Articles
Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Upaya Perlindungan Hak Merek Terhadap Kekayaan Intelektual di UMKM Toko Batam Sejahtera
Vindriyanto Vindriyanto;
Winsherly Tan
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7141
Merek merupakan tanda atau simbol yang dikenali oleh konsumen pada saat membeli produk atau menggunakan jasa yang tersedia di pasaran. Merek menjadi identitas dari sebuah produk/jasa. Tanpa adanya merek, masyarakat menjadi kesulitan untuk menjelaskan kepada orang lain terkait produk yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan. UMKM merupakan sebuah usaha produktif yang didirikan berdasarkan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu UMKM yang telah berdiri sejak lama ialah Toko Batam Sejahtera (untuk selanjutnya disingkat TBS) yang bergerak di bidang cat, namun belum pernah mendaftarkan mereknya. Banyaknya UMKM mengakibatkan banyaknya merek yang bermunculan. Dengan bermunculannya banyak merek tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terciptanya merek yang serupa. Perlindungan merek yang disediakan oleh Undang-Undang hanya diberikan apabila merek tersebut telah terdaftar, dengan kata lain merek yang belum terdaftar belum mampu dilindungi oleh negara. Observasi dan wawancara menjadi metode yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan merek yang akurat. Ide demi ide dikeluarkan untuk membuat sebuah rancangan yang dapat diimplementasikan pada TBS. Implementasi dari rancangan yang diciptakan dinilai berhasil untuk memberikan perlindungan kepada TBS dalam jangka waktu yang lama. Kegiatan pengabdian masyarakat yang terintegrasi PkM terkhusus pada sektor pendaftaran HKI membutuhkan lebih banyak partisipasi dari pelaku usaha agar dapat mendorong pendaftaran merek di Indonesia.
Upaya Perlindungan Hukum Melalui Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Umkm Bilha Cake House Ke Dalam Sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Winsherly Tan;
Tjang Fang Fang
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7148
Hingga saat ini, masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan merek dagang mereka. Padahal pendaftaran merek ini sendiri sangat berguna sebagai alat bukti pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan dan juga untuk mencegah agar orang lain tidak menggunakan merek yang sama untuk barang sejenis. Hal ini pun terjadi pada Bilha Cake House, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai cara dan persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran merek. Metode yang digunakan disini, yaitu dengan melakukan proses pengumpulan data, perancangan luaran dan proses pelaksanaan pendaftaran merek dagang. Dimana hasil dari pelaksanaan ini adalah terbitnya permohonan pendaftaran merek dagang yang telah masuk ke dalam sistem DJKI. Kedepannya diharapkan akan semakin banyak UMKM yang dapat terbantu untuk didaftarkan merek dagangnya, sehingga merek dagang mereka lebih terlindungi dan terhindar dari adanya kesamaan merek dagang dengan yang lain
Child Marriage within the Sea Tribe of Kelumu Island: Issues and Problems
Winsherly Tan
Jurnal Media Hukum Vol 29, No 2: December 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jmh.v29i2.14027
Sea Tribe is a group of indigenous people on Kelumu Island entrenched in the practice of child marriage. This study aims to analyze the law’s implementation on marriage and its impacts on the marine tribal community of Kelumu Island using empirical/socio-legal research methods. Furthermore, the primary legal data used are the 1945 Constitution, Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, 35 of 2014, and Law Number 35 of 2014 concerning child protection, and Number 20 of 2003 on Marriage, Child Protection, and National Education System. The Theory of Legal Effectiveness by Soerjono Soekanto was also used. The results showed that the implementation of the marriage law in the Sea Tribe community of Kelumu Island has not yet been classified as adequate. The implementation of the marriage law in the marine tribal community is classified as ineffective when measured by Soerjono Soekanto’s Theory of Legal Effectiveness. This is due to the weakness of several existing factors, namely legal factors, law enforcement, infrastructure, maturity and local communities. Meanwhile, the impact of child marriage is the loss of the children’s right to education and health.
Kampanye tentang Bullying dan Hate Speech di SMK Kartini Batam
Erlina Erlina;
Julyanto Julyanto;
Leo Francisco;
Olive Beckam;
Wenseslaus Harley Hardiwinata;
Winsherly Tan
Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) Vol 6, No 1 (2023): Jurnal PkM: Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30998/jurnalpkm.v6i1.9682
Penindasan adalah tindakan agresif yang berhubungan dengan kekerasan fisik maupun psikis yang umum terjadi di lingkungan sekolah. Tindakan ini dilakukan secara berulang kali oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk mengintimidasi sasaran/korban yang terlihat lebih lemah dari pelaku. Dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku tersebut yaitu gangguan mental maupun sosial dan kecacatan fisik Sedangkan, ujaran kebencian merupakan perilaku negatif yang dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak dan juga langsung atau tidak. Perilaku ini tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dan intoleransi. Oleh karena itu, diadakan kegiatan ini dengan sasaran siswa/siswi SMK Kartini Batam, yang bertujuan (1) Untuk memberikan informasi tentang bahaya penindasan dan ujaran kebencian di lingkungan sekolah dan (2) Untuk meningkatkan kesadaran diri siswa/siswi sebelum melakukan perbuatan buruk seperti penindasan dan ujaran kebencian. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui kampanye dengan menayangkan video dan poster secara daring. Setelah kegiatan tersebut, dilaksanakan evaluasi yang didapat dari kuesioner berupa umpan balik dari siswa/siswi untuk mengetahui respon terhadap video dan poster. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini terlaksana dengan baik dan dapat menambah wawasan baru. Materi yang diberikan juga dapat secara mudah dipahami dan jelas.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga
Winsherly Tan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i3.948
Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu.
Law Enforcement Challenges In Forest Destruction: Evidence from Batam City
Andika Saputra;
Winsherly Tan
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v7i1.4504
Forests are a priceless gift and mandate from God Almighty and one that must be grateful for. Forests are a national development capital that has ecological, socio-cultural benefits and influences economic conditions as well as trade and industry conditions. Damage to the Batam City forest area due to illegal logging and theft of forest products and causing huge losses, so there is a need for a very fast handling. The problems studied in this research are forest protection arrangements and challenges to forest destruction law enforcement in Batam City. This study uses normative legal research methods. Normative legal research or library research is research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can be in the form of opinions of scholars. The results of the research show that law enforcement against forest protection Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in exercising its authority to protect forests is carried out in a preventive and repressive manner.
Prinsip Non-Intervensi di ASEAN: Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia
Winsherly Tan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (566.299 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v6i1.463
Indonesia dan ASEAN telah memiliki peraturan dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu: menganalisis penerapan peraturan Indonesia dan komitmen ASEAN dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan di Indonesia terkait perlindungan bagi TKI masih mengatur hal yang prosedural saja sehingga secara substansi masih ditemukan berbagai kelemahan. Kemudian, ASEAN sendiri juga dihadapi dengan dilema yang cukup besar dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi TKI karena di sisi lain, negara anggota ASEAN juga memegang prinsip non-intervensi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perlindungan hak asasi manusia.
THE CREATION OF UNCERTAIN TIME WORK AGREEMENT ALONG THE REFRESHMENT OF IRRELEVANT COMPANY REGULATIONS ON PT. MEGA BUANA INDAH
Edson Jonkarlo;
Winsherly Tan
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Worker is an important position in the life of a country because it is a factor that determines the material and cultural success of the country itself. Therefore, it is necessary to adopt the best arrangements for various employment issues, workers rights to support work and a decent living. Law Number 13 concerning Manpower Year 2003 regulates various matters relating to the protection of workers, including the right to fair wages, leave rights including the right to legal certainty, and changes in the status of workers (contract workers) for a certain period of time. The reform of laws and regulations in the field of manpower aims to provide justice and protection for workers, as well as fulfill the mission of the 1945 Constitution, namely the achievement and social development of Indonesian society as a whole. The development of the Indonesian people as a whole, increasing the dignity, and entrepreneurial values of the Indonesian nation, as well as realizing a prosperous, and materially and spiritually. The implementation of this Community Service uses the Advocacy method to assist partners (employers) in improving legal documents/property agreements. The results achieved in this Community Service are the draft of Permanent Employment Contract and draft of the Company Regulations after modernized.
Efektifitas Pelayanan Publik Di Era Pandemi Covid-19: Studi Di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Indonesia
Putri Ayuditia;
Winsherly Tan
CoMBInES - Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences Vol 1 No 1 (2021): Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (Co
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja dari Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam pada saat terjadi Pandemi Covid-19. Serta apa saja hambatan dan upaya dalam pelayanan publik. Pelayanan suatu kegiatan dimana pelayanan tersebut membantu masyarakat dalam pembuatan seperti E-KTP dan KK. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang dimana jenisnya Empiris dengan data yang dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik kecamatan Lubuk Baja Batam belum memenuhi keluhan dari masyarakat yang melapor kepada Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Baja Batam, baik dari segi pelayanan, fasilitas, dan daya permasalahan dari masyarakat tersebu
REGISTRATION MECHANISM OF BRAND RIGHTS ON THE CV. TRIBINA JASAINDO (PRACTICAL WORK AT CV. TRIBINA JASAINDO)
Indry Wulandari Irawan;
Winsherly Tan
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
A brand is something that is used to get to know a product or company in commerce. Brand rights are also one of the components of intellectual property that align with copyright, patents, and other intellectual property rights. Registering a brand can avoid unfair business competition. For people who live in small towns and do not understand the rules of the brand, it is rare to register a brand even though the resulting product is conventional in wide circles. Brand registration is considered quite difficult and can only be registered in certain places, namely at the Office of the Director General of IPR Jakarta or through the DepkumHAM Kanwil in the provincial capital, therefore being one of the factors in the least number of brand registrations in Indonesia. Riau Islands Province. Related to these problems, the place used to conduct research is to carry out practical work on the CV. Tribina Jasaindo is a business entity engaged in document management services in Batam City. This research uses normative legal methods based on literature studies, then delivered through design ideas in accordance with the working title of practice and data information processing to perform designs on a series of activities. The results of this study show that the procedures for brand registration and its protection are regulated in Law No. 15 of 2001 on Brands.