Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.221
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum PACTUM LAW JOURNAL Nizham Journal of Islamic Studies Corruptio Indonesia Private Law Review SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Hukum Malahayati NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Muqaranah AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Yuridika Akademika : Jurnal Pemikiran Islam VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Islamic Law Studies MILRev: Metro Islamic Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum jle Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Nunung Rodliyah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah: (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb) Nova Ayu Lestari; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4940

Abstract

Penelitian ini menganalisis alasan yang dipakai oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb yang memberikan hak asuh kepada ayah untuk anak di bawah 12 tahun setelah perceraian, meskipun Pasal 105 ayat (1) KHI lebih mengutamakan ibu. pendekatan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, terbukti bahwa hakim lebih mengutamakan prinsip terbaik untuk anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah dalam mengasuh, kelalaian ibu akibat menikah lagi, serta jarak tempat tinggal. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya yurisprudensi dari keputusan Mahkamah Agung. Temuan ini menunjukkan bahwa norma hadhanah dapat disesuaikan demi kepentingan dan kesejahteraan anak.
Itsbat Nikah Sebagai Dasar Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah Ajeng Fadilah Putri; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4946

Abstract

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama namun belum dicatatkan secara administratif oleh negara. Dalam perspektif hukum perdata, penetapan itsbat nikah memiliki implikasi penting terhadap status hukum para pihak, khususnya berkaitan dengan harta bersama dan kepastian subjek hukum dalam peralihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan itsbat nikah sebagai dasar yuridis dalam proses balik nama sertifikat tanah serta mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan itsbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagai alat bukti autentik mengenai status perkawinan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses administrasi peralihan hak atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama. Dengan demikian, itsbat nikah berperan dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam ranah keperdataan.
Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Bagi Para Pihak Yang Memiliki Anak Belum Dewasa Mayva Rezita Fairuza; Nunung Rodliyah; Kasmawati; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5560

Abstract

Pembagian harta bersama akibat perceraian merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering menimbulkan sengketa, terutama apabila para pihak memiliki anak yang belum dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembagian harta bersama terhadap para pihak serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kepentingan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pada prinsipnya dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum Islam. Keberadaan anak yang belum dewasa menimbulkan akibat hukum tambahan, khususnya terkait kewajiban orang tua dalam menjamin pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian harta bersama tidak hanya mempertimbangkan hak masing-masing pihak, tetapi juga harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tetap menjadi prioritas utama meskipun terjadi pembagian harta bersama akibat perceraian.
Reconstructing Gender-Responsive Restorative Justice for Domestic Violence: A Study of Contextual Islamic Law in Indonesia Siti Nurlaila; Nunung Rodliyah; Maya Shafira; Rehulina Rehulina; Elfa murdiana
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 13, No 1 (2026): January-June
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v13i1.10542

Abstract

Restorative Justice (RJ) has increasingly been institutionalized within Indonesia’s criminal justice system, including in cases of domestic violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT). However, its implementation continues to generate serious criticism because it often prioritizes procedural settlement over substantive victim protection. Existing studies largely focus on the effectiveness or normative legality of RJ, while insufficiently addressing the intersection between gender justice, victim vulnerability, and contextual Islamic legal principles. This study fills that gap by reconstructing a gender-responsive RJ framework grounded in contextual Islamic law and maqāṣid al-syarī‘ah. This research employs a normative-empirical socio-legal approach that integrates doctrinal legal analysis with qualitative empirical findings from domestic violence cases in Lampung Province, Indonesia. Data were collected through analysis of legislation, institutional policies, Komnas Perempuan reports, and in-depth interviews with law enforcement officials and related stakeholders. The data were analyzed using a gender-responsive restorative justice framework and contextual Islamic legal interpretation. The findings reveal that the current implementation of RJ in KDRT cases remains predominantly procedural-formalistic. Approximately 72% of victims accepted restorative settlements due to structural pressures, including economic dependence, family coercion, and fear of social stigma, rather than genuine psychological recovery. Furthermore, the absence of mandatory trauma assessment and post-settlement supervision contributed to repeated violence in 40% of the observed cases. This study argues that prevailing interpretations of iṣlāḥ (reconciliation) have been reduced to symbolic peace-making that neglects substantive justice and victim safety. As its principal contribution, this study formulates a three-stage gender-responsive RJ reconstruction model based on contextual Islamic law: (1) a precondition stage requiring psychological assessment and perpetrator accountability; (2) a mediation stage involving gender-sensitive counselors and progressive Islamic law experts; and (3) a post-process stage based on continuous state monitoring and victim protection. The study further demonstrates that integrating contextual Islamic legal values into national law strengthens restorative justice by aligning it with the principles of ḥifẓ al-nafs (protection of life), human dignity (karāmah insāniyyah), and substantive gender justice. This research contributes theoretically to the development of gender-responsive restorative justice discourse within Muslim-majority legal systems and offers a practical policy framework for reforming restorative justice mechanisms in Indonesia and other plural legal societies
Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Dibagikan Oleh Suami Pasca Perceraian Syakhira Putri Syaroza; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6414

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis dan sosiologis mengenai kedudukan harta bersama pasca perceraian, di mana sering terjadi pengalihan atau penyembunyian aset secara sepihak oleh suami yang merugikan hak konstitusional istri. Permasalahan utama dalam penelitian ini memfokuskan pada sinkronisasi pengaturan pembagian harta bersama di Indonesia serta efektivitas upaya hukum bagi istri terhadap harta bersama yang dikuasai secara dominan oleh suami. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembagian harta bersama berpijak pada asas kesetaraan hak dan kewajiban suami istri (Equality Before The Law) sesuai Pasal 31 dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Terhadap harta yang dikuasai atau dipindahtangankan sepihak, upaya hukum yang dapat ditempuh istri adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan yang diperkuat dengan permohonan Sita Marital (Maritale Beslag) berdasarkan Pasal 190 KUHPerdata. Instrumen ini krusial sebagai tindakan preventif untuk menjaga keutuhan harta objek sengketa agar putusan hakim tidak menjadi hampa (illusoir), serta menjamin hak istri mendapatkan bagian yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Berstatus Terhutang : Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk Risha Aprilia; Sepriyadi Adhan S; Elly Nurlaili; Nunung Rodliyah; Dewi Septiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6643

Abstract

Pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi persoalan hukum yang kompleks ketika harta tersebut masih dibebani kewajiban hutang yang belum lunas. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum yang timbul dari penetapan hutang sebagai bagian dari harta bersama dalam pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hutang yang lahir selama ikatan perkawinan berlangsung diklasifikasikan sebagai passiva harta bersama berdasarkan Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga proses pembagian harta tidak dapat diselesaikan secara tuntas sebelum persoalan hutang diperhitungkan dan dituntaskan. Pengakuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa tiap pihak menanggung setengah bagian dari keseluruhan hutang bersama. Di samping itu, penerapan mekanisme tanggung renteng yang ditetapkan hakim memberikan kepastian hukum kepada kreditur untuk menagih pelunasan dari salah satu atau kedua pihak sekaligus, tanpa bergantung pada pembagian beban secara internal. Distribusi beban hutang yang proporsional ini mencerminkan nilai keadilan distributif sekaligus menghadirkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Pengakuan hutang sebagai passiva harta bersama menjadi pijakan normatif yang krusial dalam upaya penyelesaian sengketa harta bersama yang di dalamnya terdapat kewajiban finansial yang belum terselesaikan.
The Victim's Best Interest Principle in Islamic Law: An Examination of the Substance of Sexual Violence in Muslim Majority Countries in the Contemporary Era Elfa Murdiana; Nunung Rodliyah; Rudi Natamiharja; M. Nur Fathoni; Gautam Kumar Jha
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): MilRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v5i1.10654

Abstract

This article examines the extent to which the principle of the best interests of victims is accommodated within the legal frameworks for protecting victims of sexual violence in Muslim-majority countries. It critically explores the normative and practical gap between Islamic legal principles—particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs) and honor (ḥifẓ al-‘irḍ)—and the operation of positive law in Indonesia, Malaysia, and Egypt. The central questions addressed are how victim protection is conceptualized and regulated within the legal systems of these three countries, and whether the best interests of victims have been established as the primary normative and policy orientation. This study employs a normative juridical method, utilizing comparative and conceptual approaches, and analyzes statutory regulations, legal doctrines, court decisions, and relevant academic literature. The findings reveal that, despite recent legal reforms, existing regulatory frameworks remain predominantly perpetrator-oriented. Victim protection is often treated as supplementary rather than foundational, resulting in limited access to justice, insufficient recovery mechanisms, and weak institutional responsiveness to victims’ needs. Building on a Maqāṣid al-Sharī‘ah perspective, this article proposes a legal reconstruction that re-centers the protection of victims as a core objective of Islamic and national legal systems. It argues that the principle of the best interests of victims is not only compatible with Islamic law but is inherently embedded within its ethical and purposive framework. Accordingly, the study recommends strengthening substantive legal norms, procedural safeguards, institutional coordination, and legal culture to ensure holistic and equitable victim protection. The academic contribution of this article lies in its integration of Maqāṣid al-Sharī‘ah with comparative victimology, offering a normative framework that bridges Islamic legal theory and contemporary human rights discourse. It advances the discussion on victim-centered justice by providing a contextualized Islamic legal justification for prioritizing victims’ interests within modern legal systems.
Co-Authors Ab Razak, Mohamed Rashid Abdur Rohman Husen Ade Oktaritas KY Adhan. S., Sepriyadi Agus Triono AGUSTINA, RENI Ahmad Muqorobin Ahmad Zazili Ajeng Fadilah Putri Amanda, Nuresa Divani Andri Irawan Anggraeni, Meysi Aprilianti Aprilianti Aprilianti Aprilianti, S.H., M.H Arjuna, Piki Asyifa Salsabilla Aziz, M. Faisal Budiyono Budiyono Bunga Rahma Chandra Muliawan Chandra Muliawan Cynara Alya Zhafirah Delvi Liana Dewi Septiana Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum Efendia, Malicia Elfa Murdiana Elfa murdiana Elfa Murdiana Elly Nurlaili Elly Nurlaili Elly Nurlaili Erwin Kurniawan Fakih, M Farani, Rabbiyatussha Faridha, Erlin Firmansyah, Ade Arif Gautam Kumar Jha Habiburrahman Habiburrahman, Habiburrahman hidayah, akmal Huda, Sholikhul I Gede AB Wiranata K, Ade Oktariatas Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kulsum, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah Sekar Dwi Kurniawati, Eka Lanny Yoseva Ledy Famulia Lintang, Dheanilla Esa M. Fakih M. Nur Fathoni Maharanny, Fegita Manik, Irvan Juli Alfredo Martinouva, Rissa Afni Martinouva, Rissa Afni Maya Shafira Mayva Rezita Fairuza Mufliha Wijayati Mufliha Wijayati Muhimmatul Mukaromah Muhtadi Mustika, Dora Najwa Felicia Heryanto Nargis, Nilla Natamiharja, Rudi Nency Della Oktora Nila Nargis Ningrum, Fara Puspita Aqila Nova Ayu Lestari Nuraini Nuraini Oktora, Nency Della Oktriana, Hesti Permana Putra, Aldi Putri, Sekar Eka Rehulina Rehulina Ria Kurniawati Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Ricco Andreas, Ricco Rilda Murniati Risha Aprilia Risti Dwi Ramasari Riyantika, Annisa S, Sepriyadi Adhan Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Sayyidah Sekar Kulsum Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah Seki Mutianingsih Selvia Oktaviana, Selvia Sepriyadi Adhan S Shaliha Baraqbah, Syarifah Siswahyudianto Siti Nurhasanah Siti Nurlaila Siti Rani Dania Sunaryo Sunaryo Sunaryo Syakhira Putri Syaroza Syamsiar, Syamsiar Tamza, Fristia Berdian Tio Rizki Fertika Use Etica Utami, Adelya Putri Warda Zakiya Wardani, Yulia Kusuma Wulandari, Sartika Wulandari Yennie Agustin MR Zahara, Anisa Zulkarnain Ridlwan