Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal Hukum Novelty Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum MLJ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal HAM Nagari Law Review Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jambura Law Review Kosmik Hukum Dialogia Iuridica Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabidian Kepada Masyarakat Pattimura Law Journal Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Hukum Sasana Pamulang Law Review Legal Spirit ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Analisis Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law Journal of Judicial Review SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) Jurnal Fundamental Justice Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Journal of Research in Social Science and Humanities Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Lex Publica Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) RechtIdee Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah SASI Lex Scientia Law Review
Tan, Winsherly
Universitas Internasional Batam
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 128 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 128 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Problems And Concepts of The Land Management Rights Improvement in Batam City Ampuan Situmeang; Winsherly Tan; Elza Syarief; Abdul Rachman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.446 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v21i2.4036

Abstract

The purpose of this study is first, to know about the basic concept of land management rights in Batam City in terms of improving people's welfare. Second, knowing about improving the quality of land management rights in Batam City.The method used by this study is an empirical legal research. The type of data used is primary data, namely those obtained from interviews with the public community, government officers of Batam City, BP Batam and the District office and also Sub-district office. As well as conducting observations in the old village of Tanjung Uma and the old village of Nongsa. Both also use secondary data consisting of primary legal materials, namely the 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles.Based on the results of the study, first, it was found that the Implementation of Land Management Rights in Batam became problematic after Indonesia entered the Reform phase with the enactment of Law No. 22 of 1999 on Local Government or Regional Autonomy Law, Law No. 53 of 1999 on The Establishment of Batam city and the Batam Mayor Decree No. 105 of 2004 on The Establishment of 37 Old Village Points. Second, through the socio-legal research, the researcher suggests that the Central Government and the Regional Government of the Riau Islands Province as well as the Batam City Government and BP Batam to immediately restructure the land policy regulations in Batam and synchronize land policies so that Batam people can obtain certainty of land rights as guarantees for their welfare in the future. .
SUAKA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL (studi kasus Nomor Putusan: 574/Pid.sus/2020/PN.Srh) Winsherly Tan; Ria Veronica
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38167

Abstract

Anak menjadi sasaran empuk pelaku kekerasan seksual karena korban dapat diancam dengan diam sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dapat ditutup-tutupi sehingga anak memiliki keberanian untuk mengungkapkan atau melaporkan perlakuan pelaku kepada pihak-pihak tertentu. Dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi kerabat terdekat dari anak atau korban dapat menjadi pelaku dari perbuatan keji ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang viral di pertengahan tahun 2020 yang menghebohkan media sosial di Indonesia akibat perlakuan kejam seorang ayah yang tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang baru berusia 2 bulan, ulah sang ayah. ditemukan ketika korban berusia 2 tahun dan ini telah ditangani oleh pihak berwenang dan telah divonis oleh hakim 8 tahun penjara dan dikenakan denda lima ratus juta rupiah. Putusan tersebut tertuang dalam putusan pengadilan nomor 574/Pid.sus/2020/PN Srh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan etnografi
Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Aldi Pradani; Winsherly Tan
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.029 KB) | DOI: 10.38043/jah.v5i1.3443

Abstract

Tujuan penelitian dilakukan dikarenakan untuk membahas apa saja dasar hukum diberlakukannya grasi dan apa saja alasan yang melatar belakangi pengabulan grasi mengingat grasi ini lebih sering menimbulkan pro kontra karena kasus yang terkait dengan pemberian grasi biasanya adalah kasus berat yang dinilai sangat meresahkan masyarakat. Selain itu tujuan lain dari penelitian ini untuk membahas tinjaun yuridis terhadap pemberian grasi pada pelaku tindak pidana narkotika. Kasus yang ditinjau adalah kasus narkotika terpidana Deni Setia Maharwan dan Schapelle Leigh Corby. Dalam UU tersebut sejatinya hanya mengatur siapa saja yang berhak untuk memproduksi dan menjual narkotika. Dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi. Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan yang dilakukan statue approach dan case approach. Dari pembahasan yang dilakukan, hasil penelitian mengungkapkan permohonan grasi hanya bisa diajukan oleh terpidana hukuman mati, terpidana penjara seumur hidup dan terpidana penjara paling sedikit 2 tahun. Permohonan dan pengabulan grasi diatur dalam UU nomor 2 tahun 2010 sebagai perubahan dari UU nomor 22 tahun 2002. Pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden. Dasar pemberian grasi sendiri tidak diatur secara jelas apa saja alasan yang mendasari permohonan dikabulkan. Untuk terpidana deny Setia Maharwan karena dianggap bukan gembong narkoba dan masih memiliki tanggungan utang serta istri sebagai guru dan satu anak. Sedangkan untuk terpidana Schapelle Leigh Corby dikarenakan sering sakit-sakitan saat di penjara. Berkaca dari dua kasus diatas alasan utama dari pemberian grasi adalah aspek kemanusiaan dan keadilan. Sehingga pemberian grasi benar-benar dipertimbangkan matang-matang dan membutuhkan waktu lama agar dinilai memenuhi aspek keadilan bagi terpidana, rakyat maupun terpidana lain dengan kasus yang sama yang juga mengajukan grasi.
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEDIASI DI INDONESIA Winsherly Tan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.287-299

Abstract

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai mediasi sehingga hal ini diatur Kembali di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung. PERMA tidak ada dalam hirari peraturan perundang-undangan, dan PERMA muncul untuk mengisi kekosongan hukum dalam sebuah produk undang-undang. Artikel ini akan mempertanyakan apakah pembentukan undang-undang tentang mediasi sudah menjadi sebuah urgensi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan Teori Cita Hukum menurut Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukan bahwa sudah menjadi sebuah urgensi dalam pemebnetukan undang-undang mediasi di Indonesia karena pertama, praktik mediasi sudah sangat berkembang, tidak hanya diterapkan pada kasus perdata saja namun juga sudah diterapkan di beberapa kasus pidana dan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, PERMA hanya berlaku pada lingkungan pengadilan Mahkamah Agung saja. Ketiga, Mediator dan praktik mediasi yang dilakukan memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya.
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan Winsherly Tan
Dialogia Iuridica Vol. 13 No. 2 (2022): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.2 Year 2022
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v13i2.3630

Abstract

After the enactment of Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation, we consider that a more comprehensive study is needed for businessman and academic to sharpen understanding related to the latest labor law regulations. So, we took the initiative to compile this article manuscript in the hope of contributing thought related to the substance to be discussed, namely changes in labour law in the Job Creation Law. The Discussion tha will be discussed in this article is the forms of changes in labor law and the substance of the changes contained in the Job Creation Law. This article aims to provide a comprehensive understanding related to the labor law after revision of Act Number 13 of 2003 concerning Employment in the Acr number 11 of 2020 concerning Job Creation. By using this type of normative research, it is hope that this research can provide a comparison of previous labour law (before revision) with the post revision. The result of the research in this article describes the various forms of changes in labor law in the form of table descriptions to facilitate understanding regarding the substance of these changes.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Winsherly Tan
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.1.46-59

Abstract

Sustainable Development Goals (SDGs) have the main goal of directing the development of education to the eighth goal. Normatively, Indonesia already has a set of regulations regulating the right to education for children. However, Indonesia is still faced with various problems regarding street children, including those faced by the Batam City government in fulfilling the right to education for street children. The purpose of this study is first, to analyze the effectiveness of fulfilling the right to education for street children in Batam City. Second, to analyze and deepen the constraints faced by Batam City in fulfilling the education rights of street children. In this research, Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness was used. The research method used in this research is juridical empirical. Based on the research results, it was found that the local government of Batam City has not been effective in fulfilling the right to education for street children with several obstacles such as low parental knowledge and low family economy of street children. Keywords: Keywords: Street Children; Right; Education
EFEKTIFITAS PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM Winsherly Tan
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 1 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i1.284

Abstract

It is hoped that the presence of the Ombudsman of the Republic of Indonesia is able to serve the delivery of public services for the realization of state and government administration that is effective and efficient, honest, clean, open, and free from corruption, collusion and nepotism. This purpose is to analyze the problem factors and provide solutions to solve the problems of investigating the problems of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representatives of the Riau Islands Province in completing reports and preventing maladministration in Batam City. Legal Research Methods The results of observations, interviews and questionnaires as the main data source and literature study as a source of supporting data showed that the supervision of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representatives of the Riau Islands Province in Batam City has not been effective. The problem factors for the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representatives of the Riau Islands Province in public services in Batam City, namely less than the budget, absence of reports, legal uncertainty, lack of support from public service providers, Ombudsman coordination and collaboration with public service providers, and public awareness. Based on these problems, the suggestion from the researcher is a recommendation so that the duties and functions of the Ombudsman run more effectively in accordance with the mandate of the Law, namely: with the revision of the UUORI and implementing regulations for legal certainty, increasing the budget and quality of the Indonesian Ombudsman HR Representatives of the Riau Islands Province , collaborating with public service providers.
Efektivitas Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Ampuan Situmeang; Rufinus H Hutauruk; Winsherly Tan; Dian Fransisca
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.253

Abstract

The purpose of this study is first, analyzing the authority of the Tanjungpinang City Food and Fisheries Department in conducting fishery development and coastal marine supervision after the enacting of Law No. 23 of 2014 on Local Government. Second, identify about the obstacles faced by the Food and Fisheries Department of Tanjungpinang City in conducting fishery development and coastal marine supervision after the enacting of Law No. 23 of 2014. Third, find the right solution for Tanjungpinang City Food and Fisheries Department. This study uses empirical juridical methods with a qualitative approach and the data used is secondary data From the results of the research conducted, it was obtained that in order to ensure the optimal protection of fishermen, the central government should still provide a small portion for the regency / city government to conduct surveillance in the marine sector, because most of the fishing community still considers that the Department of Agriculture, Food and Fisheries Tanjungpinang City has the authority to solve problems that are generally faced by fishermen when they go fishing.
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Winsherly Tan
JUSTISI Vol. 7 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1342

Abstract

The SDGs have a goal of empowering women and the practice of underage marriage. However, this is still happen in Indonesia. The purpose of this study is first, analyze the protection to children who are involved in underage marriages. Second, analyze the role of Indonesia in realizing the fifth goal of the SDGs.               The method used in this research is normative juridical. The primary legal materials used are Law Number 16 of 2019, Law Number 35 of 2014, Law Number 25 of 2004. The theories used in this study are Theory of Legal Effectiveness by Soerjono Soekanto and Theory of Welfare by Bagir Manan.               Based on the research results, the protection has not been effective because of the weak factor of substance, infrastructure, society and existing legal culture. However, the Indonesian government has a strategy in achieving the five SDGs but it has not been effective in releasing.
Standarisasi Terhadap Permohonan Kredit Dan Penolakan Permohonan Kredit Calon Debitur Di Pt. Bpr Dana Nusantara Kasno Kasno; Winsherly Tan
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 3 No 1 (2021): The 3rd National Conference of Community Service Project 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v3i1.6073

Abstract

Pengajuan permohonan kredit dari calon debitur merupakan langkah awal sebelum terjadinya hubungan hukum antara perbankan dengan calon debitur. Sedangkan prosedur penolakan permohonan kredit merupakan langkah untuk memberikan jawaban kepastian kepada calon debitur mengenai permohonan kreditnya. PT. BPR Dana Nusantara adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang tujuan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Keberhasilan suatu perbankan dalam melayani kepuasan calon debitur terlihat dari 2 (dua) langkah awal ini. Jika tidak mempunyai standarisasi mengenai pengajuan permohonan kredit dan penolakan permohonan kredit akan berdampak kepada negatif kepada perbankan itu sendiri dan ketidakpuasan calon debitur dalam mendapatkan layanan prima. Metode pelaksanaan kegiatan ini, peneliti menggunakan pendekatan pelatihan yaitu penyuluhan tentang substansi kegiatan yang disertai dengan demonstrasi atau percontohan untuk realisasinya dan pelatihan dalam pengoperasian sistem atau peralatan. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan simulasi ipteks karena salah satu tujuan kegiatan PkM ini adalah pengajuan permohonan kredit melalui aplikasi sistem informasi secara online. Hasil pelaksanaan kegiatan ini, adalah membuat standarisasi pengajuan permohonan kredit melalui aplikasi sistem online dan penerbitan draft surat penolakan permohonan kredit agar calon debitur mendapat kepastian hukum mengenai pengajuan kreditnya. Rekomendasi untuk penelitian kegiatan serupa, yaitu disarankan dapat melakukan wawancara kepada calon-calon debitur atau masyarakat yang berpotensi untuk mengajukan permohonan kredit di Bank sebelum menghasilkan suatu luaran yang akan dicapai.
Co-Authors Abdul Rachman Abdurrakhman Alhakim Abdurrakhman Alhakim Alhakim Abue Abue Adiyanto Adiyanto Agus Rosita Aguslina, Aguslina Agustianto Agustianto, Agustianto Agustini, Shenti Ahmad, Faradina Binti Akbar Putra Jako Alda Fitriyani Ismail Basar Aldi Pradani Alhakim, Abdurrakhman Alzi Alzi Anakotta, Marthsian Yeksi Andika Saputra Andilsim, Weyni Angela Angela Anggriawan, Rizaldy Anida Anida Annisa Putri Sabila Hasibuan Augustino Sanduo Baiq Shefania Adristy Bhaskara, Kevin Indra Bulan Ayu Sari Cynthia Putri Guswandi Davina Shebiartha, Kyushu Delia, Della Delvi, Muhammad Reyhan Anand Delvin Lim Dewi Seroja, Triana Dian Fransisca Disemadi, Hari Sutra Dyah Putri Ramadhani Edson Jonkarlo Eko Nurisman Elisa Nilla Sari Simanjuntak Elisa Nilla Sari Simanjuntak Elizabeth Gunawan Elza Syarief, Elza Erika Fitriani Erlina Erlina Febri Jaya Febriani, Emiliya Febriyani, Emiliya Ferryanto, Justitia Fiona Fiona Firmanda, Ridho Junilham Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Gea, Lidia Kando Br Geovanni, Grace Haiti, Rudolf Handra Dermawan Harvey Vernando Helen Helen Hengky Hadiyanto Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Indry Wulandari Irawan Indry Wulandari Irawan Inggrid Rosemary Santoso Irawan, Indry Wulandari Ismail Basar, Alda Fitriyani Isnaini, Nurun Jackson Jackson Java Ardiandi Junus Loden Jaya, Dedi Jaya, Febri Jesseline Chang Jonathan Jonathan Julyanto Julyanto Junien Junien Kalita, Manashi Karo Karo, Rizky Pratama Karo Karo, Rizky Pratama Putra Kasno Kasno Lee Kalia Leo Francisco Lu Sudirman Madeline Natasha Arifin Maharani Millenia Hussy Manashi Kalita Manurung, Intan Mario Ferdinandes Maryto S, Bella Oktavia Melvin Winata Michelle Lee Mimi Sintia Mohd Bajury Mimi Sintia Mohd Bajury Muhammad Akbar Nanditama Muhammad Rasyidin Muhammad Reyhan Anand Delvi Nabila Sari Neha Aswin Maysura Nicky Winata Novika Novika Nugroho, Cahyo Jati Nurisman, Eko Nurlaily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Oktaviani, Belinda Olive Beckam Patros, Asmin Peter Macnico Putra, Aldo Ernandi Putri Ayuditia Putri, Aulia Ginda Putri, Shelvia Agustini Rahmadani, Aini ratama, Jovan P Razak, Siti Suraya Abd Ria Veronica Rika Permatasari Rina Shahriyani Shahrullah Riski Widiyanti Risky kurniawan Riswanto Riswanto Ronaldo Tan Virgian Rosalinda Rosalinda Rosita Tan Rufinus H Hutauruk Rusdiana, Shelvi Rusel Hutajulu Ruska, Afdhal - Sari, Nabila Sheril Fitri Riana Shevia Shevia Siahaan, Rahel Silviani, Ninne Zahara Simanjuntak, Elisa Nilla Sari Situmeang, Ampuan Stanley Stanley Sunatoyoga, Jody Suryani Suryani Syifa Nur Islami Sylvani Sylvani Sylvani Tampubolon, Theresia Tan, David Tasya Chandra Tjang Fang Fang Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Trifena Pang Trillian Lim Trinh, Hien Vanesha Brecilia Vennes Owen Vera Nengsih Veronica, Ria Vina Vina Vindriyanto Vindriyanto Vinny Aprilia Wahyudi Warianto Wan Rosalili Wan Rosli Wenseslaus Harley Hardiwinata Winata, Nicky Windi Afdal, Windi Wulandari, Aura Yen Diarti Yoshua Tan Yosua Nicholas Tan