Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.505
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan INTEGRALISTIK PRIVATE LAW Jurnal Pekommas FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty Law and Justice Pembaharuan Hukum Privat Law JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JMB : Jurnal Manajemen dan Bisnis JUSTISI Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Inovasi Penelitian Civics Education And Social Science Journal (CESSJ) PKn Progresif : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesia Private Law Review Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) Journal of Maritime Empowerment Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Veteran Justice Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Research Fair Unisri Verstek Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Atma Inovasia SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Nusantara: Journal Of Law Studies Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Recht Studiosum Law Review JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Ilmiah Research Student Jurnal Dunia Ilmu Hukum Indonesian Journal of Law Research Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Law, Environmental and Justice Anayasa JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Hukum Mimbar Justitia Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Journal of Law and Legal Reform Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Rechtsvinding HUMANIORASAINS Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Legal Advice Jurnal Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
ITOK DWI KURNIAWAN
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 115 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 115 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Sistem Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Arah Pembangunan di Indonesia Ernia Duwi Saputri; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.853 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4147

Abstract

Abstrak Perempuan merupakan penggerak arah perkembangan suatu negara dan penentu arus generasi penerus bangsa. Sebuah negara perlu meningkatkan kesetaraan gender untuk meningkatkan daya saing negara dan pembangunan, dengan cara meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Tentunya hal itu harus terimplementasi dari keadilan gender dalam system hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaiamana sistem hukum berkeadilan gender sebagai arah pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 3 macam bahan hukum yakni : Bahan Hukum Primer berupa semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis seperti Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder berupa doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet, Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sistem hukum berkeadilan gender sebagai arah pembangunan di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem yaitu struktur pembuat regulasi harus kredibilitas, kompeten dan independen sesuai asas umum penyelengaraan Negara. Subtansi hukum harus sesuai dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 huruf G yaitu “asas keadilan” dan pada huruf H “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” tentunya juga harus terkonsep . Kultur hukum yang tidak tergolong patriarki, dimana memposisikan laki-laki jauh di atas perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan sangatlah penting karena perempuanlah pihak yang melahirkan serta mendidik generasi-generasi pembangun Negara Kata Kunci: Sistem Hukum Berkeadilan Gender, Pembangunan Indonesia   Abstract Women are the drivers of the direction of development of a country and determine the flow of the next generation of the nation. A country needs to improve gender equality to improve state competitiveness and development, by increasing equal rights, responsibilities, capabilities and opportunities for women and men. Of course, it must be implemented from gender justice in the legal system. The formulation of the problem in this study is how the gender justice legal system as a development direction in Indonesia. This research uses qualitative research methods with 3 kinds of legal materials, namely: Primary Legal Materials in the form of all legal materials / materials that have a juridically binding position such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations, Secondary Legal Materials in the form of doctrines in books, law journals and the internet,  Tertiary legal materials are the Big Indonesian Dictionary and the Legal Dictionary. This research uses a statutory approach and a case approach. The gender-just legal system as the direction of development in Indonesia is divided into 3 systems, namely the structure of regulators must be credible, competent and independent according to the general principles of state governance. The legal substance must be in accordance with the preparation of laws and regulations referring to Law number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations mentioned in article 6 paragraph 1 letter G, namely "the principle of justice" and in letter H "the principle of equality of position in law and government" of course must also be conceptualized. A legal culture that is not classified as patriarchal, which positions men far above women. This shows that the role of women in development is very important because women are the ones who give birth and educate generations of State builders Keywords: Gender Justice Legal System, Indonesia's Development
Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) Heru Ismaya; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.193 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4244

Abstract

Abstrak Rumah tangga merupakan sebuah susunan terkecil dalam masyarakat dan merupakan bagian pergaulan hidup yang eksistensinya untuk mengembangkan keturunan agar dapar berkembang biak sebagaimana mestinya. Disamping itu tumah tangga dapat juga dimaknai sebagai lambang kenyamanan dalam rangka pemenuhan nalurinya hidup di dunia ini. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual,penelantaran) yang dilakuan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Tujuan penelitian ini mendiskripsikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapus kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) terhadap sikap tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga terbentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Metode penelitian dengan menggunakan pendejtan kualitatif disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan. Hasil penelitian ini, apapun bentuknya kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan sangsi hukum, karenanya dengan lahirnya Undang-undang tersebut akan berdampak terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kata Kunci: Pencegahan, kekerasan, Keluarga Harmonis. Abstract A Family is the smallest arrangement in society and it is part of the association of life whose to develop offspring in order to breed as it should. In addition, the staircase can also be interpreted as a symbol of comfort in order to fulfill his instincts to live in this world. Family Violence is defined as a variety of violence or threats of violence (physical, psychic, emotional, sexual, neglect) that are carried out to control a spouse, child, or family member / other person who is sedentary or within a family sphere. The purpose of this study describes Law Number 23 year 2004 concerning the Elimination of Family Violence towards the attitude of family violence so that a harmonious and prosperous family is formed. Research methods using qualitative learning are presented descriptively, namely by describing, explaining and describing according to the problem. Research results, various form of family violence will get a legal penalty, therefore with the presence of the law will have an impact on the formation of a harmonious and prosperous family. Keywords: Prevention, violence, Harmonious Family.
Questioning the Existence of Artificial Intelligence as a Legal Subject in Indonesian National Law Itok Dwi Kurniawan; Kristiyadi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4528

Abstract

Abstract Discussions related to legal subjects are usually directed at legal subjects of people and legal entities. The development of law in Indonesia has apparently not only presented corporations as new legal subjects, but has now recognized increasingly sophisticated artificial intelligence which will prospectively become new legal subjects. This is a challenge for the government to create qualified regulations related to the use and accountability of legal actions carried out by artificial intelligence. This article was written using a normative legal research method with a conceptual approach, and analyzed deductively. The results of the research contained in this article indicate that regulations related to artificial intelligence should be regulated in separate laws. The existence of artificial intelligence as a legal subject is equated with the position of a legal entity, in the responsibility for artificial intelligence, the identity of artificial intelligence needs to be stated in an authentic deed. Keywords: Artificial Intelligence, Legal Subject, National Law.
THE URGENCY OF IMPLEMENTING PLEA BERGAINING IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Kurniawan, Itok Dwi; Budyatmojo, Winarno
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6488

Abstract

Plea Bargaining is a legal process in which a accused in the process of examining a criminal case voluntarily admits his guilt or is willing to admit his guilt or is willing to admit his guilt or several charges filed by the public prosecutor. This process aims to reach an agreement between the public prosecutor and the accused regarding the confession of sin and the sentence imposed, without going through a complete trial. Plea Bargaining was implemented for the first time in the United States which adheres to the common law legal system. Indonesia, through its KUHAP reform plan, intends to implement plea bargaining, but it has a different concept from that found in the United States. The writing of this article will analyze the concept of Plea Bargaining contained in the reform of the Criminal Procedure Code and the realization of protection for the rights of suspects and accuseds at every stage of the criminal investigation process. This article was written using a normative research method with a conceptual approach. The results of this research are that the application of Plea Bargaining in criminal procedural law in the future will result in fair law enforcement and legal certainty if it pays attention to the rights of suspects and accuseds. The concept of plea bargaining in the draft KUHAP needs to be based on the principle of protecting the rights of suspects and accuseds.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA HANDPHONE (SMS) Putri, Hanuring Ayu Ardhani; Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v11i2.1798

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana penipuan lewat sms di dalam hukum positif Indonesia. Untuk menganalisis cara penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media handphone. Untuk menganalisis tindak pidana penipuan menggunakan handphone ditinjau dari lokal wisdom. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  karena menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP yang mengkriminalisasi terhadap kejahatan dunia maya khususnya tentang penipuan lewat sms diatur di dalam pasal 378 KUHP.Mengenai kejahatan penipuan sms ini, di dalam Undang Undangno 11  tahun 2008 tentang ITE dapat kita temui dalam pasal 35, pasal 28 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 51 ayat (1). penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media handphone (sms) dengan beberapa cara antara lain dengan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. tindak lanjut dari upaya prevemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dan upaya Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Dan salah satu cara represif adalah dengan melaporkan ke pihak yang berwenang. Pelaku penipuan online tidak memiliki rasa iman dan ketaqwaan yang besar  dan tidak memiliki rasa takut akan dosa yang diterimanya kelak, pelaku penipuan tersebut tidak memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sehingga ia tega melakukan penipuan kepada orang – orang yang tidak dikenalnya dan melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan yang telah dilakukannya
RENCANA UNDANG-UNDANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM LEGISLASI NASIONAL Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v12i1.2067

Abstract

Rencana Undang-Undang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) sejak tahun 2012, sampai sekarang  rancangan undang-undang tersebut diagendakan di tahun 2017. Metode yang digunakan dengan Analisis. Rencana Undang Undang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat program legislasi nasional 2017 akan memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi dan budayanya. Rancangan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang diharapkan dapat memayungi kekuatan hukum hak masyarakat adat dalam membangun kerjasama dengan pemerintah.
Revitalisasi BUMDes Jaya Janti Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kurniawan, Itok Dwi; Ismawati Septiningsih; Zakki Adhliyati; Heri Hartanto
Jurnal Atma Inovasia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v5i3.10194

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM HGR-UNS) dilakukan dengan sosialisasi ke mitra yakni BUMDesa Jaya Janti dengan judul “Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti sebagai Upaya Recovery Perekonomian”. Pengabdian ini berupa pendampingan kepada mitra dalam upaya revitalisasi pengelolaan dan manajemen BUMDesa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa langkah persiapan, teknis, dan kumulatif. Program PKM HGR-UNS tentang revitalisasi BUMDesa Jaya Janti di Desa Janti Kecamatan Pulonharjo, Klaten telah terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dapat membantu mengatasi permasalahan mengenai penyusunan laporan keuangan dan tumpang tindihnya pajak pusat dan daerah dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat sehingga memberikan sumbangsih terhadap kenaikan pendapatan asli daerah yang digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat desa.
ASSET MANAGEMENT FOR COMMUNITY ECONOMIC SUSTAINABILITY IN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) JAYA JANTI, KLATEN REGENCY: Pengelolaan Aset untuk Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti Kabupaten Klaten Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Bambang Santoso; Muhammad Rustamaji; Arsyad Aldyan
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4589

Abstract

BUMDes Janti Jaya is a village-owned business entity located in Janti Village, Polanharjo District, Klaten Regency. If supervised and managed properly, all profits generated by BUMDES Janti Jaya can have a significant impact on the welfare of the community in Janti Village. However, in reality, the management of BUMDes in Janti Village has not met the basis of the principles of BUMDes management, namely the lack of participatory attitude from the community. In order to improve the management of BUMDes Jaya Janti, especially in terms of asset management, the Service Team held socialization related to this. This service activity was carried out by the lecture method to provide knowledge to the community about the urgency of BUMDes in the economic growth of the community. As a result, the implementation of service by lecturers at the Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret (UNS) has had a significant positive impact on the management and preparation of BUMDes financial statements.
Analysis of Notary's Legal Remedies for Sanctions of Temporary Dismissal in PTUN Decisions (Case Study of Jakarta Administrative Court Decision No. 88/G/2017/PTUN-JKT) Tixatmojo, Muhammad Annam Arroffi; Subekti; Itok Dwi Kurniawan
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 9 No 3 (2025): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v9i3.5316

Abstract

The present study conducts an analysis of Notary's legal remedies for temporary dismissal sanctions, legal protection and legal certainty with regard to Notary's legal remedies. This is achieved by means of a case study of the Jakarta State Administrative Court Decision Number 88/G/2017/PTUN-JKT. The objective of this study is to evaluate the Notary's legal remedies for temporary dismissal sanctions and to analyse whether the PTUN Decision has provided legal certainty and legal protection for Notaries. Utilising a normative juridical approach and descriptive analysis method, this research is underpinned by primary data, including Law No. 51/2009 on State Administrative Courts, Law No. 2/2014 on Notary Position, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 15/2020, and court decisions. The consequence of this state of affairs is that, in this particular instance, the Notary is entitled to initiate legal proceedings in the State Administrative Court to challenge the sanction of temporary dismissal imposed by the Notary Supervisory Panel. In the course of his legal efforts, the Notary is not accorded legal protection or legal certainty due to disparities in interpretation from the Panel of Judges. This research study lends further credence to the notion that notaries are instrumental in comprehending the self-defense procedures that are enshrined within the internal supervisory system of the Supervisory Council. It is imperative for judges of the PTUN to exercise greater discernment when assessing the characteristics of the decision rendered by the Central Supervisory Council.
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Bersama di Kabupaten Karanganyar Nuryadi, Muhammad Hendri; Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v9i1.11073

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDesa) are business entities owned and managed by villages together with village communities with the aim of increasing independence, togetherness, and mutual cooperation. However, BUMDes still faces various technical and operational obstacles, especially in the preparation of good and correct financial statements. In fact, financial statements are official documents that contain information about the financial position of BUMDes in a certain period to provide an accurate and transparent picture related to BUMDes finances to stakeholders. This research aims to overcome this problem through assistance carried out by the Karanganyar Regency Dispermades with the PKM-HGR UNS PUSLITDESBANGDA Service Team. The method used is Participatory Action Research (PAR) which involves the active participation of all BUMDes elements during the mentoring process. This assistance aims to provide solutions to existing problems and create more effective, transparent, and sustainable management of BUMDes. After the implementation of this assistance, it is hoped that it can improve the professionalism of financial management, managerial skills, transparency and accountability, access to external financial resources, community empowerment, and the continuity and growth of BUMDes.
Co-Authors A.G. Thamrin Ahmad Puji Sulistyo Adi Ajeng Andan Sari Akram, Aqil Syahru Al Muchtar, Suwarma Aldyan, Arsyad Annisa Nurul Alimah AP, Hanuring Ayu Arcilla, Vivian Dike Arief Suryono Arsyad Aldyan Bambang Santoso Bambang Santoso Citra Permata DARA PUSTIKA SUKMA Dermawan, Muhammad Tio Dewi Gunawati Dita Septi Damayanti Emilia Sekar Respati Seto Ernia Duwi Saputri Fadilla, Nesha Febrian Dafa Putra Fernades, Acacio Fernandes, Acacio Fifi Zuhriah Fines Fatimah, Fines Fitri Handayani Galih Dwi Prasetyo Ginanjar Pratama Ginusti, Gallis Nawang Handayani , Fitri Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri Harjono Harjono Harjono Harjono Harjono Hassan Suryono Heri Hartanto Heru Ismaya Hidayah, Yayuk Hutami, Wulandari Putri Idayu, Maria Ikrimah , Afridah Ismawati septiningsih Ismawati Septiningsih Ismumarno, Ismumarno Jamal Wiwoho Juli Setyo Rini Kinanta, Valentina Riska Kristiyadi Kristiyadi Yoke Sarah Asafita Kusuma, Ari Surya Kusumawadani, Dian Nita Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Muhamad Fathur Rohmi Muhammad Hendri Nuryadi, Muhammad Hendri muhammad rustamaji Muhammad Rustamaji Muhammad, Shalahuddien Noor Muthia Sakti Noviansyah, Wahyu Nuraida, Afni Pajrin, Rani Pakpahan, Welcome Immanuel Pati, Umi Khaerah Pipit Widiatmaka, Pipit Pranoto Pranoto Putranto, Muhammad Alif Daffa Putri Maha Dewi, S.H., M.H putri, diva madani Putri, Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri, Nabilah Karamina Hadini Rahayu Subekti Rahma Putri Nabilah Rezqi, Habiba Nada Rima Sri Agustin Rizki Rizki Rizky Abadi Putra Ro'id, Aufaiz Dzulfaqor Robby, Samuel Bintang Safarina Safarina Santos, Jose Gama Saputra, Rian Sari, Neiska Aulia Marcela Septiningsih, Ismawati Setyawan, Vincentius setyawan, vincentius patria Siallagan, Sahat Poltak Situmorang, Alexander Dwi Agung Soehartono Soehartono , Soehartono Soehartono Soehartono Souad Ezzerouali Sri Wahyuningsih Yulianti Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih Subekti Subekti Subekti Sulastri Sulastri Suwadi , Pujiyono suwadi, pujiyono SUYATNO Syadida, Muhammad Daffa Tantri, Danis Elina Thamrin, A.G. Tixatmojo, Muhammad Annam Arroffi Tobing, Nastity Aiko Desintha Triasmara, Dhimas Mukti Twenthina, Ditria Fridyaswari Utomo, Bekti Veithzal Rivai Zainal Vincent Patria Setyawan Vincentius Patria Setyawan Wahyu Noviansyah Wardani, Riska Putri Winarno Budyatmojo Wulantari, Monica Ade Yanuarti, Rini Yovanisa Meirawati Zakki Adhliyati Zakki Adhliyati, Zakki Zakki Adihiyati Zakki Adlhiyati zakki adlhiyati, zakki