Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Putu Hendra Pratama; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.125 KB)

Abstract

Brand is an economic asset for its owners, both individuals and companies (legal entities) that can generate huge profits, of course, when utilized with respect to aspects of business and management processes are good, because the Right to Use Trademark often related to monopolistic practices and unfair business competition healthy then attached to her legal protection, as objects related to them the rights of individuals or legal entities. Important legal protection of intellectual property rights is a registered Trademark particularly against unfair competition. This study aims to determine the relevance of a trademark registration pertaining to the existence of unfair business practices by applicable Indonesian laws and legal effect of brand owners who have not registered.The data used in this study is a secondary data obtained from the literature, from the Law and literature books of jurisprudence and other legal writings relevant to the issues. This type of research is to solve the problems of normative legal research. In discussing the issues contained in this research used the qualitative method then the data is presented in descriptive and systematic. So that it can be seen besides getting legal protection registered brand owners will also get exemption from unfair business practices, especially in the case of monopoly goods and services. So brand owners who have not registered will not get any protection or exclusion of the practice of business competition.
PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRO DENGAN SUPPLIER DALAM PRAKTEK DI KOTA DENPASAR Kadek Ngurah Wardiyana; Ni Ketut Supasti Darmawan; A. A. Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.698 KB)

Abstract

The background inthis paper isthe rapid development of businessin Indonesia,along with the advancement of technology and the available of internet, whichmake business become unlimited developed, especially in Denpasar city,characterized by the development of consignment agreement or agreementbetween the two companies in which the supplier company will send goods to thedistributor outlet for sale. This agreement isthe development of a new agreementand occurs because society and business actors are needed to take part togetherin business. This paper, therefore, aimsto determine the form of consignmentagreement between distributors and suppliers,and to find out the legal systemtaken by supplier in case of default distributor, furthermore, this paper usedempirical research, that is,the application of the Third Books of Civil Law whichdiscusses the issues of agreement or contract. The conclusion on this issue is theconsignment agreement between distributions with suppliers is a consignmentcontract or agreement entrusted the selling and remedies for distributions madeby the supplier in default liable to pay damages in flicted experienced supplier.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LAGU INSTRUMENTAL YANG DIGUNAKAN DALAM IKLAN PRODUK TANPA IZIN Putu Shanty Mahayoni; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.654 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i05.p09

Abstract

Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengkaji tentang perlindungan hukum atas lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk serta mengkaji sanksi hukum atas penggunaan lagu instrumental yang digunakan dalam iklan produk tanpa izin. Metode penelitan yang digunakan dalam studi ini yaitu metode penelitian normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa lagu instrumental sebagai bentuk karya cipta dibidang lagu dan/atau musik dengan ataupun tanpa teks sejatinya mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif, serta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hanya pencipta yang berhak untuk menggunakan. Pihak lain yang menggunakan untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dari si Pencipta. Penggunaan lagu instrumental untuk iklan produk tanpa izin dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran, konsekuensinya si pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum perdata dan pidana. Sanksi hukum bagi si pelanggar yang menggunakan lagu instrumental tanpa izin Pencipta untuk kepentingan komersial berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan Pasal 99 Ayat (1), pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Bentuk kompensasi/ganti rugi dapat berupa permintaan untuk melepaskan seluruh atau sebagian pendapatan dari penyelenggaraan ceramah, konferensi ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang diadakan untuk memegang hak cipta dan produk hak terkait. The purpose of this study is to examine the legal protection of instrumental songs used in product advertisements and to examine legal sanctions for the use of instrumental songs used in product advertisements without permission. This study uses normative legal research methods. The results of the study show that instrumental songs as a form of copyrighted work in the field of songs and / or music with or without text are actually protected under Article 40 paragraph (1) letter d of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The creator has exclusive rights, and has moral and economic rights. Only the creator has the right to use. Other parties using for commercial purposes are required to obtain permission from the Creator. The use of instrumental songs for product advertisements without permission can be categorized as a violation, consequently the offender may be subject to civil and criminal penalties. Legal sanctions for the offender who uses instrumental songs without the author's permission for commercial purposes based on Article 113 Paragraph (3) may be subject to a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and a maximum imprisonment of 4 (four) year. Based on Article 99 Paragraph (1), the creator has the right to file a claim for compensation. The form of compensation / compensation can be in the form of requests to release all or part of the income from organizing lectures, scientific conferences, performances or exhibitions of works held to hold copyright and related rights products.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI UBUD I Kadek Diva Hari Sutara; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.335 KB)

Abstract

Perusahaan memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan perekonomian sebuah Negara, namun dalam perkembangannya bisnis saat ini, perusahaan hanya melihat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan sehingga tidak mempedulikan bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat yang disebut juga dengan CSR. Tujuan study yaitu untuk mengkaji pelaksanaan pada Bank Perkrediatan Rakyat di Ubud.”Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan fakta.”Hasil study ini menunjukkan bahwa BPR di Ubud sudah melaksanakan CSR dengan cara penerapan yang beragam, antara lain memberikan sumbangan untuk pembangunan desa, sumbangan untuk ngaben, dukungan dalam aktifitas truna-truni, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam, namun pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh BPR di Ubud belum sepenuhnya optimal, karena terbatasnya kemampuan keuangan perusahaan serta luasnya cakupan objek CSR, sehingga sulit menentukan skala prioritas kegiatan CSR dan menganggarkannya dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan secara rutin. Adapun Pengawasan CSR dari dalam perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengawasan CSR pada BPR di Ubud yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota Gianyar.” Kata Kunci: BPR, Tanggung Jawab Perusahaan, Perusahaan
AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN AUTENTIK SEWA-MENYEWA TANAH A. A. Dalem Jagat Krisno; Ni Ketut Supasti Dharmawan; A. A. Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.538 KB)

Abstract

Tulisan yang berjudul Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah dilatarbelakangi oleh perjanjian sewa menyewa tanah yang dibuat secara autentik dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menimbulkan sengketa hukum akibat dari salah satu pihak wanprestasi dalam arti tidak memenuhi atau melanggar isi dari pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam penyelesaian sengketa yang timbul berlatar belakang akta autentik, undang-undang tidak membedakan cara penyelesaian antara sengketa hukum yang autentikasi aktanya dibantah dengan yang isi perjanjiannya tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh salah satu pihak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi dalam perjanjian autentik sewa-menyewa tanah dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi sewa terhadap pihak penyewa yang melakukan tindakan wanprestasi setelah berakhirnya perjanjian autentik sewa-menyewa tanah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka ditemukan kesimpulan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi dalam perjanjian autentik sewa-menyewa tanah yaitu pihak yang dirugikan akibat dari tindakan wanprestasi dapat menuntut pemenuhan prestasinya sesuai dengan isi dalam perjanjian dan dapat menuntut pemenuhan prestasinya sesuai dengan isi dalam perjanjian disertai dengan ganti rugi. Untuk upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang yaitu upaya hukum non litigasi dan litigasi. Apabila akta autentik perjanjian sewa menyewa tanah tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai akta autentik serta memiliki kekuatan pembuktian akta autentik, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak pemberi sewa yaitu dengan cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek yang di persengketakan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA (NON-INTERNASIONAL) LIBYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Pande Putu Swarsih Wulandari; Ni Ketut Supasti Darmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.153 KB)

Abstract

Lately a lot of armed conflict between the government and armed groups, categorized as a non-international armed conflict, one of them is armed conflict in Libya. A civil war or a war Libya is an armed conflict that occurred in 2011, the Libyan government led by Muammar al-Qaddafi against the rebels NTC (National Transitional Council). According to the First Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council Pursuant to UNSCR 1970 (2011), paragraphs 19 and 20 state the number of total deaths since the start of the conflict in the thousands, even reaching the 10,000 mark, as stated by the Libyan National Interim Council (INC). More than 50,000 people were injured. It is certainly get a protest from the international community considers that the actions of the government of Muammar Gaddafi is totally not with compassion and threaten world peace, so that victims, especially civilians must receive adequate protection.
KEABSAHAN PERJANJIAN NOMINEE KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Anak Agung Intan Permata Sari; Ni Ketut Supasti Darmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.798 KB)

Abstract

Pada pendirian perseroan terbatas sering ditemukan adanya pemegang saham nominee yang dimana dapat memicu timbulnya permasalahan hukum. Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul keabsahan perjanjian nominee kepemilikan saham dalam pendirian perseroan terbatas ini terdapat permasalah yaitu, bagaimana keabsahan perjanjian nominee kepemilikan saham perseroan terbatas menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang mengkaji aspek-aspek normatif peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian nominee adalah perjanjian yang cacat hukum sehingga dianggap perbuatan yang dianggap batal demi hukum.
MEKANISME PENCEGAHAN KERUGIAN DAN HAK NASABAH TERKAIT PENGGUNAAN KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) I Putu Surya Budhi Utama Wintara; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.037 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p07

Abstract

Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat memudahkan konsumen/nasabah dalam melakukan transaksi pada Bank. Namun disisi lain dapat pula merugikan nasabah yang dapat disebabkan oleh adanya kesalahan maupun kerusakan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut. Tujuan penulisan ini yaitu: untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan hak nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan mekanisme yang dilakukan pihak bank untuk mencegah kerugian nasabah terkait penggunaan ATM. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Fakta. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hak nasabah bank terkait penggunaan ATM secara umum mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan secara khusus pada Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang pada intinya mengatur bahwa nasabah memiliki hak mendapatkan informasi lengkap dan jelas dari pihak bank. Sedangkan mekanisme yang dilakukan pihak bank untuk mencegah kerugian nasabah berkaitan dengan penggunaan mesin ATM dengan pemberian sosialisasi dan edukasi serta pemantauan langsung terhadap nasabah dan memberikan ganti rugi terhadap nasabah apabila terjadi kesalahan oleh pihak bank. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
PELAKSANAAN REKRUITMEN TENAGA KERJA LOKAL SEBAGAI BENTUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA INDUSTRI PERHOTELAN DI KUTA SELATAN I Kadek Bayu Sihandharma; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.829 KB)

Abstract

ABSTRAK : Perkembangan pembangunan industri perhotelan di kuta selatan yang semakin pesat, berdampak positif terhadap semakin luasanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran serta kemiskinan, realita tersebut tampak jelas dengan adanya konsep Corporate Social Responcibility (CSR) dimana perusahaan wajib memperhatikan People, Planet, Profit yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut CSR, Terutama pada lingkungan sekitar maupun masyarakat sekitarnya terkait implementasi konsep CSR salah satunya “People”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami pelaksanaan CSR pada industri perhotelan di Kuta Selatan berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja lokal. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan fakta. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan perekrutan tenaga kerja lokal sebagai bentuk CSR di Kuta Selatan adanya suatu kewajiban yang diperjanjikan oleh banjar maupun desa setempat terkait penggunaan tenaga kerja dengan persentase 30% sampai 40% wajib menggunakan tenaga kerja lokal dengan harapan program CSR dapat terlaksana, namun perjanjian tersebut belum diimplementasikan sepenuhnya dikarenakan masih ada masyarakat lokal sebagai tenaga kerja yang belum memenuhi standar yang ditawarkan oleh hotel.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Pembelian Masker Bekas Pakai Nostrin Putri Indah Peda Gaji; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang diakibatkan oleh pembelian masker bekas pakai serta memberikan informasi kepada pembaca mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan agar bisa mencegah terjadinya penjualan masker bekas pakai. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative-informatif. Hasil dari studi menunjukkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dengan cara pengembalian uang maupun barang yang digantikan dengan barang sejenis yang nilainya setara dengan perawatan kesehatan maupun pemberian santunan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penjualan masker bekas pakai antara lain yang pertama, upaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk membina serta mengawasi setiap peredaran barang yang diedarkan oleh pelaku usaha, yang kedua masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membeli masker agar tidak mendapatkan masker begas pakai dengan cara membedakan yang mana masker baru dan yang mana masker bekas pakai. Dan yang ketiga setelah memakai masker diharapkan untuk merusak masker yang telah dipakai dengan cara merobek ataupun menggungting-guntig masker lalu dibuang ke dalam tempat sampah. Ada 3 cara untuk memastikan msker yang di beli masih baru, 3 cara itu antara lain yang harus dipastikan pertama kali adalah merek yang berada di boks dengan masker yang ada didalamnya sama, lalu adanya izin edar pada boks kemasan dan yang terakhir ada tidaknya bagian fisik masker yang kotor. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Masker Bekas Pakai, Konsumen ABSTRACT The purpose of this study is to know the form of responsibility of businesses to the losses suffered by consumers caused by the purchase of used masks and provide information to readers about efforts that can be made in order to prevent the sale of used masks. This study uses normative-informative legal research methods. The results of the study show that businesses are responsible for reimbursing losses by way of refunds and goods replaced with similar goods whose value is equivalent to health care and compensation. Efforts that can be made to prevent the sale of used masks include the first, the government's efforts in carrying out its duties to foster and supervise every circulation of goods circulated by businesses, the second public should be more careful in buying masks so as not to get a disposable gas mask by distinguishing which masks are new and which masks are used. And the third after wearing the mask is expected to damage the mask that has been used by ripping or shaking the mask and then thrown into the trash. There are 3 ways to make sure the purchased msker is new, 3 ways that must be ensured first is the brand that is in the box with the mask in it is the same, then the circulation permit on the packaging box and the last there is not a physical part of the mask that is dirty. Key Words: Responsibility, Business Actors, Used Masks, Consumers
Co-Authors A. A. Dalem Jagat Krisno Ade Surya Firdaus Aditya Putra Thama Afifah Khoirun Nisa Agung Indradinata Agus Adi Pranatha Aminuyati Anak Agung Ayu Putri Tunggal Dewi Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Intan Permata Sari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anak Agung Ngurah Dharma Jaya Anak Agung Ngurah Wisnu Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sri Indrawati Andrean Darven Justitio Apsari, Kirana Ardini, Ni Putu Ayu Meylan Atmaja, I Komang Tri Bagus Gede Ari Rama Benjamin Halliwell Bernard, Marshella Evelyn Chansrakaeo, Ruetaitip D. G. Rudy Dananjaya, I Komang Deris Stiawan Desak Meisa Apradita Pramestika Desak Putu Dewi Kasih Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Dian Sawitri Dewa Ayu Sasmitha Iswara Dewi Dewa Ayu Trisna Dewi Dewi, Anak Agung Istri Atu Dewi, Kadek Ary Purnama Diah Wijana Putri Didit Pradita Hananta Disantara, Fradhana Putra Dwi Andika Prayojana Dwijayanthi, Putri Triari Dyah Suryani Dyah Suryani Eka Putra, I Wayan Gede Artawan Erland Veda Siringoringo Felix Liewellyn G. Eka Putra Pratama Arnawa Galuh Savitri, Desyane Pradilla Gede Dicky Garla Dinatha Gede Donny Sumarjaya Nada Grace Naomi Rumapea Haganta Tarigan Hallewell, Benjamin Hardiyan, Salwa Putri Henny Setiawati Herawati, Kadek Mery Hong, Tan Jian I Gede Agus Kurniawan I Gede Yusa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Gede Utara Hartawan I Gusti Ayu Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Bayu Pradana I Gusti Nyoman Agung I Kadek Bayu Sihandharma I Kadek Diva Hari Sutara I Kadek Pramuna Dwiantara I Ketut Sandi Sudarsana I Ketut Sudiarta I Ketut Suwiyoga I KETUT WESTRA I Komang Chandra Putra Wirawan I Komang Tri Atmaja I Made A.D Mustika I Made Sarjana I Nengah Artana I Nyoman Gede Paramartha I Nyoman Mudana I Nyoman Sumardika I Putu Surya Budhi Utama Wintara I wayan Arsetya Jaya I Wayan Parmana Wisesa I.B PRIYANTA PUTRA I.N. Bagiastra I.W. Wiryawan Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Wahyu Widyaningrat Ida Bagus Gede Bayu Suryagara Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Ika Widi Astuti, Ika Widi Indrayani, Putu Emy Kadek Agus Sudiarawan Kadek Devi Sudaryanti Kadek Intan Divanka Yogasari Kadek Ngurah Wardiyana Karunian, Alia Yofira Komang Bulan Tri Laksmi Devi Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Lokahita, Kadek Indira Made Adi Kusuma MADE SARJANA Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mahaswari, Mirah Marwanto Marwanto Moisa, Robert Vaisile Murcittowati, Putu Ayu Sri Navila Faisal Ngurah Justia Dharmadyawan R Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati NI KETUT SUDIARTA Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Made Ayu Saskarani Ni Made Nardi Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti Devi Ni Nyoman Nadia Ratna P Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri Ni Putu Purwanti Ni Putu Rai Yuliartini Nostrin Putri Indah Peda Gaji NYOMAN MAS ARYAN NYOMAN MAS ARYANI Oktaviyani, Prisilia P.T.C. Landra Pande Nyoman Yori Pratana Pande Putu Swarsih Wulandari Perwira, Kadek Yuda Prisilia Oktaviyani Purwani, Sagung Putri ME Putra, Made Aditya Pramana Putri Triari Dwijayanthi Putu Aras Samsithawrati Putu Aras Samsithawrati Putu Bagus Tutuan Aris Kaya Putu Emy Indrayani Putu Hendra Pratama Putu Shanty Mahayoni Putu Tuni Caka Bawa Landra R. A. Retno Murni Rafika Amalia Rastiti, Ni Putu Regina Natalie Theixar Sagung Putri ME Purwani Sagung Putri ME Purwani Sari Hastuti Sari Hastuti, Sari Saskara, Ni Kadek Noviani Saskarani, Ni Made Ayu Sawitri, Dewa Ayu Dian Supriatin Supriatin Supriatin Supriatin, Supriatin Suyitno Suyitno Suyitno Suyitno Syarifuddin Syarifuddin Toni Setiawan Ustriyana, Made Grazia W. Wiryawan Yeanis Nebula Ricisandhy Yunawati, Ni Putu Linda