Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Electrical and Computer Engineering Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Lentera Hukum Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Diponegoro Law Review Acta Comitas Jurisprudentie PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sriwijaya Law Review International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) Hasanuddin Law Review Substantive Justice International Journal of Law Jurnal Jatiswara Musamus Law Review Advances in Tropical Biodiversity and Environmental Sciences JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum Babali Nursing Research JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Analisis Hukum Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Media Akademik (JMA) SASI Journal of Law and Legal Reform
Ni Ketut Supasti Dharmawan
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Physics Social Sciences Veterinary Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENANGGULANGAN KREDIT MACET MELALUI PROSES RESTRUKTURISASI PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA I Kadek Pramuna Dwiantara; Ni Ketut Supasti Darmawan; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.701 KB)

Abstract

Berdasarkan penyaluran kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Negara sampai saat ini ditemukan cukup banyak yang mengalami kemacetan dalam pengembaliannya oleh pihak debitur. Faktor kemacetan suatu fasilitas kredit dari pihakPerbankan dapat terjadi apabila pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan denganrasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat dari kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya di lakukan secara tidak objektif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dan untuk mengetahui faktor-faktor nasabah mengalami masalah wanprestasi pada Bank Bank RakyatIndonesiaCabang Negara. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, maka ditemukan hasil/kesimpulan bahwa penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara adalah dengan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untukmemenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui : Penurunan suku bunga kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan bunga kredit; Pengurangan tunggakan pokok kredit; Penambahan fasilitas kredit; dan atau Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (dengan memperhatikan ketentuan yang juga tercantum dalam PBI).Melalui proses Restrukturisasi,Kreditur dapat menangulangipermasalahan kredit macet. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi dalam pembayaran kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara diantaranya Faktor daripihak Kreditur Dan Faktor dari pihak Debitur.
PELAKSANAAN KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI WILAYAH KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG Ida Bagus Gede Bayu Suryagara; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.482 KB)

Abstract

Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan wajib bagi Perseroan Terbatas termasuk bagi Bank Perkreditan Rakyat. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 74 UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas, Pasal 34 UU. No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Pasal 22 Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Tannggung Jawab Sosial Perusahaan sosial dan lingkungan. Berdasarkan pada ketentuan ini, diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan CSR pada BPR di wilayah Kuta Utara Badung begitu juga dengan sanksi hukum yang dapat diberikan untuk BPR apabila tidak melaksanakan kegiatan CSR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Kegiatan CSR yang di laksanakan oleh BPR di Wilayah Kuta Utara ini sudah dilaksanakan dengan cukup efektif, namun belum mencangkup keseluruhan dari Triple Bottom Line, dimana kegiatan CSR dalam lingkup Planet (lingkungan) masih belum banyak dilaksanakan. Adapun sanksi bagi BPR yang tidak melaksanakan kegiatan CSR berupa sanksi administratif.
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH TERKAIT PENARIKAN UANG PALSU PADA ATM Felix Liewellyn; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.431 KB)

Abstract

Dampak dari uang palsu yang didapat oleh nasabah melalui mesin ATM jelas menyebabkan kerugian bagi nasabah tersebut. Karena ada pihak yang dirugikan, maka harus ada pihak yang memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah ketentuan hukum yang berkaitan dengan uang palsu yang didapat nasabah bank melalui mesin ATM, dan apakah bank bertanggung jawab terhadap nasabah berkaitan dengan uang palsu yang didapat melalui mesin ATM. Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui ketentuan hukum terkait uang palsu yang didapat nasabah bank melalui mesin ATM dan untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap nasabah penarik berkaitan dengan uang palsu yang didapat dari mesin ATM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah nasabah memiliki hak untuk mengajukan klarifikasi kepada Bank Indonesia terhadap mata uang Rupiah yang diragukan keasliannya dan berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah, bank tidak memberikan ganti rugi terhadap nasabah, namun nasabah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Uang Palsu, ATM
KAJIAN FORCE MAJEURE TERKAIT PEMENUHAN PRESTASI PERJANJIAN KOMERSIAL PASCA PENETAPAN COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL Putu Bagus Tutuan Aris Kaya; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.112 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji klasifikasi force majeure dalam perjanjian komersial setelah ditetapkannya penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa situasi bencana nasional ini tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab para pihak dalam perjanjian komersial berdasarkan force majeure, dengan klasifikasi pembebasan dari biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari perjanjian tersebut, juga sebagai pelepasan para pihak dari pemenuhan prestasi yang dapat berdampak pada pembatalan perjanjian. Konsep force majeure dalam konteks bencana nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, termasuk dalam klasifikasi pelepasan tanggung jawab terbatas pada pembebasan biaya, kerugian, bunga, dan pelepasan pihak dari pemenuhan prestasi untuk sementara waktu, Force majeure bersifat relatif. This article aims to examine the classification of force majeure in commercial agreements after the stipulation of the spread of COVID-19 as a non-natural national disaster through Presidential Decree No. 12 in 2020. This study uses a normative legal research method by using statute and conceptual approaches. The results of the study show that this national disaster situation does not automatically remove the responsibilities of the parties in a commercial agreement based on force majeure, with the classification of exemption from costs, losses, and interest arising from the agreement, as well as the release of the parties from the fulfillment of achievements that could have an impact on the cancellation of the agreement. The concept of force majeure in the context of national disasters as regulated in Presidential Decree No. 12 of 2020, included in the classification of the release of limited liability on the release of costs, losses, interest, and disposal of parties from the fulfillment of the achievements, for the temporary time, it is relative force majeure.
PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTION OUTLET DENGAN SUPPLIER DI DENPASAR SELATAN Anak Agung Ngurah Dharma Jaya; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.925 KB)

Abstract

Pihak Distribution outlet (distro) di dalam menjalakan usahanya umumnya melakukan kerjasama dengan pihak supplier dalam bentuk perjanjian konsinyasi. Namun perjanjian ini tidak selalu dilakukan dalam bentuk tertulis. Dalam tulisan ini terdapat permasalahan pertama yang membahas tentang pelaksanaan ketentuan hukum di dalam perjanjian konsinyasi antara pihak distro dengan pihak supplier di wilayah Denpasar Selatan. Serta permasalahan kedua membahas pada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak supplier terhadap pihak distro yang melakukan wanprestasi. Adapun tujuan dari tulisan ini untuk memahami pelaksanaan ketentuan hukum serta upaya hukum berkaitan dengan perjanjian konsinyasi antara pihak distro dengan pihak supplier di Denpasar Selatan. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta yang mengambil beberapa contoh distro dan supplier di Denpasar Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian konsinyasi belumlah sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat klausala berupa pembagian hasil serta penyimpanan terhadap barang belumlah berjalan secara maksimal. Secara umum pada penyelesaian masalahnya menggunakan alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan. Kata kunci : Perjanjian konsinyasi, distro, wanprestasi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU INDIE LABEL DALAM AJANG PENCARIAN BAKAT A MILD WANTED DI BALI PADA TAHUN 2012 Ade Surya Firdaus; Ni Ketut Supasti Dharmawan; A. A. Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.066 KB)

Abstract

This research aims at knowing how the law protection for the A Mild Wanted competition of the talent seeking participant and about the ownership of the copyright of the song which is created in connection with the competition of talent seeking. Thisresearch concerns with the research of emphirical law, which have descriptive feature. The location of the research is at Farabi Music School. The kind of the data which is used is the premier data and the seconder data, the technic of collecting data is by interviewing and observing. The data analyses is by qualitative with interactive model.The result of the research shows that the law protection for the copyright of indie song either the copyrightcreator on the song are protected by law No 19, 2002, mentioned in article 12 for the creation and article 2 for the creator. But in reality, it is still found the divergence from what is concepted in copy right law, the agent who hold the seeking of the talented peopleignorant purposely the right of the indie song creator by using the participant’s song for his promotion without giving the right which must be received by the creator because of the law culture which still has less attention to the protection of the copyright.
PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN ENDEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI KABUPATEN GIANYAR Pande Nyoman Yori Pratana; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.929 KB)

Abstract

Motif kain tenun Endek termasuk motif-motif kontemporer terus berkembang dan semakin banyak digunakan oleh para desainer. Berdasarkan Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, motif-motif Endek mendapatkan perlindungan Hak Cipta serta wajib diimplementasikan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum terhadap motif kain Endek di Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum berkaitan dengan perlindungan motif kain Endek di Kabupaten Gianyar belum dilaksanakan secara efektif, disebabkan oleh faktor masyarakat sebagai pencipta motif dan pemilik motif yang belum sepenuhnya mengetahui ketentuan hukum tersebut, khususnya dalam hal prosedur pendaftaran dan biaya pendaftaran.
PELAKSANAAN TERA ULANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENEKANKAN KECURANGAN SPBU “PASTI PAS!” DI PROVINSI BALI Didit Pradita Hananta; Ni Ketut Supasti Darmawan; Marwanto -
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.352 KB)

Abstract

The presence of the General Fuel Filling Station, also called SPBU is closely related to people in their daily lives. SPBU (the term for gas station in Indonesia) is actually an extension of the Pertamina Company which now focuses things on transforming in all areas, which provide the best services with the term they use is ”Pertamina Way". Gas stations that have successfully implementing the Pertamina Way is eligible for certification "Pasti Pas!". However, many announcement from mass media that says some kind of fraud is committed by some gas station nowdays. Altough, the protection of consumers from fraudulent that commited by gas station has actually been done by carrying out the “Tera Ulang” system. The purpose of this study is to2determine how the implementation of the “Tera Ulang” system as an effort to the consumer protection and an efforts that done by the consumer in case of fraudulent and penalties given to that gas station. This type of study using an approach that is based on empirical laws.The data which obtained from research in the field shows that despite of “Tera Ulang” has been done but still there are some gas stations that commit fraud. Consumers choose to remain silent and not to make any effort against the gas station that doing fraud. Law punishment for "Pasti Pas!" certificated gas station if found guilty by cheating will be penalized in accordance of applicable law and the reduction or withdrawal of the predicate "Pasti Pas!”.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BERLIBUR (CUTI) BAGI TENAGA KERJA WANITA PADA PERUSAHAAN JASA PERDAGANGAN PARIWISATA Dewa Ayu Sasmitha Iswara Dewi; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.801 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i02.p03

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memahami tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Berlibur (Cuti) Bagi Tenaga Kerja Wanita Pada Perusahaan Jasa Perdagangan Pariwisata. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian secara hukum normatif dengan memusatkan objek kajian pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan. Hasil dari studi menunjukkan bahwa Penerapan perlindungan hukum mengenai hak berlibur atau cuti bagi tenaga kerja wanita pada perusahaan di bidang perdagangan jasa pariwisata belum seluruhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan adanya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yaitu kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha yang kadang menyimpang dari aturan yang berlaku, apabila pelaku usaha di bidang perdagangan jasa pariwisata melanggar hak cuti dari tenaga kerja wanita maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan yang telah diatur dalam UU ini. This study aims to understand the legal protection of the right to vacation (leave) for female workers in tourism trading service companies. The writing of this journal uses normative legal research methods by focusing the object of study on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The results of the study show that the application of legal protection regarding the right to vacation or leave for female workers in companies in the tourism service trade sector has not been fully implemented in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. And there are obstacles faced in the implementation of legal protection for women workers, namely agreements between workers and employers which sometimes deviate from the applicable rules, if business actors in the tourism service trade sector violate the leave rights of female workers, they can be subject to administrative and criminal sanctions in accordance with provided for in this Act.
PENGATURAN PERTUNJUKAN MUSIK SECARA DARING UNTUK PENGGALIAN DANA BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Haganta Tarigan; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.791 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i02.p09

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa pengaturan hukum tentang Pertunjukan Musik yang dilakukan melalui media daring untuk kepentingan Penggalian dana dan kaitannya dengan penghormatan Hak Cipta berdasarkan garis – garis ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukan bahwa Pertunjukan Musik secara Daring untuk Penggalian dana telah dimungkinkan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta namun harus tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Cipta. Selain itu, mekanisme yang dapat ditempuh oleh Penyelenggara Pertunjukan Musik secara Daring untuk Penggalian dana yang bertujuan sosial namun dalam perkembangannya mendapat manfaat ekonomi adalah dengan mengatur pembagian manfaat ekonomi ciptaan secara khusus melalui perjanjian dengan Pencipta dan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. The aim of this article is to scrutinize the legal arrangements regarding music performances and show conducted through online media for the purpose of raising funds and their relation to copyright respect as regulated in the Copyright Law. The method of exploration used in this paper is the normative legal research method. The outcomes of the study show that online music performances for fundraising have been regulated in Chapter 44 verse (1) Copyright Law but must uphold respect for copyright. In addition, the mechanism that can be adopted by Online Music Performances and Show Organizers for Fundraising with a social purpose but in reality obtains economic benefits is by regulating the distribution of economic benefits of creation specifically through an agreement with the Creator and paying compensation to the Creator through Management Collective Institute.
Co-Authors A. A. Dalem Jagat Krisno Ade Surya Firdaus Aditya Putra Thama Afifah Khoirun Nisa Agung Indradinata Agus Adi Pranatha Aminuyati Anak Agung Ayu Putri Tunggal Dewi Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Intan Permata Sari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anak Agung Ngurah Dharma Jaya Anak Agung Ngurah Wisnu Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sri Indrawati Andrean Darven Justitio Apsari, Kirana Ardini, Ni Putu Ayu Meylan Atmaja, I Komang Tri Bagus Gede Ari Rama Benjamin Halliwell Bernard, Marshella Evelyn Chansrakaeo, Ruetaitip D. G. Rudy Dananjaya, I Komang Deris Stiawan Desak Meisa Apradita Pramestika Desak Putu Dewi Kasih Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Dian Sawitri Dewa Ayu Sasmitha Iswara Dewi Dewa Ayu Trisna Dewi Dewi, Anak Agung Istri Atu Dewi, Kadek Ary Purnama Diah Wijana Putri Didit Pradita Hananta Disantara, Fradhana Putra Dwi Andika Prayojana Dwijayanthi, Putri Triari Dyah Suryani Dyah Suryani Eka Putra, I Wayan Gede Artawan Erland Veda Siringoringo Felix Liewellyn G. Eka Putra Pratama Arnawa Galuh Savitri, Desyane Pradilla Gede Dicky Garla Dinatha Gede Donny Sumarjaya Nada Grace Naomi Rumapea Haganta Tarigan Hallewell, Benjamin Hardiyan, Salwa Putri Henny Setiawati Herawati, Kadek Mery Hong, Tan Jian I Gede Agus Kurniawan I Gede Yusa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Gede Utara Hartawan I Gusti Ayu Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Bayu Pradana I Gusti Nyoman Agung I Kadek Bayu Sihandharma I Kadek Diva Hari Sutara I Kadek Pramuna Dwiantara I Ketut Sandi Sudarsana I Ketut Sudiarta I Ketut Suwiyoga I KETUT WESTRA I Komang Chandra Putra Wirawan I Komang Tri Atmaja I Made A.D Mustika I Made Sarjana I Nengah Artana I Nyoman Gede Paramartha I Nyoman Mudana I Nyoman Sumardika I Putu Surya Budhi Utama Wintara I wayan Arsetya Jaya I Wayan Parmana Wisesa I.B PRIYANTA PUTRA I.N. Bagiastra I.W. Wiryawan Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Wahyu Widyaningrat Ida Bagus Gede Bayu Suryagara Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Ika Widi Astuti, Ika Widi Indrayani, Putu Emy Kadek Agus Sudiarawan Kadek Devi Sudaryanti Kadek Intan Divanka Yogasari Kadek Ngurah Wardiyana Karunian, Alia Yofira Komang Bulan Tri Laksmi Devi Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Lokahita, Kadek Indira Made Adi Kusuma MADE SARJANA Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mahaswari, Mirah Marwanto Marwanto Moisa, Robert Vaisile Murcittowati, Putu Ayu Sri Navila Faisal Ngurah Justia Dharmadyawan R Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati NI KETUT SUDIARTA Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Made Ayu Saskarani Ni Made Nardi Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti Devi Ni Nyoman Nadia Ratna P Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri Ni Putu Purwanti Ni Putu Rai Yuliartini Nostrin Putri Indah Peda Gaji NYOMAN MAS ARYAN NYOMAN MAS ARYANI Oktaviyani, Prisilia P.T.C. Landra Pande Nyoman Yori Pratana Pande Putu Swarsih Wulandari Perwira, Kadek Yuda Prisilia Oktaviyani Purwani, Sagung Putri ME Putra, Made Aditya Pramana Putri Triari Dwijayanthi Putu Aras Samsithawrati Putu Aras Samsithawrati Putu Bagus Tutuan Aris Kaya Putu Emy Indrayani Putu Hendra Pratama Putu Shanty Mahayoni Putu Tuni Caka Bawa Landra R. A. Retno Murni Rafika Amalia Rastiti, Ni Putu Regina Natalie Theixar Sagung Putri ME Purwani Sagung Putri ME Purwani Sari Hastuti Sari Hastuti, Sari Saskara, Ni Kadek Noviani Saskarani, Ni Made Ayu Sawitri, Dewa Ayu Dian Supriatin Supriatin Supriatin Supriatin, Supriatin Suyitno Suyitno Suyitno Suyitno Syarifuddin Syarifuddin Toni Setiawan Ustriyana, Made Grazia W. Wiryawan Yeanis Nebula Ricisandhy Yunawati, Ni Putu Linda