in need of recovery through medical and social rehabilitation.
Perlindungan Konsumen atas Pengoplosan Beras Merek SPHP dalam Perspektif Politik Hukum Ndruru, Donius; Agusmidah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pengoplosan beras merek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta mengevaluasi politik hukum yang mengaturnya dalam rangka menjamin hak konsumen dan ketahanan pangan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang diperkaya dengan teori Roscoe Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, sumber daring, dan studi kasus yang relevan. Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan praktik di lapangan serta arah kebijakan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengoplosan beras SPHP merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait standar mutu dan kejujuran informasi produk, serta menimbulkan tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih terhambat oleh lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan belum optimalnya penegakan sanksi, yang mencerminkan kurang kuatnya komitmen politik hukum negara dalam menjaga keamanan pangan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi politik hukum yang lebih responsif melalui penguatan sistem pengawasan, pengetatan sanksi, pemberdayaan pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi pelacakan distribusi beras guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Evektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melaui Jalur Non-Penal di Masyarakat Adat Gayo ditinjau dari Teori Living Law Nora Salisa; Agusmidah Agusmidah; Dedi Harianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian non-penal terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam komunitas adat Gayo melalui perspektif Teori Living Law. Penelitian ini berfokus pada peran lembaga adat Sarak Opat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mupakat sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus KDRT dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme non-penal yang diterapkan oleh Sarak Opat mencerminkan nilai-nilai hidup dalam hukum adat Gayo, yang menekankan keharmonisan, moralitas, dan pemulihan sosial daripada penghukuman. Mekanisme ini berjalan lebih cepat dan lebih dapat diterima secara sosial dibandingkan prosedur hukum formal. Namun, terdapat beberapa kendala seperti tidak adanya dokumentasi tertulis, keterbatasan pemahaman hukum di kalangan pemuka adat, dan lemahnya efek jera dari sanksi adat. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara Sarak Opat dan lembaga peradilan formal menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi inti dari living law.
Dinamika Perubahan Sosial Dan Munculnya Pelecehan Seksual Di Ruang Digital : Analisis Sosiologi Hukum Dengan Pendekatan Teori Cultural lag William F.Ogbrun Kartika Kartika; Agusmidah Agusmidah; Dedi Haryanto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5031

Abstract

Digital technology has transformed patterns of social interaction, shifting communication from physical interactions to activities within digital spaces. This transformation accelerates social change and simultaneously leads to new forms of gender-based violence, including online sexual harassment or technology-facilitated gender-based violence. This research aims to analyze: (1) how digital technological development influences social change and contributes to the emergence of online sexual harassment, (2) the gap between technological advancement and the readiness of social values and legal regulations using William F. Ogburn’s Cultural lag theory, and (3) the legal framework and law enforcement mechanisms related to digital sexual harassment in Indonesia, as well as challenges faced by victims in reporting cases. This study uses a normative juridical method with a socio-legal approach and literature review based on reports from APJII (2024), UN Women (2023), Komnas Perempuan (2024), SAFEnet (2024), and relevant legal regulations, particularly Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The results show that digital technology creates anonymous spaces that enable perpetrators to commit sexual harassment more freely. There is a cultural lag between rapid technological advancement and the development of social norms and legal regulations, leading to enforcement challenges such as victim blaming, digital evidence complexity, and low digital literacy among law enforcement. It is concluded that while the Sexual Violence Crimes Law provides a clearer legal framework, further efforts are required to improve digital literacy and victim-centered law enforcement.
Sistem Perbankan Syariah di Aceh terhadap Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Teori Konflik Karl Marx Mulfiya Mulfiya; Agusmidah Agusmidah; Dedi Harianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5034

Abstract

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menetapkan sistem perbankan syariah di Provinsi Aceh. Ini merupakan terobosan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi daerah secara kaffah.  Akan tetapi, berbagai persoalan sosial-ekonomi muncul di balik idealisme pelaksanaan qanun yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Data dikumpulkan dengan menganalisis literatur terkait, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan melihat bagaimana peraturan hukum, praktik ekonomi, dan dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat Aceh antara satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan konversi total ke sistem syariah sangat kompleks. Di satu sisi, pelaksanaan qanun ini membantu memperkuat identitas keislaman Aceh dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berbasis etika. Sebaliknya, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan menyebabkan ketimpangan sosial. Kondisi ini menunjukkan pembentukan struktur kekuasaan baru. Pemerintah Aceh dan lembaga keuangan syariah menjadi aktor dominan, sementara masyarakat kecil tetap bergantung pada kebijakan. Kesimpulannya, sistem perbankan syariah di Aceh membutuhkan pemantapan literasi keuangan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas lembaga supaya prinsip keadilan ekonomi yang diusung dapat terealisasi dan merata.
DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM:PERSPEKTIF MAX WEBER Ahmad khairi Akbar; Agusmidah Agusmidah; Dedi Harianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5064

Abstract

This study examines the social dynamics of public road use using Max Weber's social action perspective. The regulation in Article 274 of Law Number 1 of 2023 is the main focus because it regulates the holding of parties or crowds on public roads without permission. This study uses a qualitative method based on library research, by reviewing legal and sociological literature to understand public behavior in public spaces. The results show that public road use is not only influenced by formal rules, but also by subjective meanings reflected in Weber's four types of social action: instrumental rational, value rational, affective, and traditional. Public roads are often used beyond their intended function, such as for private events or parties, which can disrupt road function, cause congestion, and even accidents. Legal regulations exist to regulate these dynamics, but their effectiveness depends on public social awareness. This study emphasizes that regulating public road use requires both a legal and sociological approach to create order, safety, and harmony in public spaces.
TRANSFORMASI DUNIA KERJA ERA DIGITAL(PERGESERAN DARI PEKERJA KANTORAN KEPEKERJA FREELANCE BERDASARKAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL) Amelia Natasya Saragih Amel; Agusmidah Agusmidah; Dedi Harianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5095

Abstract

The development of digital technology has had a significant impact on the patterns and structure of the modern workforce. Conventional work systems that rely on physical presence in the office are now shifting towards flexible, digitally-based work patterns, such as freelance or the gig economy. This study aims to analyze the transformation of the workforce in the digital era, the driving factors behind the shift from office workers to freelance workers, and to examine this phenomenon through the theory of social change. The method used is descriptive qualitative research with a literature study approach. The results of the study indicate that technological changes, time flexibility, and the need for work autonomy are the main factors driving this shift. Based on the theory of social change, this phenomenon represents a form of societal adaptation to technological advancements and the demands of globalization. The government is expected to develop digital employment policies to ensure the welfare of freelance workers.Thus, the transformation of the world of work in the digital era is not merely a technical change, but also reflects a shift in the social paradigm in understanding productivity, careers, and well-being. The government and relevant institutions are expected to be able to formulate inclusive, adaptive, and sustainable digital labor policies so that the welfare and social protection of freelance workers can be ensured fairly and equitably.
Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Studi Kasus Penegakan Wajib Helm Di Indonesia Reza Rizaldy Kartiwa; Agusmidah Agusmidah; Dedi Harianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6089

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep law as a tool of social engineering Roscoe Pound melalui studi kasus kebijakan wajib helm di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial dalam mengubah perilaku masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi, literatur, dan studi empiris terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan wajib helm berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas hingga 40% dan membentuk budaya safety riding di masyarakat. Namun, implementasi kebijakan juga menghadapi tantangan seperti kepatuhan semu (pseudo compliance), ketimpangan penegakan hukum, dan kesenjangan ekonomi dalam akses helm SNI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat bergantung pada tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Keberhasilan kebijakan memerlukan keseimbangan antara fungsi koersif dan edukatif, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdulrahman Sama-alee Ade Rahmawati Siregar Ade Rahmawati Siregar Affila Ahmad Erizal Ahmad khairi Akbar Aisyah Mehulina Siregar, Nur Aji, Rajali H. Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amelia Natasya Saragih Amel Amsali Syahputa Sembiring Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Arie Nurwanto Arifiyanto, Joiverdia Asela Asteria Ginting Bahriansyah Putra Lubis BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Calvin Chairina Nopiyanti Sipahutar Dedi Harianto Dedi Haryanto Desti Lediana Dumaria Nainggolan Edi Yunara Edy Ikhsan Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Fauzi Iswahyudi, Fauzi Firdaus Nduru Fithriatus Shalihah Fitraeva Pane, Yos Fitri, Deswita Fransiska Harahap Gea, Muhammad Yasin Ali Gelora Butarbutar Ginting, Nesa Trysani Br Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Harianto , Dedi Hasan Basri HASIM PURBA Hutagalung, Cholid Ibrahim Ibrahim Idha Aprilyana Sembiring Ika Oktaviani Oktaviani Indah Chairani Saragih Indah Fitria Irfan Santoso Iswan Kaputra Jelita R.T Banjarnahor Jelly Leviza Jhonny Nadeak Johannes Mangapul Turnip Joiverdia Arifiyanto Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Jusmadi Sikumbang Kartika Kartika Khair, Muhammad Haikal Khakim, Abdul Lingga, Juan Rana Hizkia Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Haidir Harahap Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marbun, Rika Jamin Maria Fitriani Lubis Marlina, Marlina Martono Anggusti Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Maulida, Arum Anggraeni Mauliza Mauliza Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mohammad Eka Putra Mulfiya Mulfiya Mulhadi Naiborhu, Liana K.T Nainggolan, Dumaria Ndruru, Donius Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT Nora Salisa OK. Saidin Pane, Farhan Alpani Pendastaren Tarigan Pendastaren Tarigan Porizky Bernandus Handara Sagal Pranade Mas Putra, Mohammad Eka Putri Rumondang Siagian Putri Syakbania Dalimunthe Putrinda, Dwita Ajeng Rahmat Syaputra Rajali H. Aji Ramadhan, Ryan Fadly Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Reynaldo, Vatar Reza Rizaldy Kartiwa Rika Jamin Marbun Rizki Alisyahbana Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Santoso, Imam Budi Saragih, Fitrah Anata Saragih, Indah Chairani Sebayang, Dedek Kurnia Shaliha, Fithriatus Sheren Murni Utami Sihombing, Herianto Silalahi, Dorthy Ulini Sinaga, Fanidora Agustina SINAGA, HENRY Siregar, Mahmul Siska Saragih Siti Khairunnisa, Siti Sitorus, Holongi Theonia Lampungu Sitorus, Kristin Lusyana Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suria Ningsih Suria Ningsih Sutan Rais Aminullah Nasution Sutiarnoto Tan Kamello Tanjung, Afriansyah Tarigan, Yefta Nikoyas Tasyah Ramadhani Tika Puspita Sari Utary Maharany Barus Waruwu, Noman Tuboinam William Heru Sidauruk Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yusuf, Darmawan Zhein Fajar Rheina