p-Index From 2021 - 2026
5.663
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Penyelesaian Sengketa Melalui Bale Mediasi Ntb (Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018) Setiawan, Agung; Ashari, Ashari; Ari Amalia, Riska
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis implementasi efektivitas Peraturan daerah NTB nomor 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi dan kendala implementasinya di lingkungan Kelurahan Punia Mataram NTB. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan pendapat-pendapat para ahli (law in the book), serta turun lapangan guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (law in action). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (stattue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekataan sosiologis (sociologist approach). Hasil pemelitian yang dihasilkan adalah bahwa terdapat aturan yang tidak jelas atau multi-tafsir terkait Bale Mediasi, kurangnya Pembinaan, Pengawasan, Perekrutan, Pertanggungjawaban, Check and Balances, transparansi anggaran yang tidak jelas, dan ketidak jelasan posisi Bale Mediasi secara Ketatanegaraan Daerah NTB karena munculnya Bale Mediasi ‘kecil’ di daerah- daerah. Kemudian konsep Lembaga Non-Struktural Bale mediasi yakni Memberikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan dapat diakses umum, posisi yang jelas Bale Mediasi NTB secara Ketatanegaraan Pemerintahan Daerah NTB, alai Mediasi NTB sebagai Bale Mediasi tunggal di NTB tanpa ada Bale Mediasi ‘kecil’lainnya, Pemerataan petugas harian di seluruh NTB, Standar operasional prosedur Balai Mediasi NTB, Perekrutan Petugas Harian yang serius dan amanah melalui para yudikatif dan ketua lembaga non-struktural.
Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ Ashari, Ashari; Fallahiyan, Muh.Alfian; Setiawan, Agung; Rahmadani, Rahmadani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9279

Abstract

Kebijakan pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah merupakan wujud respon dari pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berjalan dengan baik selama masa transisi, namun kewenangannya dibatasi dalam tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, namun melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat, pelaksana tugas, dan penjabat sementara dalam mengelola kepegawaian daerah, termasuk dalam hal pemberhentian, penjatuhan sanksi dan mutasi pegawai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah dan implikasi kewenangannya setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian adalah pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dimana penjabat kepala daerah Provinsi dapat diisi oleh seseorang yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat dan tidak harus dari lingkup Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah Provinsi saja, sedangkan Penjabat kepala Daerah bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri dan ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur. Sementara implikasi kewenangan Penjabat Kepala Daerah setelah surat edaran dapat mempersingkat rentang kendali kepegawaian sehingga permasalahan kepegawaian di tingkat daerah dapat direspon dengan cepat sebab bila menunggu penandatanganan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri bakal terlalu lama prosesnya sehingga akan berdampak terhadap pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
MOTIF KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TINJAUAN DINAMIKA PSIKOLOGI Ashari, Ashari; Wahyuni, Nengsih Sri; Kusmadi, Moh Ery
Equality Before The Law Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v3i1.464

Abstract

Meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang mengakibatkan kematian terbukti sangat menghambat pertumbuhan keharmonisan bangsa. Menghilangkan nyawa orang lain jika ditinjau dari berbagai norma tidaklah dibolehkan, terlepas dari bermacam-macamnya motif dari pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan ranah psikologi dari tinjauan teoritis yang menjadi aspek konstruktif sebagai dasar lahirnya motif pelaku melakukan hal tersebut, Metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan (library reseach) yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian yang dikaji peneliti. Kajian Pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis Pada kasus FS (49), Motif emosi yang muncul adalah emosi negatif yakni marah sehingga mendorong sebuah perilaku. Pendapat Nativistik menyatakan bahwa macam emosi tersebut pada dasarnya merupakan bawaan sejak lahir. Kedua, pendapat Empiristik mengatakan bahwa emosi dibentuk oleh pengalaman dan proses belajar, dapat pula dijelaskan dengan teori “Law of Effects” serta teori transfer eksitasi (Excitation Transfer Theory). Pada kasus WE (60), motif utama yakni ekonomi, membunuh karena faktor ekonomi dapat dijabarkan menggunakan teori Agresi Instrumental (Instrumental Aggression) yang menjelaskan agresi yang tujuan utamanya bukan untuk menyakiti korban tetapi untuk mencapai tujuan lain tertentu seperti akses pada sumber daya yang berharga.
PENGEMBANGAN MOBILE HYBRID APPS DENGAN FLUTTER Awaludin, Ahmad Wahyu; Ashari, Ashari; Aziz, Abdul; Lubis, Guntur Abdul Fattah; Suryaningrat, Suryaningrat
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kini membuat aplikasi dengan desain menarik di berbagai platform menjadi lebih mudah. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan Flutter. Artinya, aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan di berbagai platform, termasuk ponsel Android, iOS, web, dan desktop.
Efektivitas Penggunaan LKS Berbasis Keterampilan Generik Sains Terintegrasi Karakter untuk Kelas III Sekolah Dasar 'Aini, Ninin Nun; Ashari, Ashari; Ngazizah, Nur
Pedagogik Journal of Islamic Elementary School VOL 5 NO 1 APRIL 2022
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pijies.v5i1.2647

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of LKS in training Integrated Science Generic Skills in Class III SD Theme 6 Energy and its Changes at SD Muhammadiyah Bayan. The research method used is quasi-experimental. The sample of this study used two classes as samples, namely the control class which opened 20 students and the experimental class which was carried out by 20 students. The research design used was the pretest and posttest groups. The instruments used are character observation, implementation of learning, and tests. The results of the study (1) the value of the character before being carried out with an average of 2.69 with good criteria and before doing 3.67 with very good criteria, (2) the value of generic science skills, namely from the pretest results with an average of 60.25 with good criteria and posttest results. with an average of 90.5 with very good criteria (3) the LKS t test analysis of the characters shows that Fcount > Ftable i.e. 2.655 > 1.73406, while the LKS t-test analysis on general science skills shows that Fcount > Ftable i.e. 12.769 > 1.73406 . It was concluded that there was a significant effect between LKS and generic science skills and class III characters in Theme 6 Energy and Its Changes.
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Restoran dengan Penerapan Tapping Box Ramadhani, A. Murya; Agusman, Yudi; Ashari, Ashari; Hidayat, Rahmat
SIGn Journal of Social Science Vol 3 No 2: Desember 2022 - Mei 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v3i2.326

Abstract

This research aims to explore the contribution of tapping boxes in enhancing Regional Revenue through restaurant taxes. This research uses an inductive qualitative analysis. Inductive analysis is an approach that begins with field facts, analyzes them based on relevant theories and arguments, and ultimately yields a conclusion. The results show that implementing tapping boxes in Kolaka Regency has effectively increased Regional Revenue through restaurant taxes. However, there are shortcomings in the distribution of the devices, resulting in not all qualified restaurants being equipped with tapping boxes. A significant challenge arises from customers adjusting to price changes due to tax transparency, leading to a decrease in customer numbers by up to 30% in some restaurants. Ultimately, although the contribution of restaurant taxes to Regional Revenue has increased significantly, customer satisfaction and the effectiveness of tapping box distribution require further attention to balance fiscal success with the sustainability of restaurant businesses. Therefore, it is recommended that the Local Government and the Regional Revenue Agency of Kolaka Regency improve the effectiveness of tapping box distribution by ensuring that all restaurants meeting the criteria are equipped with the devices while also conducting evaluations and adjusting the installation criteria to avoid discrepancies. Restaurant owners are advised to adopt innovative business strategies to counteract the decline in customer numbers, such as by enhancing service quality or implementing customer loyalty programs. Meanwhile, as customers, the public must be educated about the importance of tax transparency and its contribution to regional development to understand better and accept price changes. Through a collaborative approach among the government, restaurant owners, and the public, a balance between increasing Regional Revenue and the sustainability of restaurant businesses and long-term customer satisfaction is expected to be achieved.
Manajemen Full Day School dalam Pembentukan Karakter Siswa di SMP Yadika Bangil Full Day School Khoirul Anwar; Ashari Ashari
Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Vol. 3 No. 2 (2025): April: Jurnal Budi Pekerti Agama Islam
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/jbpai.v3i2.1060

Abstract

Based on the results of the study, it can be concluded: 1) curriculum planning for the full day school program refers to the quality standards of the school's uniqueness. Schools also make learning unit programs and lesson plans (RPP) in accordance with the SKL. The school also makes a work program based on the SKL, 2) Based on the findings of the FDS system curriculum at Yadka Bangil Junior High School, it can be seen that this school seeks to liven up an Islamic atmosphere as part of learning. Student activities at this school begin at 06.45 WIB with morning activities. Duha prayer, Recitation and GLS), opening and apperception, tahfiz (memorization of the Koran) and delivery of subject matter interspersed with the term Zuhur prayer. The activity ended at 15.30 WIB with recitations (reading the Koran) and Asr prayers. The midday and Asr prayers are carried out in congregation in the mosque by teachers and students, Duha prayers are also carried out by students in turns and accompanied by teachers. The clothes of the teachers and employees are adjusted to the rules in Islam plus the rules of etiquette for communicating with the opposite sex. All of these activities are in accordance with the curriculum function created by SMP Yadika Bangil, namely the cultivation of values, mental adjustment and prevention of negative things, 3) The implementation of a full day school program in the formation of children's character can be implemented through discipline applied in habituation, example. , strengthening, and fun learning. By implementing this method, the formation of a good character for children at SMP Yadika Bangil can be achieved.
TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEMERINTAH DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI PUTUSAN NO 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mtr) Ashari, Ashari
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v4i4.1454

Abstract

ABSTRAK Berbagai penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan kewenangannya,namun terdapat beberapa pandangan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam prespektif hukum administrasi negara (pasal 17 UU No 30/ 2014 tentang administrasi pemerintah ) dan hukum pidana (pasal 3 UU No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi). Tujuan peneltian ini untuk mengetahui pengaturan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah dalam UU No 30/2014 dan UU No 20/2001, dan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Jenis penelitian, yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian, yang dikategorikan sebagai tindakan menyalahgunakan wewenang dalam UU No 30/2014 adalah perbuatan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan, asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan tindakan menyalahgunakan wewenang dalam UU No 20/2001 tidak harus selalu berupa dikeluarkannya keputusan yang bertentangan atau menyalahi suatu aturan. Cukup perbuatan itu melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, memiliki maksud yang menyimpang, dan berpotensi merugikan Negara. Bentuk penyalahgunaan wewenang pada tahap penunjukan pemenang, tahap penandatangan kontrak yang terjadi dalam bentuk surat penunjukan yang tidak lengkap, dan tahap Penyerahan Barang dan Jasa kata kunci: penyalahgunaan wewenang, pemerintah, barang dan jasaABSTRAC Various irregularities often occur in the process of procuring goods and services by the government in carrying out their duties and positions in accordance with their authority, but there are several views regarding abuse of authority in the perspective of state administrative law (article 17 of Law No. 30/2014 on government administration) and criminal law (article 17). 3 Law No. 20/2001 on criminal acts of corruption). The purpose of this research is to determine the regulation of abuse of power by the government in Law No. 30/2014 and Law No. 20/2001, and forms of abuse of authority in the procurement of goods and services. This type of research, juridical normative with the approach of legislation and cases. The results of the research, which are categorized as acts of abuse of authority in Law No. 30/2014 are acts that deviate from the purpose of granting authority, legality principles and general principles of good governance, while acts of abusing authority in Law No. 20/2001 do not always involve issuing them. decisions that contradict or violate a rule. It is enough that the act violates written rules as the basis of its authority, has a deviant intention, and has the potential to harm the State. The form of abuse of authority at the stage of appointing the winner, the contract signing stage that occurs in the form of an incomplete appointment letter, and the stage of delivery of goods and serviceskeywords: abuse of authority, government, goods and services
POLEMIK DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 114/P/2022 Amalia, Riska Ari; Ashari, Ashari
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.572

Abstract

Controversy ensued when the public judged that the President had turned a blind eye to the unconstitutional removal of Aswanto by issuing a policy on dismissing Aswanto and at the same time appointing Guntur judges, namely Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges. Based on this, problems were found, regarding the validity of a state administrative decision and how the validity of Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges. The research method used is normative juridical method, using statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results of the study show that the KTUN has validity if it fulfills the material and formal requirements, as well as the conditions specified in Article 52 of Law Number 30 of 2014. Then Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges is invalid because it does not comply with the provisions in Article 52 paragraph (2) of Law Number 30 of 2014.
PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MOTIVATOR DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA GURU DI SMPTI AL-HIDAYAH KUTOREJO Ihya Mubarok, Ihya Mubarok; Heru Setiawan, Heru Setiawan; Ashari, Ashari
JOURNAL J-MPI : JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN KAJIAN KEISLAMAN Vol. 4 No. 2 (2025): JOURNAL J-MPI: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN KAJIAN KEISLAMAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIT Muhammadiyah Tempurejo, Ngawi, Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63353/journaljmpi.v4i2.512

Abstract

Peran kepala sekolah sebagai motivator merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya terkait motivasi kerja guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah sebagai motivator serta dampaknya terhadap motivasi kerja guru di SMPTI Al-Hidayah Kutorejo. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan dalam membangun komunikasi, memberi kesempatan berinovasi, mengatur kelompok kerja sesuai kemampuan, serta memberikan penghargaan. Dampaknya, motivasi kerja guru meningkat, ditunjukkan oleh peningkatan tanggung jawab, efektivitas kerja, pemberian umpan balik, serta terciptanya rasa aman dan nyaman. Pembahasan penelitian ini diperkuat dengan teori kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja guru yang relevan lima tahun terakhir.
Co-Authors 'Aini, Ninin Nun A. Tirmidzi Aan Wilhan Juliatmaja Abd Rahman Abdul Aziz Achmad Fauzan, Achmad AD. Basniwati Adhari, Muhamad Arya agung setiawan Agung Setiawan Agusman, Yudi Agusriyadin, Agusriyadin Ahmad Saeful Rochman Ahmad Tafsir, Ahmad Ahmadin Ahmadin Amalia, Riska Ari Amru Almu’tasim Ana, Hotik Anang Budi Cahyono Aprilia Whetyningtyas Ari Amalia, Riska Arruan Bulawan, Juniaty Arumsari, Nurul Rizka Asmawati Asmawati Awaludin, Ahmad Wahyu Bariroh, Hurril Bistari Dedi Wahyudi Dewaldi, Dewaldi Fadly Usman Gibran, Rabbani Muhammad Helviani, Helviani Heru Setiawan, Heru Setiawan Ida Surya Ihya Mubarok, Ihya Mubarok Ilhamda, Rofi Firdan Imran Imran Inges Sukma Fatimah Putri Irwan, Muhamad Kartomo, Kartomo Khairul Umam Khan, Naseer A KHOIRUL ANWAR Kusmadi, Moh Ery Kusworo, Zulfikar Aji La Mpia Lestari, Ade Tuti Lubis, Guntur Abdul Fattah Mahmud, Moh. Natsir Maulana Nur Kholis Mifta Alfiyana Nashihah Muhamad Ahsanu Muhtap, Alfansa Ali Muslihun Muslihun MUSLIHUN MUSLIHUN Najamuddin Najamuddin, Najamuddin Ngazizah, Nur Nurfitri, Septiani Nurfyanti, Rezki Nursalam Nursalam Obi Kasmin, Muh. Paramitha, Dyan Patih Kushartawan Pravitasari, Deria Purnama, Shilmy Putri, Syifa Amalia Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rahmadani Rahmat Hidayat Rahmawati, Rahmawati Ramadhani, A. Murya Reskiawan, Muh Miftahul Nurul Safei Safei Said Ahmad, M. Ridwan Saifuddin Saifuddin Sapto Nisworo Sembiring, Rinawati Shofarina, Larash Silvia Rismawati Siti Khoiriyah Sri Mulyani Suherni, Aas Sulaiman, Dede Suryaningrat, Suryaningrat Tamrin, Sopian Tenri Awaru, A. Octamaya Torro, Supriadi Tri Utami Ula, Ladaiki Hasanatul Uun Yuliatinupus w Suhaeb, Firdaus Wahyuni, Nengsih Sri Wardani, Erna Waridin Zakariyah Zakariyah Zakariyah Zakariyah