Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.9
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan INTEGRALISTIK PRIVATE LAW Jurnal Pekommas FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty Law and Justice Pembaharuan Hukum JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JMB : Jurnal Manajemen dan Bisnis JUSTISI Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Inovasi Penelitian Civics Education And Social Science Journal (CESSJ) Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesia Private Law Review Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) Journal of Maritime Empowerment Veteran Justice Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Research Fair Unisri Verstek Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Atma Inovasia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Nusantara: Journal Of Law Studies Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Recht Studiosum Law Review JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Ilmiah Research Student Indonesian Journal of Law Research Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Law, Environmental and Justice Anayasa JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Journal of Law and Legal Reform Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Rechtsvinding HUMANIORASAINS Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Legal Advice Jurnal Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
ITOK DWI KURNIAWAN
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 104 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 104 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA HANDPHONE (SMS) Putri, Hanuring Ayu Ardhani; Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v11i2.1798

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana penipuan lewat sms di dalam hukum positif Indonesia. Untuk menganalisis cara penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media handphone. Untuk menganalisis tindak pidana penipuan menggunakan handphone ditinjau dari lokal wisdom. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  karena menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP yang mengkriminalisasi terhadap kejahatan dunia maya khususnya tentang penipuan lewat sms diatur di dalam pasal 378 KUHP.Mengenai kejahatan penipuan sms ini, di dalam Undang Undangno 11  tahun 2008 tentang ITE dapat kita temui dalam pasal 35, pasal 28 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 51 ayat (1). penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media handphone (sms) dengan beberapa cara antara lain dengan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. tindak lanjut dari upaya prevemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dan upaya Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Dan salah satu cara represif adalah dengan melaporkan ke pihak yang berwenang. Pelaku penipuan online tidak memiliki rasa iman dan ketaqwaan yang besar  dan tidak memiliki rasa takut akan dosa yang diterimanya kelak, pelaku penipuan tersebut tidak memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sehingga ia tega melakukan penipuan kepada orang – orang yang tidak dikenalnya dan melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan yang telah dilakukannya
RENCANA UNDANG-UNDANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v12i1.2067

Abstract

Rencana Undang-Undang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) sejak tahun 2012, sampai sekarang  rancangan undang-undang tersebut diagendakan di tahun 2017. Metode yang digunakan dengan Analisis. Rencana Undang Undang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat program legislasi nasional 2017 akan memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi dan budayanya. Rancangan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang diharapkan dapat memayungi kekuatan hukum hak masyarakat adat dalam membangun kerjasama dengan pemerintah.
Revitalisasi BUMDes Jaya Janti Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kurniawan, Itok Dwi; Ismawati Septiningsih; Zakki Adhliyati; Heri Hartanto
Jurnal Atma Inovasia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v5i3.10194

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM HGR-UNS) dilakukan dengan sosialisasi ke mitra yakni BUMDesa Jaya Janti dengan judul “Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti sebagai Upaya Recovery Perekonomian”. Pengabdian ini berupa pendampingan kepada mitra dalam upaya revitalisasi pengelolaan dan manajemen BUMDesa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa langkah persiapan, teknis, dan kumulatif. Program PKM HGR-UNS tentang revitalisasi BUMDesa Jaya Janti di Desa Janti Kecamatan Pulonharjo, Klaten telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dapat membantu mengatasi permasalahan mengenai penyusunan laporan keuangan dan tumpang tindihnya pajak pusat dan daerah dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat sehingga memberikan sumbangsih terhadap kenaikan pendapatan asli daerah yang digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat desa.
ASSET MANAGEMENT FOR COMMUNITY ECONOMIC SUSTAINABILITY IN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) JAYA JANTI, KLATEN REGENCY: Pengelolaan Aset untuk Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti Kabupaten Klaten Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Bambang Santoso; Muhammad Rustamaji; Arsyad Aldyan
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4589

Abstract

BUMDes Janti Jaya is a village-owned business entity located in Janti Village, Polanharjo District, Klaten Regency. If supervised and managed properly, all profits generated by BUMDES Janti Jaya can have a significant impact on the welfare of the community in Janti Village. However, in reality, the management of BUMDes in Janti Village has not met the basis of the principles of BUMDes management, namely the lack of participatory attitude from the community. In order to improve the management of BUMDes Jaya Janti, especially in terms of asset management, the Service Team held socialization related to this. This service activity was carried out by the lecture method to provide knowledge to the community about the urgency of BUMDes in the economic growth of the community. As a result, the implementation of service by lecturers at the Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret (UNS) has had a significant positive impact on the management and preparation of BUMDes financial statements.
Analysis of Notary's Legal Remedies for Sanctions of Temporary Dismissal in PTUN Decisions (Case Study of Jakarta Administrative Court Decision No. 88/G/2017/PTUN-JKT) Tixatmojo, Muhammad Annam Arroffi; Subekti; Itok Dwi Kurniawan
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 9 No 3 (2025): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v9i3.5316

Abstract

The present study conducts an analysis of Notary's legal remedies for temporary dismissal sanctions, legal protection and legal certainty with regard to Notary's legal remedies. This is achieved by means of a case study of the Jakarta State Administrative Court Decision Number 88/G/2017/PTUN-JKT. The objective of this study is to evaluate the Notary's legal remedies for temporary dismissal sanctions and to analyse whether the PTUN Decision has provided legal certainty and legal protection for Notaries. Utilising a normative juridical approach and descriptive analysis method, this research is underpinned by primary data, including Law No. 51/2009 on State Administrative Courts, Law No. 2/2014 on Notary Position, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 15/2020, and court decisions. The consequence of this state of affairs is that, in this particular instance, the Notary is entitled to initiate legal proceedings in the State Administrative Court to challenge the sanction of temporary dismissal imposed by the Notary Supervisory Panel. In the course of his legal efforts, the Notary is not accorded legal protection or legal certainty due to disparities in interpretation from the Panel of Judges. This research study lends further credence to the notion that notaries are instrumental in comprehending the self-defense procedures that are enshrined within the internal supervisory system of the Supervisory Council. It is imperative for judges of the PTUN to exercise greater discernment when assessing the characteristics of the decision rendered by the Central Supervisory Council.
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Bersama di Kabupaten Karanganyar Nuryadi, Muhammad Hendri; Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v9i1.11073

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDesa) are business entities owned and managed by villages together with village communities with the aim of increasing independence, togetherness, and mutual cooperation. However, BUMDes still faces various technical and operational obstacles, especially in the preparation of good and correct financial statements. In fact, financial statements are official documents that contain information about the financial position of BUMDes in a certain period to provide an accurate and transparent picture related to BUMDes finances to stakeholders. This research aims to overcome this problem through assistance carried out by the Karanganyar Regency Dispermades with the PKM-HGR UNS PUSLITDESBANGDA Service Team. The method used is Participatory Action Research (PAR) which involves the active participation of all BUMDes elements during the mentoring process. This assistance aims to provide solutions to existing problems and create more effective, transparent, and sustainable management of BUMDes. After the implementation of this assistance, it is hoped that it can improve the professionalism of financial management, managerial skills, transparency and accountability, access to external financial resources, community empowerment, and the continuity and growth of BUMDes.
Pendampingan Hukum Investasi Ilegal Di Desa Cangkring Kabupaten Wonogiri Kurniawan, Itok Dwi; Rustamaji, Muhammad; Septiningsih, Ismawati; Santoso, Bambang; Aldyan, Arsyad; Adhliyati, Zakki
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v9i1.12011

Abstract

Technological advancements have driven the growth of the financial industry in Indonesia. A more complex financial system provides benefits but also raises issues, such as the rise of illegal investments by business entities without official authorization. Investment involves allocating capital with the expectation of future profits. The growing middle class and economic development in Cangkring Village have increased public interest in investing. Unfortunately, many are tempted by high returns with minimal capital without considering legality. This community service program, as part of the Tri Dharma of Higher Education, aims to educate the public about legally compliant investments. The activities were conducted through lectures and participatory methods. The results indicate that public awareness of investment remains low due to limited financial literacy. Further education is needed to help people distinguish between legal and illegal investments, ensuring they invest safely and in accordance with applicable laws.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELECEHAN VERBAL DAN PENGANIAYAAN RINGAN Muhamad Fathur Rohmi; Itok Dwi Kurniawan
RESEARCH FAIR UNISRI Vol 8 No 2 (2024): Research Fair UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/rsfu.v8i2.12648

Abstract

Abstract The unitary state of the Republic of Indonesia is one of the major countries that prioritizes applicable legal provisions. One of the fields of law in order to maintain order and security of Indonesian citizens themselves is criminal law. Differences can sometimes affect the interaction process and can trigger conflicts either motivated by different interests, and then cause reactions either subtly in the form of conflicts of ideas or violently in the form of violence. Problem in case file B/405/VIII/2023/Sek. Ja with a brief description when the witness named Fajar Alwiyuda was asked for information that it was true that the witness had been molested by the suspect Rifki Agoesti on Saturday, May 20, 2023 at approximately 22.00 WIB at Kp. Cakung Rt 01/05 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Bekasi City. The legal basis and elements of the legal provisions of the case proved that the defendant was charged with Article 352 of the Criminal Code investigated by the investigator. The conclusion obtained is correct There has been a criminal offence of "mistreatment of persons and such abuse does not cause pain or hindrance to the performance of work". That Rifki Agoesti bin Agus Sugiharto based on existing evidence is strongly suspected as the perpetrator. Keywords: Verbal Abuse, Light Assault, KUHP of Law
URGENSI PENGGOLONGAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie safarina safarina; Itok Dwi Kurniawan
RESEARCH FAIR UNISRI Vol 8 No 2 (2024): Research Fair UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/rsfu.v8i2.12654

Abstract

Correctional Institutions are places for providing guidance to prisoners and correctional students. The target of implementing the correctional system is basically to realize the goal of correctional institutions, namely to shape correctional inmates into complete human beings, aware of their mistakes, improve themselves, and return to society as good and useful people. Through this correctional system, the training provided to prisoners is more humane while still upholding their honor and dignity as human beings. One of these processes can be seen in efforts to classify prisoners as an idea of criminal individualization in training prisoners based on the correctional system. Guidance and education will be maximized if there is classification of prisoners, based on age, gender, type of crime, length of sentence and so on. This research aims to find out what the procedures are and how important it is to classify prisoners at the class IIB Blangpidie penitentiary. The research method used is an empirical legal approach, where the data obtained is based on direct observations according to what happens in the field. The results of this research indicate that the classification of prisoners in the Class IIB Blangpidie penitentiary is in accordance whit correctional objectives. Keywords: Correctional Institutions, Prisoners, Classification
The Importance of Reconstructing Criminal Liability for Prostitution in the Reform of Criminal Law Itok Dwi Kurniawan
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 (November - 2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i2.18223

Abstract

The practice of prostitution is currently evolving rapidly, primarily driven by the dissemination of information through electronic media. The lack of comprehensive regulations regarding prostitution allows the law to contribute to the development of this phenomenon. Insufficient regulation has created a new legal culture among those involved in prostitution, which has widespread effects on society. One of the most severe consequences of the widespread practice of prostitution is the spread of sexually transmitted diseases, which can impact the health of both those directly involved and individuals nearby, such as the partners of sex workers. This research aims to analyze the regulation of prostitution in Indonesia's criminal law today. Through this analysis, the importance of reforming the law to comprehensively regulate prostitution in the future is highlighted. The method used in this research is legal research with a normative approach, utilizing secondary data obtained through literature review and examination of legislation. The analytical method applied is prescriptive analysis. The findings indicate that although some regional regulations have addressed prostitution practices, there is no national regulation that explicitly governs prostitution. Recommendations for the future include providing a clear definition of prostitution, criminalizing consumers or users of prostitution services, criminalizing sex workers, reformulating offenses for pimps, implementing a double track system for sanctions, increasing criminal penalties, and clarifying the formulation of offenses. Keywords: reconstruction, prostitution, criminal law.
Co-Authors A.G. Thamrin Ahmad Puji Sulistyo Adi Ajeng Andan Sari Akram, Aqil Syahru Al Muchtar, Suwarma Aldyan, Arsyad Annisa Nurul Alimah AP, Hanuring Ayu Arief Suryono Arsyad Aldyan Bambang Santoso Bambang Santoso Citra Permata DARA PUSTIKA SUKMA Dewi Gunawati Dewi, Putri Maha Dita Septi Damayanti Emilia Sekar Respati Seto Ernia Duwi Saputri Febrian Dafa Putra Fernades, Acacio Fernandes, Acacio Fifi Zuhriah Fines Fatimah, Fines Fitri Handayani Galih Dwi Prasetyo Ginanjar Pratama Ginusti, Gallis Nawang Handayani , Fitri Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri Harjono Harjono Harjono Harjono Harjono Heri Hartanto Heru Ismaya Hidayah, Yayuk Ikrimah , Afridah Ismawati Septiningsih Ismawati septiningsih Ismumarno, Ismumarno Jamal Wiwoho Juli Setyo Rini Kristiyadi Kristiyadi Yoke Sarah Asafita Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Muhamad Fathur Rohmi Muhammad Hendri Nuryadi, Muhammad Hendri muhammad rustamaji Muhammad Rustamaji Muhammad Wildan Alghozali Muthia Sakti Noviansyah, Wahyu Pati, Umi Khaerah Pipit Widiatmaka, Pipit Pranoto Pranoto Putranto, Muhammad Alif Daffa Putri Maha Dewi Putri, Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri, Nabilah Karamina Hadini Rahayu Subekti Rahma Putri Nabilah Rima Sri Agustin Rizki Rizki Rizky Abadi Putra Ro'id, Aufaiz Dzulfaqor Robby, Samuel Bintang Safarina Safarina Santos, Jose Gama Septiningsih, Ismawati Setyawan, Vincentius setyawan, vincentius patria Siallagan, Sahat Poltak Situmorang, Alexander Dwi Agung Soehartono Soehartono , Soehartono Soehartono Soehartono Souad Ezzerouali Sri Wahyuningsih Yulianti Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih Subekti Sulastri Sulastri Suwadi , Pujiyono suwadi, pujiyono SUYATNO Thamrin, A.G. Tixatmojo, Muhammad Annam Arroffi Tobing, Nastity Aiko Desintha Triasmara, Dhimas Mukti Veithzal Rivai Zainal Vincentius Patria Setyawan Wahyu Noviansyah Wardani, Riska Putri Winarno Budyatmojo Yanuarti, Rini Yovanisa Meirawati Zakki Adhliyati Zakki Adhliyati, Zakki Zakki Adihiyati Zakki Adlhiyati zakki adlhiyati, zakki