Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.348
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Legalitas Lentera Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat UNEJ e-Proceeding Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT WAJAH HUKUM Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST) Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of Innovative and Creativity SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Legislasi Indonesia HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Fendi Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MENEMBUS BATAS MEMBUKA HORISON BARU MELALUI PENGEMBANGAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM Syokron Jazil; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.558

Abstract

Pengembangan pemikiran filsafat hukum berperan penting dalam memperdalam pemahaman tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Melalui pemikiran ini, batasan-batasan yang ada dapat dilampaui, membuka horison baru dalam memahami hukum. Kontribusi pengembangan pemikiran filsafat hukum sangatlah penting karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dalam pemikiran ini, nilai-nilai dan tujuan dari hukum juga dapat dipahami dengan lebih baik. Selain itu, pemikiran filsafat hukum memungkinkan pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Namun, pengembangan pemikiran filsafat hukum dihadapkan pada tantangan dan kendala. Perbedaan pandangan dan interpretasi tentang hukum antara para filsuf hukum dapat menyebabkan perdebatan yang sulit diatasi. Selain itu, sulitnya mengembangkan pemikiran filsafat hukum yang relevan dengan perkembangan zaman juga menjadi kendala. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antara para filsuf hukum dalam mengembangkan pemikiran yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perbaruan terus-menerus dalam pemikiran filsafat hukum juga penting agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kesimpulannya, pengembangan pemikiran filsafat hukum membuka horison baru dalam memahami hukum dan perannya dalam masyarakat, tetapi juga menghadapi tantangan dan kendala yang perlu diatasi melalui kerja sama dan perbaruan pemikiran.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA Albert H Wounde; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.569

Abstract

Filsafat Hukum di Indonesia mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti keseluruhan dari peraturan maupun hukum, mulai dari konstitusi kita dan seluruh peraturan terlepas dari konstitusi kita pastilah meletakkan Pancasila sebagai dasar dan landasan dari hukum tersebut. Pancasila adalah sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya dikenal sebagai filosofi tapi juga dikenal sebagai hukum tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup. Permasalahannya adalah sebesar apa peranan Filsafat Hukum memberikan pengaruh untuk membangun pembentukan sistem hukum di Indonesia. Permasalahan ini pastilah sangat penting untuk dijawab. Penulis mencoba untuk menguji permasalahan ini dengan hukum normatif dalam metode hukum. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis diambil dari beberapa buku yang mengandung tentang permasalahan permasalahan yang terkait.
KONSTITUSIONALITAS PASAL-PASAL DALAM UU CIPTA KERJA: TELAAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL Dominikus Rato; Fendi Setyawan; Hudzaifa Rochmatil Husniah; Vina Lailia Agustina; William Franz Hasiholan Sihite
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.572

Abstract

UU Cipta Kerja, yang juga dikenal sebagai Omnibus Law, telah menjadi sumber kontroversi dan perdebatan di Indonesia. Tujuan utama UU ini adalah untuk mendorong investasi, menghapuskan hambatan birokrasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi negara. Namun, seiring dengan implementasinya, beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja telah dipertanyakan dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional. Tujuan makalah ini adalah untuk melakukan telaah kritis terhadap konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja, dengan fokus pada perlindungan hak-hak konstitusional. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis pasal-pasal yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang memunculkan permasalahan terkait perlindungan hak-hak konstitusional. Salah satu contoh adalah pasal yang mengatur tentang hak pekerja terkait upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang adil. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar prinsip-prinsip konstitusi terkait perlindungan hak-hak pekerja. Selain itu, pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup juga menimbulkan keprihatinan. Meskipun UU Cipta Kerja menyertakan ketentuan perlindungan lingkungan, namun ada keraguan mengenai efektivitas implementasi dan pemantauannya. Perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara harus dijamin dengan jelas dan secara efektif.
KAJIAN KRITIS PEMBENTUKAN PERADILAN PIDANA ADAT KHUSUS ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (PEMIKIRAN FILSAFAT HUGO GROTIUS) Wasidipa Maulana Firdaus; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.573

Abstract

Hugo Grotius dikenali sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh pada perkembangan hukum dunia, terutama dalam konteks hukum internasional  sehingga dengan dasar pemikirannya yang bersifat rasional dan humanis menjadikan sistem peradilan pidana khususnya terjadi pergeseran paradigma ke aspek modern. Menjadi konsekuensi logis adanya progresivitas peradilan pidana anak juga mengakomodir hukum adat khususnya di Kalimantan Barat dan Indonesia mengakui keberadaan peradilan adat sebagai upaya penanganan kasus yang terjadi di lingkungannya, serta kasus terkait anak. Secara substansi hukum adat beserta sanksi hukumnya masih berlaku bagi masyarakat adat. nilai-nilai hukum tersebut kemudian menjadi suatu tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat yang kemudian di jadikan prinsip dalam melakukan aktivitas sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian akan membentuk suatu norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku. ruang hukum untuk memberikan kekuatan kepada juri untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami hukum adat dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara yang ditangani. Oleh sebab itu diperlukan pengadilan adat yang saat ini berlaku kuat terhadap masyarakat adat Dayak memiliki mekanisme peradilan adat yang mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama dan berbagai sanksi yang ada menunjukkan bahwa keadilan adat dalam masyarakat mampu memberikan rasa keadilan.
AKIBAT HUKUM PENIMBUNAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA MASA PANDEMI COVID-19 Rica Ayu Puspita Sari; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.574

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya permintaan Alat Pelindung Diri (Masker) dari masyarakat, sehingga mengakibatkan kelangkaan Alat Pelindung Diri (Masker). Kelangkaan Alat Pelindung Diri (Masker) juga merupakan akibat dari tindakan oknum pelaku usaha yang menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) untuk kepentingan diri sendiri. Tindakan pelaku usaha menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (Masker). Ketentuan mengenai penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) saat ini belum ada, sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) merupakan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yaitu karena Alat Pelindung Diri (masker) tergolong Sebagai Barang Penting, Kedua, Dampak atau Implikasi dari penimbunan menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (masker) sehingga masyarakat tidak dapat melindungi diri dari penyebaran Covid-19. Ketiga, akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat dikenakan sanksi yang berlaku, baik sanksi pidana berdasarkan undang-undang perdagangan, maupun sanksi perdata berdasarkan KUH Perdata.
Peran Psikologi Hukum dalam Permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum Melisa Dwi Fransiska; Andhiyah Ivena Ramadani; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.6515

Abstract

Within the child there is inherent dignity and rights as a human embodiment that must be upheld. Therefore, it will create Indonesian children who are prosperous, high quality and have noble character. The existence of indiscipline towards legal norms that apply in society results in juvenile delinquency. Legal psychology here plays a very important role in the balance between legal and psychological norms for children. The purpose of this research is to find out about children in conflict with the law, the problems that occur with children in conflict with the law and the role of legal psychology in the future in the mental and psychological balance of children and the legal norms that exist in society. The methodology used is a normative juridical approach. So this research comes to the conclusion that the form of handling children in conflict with the law requires a legal approach based on legal psychology to provide a reference and the causes of violations that occur to children can be analyzed.
Relevansi Filsafat Hukum dalam Pemahaman Konsep Keadilan Alon Maemanah; Bunga Kinasih; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.6516

Abstract

Justice according to legal philosophy considers every aspect related to the terminology of legal philosophy and justice, which is the purpose and ideal of law and covers the entire nature of the concept of justice that wants to be upheld by the existence of law. Based on the arguments of Plato who is used as a reference for justice, Thomas Aquinas who states that Justice is a proportional equality, and John Rawles who has a perspective that justice is fairness so that the value of justice studied by the philosophy of law will find the answer based on the philosophy of law itself. Justice is one of the important elements for human life so that there is a balance of rights and obligations to achieve the truth. It also explains that between duty and truth must be in harmony and achieve balance. Law is only a set of formulas when the law has not been able to establish justice and when the law is far from justice, the law will lose its meaning. Legal formulation is the harmony and harmony of legal proportionality and also legal certainty.
Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner dalam Kejahatan Korporasi di Bidang Sumber Daya Alam As’ad Imam Muhtadi; Arvina Hafidzah; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.6524

Abstract

This article focuses on the criminal liability of beneficial owners for crimes in the natural resources sector. By using legal research methods, through statutory and conceptual approaches, there are three discussions in this article, first is that a BO can be directly included in the structure of the corporation cannot directly have a position and is only bound by only through relationships or affiliations. Second, the concept of criminal liability for BOs in Indonesia has not yet been formulated with certainty, so it cannot create a sense of obligation for BOs. And, ideal forms of accountability are collaboration between the theories of strict liability and direct corporate criminal liability. Corporations in their accountability don’t abdicate responsibility from management who commit criminal acts. Linked to BO as a corporate controller outside the structure, they can also be held accountable accordance to corporate responsibility paradigm changes in the 2023 Criminal Code.
Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Dewatoro Suryaningrat Poetra; Fendi Setyawan; Bhim Prakoso
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.6796

Abstract

A notary is a public official, a person becomes a public official when he is appointed and dismissed by the government and given the authority and obligation to serve the public in certain matters. Notarial institutions recognize two legal steles, namely the Continental (Latin) stelsel with the Civil Law system and the Anglo-Saxon stelsel with the Common Law system. Notarieship as well as regulations related to notarial practice have developed in accordance with time, place and legal politics and legal awareness in their respective countries. The differences and similarities in the nature, function, strength of evidence and implementation of notarial deeds in notarial practice in the two legal systems, especially between Indonesia as a country with a Civil Law legal system and countries with a Common Law legal system are interesting to study, for example Malaysia, England and the United States. In this research, a statute approach, conceptual approach and case approach are used. The statute approach is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issues being addressed.
Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pasar Modal Talitha Rahma; Elvia Elvaretta; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6815

Abstract

Capital markets, namely activities related to the offering and trading of company assets. In transactions in the capital market, several features of financial transactions are carried out quickly, adaptively and cross-border, allowing the capital market to be used as a means and medium for laundering money from illegal funds. The capital market can be said to be a unique financial sector compared to other financial services sectors. This is because the capital market can be used to launder illegal funds obtained from a criminal act which are then used to generate legitimate profits through fraudulent activities.
Co-Authors Adorana, Firman Floranta Agam Akhmad Syaukani, Agam Akhmad Agusyanti, Kusuma Astuti Ahmad Subhan Al Hany, Sonia Mawar Albert H Wounde Ali Badrudin Alon Maemanah Amira Inaz Clarissa Pambudi Amri, Ahmad Ihsan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Ananto Setyo Utomo Andhiyah Ivena Ramadani Angelin, Elmi Nada Anggraini, Arista Ulfa Anselma Dyah Kartikahadi Ariaza, Ashfia Rosyalina Ariaza, Naufal Pasya Lingga Ariky, Iqbal Maula Arvina Hafidzah As’ad Imam Muhtadi Ayu Citra Santyaningtyas Bagus Sujatmiko Bayu Dwi Anggono Bhim Prakoso Bimo Alexander Bunga Kinasih Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul Dewatoro Suryaningrat Poetra Dian Puspita Sari Dian Qobila Belinda Dominikus Rato Dominikus Rato Dyah Ochtarina Susanti Dyah Ochtorina Susanti Elvia Elvaretta Fanny Tanuwijaya Ferdiansyah Putra Manggala Firman Anugerah Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Firman Octhaviana Sulistiyono Fivi faiqotul himmah Floranta , Firman Galuh Puspaningrum H.K, Ajeng Pramesthy Hudzaifa Rochmatil Husniah I Gede Widhiana Suarda I Wayan Yasa, I Wayan Inayatul Anisah Indi Muhtar Ismail Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jendro Hadi Wibowo Jendro Hadi Wibowo Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Khusnul Khotimah Kinanty, Sastra Kris Kiswah, Maftuha Komang Dendi Tri Karinda Kusuma Astuti Agusyanti Lailannaja, Ashfia Rosyalina Lia Puspita, Putu Lutfian Ubaidillah M.Hakim Yunizar Diharimurti Mannan, Faidhul Melisa Dwi Fransiska Miftahul Huda Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Mohammad Rondhi Muhammad Imaduddin Muhammad Imaduddin Muhammad Nurulloh Jarmoko Muhammad Rifky Darmawan Nur Nafa Maulida Atlanta Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurhidayat , Nurhidayat Octavianus, Dwi Caesar Pambudi, Amira Inaz Clarissa Pika Sari Prakoso, Bhim Prescelly, Cindy Rahmadi Indra Tektona Rahmah, Jihan Zuhuur Ramzy, Isvandiar Muhammad Rastra Ardani Irawan Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Rokhani, Rokhani Roniansah, Fadiah Derin Rukaman Wibisono, Wina Febrianti Sayib Fauzi Adiansyah Serfiyani, Cita Yustisia Subhan Arief Budiman Sufi Amalia, Cici Riski Suhayati, Kurniyah Syadzwina, Dhifa Nadhira Syifa Alam Syokron Jazil Talitha Rahma Tania, Irda Taniady, Vicko TOLIB EFFENDI Toto Yanuarto Umam, Abd. Vina Lailia Agustina Wasidipa Maulana Firdaus Wijaya, Tito Dharma William Franz Hasiholan Sihite Yusuf Adiwibowo, Yusuf Yusuf, Dwi Savedo Zainur Ratna Savitri Zakiyatun Nufus