Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.122
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Lentera Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Rechtsidee UNEJ e-Proceeding Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT WAJAH HUKUM Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST) Socius: Social Sciences Research Journal ANDREW Law Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of Innovative and Creativity SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Legislasi Indonesia HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Fairness and Justice Academia Open Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Fendi Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK Doni Rian Ardiansyah; Muhammad Hafidz Ridho; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.94

Abstract

Hukum perjanjian di Indonesia berperan krusial dalam mengatur hubungan antar individu maupun badan hukum, terutama pada sektor bisnis dan ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat seiring globalisasi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, dengan fokus pada asas kebebasan berkontrak dan perlindungan para pihak, sambil mengevaluasi secara kritis penerapan asas ini beserta penetapan batasan-batasan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan dalam perjanjian kontrak. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menghadapi tantangan dalam perjanjian baku dan transaksi digital yang ditandai oleh ketidakseimbangan posisi tawar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sangat penting sebagai jaminan hukum bagi pihak yang dirugikan, sebagaimana dibuktikan oleh Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang adanya klausul eksonerasi, dengan pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan kontrak.
Implikasi Perjanjian Pranikah terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Perjanjian Indonesia Fadiah Derin Roniansah; Sonia Mawar Al Hany; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adorana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5096

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum perjanjian pranikah terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian pranikah telah diakui secara hukum melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami implikasi hukumnya terhadap pengelolaan harta dan perlindungan aset dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui studi analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menggunakan teknik hermeneutika hukum. Populasi penelitian mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan terkait perjanjian pranikah, sementara sampel dipilih secara purposive meliputi UU Perkawinan 1974, KUHPerdata, KHI, dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memberikan implikasi signifikan terhadap regime harta, pengelolaan utang, kemandirian finansial, perlindungan aset pribadi, warisan, dan simplifikasi pembagian harta saat perceraian. Kesimpulannya, perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan kuat dan memberikan fleksibilitas bagi pasangan modern dalam memilih model pengelolaan harta yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam perkawinan.
Integrasi Artificial Intelligence dalam Pengembangan Hukum Perjanjian di Indonesia Jihan Zuhuur Rahmah; Tito Dharma Wijaya; Fendi Setyawan; Firman Floranta
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5119

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) yang mulai diterapkan dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia, menciptakan tantangan bagi sistem hukum konvensional. Tujuan penelitian adalah menganalisis perkembangan hukum perjanjian Indonesia dalam menghadapi kemajuan AI dan mengidentifikasi tantangan hukum serta etika yang muncul. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan mendalam, menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terhadap instrumen hukum primer dan sekunder. Populasi penelitian mencakup regulasi hukum positif Indonesia, khususnya KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, sementara sampel diambil melalui purposive sampling dari literatur akademis relevan. Instrumen penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memandang AI sebagai instrumen, terdapat kesenjangan regulasi dalam mengakomodasi smart contracts, dan terdapat lima tantangan utama meliputi ketidakjelasan tanggung jawab, bias algoritma, keterbatasan transparansi, ancaman privasi data, serta ketidakoptimalan mekanisme penyelesaian sengketa. Kesimpulannya, Indonesia memerlukan regulasi khusus yang mengklarifikasi status AI, mengalokasikan tanggung jawab dengan jelas, mengimplementasikan prinsip Explainable AI, menguatkan perlindungan terhadap bias, dan mengembangkan kapasitas institusi penegak hukum untuk menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum di era digital.
THE WAKAF BENEFITS OF SHARIA SHARES AS PRODUCTIVE WAQF MODERNIZATION: COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND MALAYSIA Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul; Imaduddin, Muhammad; Setyawan, Fendi; Prakoso, Bhim
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4807

Abstract

Waqf, as an important form of financial worship, has significant economic potential and has evolved from traditional forms such as land and buildings to innovations like cash waqf, which is more flexible for developing productive enterprises. Although the potential for cash waqf in Indonesia is very high, reaching Rp180 trillion per year according to the Indonesian Waqf Board, its management is not yet optimal. The aim of this research is to analyze and compare the development of Sharia stock benefit waqf as a form of productive waqf modernization in Indonesia and Malaysia, and to identify its development potential to increase the effectiveness and benefits of waqf in the context of modern Islamic economics. This research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches, focusing on analyzing regulations and legal concepts related to Sharia stock benefit waqf in Indonesia and Malaysia. Legal sources include primary, secondary, and tertiary materials, with data collection techniques through literature study and data analysis using a comparative qualitative approach. The research results show that stock waqf has been implemented in Indonesia and Malaysia in accordance with applicable regulations, with differences in the institutional structure of its management. In Indonesia, stock waqf is regulated by the Ministry of Religion, the Indonesian Waqf Board, and the National Sharia Council, while in Malaysia it is managed by the State Islamic Religious Council in each state. Indonesia focuses on Sharia stock waqf or its profits, while Malaysia raises funds through share offerings to finance specific programs. Nevertheless, the potential for stock-based waqf in both countries has not been optimally maximized. Factors influencing development in Indonesia include stock waqf literacy, nazir capacity, and inefficient digitalization, while in Malaysia it is constrained by regulatory inconsistencies between states, lack of a transparent and accountable regulatory framework, and limited regulations on mechanisms for collecting and distributing cash waqf including shares.
Kemandirian Jaksa dalam Proses Plea Agreement di Negara-Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina) Effendi, Tolib; Setyawan, Fendi
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.30187

Abstract

Konsep plea bargain umumnya diterapkan di negara-negara yang menggunakan sistem adversary model dalam sistem peradilan pidana. Di dalam sistem adversary model cara penanganan perkara dengan melakukan perundingan atau negosiasi dengan para pihak antara terdakwa dan penuntut umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penegakan hukum yang berlaku. Terdapat 53 negara yang memberlakukan plea bargain dan mayoritas adalah negara-negara dengan indeks persepsi korupsi tinggi. Argentina dan Filipina adalah dua negara yang memberlakukan plea bargain namun memiliki indeks persepsi korupsi rendah sama dengan Indonesia atau bahkan lebih rendah dari Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh tingkat indeks persepsi korupsi terhadap kemandirian Jaksa dalam menyusun Plea agreement di Argentina dan Filipina serta untuk menganalisa bagaimana seharusnya konsep plea bargain di Indonesia melihat praktik pelaksanaan di Argentina dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Proses plea agreement antara jaksa dengan terdakwa di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah menjadi permasalahan, karena integritas aparat penegak hukum serta korupsi di dalam system peradilan pidana tidak dapat dipungkiri masih sangat tinggi. Indonesia belum memberlakukan plea bargain masih sebagatas pada plea guilty, dengan indeks persepsi korupsi yang mengalami stagnan bahkan kecenderungan turun dalam beberapa tahun terakhir seperti Argentina dan Filipina menjadikan konsep plea bargain dengan plea agreement akan menimbulkan potensi munculnya korupsi di bidang system peradilan pidana.
Tanggung Jawab Pribadi Direksi Atas Wanprestasi Fintech Terhadap Pinjaman Berdasarkan Analisis Pasal 97 (3) Undang-Undang PT Faran Tatika; Anis Khafifah; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.4471

Abstract

Penelitian ini didorong oleh perubahan-perubahan hukum yang muncul dari interaksi hukum antara dua pihak, yaitu antara sebuah perusahaan yang berperan sebagai debitur dan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (Fintech) yang berperan sebagai kreditur. Dalam pelaksanaannya, terdapat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Situasi ini bisa terjadi akibat dugaan ketidak hati-hatian atau kesalahan dalam manajemen dana oleh pihak Direksi dan dewan Komisaris. Secara hukum, wewenang dan kewajiban perusahaan menjadi berbeda dari Direksi. Namun, dalam hal ini diatur bahwa anggota Direksi bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang perusahaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 97 ayat 3 UU 40 Tahun 2007. "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika ia terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada ayat (2). " Selain itu, Pasal 114 ayat 3 UU 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa "Setiap anggota Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada ayat (2)."Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya penyelidikan yang lebih mendalam tentang cara penegakan hukum terhadap pengelola perusahaan. Di samping itu, memahami batasan serta kriteria yang perlu dipenuhi agar tanggung jawab individu ini dapat dilaksanakan dengan fair dan sesuai proporsi juga sangatlah penting. Kata kunci: Perjanjian, Pinjam-meminjam, Wanprestasi, Perseroan Terbatas.
Pengembangan Filsafat Ilmu Dalam Revitalisasi Pendidikan Politik di Indonesia Fraja, St. Ika Noerwulan; Setyawan, Fendi; Amrullah, M. Arief; Fitriyah, Fitriyah; Wakid, Moh.
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v7i1.5187

Abstract

The development of the philosophy of science plays a strategic role in reconstructing the paradigm of political education in Indonesia, which has long tended to be formalistic and ceremonial. Ideally, political education serves as a space for cultivating citizens’ critical awareness. Through the perspective of epistemology, knowledge is understood as non-neutral and inherently linked to social interests and power relations. This study employs a qualitative method using a library research approach by examining the works of Jurgen Habermas, Paulo Freire, and relevant literature on the philosophy of science and political education in Indonesia. The analysis is conducted using a descriptive–reflective technique to explore the relationship between the development of the philosophy of science and the revitalization of political education. The findings show that critical epistemology requires a paradigmatic shift from a positivistic model of political education toward a dialogical and participatory model. Political education should not merely convey political facts but encourage citizens to understand the reasons and values underlying political structures. This paradigm positions political education as an emancipatory process that forms critical, rational, and empowered citizens. Thus, the development of the philosophy of science through critical epistemology serves as an essential foundation for constructing a more reflective, dialogical, and liberating political education, ultimately strengthening democratic quality in Indonesia.
Legal Liability for Force Majeure in Digital Crypto Asset Contracts Reviewed from the Perspective of Legal Rationality in the Digital Age: Tanggung Jawab Hukum atas Keadaan Force Majeure dalam Kontrak Digital Aset Kripto Ditinjau dari Rasionalitas Hukum di Era Digital Amara Diva Abigail; Diah Ayuning Tyas; Fendi Setyawan; M. Arief Amrullah
Academia Open Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12855

Abstract

General Background: The rapid advancement of digital technology has transformed legal relations through the emergence of smart contracts and crypto asset transactions operating autonomously on blockchain systems. Specific Background: Although these digital contracts promise efficiency and certainty, their automated and decentralized nature raises complex legal issues when force majeure events—such as cyberattacks, system failures, or sudden regulatory changes—disrupt contractual performance. Knowledge Gap: Existing civil law doctrines on force majeure and contractual liability are primarily designed for human-centered agreements and remain inadequate to address responsibility in algorithm-driven systems, particularly within Indonesia’s legal framework. Aims: This study aims to analyze legal liability for force majeure in crypto asset digital contracts through a philosophical examination of legal rationality in the digital era. Results: Using normative–philosophical analysis, the study finds that traditional fault-based liability and positivistic legal rationality require reconstruction to accommodate technological risks and automated execution. Novelty: The research introduces an adaptive, reflective conception of legal rationality that integrates technological realities with principles of justice, certainty, and utility. Implications: These findings imply the need for explicit force majeure clauses, shared responsibility models, and adaptive legal interpretation to ensure fair and effective regulation of digital contracts in the evolving crypto ecosystem. Highlights: Force majeure in crypto-based smart contracts involves technological and regulatory risks beyond traditional doctrines. Automated and decentralized contract execution challenges fault-based and human-centered legal liability concepts. Adaptive legal rationality is essential to balance legal certainty, justice, and technological innovation in the digital era. Keywords: Force Majeure, Digital Contracts, Crypto Assets, Legal Liability, Legal Rationality
PROSEDUR HUKUM ATAS KETIDAKHADIRAN SALAH SATU PIHAK DIHAPADAPAN NOTARIS SAAT PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN Fahad Abd. Aziz; M. Kaisario H. Falah; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Tulisan ini menguraikan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam proses pembuatan akta di hadapan Notaris apabila salah satu pihak tidak dapat hadir secara langsung di hadapan pejabat umum tersebut. Dalam praktik pembuatan akta otentik, kerap terjadi keadaan di mana salah satu penghadap berhalangan hadir karena alasan tertentu. Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan studi kepustakaan untuk menelaah serta menemukan solusi mengenai prosedur yang dapat ditempuh para pihak dalam pembuatan akta perjanjian. Artikel ini menekankan bahwa proses pembuatan akta harus berlandaskan asas itikad baik sehingga ketidakhadiran salah satu pihak tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa terdapat beberapa mekanisme yang dapat diambil apabila salah satu pihak berhalangan, antara lain memberikan surat kuasa atau meminta Notaris untuk datang ke pihak yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan tertentu.
Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Praktik Waralaba di Indonesia: Antara Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Mirza Pramesti; Fadia Puspitasari; Fendi Setyawan; Firman Adorana
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3026

Abstract

Waralaba menjadi Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam penyusunan perjanjian waralaba sekaligus memberikan gagasan arah pengembangan hukum perjanjian waralaba demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian waralaba termasuk sebagai perjanjian tidak bernama. Dalam pembentukan perjanjian waralaba haruslah menerapkan asas proporsionalitas sebagai salah satu asas umum hukum perjanjian. Karakteristik asas proporsionalitas dalam perumusan klausul perjanjian waralaba adalah terjadinya pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang. Kriteria asas proporsionalitas adalah kesetaraan kedudukan, prinsip kebebasan, distribusi hak dan kewajiban yang adil, dan penyelesaian sengketa secara adil. Akibat hukum perjanjian waralaba yang tidak menerapkan asas proporsionalitas adalah perjanjiannya tetap sah dan mengikat secara hukum karena asas proporsionalitas tidak termasuk syarat sahnya perjanjian. Arah pengembangan hukum perjanjian waralaba ialah membentuk undang-undang waralaba sebagai lex specialis dimana di dalamnya memuat pengaturan asas proporsionalitas guna membatasi implementasi asas kebebasan berkontrak, sehingga dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi franchisee.
Co-Authors Adam Surya Putra Agam Akhmad Syaukani, Agam Akhmad Agusyanti, Kusuma Astuti Ahmad Subhan Albert H Wounde Ali Badrudin Alon Maemanah Amara Diva Abigail Amira Inaz Clarissa Pambudi Amri, Ahmad Ihsan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Ananto Setyo Utomo Andhiyah Ivena Ramadani Angelin, Elmi Nada Anggraini, Arista Ulfa Anis Khafifah Annisa Zerlina Cindy Gayatri Anselma Dyah Kartikahadi Ariky, Iqbal Maula Arvina Hafidzah Arwin Ardianto Sunardi As’ad Imam Muhtadi Ayu Citra Santyaningtyas Azaris Pahlemy Bagus Sujatmiko Bayu Dwi Anggono Bimo Alexander Bunga Kinasih Cahyaningsih, Jeaneta Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul Dewatoro Suryaningrat Poetra Diah Ayuning Tyas Dian Puspita Sari Dian Qobila Belinda DIMAS WICAKSONO Dominikus Rato Dominikus Rato Doni Rian Ardiansyah Dwi Novantoro Dwi Novantoro Dyah Ochtarina Susanti Dyah Ochtorina Susanti Elvia Elvaretta Ermanto Fahamsyah Fadia Puspitasari Fadiah Derin Roniansah Fahad Abd. Aziz Fanny Tanuwijaya Faran Tatika Ferdiansyah Putra Manggala Firman Adorana Firman Anugerah Firman Floranta Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adorana Firman Octhaviana Sulistiyono Fitriyah Fitriyah Fivi faiqotul himmah Fraja, St. Ika Noerwulan Galuh Puspaningrum Ginting, Beren Rukur H.K, Ajeng Pramesthy Hudzaifa Rochmatil Husniah I Gede Widhiana Suarda I Wayan Yasa, I Wayan Inayatul Anisah Indi Muhtar Ismail Ivan Christian Wijaya Ivan Christian Wijaya Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jeaneta Cahyaningsih Jendro Hadi Wibowo Jendro Hadi Wibowo Jihan Zuhuur Rahmah Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Khusnul Khotimah Kinanty, Sastra Kris Kiswah, Maftuha Komang Dendi Tri Karinda Kusuma Astuti Agusyanti Lia Puspita, Putu Like Olivia Shilvya Lutfian Ubaidillah M. Arief Amrullah M. Kaisario H. Falah M. Kaisario H. Falah M.Hakim Yunizar Diharimurti Mannan, Faidhul Melisa Dwi Fransiska Miftahul Huda Mirza Pramesti Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Mohammad Rondhi Muhammad Hafidz Ridho Muhammad Imaduddin Muhammad Imaduddin Muhammad Nurulloh Jarmoko Muhammad Rifky Darmawan Nur Nafa Maulida Atlanta Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurhidayat , Nurhidayat Octavianus, Dwi Caesar Pika Sari Prakoso, Bhim Pramesti, Mirza Cyntia Prescelly, Cindy Rahmadi Indra Tektona Ramzy, Isvandiar Muhammad Rastra Ardani Irawan Rhama Wisnu Wardhana Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Rokhani, Rokhani Rukaman Wibisono, Wina Febrianti Sayib Fauzi Adiansyah Serfiyani, Cita Yustisia Shalahudin Serbabagus Sonia Mawar Al Hany Subhan Arief Budiman Sufi Amalia, Cici Riski Suhayati, Kurniyah Syadzwina, Dhifa Nadhira Syifa Alam Syokron Jazil Talitha Rahma Tania, Irda Taniady, Vicko Tito Dharma Wijaya TOLIB EFFENDI Toto Yanuarto Umam, Abd. Vina Lailia Agustina Wahyudi, Endik Wakid, Moh. Wasidipa Maulana Firdaus William Franz Hasiholan Sihite Wina Febrianti Rukmana Wibisono Wounde, Albert Huppy Yunita Pramesti Ardi Nurva Yusuf Adiwibowo, Yusuf Yusuf, Dwi Savedo Zainur Ratna Savitri Zakiyatun Nufus