Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya DIKSI LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Jurnal Neutrino : jurnal fisika dan aplikasinya PROSIDING : Seminar Nasional Fisika dan Pendidikan Fisika Al-Lisan ARABIYAT UNIVERSUM Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature Journal of Language and Literature Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab Eralingua : Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Journal of Physics and Its Applications Al Mi’yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review UPEJ Unnes Physics Education Journal Suar Betang Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Bahasa: Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PERSPEKTIF Ghancaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unistek: Jurnal Pendidikan dan Aplikasi Industri LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya Physics Education Research Journal 'A Jamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Thariqah Ilmiah ; Jurnal ilmu-ilmu kependidikan & Bahasa Arab Journal of Arabic Literature (Jali) Jurnal Genre (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya) IBLAM Law Review Al-Lisan: Jurnal Bahasa JIMTEK Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal of Language and Literature Studies Borneo Journal of Language and Education Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Language Intelligence and Culture Journal of Community Empowerment Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Tadris: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Thalaqah : Journal of Arabic Education and Literature Efada : Jurnal Pengabdian Masyarakat Hidmah : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Language Circle : Journal of Language and Literature
Abdul Basid
Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik

 1 
Efektifitas Program 4 Pilar Terhadap Tumbuhnya Rasa Nasionalisme dan Perilaku Masyarakat Yang Taat Hukum Basid, Abdul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i1.486

Abstract

Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. sejak abad 19 dan 20 mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa diasia dan afrika khususnya Indonesia banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia, salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. bangsa Indonesia akan maju bila masyarakatnya memiliki nasionalisme yang tinggi. namun perkembangan zaman yang semakin maju, malah memudarnya rasa nasionalisme. nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. dengan hal ini pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa dihadapan dunia, namun dengan mewujudkan rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DAN PENERAPAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK Basid, Abdul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i1.503

Abstract

Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi  merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka. Kesadaran atas kebutuhan informasi adalah upaya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Untuk mewujudkan pelayanan Informasi yang cepat, tepat, dan Sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang menduduki posisi jabatan tertentu pada badan publik dan bertindak sebagai penanggungjawab fungsi pelayanan informasi pada unit pelayanan informasi masing-masing badan publik. PPID juga bertanggungjawab atas pengklasifikasian jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Kata kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Publik.
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT PASAL 365 KUHP (StudiPutusanNomor 524/Pid.B/2011/PN. GS) Sodikin, Sodikin; Basid, Abdul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i1.684

Abstract

Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korbannya dan mengambil barang si korban. Biasanya pencurian ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan dengan cara penodongan, perampasan, penjambretan, perampokan, dan pembajakan. Sedangkan jika disertai dengan pemberatan, pelaku juga mengambil sebuah motor yang terdapat di tempat yang menjadi target aksi pencurian berlangsung. Latar belakang seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan diantaranya adalah faktor ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, lingkungan dan kesenjangan sosial. Maka sebaiknya semua masyarakat harus bisa bekerjasama dengan kepolisian untuk memberantas tindak pidana pencurian di dalam lingkup masyarakat. Supaya tindak pidana tersebut dapat dicegah dan dapat berkurang. Kata kunci :Pencurian, faktor-faktor, kasus pencurian
PENJATUHAN PIDANA ATAS PENYALAGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 PASAL 114 AYAT(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Grs) Nafisah, Nafisah; Basid, Abdul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i2.706

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin hari kian meningkat dan berdampak bagi kehidupan soial, budaya, ekonomi dan politik. Layaknya sebagai budaya bangsa, bahkan putusan hakim pun tak memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum yang diberikan pada hukum positif  adalah  dengan jalan memberikan hukuman yang berat yang bersifat in abstracto  bukan  in concreto berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim. Lain halnya hukuman tersebut yang memiliki tata aturan dan dasar pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ? (2) Bagaimana pemidanaan terhadap penyalagunaan Narkotika golongan 1 pada putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Gsk ?Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Gsk terhadap tindak  pidana penyalahgunaan narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Gresik serta mengkaji  hukum islam terhadap pelaksanaan putusan nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Gsk.Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis  penelitian dengan melibatkan diri secara lansung mengamati  proses persidangan. Sedangkan wawancara dan dokumentasi digunakan untuk menggali data yang lebih spesifik terkait dengan dasar pertimbangan hakim, putusan hakim dalam kasus pidana tersebut, sarana prasarana dan dokumen instansi. Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   putusan   majelis   hakim   nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Gsk menyatakan terdakwa secara sah dan bersalah menggunakan narkotika Golongan I dengan hukuman penjara selama 3 bulan. Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mencari kebenaraan formil dan materiil selama dipersidangan  yang  dijadikan dasar  dalam  pertimbangan  Hakim  yakni  berupa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) dan barang bukti atas tindak pidana, serta dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Putusan penjara dalam hukum positif ini. Kata Kunci : Putusan hakim, penyalahgunaan Narkotika Golongan I
SANKSI HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) DARI PAJAK REKLAME Basid, Abdul; Fathoni, Ahmad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.962

Abstract

Dalam rangka pembiayaan pembangunan, peranan dan potensi sektor perpajakan sangat besar artinya, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan Negara antar lain dari pajak dan kekayaan alam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dan evaluasi manakala target pajak reklame tidak terpenuhi. Skripsi ini ditulis dengan pendekatan yuridis normative. Penyelenggaraan reklame kabupaten gresik di atur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah sebesar 0.58% dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0.11%. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan dan 6 bulan serta dilakukan saat target pajak reklame tidak terpenuhi. Evaluasi dilakukan pada setiap pokja yang terkait dengan penyelenggaraan reklame. Kepada pihak yang terkait supaya lebih menegaskan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame.Kata Kunci : Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, Sanksi Hukum      ABSTRACKIn the framework of financing development, the role and potential of the taxation sector is very significant, especially to support the success of regional development and national development. Other state funding sources include taxes and natural wealth. The purpose of this study is to determine the advertisement tax contribution and evaluation when the advertisement tax target is not met. This thesis was written with a normative juridical approach. The implementation of the Gresik regency bill is regulated in the Gresik Regent Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Advertisement. The advertisement tax contribution to local taxes is 0.58% and the advertisement tax contribution to local revenue is 0.11%. Evaluation is carried out every 3 months and 6 months and is carried out when the advertisement tax target is not met. Evaluation is carried out at each working group related to the implementation of billboards. To the parties concerned so as to further emphasize sanctions against violations of the implementation of billboards.Keywords: Advertisement Tax, Regional Original Income, Legal Sanctions
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Basid, Abdul; Amianto, Triyo
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1195

Abstract

Seiring meningkatnya kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meningkat pula pertumbuhan konsumsi terhadap barang dan jasa publik. Kondisi ini ditandai atas melonjaknya berbagai pusat kegiatan, industri, infrasruktur, maupun kawasan pemukiman di berbagai kota di Indonesia. Diantaranya akses negatif melonjaknya perkembangan ekonomi rakyat adalah bertambahnya besarankepemilikan kendaraan yang berakibatterhadap kepadatan lalu lintas. Terjadi kemacetan dimana-mana dengan ekses beban ekonomi tinggi, berkembangnya resiko akan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran aktifitas di jalan. Perkembangannya bisasebagai kontra produktif atassasaran pembentukan ekonomi dan perluasan wilayah, dikarena kemacetan mempengaruhimasa perjalanan. Kendaraan yang beroperasiselama kemacetan, mengakibatkan beban ekonomi tinggi dampak konsumsi bahan bakar yang semakin banyak.Kota menggambarkansuatu wilayah yang memiliki penduduk relatif banyak. Besaran penduduk di kota-kota besar khususnya Kota Gresik terus bertambah, faktor penyebab jumlah penduduk terus bertambah di Kota Gresik  dikarenakan urbanisasi desa/kota-kota kecil ke Kota Gresik atas tujuan mencari pekerjaan. Besarnya urbanisasi desa/kotakecil ke Gresik mengakibatkan banyaknyaharapan penduduk akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Mall adalah pusat perbelanjaan yang mempromosikan berbagai aneka ragam barang yang dijual sehingga konsumen beramai-ramai datang kesana. Banyaknya pembangunan mall di Kota Gresik kadang-kadang tidak disertai atas ijin analisis dampak lalu lintas (andalalin). Sedangkanandalalin benar-benar penting dilaksanakan ketika mall tersebut dibangun supaya tidak berlangsung kemacetan yang diakibatkankarena kendaraan yang masuk/keluar mall tersebut.Persoalan perizinan toko modern terus berlanjut. Dinas Perhubungan (Dishub) memaparkan jika seluruh toko modern yang ada di Kabupaten Gresik tidak memiliki analisis dampak lalu lintas. Ini disebabkan karena Gresik baru mengatur andalalin atas tahun 2017 lalu. Yakni dengan terbitnya Perda 4/2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.Pemberian sanksi yang akan diberikan yakni penderitaan yang diberikan ataupunkelihatan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan karena seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.Kata kunci: Analisis Dampak Lalu Lintas; Pelanggaran;Perizinan; Sanksi. ABSTRACT As economic capacity and social welfare increase, so will the growth in consumption of public goods and services. This condition is marked by the surge in various activity centers, industries, infrastructure, and residential areas in various cities in Indonesia. Among them is the negative access to the soaring economic development of the people, namely the increase in the amount of vehicle ownership which results in traffic congestion. Traffic jams occur everywhere with high excess economic burdens, developing risks of security, safety, order and smooth activity on the road. Its development can be counterproductive to the goals of economic formation and regional expansion, because congestion affects travel times. Vehicles that operate during congestion, resulting in a high economic burden due to increased fuel consumption.City describes an area that has a relatively large population. The population size in big cities, especially Gresik City continues to increase, the factor that causes the population to continue to increase in Gresik City is due to the urbanization of villages / small towns to Gresik City for the purpose of finding work. The large number of urbanization in the village / small town to Gresik has resulted in many hopes that the population will fulfill their daily needs. Mall is a shopping center that promotes a wide variety of goods sold so that consumers flock to there. The large number of mall developments in Gresik City is sometimes not accompanied by a traffic impact analysis permit (andalalin). Meanwhile, andalalin is really important to implement when the mall is built so that congestion does not occur due to vehicles entering / leaving the mall.The issue of licensing for modern shops continues. The Department of Transportation (Dishub) explained that all modern shops in Gresik Regency do not have a traffic impact analysis. This is because Gresik has only managed Andalalin in 2017. Namely with the issuance of Perda 4/2017 on Traffic Impact Analysis.The imposition of sanctions that will be given, namely the suffering that is given or seen on purpose by someone after an offense, crime and wrongdoing is done because of someone as a way of disciplining.Keywords: Traffic Impact Analysis; Violation; Licensing; Penalty.
TANGGUNG GUGAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK: Izin Mendirikan Bangunan, Sanksi Administratif, Tanggung Jawab lingkungan. Basid, Abdul; Setiawan, Handrik
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v10i1.1437

Abstract

Penelitian ini mengangkat masalah tanggung jawab gugat bagi bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menimbulkan gangguan lingkungan dan pelaksanaansanksi hukum administrasi yang harus diterapkan pada bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah- tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.Padapenelitian ini mengkajisebuahsubjektentang akibat gangguan lingkungan dan sanksi hukum administrasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.Kesimpulan Penelitian ini Banyak faktor yang menghambat implementasi Perda. Namun yang paling mencolok adalah kesadaran masyarakat yang rendah terhadap IMB dalam mendirikan bangunan. Kesadaran bahwa IMB berguna untuk mewujudkan kota yang tertib, rapi, indah, dan nyaman masih kurang. Kesadaran masyarakat ini disinyalir karena sosialisasi program dan sistem sanksi yang lemah.
KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) BERBENTUK REKLAME BERDASARKANPERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 DAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM: Kewenangan; Alat Peraga Kampanye; Satpol PP; Pemilihan Umum Basid, Abdul; Yudiansyah, Angga Putra
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1600

Abstract

Pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye merupakan salah satu tahapan kampanye pemilihan umum. Pemasangan APK sudah diatur mekanismenya dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang pengawasan pemilihan umum. Namun dalam pelaksanaan seingkali kita merasa kebingungan apa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggani penertiban di Pemilu karena dalam aturan tidak disebutkan dengan jelas tentang kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Alat peraga kampanye termasuk bentuk reklame insidentil karena penyelenggaraanya di masa-masa tertentu (masa pemilihan umum) dan memiliki masa izin kurang dari satu tahun dengan catatan tetap mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tidak disebutkan secara khusus dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, namun secara umum tugas dan kewenangan tersebut dalam makna essensi tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehingga harus ada sinergisitas dalam pelaksanaan tugas Panwaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja.
KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN MASA TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU DI KABUPATEN GRESIK Basid, Abdul; As’ari, Mochammad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1702

Abstract

Pada bulan Desember 2019, dunia digemparkan dengan merebaknya infeksi virus baru yaitu Coronavirus (COVID-19). Penyebaran virus ini sangat cepat dan bersifat global serta menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keteraturan di masyarakat. Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah memelihara ketertiban dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang dilakukan dikeluarkan oleh Satpol PP. Permasalahannya adalah Bagaimana kedudukan Perbup Nomor 22 Tahun 2020 di Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 dan Bagaimana kewenangan Satpol- PP dalam penindakan dimasa pandemi COVID-19. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil menunjukkan bahwa Terdapat keselarasan atau sesuai satu sama lain dalam hal penangganan COVID-19 antara Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 memiliki dasar hukum dan berada dibawah peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman/Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Satpol-PP menjadi salah satu bagian yang menjadi keberhasilan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Berbagai bentuk upaya atau kegiatan yang telah dilakukan oleh Satpol-PP sebagaimana telah diuraikan menunjukkan peran Kepala Daerah melalui Satpol PP dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat saat menghadapi penyebaran COVID-19 sudah dilakukan secara optimal.
Co-Authors Abdul Wahab Rosyidi Agustine, Dine Ahmad Abtokhi Ahmad Fathoni Alvina, Vikria Tahta Amanda Eka Putri, Nur Faizin, Hasyyati Labibah, Herdyawan Natahadi, Amboy, Abdul Givari Pratama Amianto, Triyo Aminullah, Muhammad Akmal Annas, Aswar Annas, Syafa'at As’ari, Mochammad Aulia, Isma Nida Ayudyanti, Ika Azizah, Elvira Bafadal, Muhammad Firhan Bambang Sunardi, Bambang Daeli, Beta Sabar Danial Hilmi Dewi, Aprilianing Tyas Tri Tungga Dhihyah, Dhihyah Dianti, Etsha Ari Kusuma Dina Wulan Kencana, Dina Wulan Effendi, Prihatin Fadli, Abu Rizal Fatim, Al Lastu Nurul Ginting, Rika Adelina Handayani, Latifah Heidiyuan, Dinda Herdiansyah, Pradibyo Hermanda, Anilla Febriaty Hizbullah, Harits Humaira, Durrotun Husnan, Umar Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ilham Ilham Imaduddin, M. Firdaus Istifarin, Afianti Jalaludin Jalaludin Jumriyah, Jumriyah Lahaji, Andi Muh Fathurrahman Lestari, Sri Wahyuni Lilik Nur Kholidah Ma'arif, A. Samsul Maharani, Fadia Ainina Putri Marbun, Yorgita Naully Mashudi Mashudi Masrokhin, Masrokhin Miarni, Isra Mohammad Arief Munjiah, Ma'rifatul Muttaqin, Ichwanul Muzakky, Mohamad Irvan Nafisah Nafisah Nafiudin, Mukhammad Nanang Hasan Susanto Naqiyah, Neni Nasaruddin Nasaruddin Nirmala, Bening Nuha Nita Andrini Nugroho, Ikhsan Pebdwi Nur Faizin Nur Kholidah, Lilik Nur'aini, Aisyah Nur, Muhammaf Fahrudin Nurhidayah, Elva R. Rusli R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Rahman, Muhammad Fansuri Rasaf, Najma Imtinan Roesli, Mohammad Rasyid Hidayatullah Setiawan, Handrik Shalihah, Imroatus Sodikin Sodikin Sofi Arfiyaningsih SYAHRIL, MUHAMAD Takarrub, Ismail Umam, Farid Khoirul Umi Machmudah Wahidah, Rohmatul Yakin, Haqqul Yani, Achmad Yaqin, Muhammad 'Ainul Yudiansyah, Angga Putra Yundari, Yundari Zaeni, Rahmania Auriel Zahroh, Heniatus Zaitur Rahem, Zaitur Zulaini, Nabilla Nurbaiti