Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.492
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Lentera Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Rechtsidee UNEJ e-Proceeding Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT WAJAH HUKUM Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Yuris: Journal of Court and Justice Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST) Socius: Social Sciences Research Journal ANDREW Law Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of Innovative and Creativity SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Danadyaksa: Post Modern Economy Journal Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Legislasi Indonesia HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan PUSKAPSI Law Review Fairness and Justice Academia Open Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Fendi Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Implikasi Perjanjian Pranikah terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Perjanjian Indonesia Fadiah Derin Roniansah; Sonia Mawar Al Hany; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adorana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5096

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum perjanjian pranikah terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian pranikah telah diakui secara hukum melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami implikasi hukumnya terhadap pengelolaan harta dan perlindungan aset dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui studi analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menggunakan teknik hermeneutika hukum. Populasi penelitian mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan terkait perjanjian pranikah, sementara sampel dipilih secara purposive meliputi UU Perkawinan 1974, KUHPerdata, KHI, dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memberikan implikasi signifikan terhadap regime harta, pengelolaan utang, kemandirian finansial, perlindungan aset pribadi, warisan, dan simplifikasi pembagian harta saat perceraian. Kesimpulannya, perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan kuat dan memberikan fleksibilitas bagi pasangan modern dalam memilih model pengelolaan harta yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam perkawinan.
Integrasi Artificial Intelligence dalam Pengembangan Hukum Perjanjian di Indonesia Jihan Zuhuur Rahmah; Tito Dharma Wijaya; Fendi Setyawan; Firman Floranta
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5119

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) yang mulai diterapkan dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia, menciptakan tantangan bagi sistem hukum konvensional. Tujuan penelitian adalah menganalisis perkembangan hukum perjanjian Indonesia dalam menghadapi kemajuan AI dan mengidentifikasi tantangan hukum serta etika yang muncul. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan mendalam, menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terhadap instrumen hukum primer dan sekunder. Populasi penelitian mencakup regulasi hukum positif Indonesia, khususnya KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, sementara sampel diambil melalui purposive sampling dari literatur akademis relevan. Instrumen penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memandang AI sebagai instrumen, terdapat kesenjangan regulasi dalam mengakomodasi smart contracts, dan terdapat lima tantangan utama meliputi ketidakjelasan tanggung jawab, bias algoritma, keterbatasan transparansi, ancaman privasi data, serta ketidakoptimalan mekanisme penyelesaian sengketa. Kesimpulannya, Indonesia memerlukan regulasi khusus yang mengklarifikasi status AI, mengalokasikan tanggung jawab dengan jelas, mengimplementasikan prinsip Explainable AI, menguatkan perlindungan terhadap bias, dan mengembangkan kapasitas institusi penegak hukum untuk menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum di era digital.
Kemandirian Jaksa dalam Proses Plea Agreement di Negara-Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina) Effendi, Tolib; Setyawan, Fendi
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.30187

Abstract

Konsep plea bargain umumnya diterapkan di negara-negara yang menggunakan sistem adversary model dalam sistem peradilan pidana. Di dalam sistem adversary model cara penanganan perkara dengan melakukan perundingan atau negosiasi dengan para pihak antara terdakwa dan penuntut umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penegakan hukum yang berlaku. Terdapat 53 negara yang memberlakukan plea bargain dan mayoritas adalah negara-negara dengan indeks persepsi korupsi tinggi. Argentina dan Filipina adalah dua negara yang memberlakukan plea bargain namun memiliki indeks persepsi korupsi rendah sama dengan Indonesia atau bahkan lebih rendah dari Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh tingkat indeks persepsi korupsi terhadap kemandirian Jaksa dalam menyusun Plea agreement di Argentina dan Filipina serta untuk menganalisa bagaimana seharusnya konsep plea bargain di Indonesia melihat praktik pelaksanaan di Argentina dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Proses plea agreement antara jaksa dengan terdakwa di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah menjadi permasalahan, karena integritas aparat penegak hukum serta korupsi di dalam system peradilan pidana tidak dapat dipungkiri masih sangat tinggi. Indonesia belum memberlakukan plea bargain masih sebagatas pada plea guilty, dengan indeks persepsi korupsi yang mengalami stagnan bahkan kecenderungan turun dalam beberapa tahun terakhir seperti Argentina dan Filipina menjadikan konsep plea bargain dengan plea agreement akan menimbulkan potensi munculnya korupsi di bidang system peradilan pidana.
Tanggung Jawab Pribadi Direksi Atas Wanprestasi Perusahaan : Analisa Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Perusahaan Terbatas Dalam Konteks Pinjaman Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Layanan Keuangan Digital Non- Bank (Fintech) Faran Tatika; Anis Khafifah; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.4471

Abstract

Penelitian ini didorong oleh perubahan-perubahan hukum yang muncul dari interaksi hukum antara dua pihak, yaitu antara sebuah perusahaan yang berperan sebagai debitur dan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (Fintech) yang berperan sebagai kreditur. Dalam pelaksanaannya, terdapat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Situasi ini bisa terjadi akibat dugaan ketidak hati-hatian atau kesalahan dalam manajemen dana oleh pihak Direksi dan dewan Komisaris. Secara hukum, wewenang dan kewajiban perusahaan menjadi berbeda dari Direksi. Namun, dalam hal ini diatur bahwa anggota Direksi bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang perusahaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 97 ayat 3 UU 40 Tahun 2007. "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika ia terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada ayat (2). " Selain itu, Pasal 114 ayat 3 UU 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa "Setiap anggota Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada ayat (2)."Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya penyelidikan yang lebih mendalam tentang cara penegakan hukum terhadap pengelola perusahaan. Di samping itu, memahami batasan serta kriteria yang perlu dipenuhi agar tanggung jawab individu ini dapat dilaksanakan dengan fair dan sesuai proporsi juga sangatlah penting. Kata kunci: Perjanjian, Pinjam-meminjam, Wanprestasi, Perseroan Terbatas.
Legal Liability for Force Majeure in Digital Crypto Asset Contracts Reviewed from the Perspective of Legal Rationality in the Digital Age: Tanggung Jawab Hukum atas Keadaan Force Majeure dalam Kontrak Digital Aset Kripto Ditinjau dari Rasionalitas Hukum di Era Digital Amara Diva Abigail; Diah Ayuning Tyas; Fendi Setyawan; M. Arief Amrullah
Academia Open Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12855

Abstract

General Background: The rapid advancement of digital technology has transformed legal relations through the emergence of smart contracts and crypto asset transactions operating autonomously on blockchain systems. Specific Background: Although these digital contracts promise efficiency and certainty, their automated and decentralized nature raises complex legal issues when force majeure events—such as cyberattacks, system failures, or sudden regulatory changes—disrupt contractual performance. Knowledge Gap: Existing civil law doctrines on force majeure and contractual liability are primarily designed for human-centered agreements and remain inadequate to address responsibility in algorithm-driven systems, particularly within Indonesia’s legal framework. Aims: This study aims to analyze legal liability for force majeure in crypto asset digital contracts through a philosophical examination of legal rationality in the digital era. Results: Using normative–philosophical analysis, the study finds that traditional fault-based liability and positivistic legal rationality require reconstruction to accommodate technological risks and automated execution. Novelty: The research introduces an adaptive, reflective conception of legal rationality that integrates technological realities with principles of justice, certainty, and utility. Implications: These findings imply the need for explicit force majeure clauses, shared responsibility models, and adaptive legal interpretation to ensure fair and effective regulation of digital contracts in the evolving crypto ecosystem. Highlights: Force majeure in crypto-based smart contracts involves technological and regulatory risks beyond traditional doctrines. Automated and decentralized contract execution challenges fault-based and human-centered legal liability concepts. Adaptive legal rationality is essential to balance legal certainty, justice, and technological innovation in the digital era. Keywords: Force Majeure, Digital Contracts, Crypto Assets, Legal Liability, Legal Rationality
PROSEDUR HUKUM ATAS KETIDAKHADIRAN SALAH SATU PIHAK DIHAPADAPAN NOTARIS SAAT PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN Fahad Abd. Aziz; M. Kaisario H. Falah; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Tulisan ini menguraikan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam proses pembuatan akta di hadapan Notaris apabila salah satu pihak tidak dapat hadir secara langsung di hadapan pejabat umum tersebut. Dalam praktik pembuatan akta otentik, kerap terjadi keadaan di mana salah satu penghadap berhalangan hadir karena alasan tertentu. Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan studi kepustakaan untuk menelaah serta menemukan solusi mengenai prosedur yang dapat ditempuh para pihak dalam pembuatan akta perjanjian. Artikel ini menekankan bahwa proses pembuatan akta harus berlandaskan asas itikad baik sehingga ketidakhadiran salah satu pihak tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa terdapat beberapa mekanisme yang dapat diambil apabila salah satu pihak berhalangan, antara lain memberikan surat kuasa atau meminta Notaris untuk datang ke pihak yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan tertentu.
Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Praktik Waralaba di Indonesia: Antara Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Mirza Pramesti; Fadia Puspitasari; Fendi Setyawan; Firman Adorana
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3026

Abstract

Waralaba menjadi Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam penyusunan perjanjian waralaba sekaligus memberikan gagasan arah pengembangan hukum perjanjian waralaba demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian waralaba termasuk sebagai perjanjian tidak bernama. Dalam pembentukan perjanjian waralaba haruslah menerapkan asas proporsionalitas sebagai salah satu asas umum hukum perjanjian. Karakteristik asas proporsionalitas dalam perumusan klausul perjanjian waralaba adalah terjadinya pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang. Kriteria asas proporsionalitas adalah kesetaraan kedudukan, prinsip kebebasan, distribusi hak dan kewajiban yang adil, dan penyelesaian sengketa secara adil. Akibat hukum perjanjian waralaba yang tidak menerapkan asas proporsionalitas adalah perjanjiannya tetap sah dan mengikat secara hukum karena asas proporsionalitas tidak termasuk syarat sahnya perjanjian. Arah pengembangan hukum perjanjian waralaba ialah membentuk undang-undang waralaba sebagai lex specialis dimana di dalamnya memuat pengaturan asas proporsionalitas guna membatasi implementasi asas kebebasan berkontrak, sehingga dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi franchisee.
Tinjauan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/Pn.Yyk) Jeaneta Cahyaningsih; Yunita Pramesti Ardi Nurva; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3027

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of legal protection for customers against unilateral account blocking by banks based on the perspective of prudence and to determine the legal consequences of agreements between banks and customers regarding such legal actions. This type of research uses a normative juridical approach, which means that it examines and analyzes the relationship between one law and another by considering the starting point of the research analysis of laws and regulations, using a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that legal protection for customers can be achieved through transparency and credibility of information, implementation of the principle of bank secrecy, and optimization of the role of the Deposit Insurance Corporation (LPS), as stated in the Banking Law. In addition, banks must adhere to the implementation of the principle of prudence so that the implementation of legal protection for customers is realized properly, thereby maintaining customer trust. The legal consequence of this action is that the bank's actions fall under the category of unlawful acts, thereby obligating the bank to compensate the customer
Pengembangan Hukum Perjanjian di Indonesia: Dalam Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan Arwin Ardianto Sunardi; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adorana
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3583

Abstract

Penelitian ini hendak memotret mengenai pengaturan perjanjian menurut hukum perjanjian di Indonesia (KUHPerdata) yang kemudian menganalisis kekuatan hukum perjanjian yang dibuat secara lisan serta pembuktiannya di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama. KUHPerdata sendiri tidak menyebutkan secara tegas mengenai “perjanjian secara tertulis”. Apabila suatu perjanjian lisan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, maka tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Proses pembuktian di pengadilan terkait perjanjian lisan tidak dapat menggunakan alat bukti surat, sebab tidak ada dokumen tertulis dari perjanjiannya. Para pihak dapat mengajukan alat bukti saksi, yakni minimal dua orang saksi atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain.
Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Lutfian Ubaidillah; Firman Octhaviana Sulistiyono; Fendi Setyawan; Dominikus Rato
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 1 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i1.10460

Abstract

Environmental pollution caused by inadequate waste management has serious impacts on public quality of life and constitutes a violation of human rights. This research aims to analyze the responsibilities of the state in addressing environmental pollution and examine its relation to the fulfillment of the right to a clean and healthy environment as guaranteed by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international human rights instruments. This study employs a normative juridical method using statute and conceptual approaches. The findings reveal that the state, through central and regional governments, has a constitutional obligation to implement systematic, integrated, and sustainable waste management in order to protect citizens’ rights to a proper environment. Failure to fulfill this responsibility results in environmental degradation, increased public health risks, and human rights violations. Law enforcement, institutional strengthening, public participation, and good environmental governance are necessary to ensure a clean, healthy, and sustainable environment as a form of respect for human dignity.
Co-Authors Abigail, Amara Diva Adam Surya Putra Agam Akhmad Syaukani, Agam Akhmad Agusyanti, Kusuma Astuti Ahmad Subhan Albert H Wounde Ali Badrudin Alon Maemanah Amara Diva Abigail Amira Inaz Clarissa Pambudi Amri, Ahmad Ihsan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Ananto Setyo Utomo Andhiyah Ivena Ramadani Andika Putra Eskanugraha Angelin, Elmi Nada Anggraini, Arista Ulfa Anis Khafifah Annisa Zerlina Cindy Gayatri Anselma Dyah Kartikahadi Ariky, Iqbal Maula Arvina Hafidzah Arwin Ardianto Sunardi As’ad Imam Muhtadi Ayu Citra Santyaningtyas Azaris Pahlemy Bagus Sujatmiko Bayu Dwi Anggono Bimo Alexander Bunga Kinasih Dewatoro Suryaningrat Poetra Diah Ayuning Tyas Dian Puspita Sari Dian Qobila Belinda dimas wicaksono Dominikus Rato Dominikus Rato Doni Rian Ardiansyah Dwi Novantoro Dwi Novantoro Dyah Ochtarina Susanti Dyah Ochtorina Susanti Elvia Elvaretta Ermanto Fahamsyah Ermanto Fahamsyah Fadia Puspitasari Fadiah Derin Roniansah Fahad Abd. Aziz Fanny Tanuwijaya Faran Tatika Ferdiansyah Putra Manggala Firman Adorana Firman Anugerah Firman Floranta Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adorana Firman Octhaviana Sulistiyono Firman Sulistiyoni Fivi faiqotul himmah Galuh Puspaningrum, Galuh Ginting, Beren Rukur H.K, Ajeng Pramesthy Hudzaifa Rochmatil Husniah I Gede Widhiana Suarda I Wayan Yasa, I Wayan Inayatul Anisah Indi Muhtar Ismail Ivan Christian Wijaya Ivan Christian Wijaya Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jeaneta Cahyaningsih Jendro Hadi Wibowo Jendro Hadi Wibowo Jihan Zuhuur Rahmah Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Khusnul Khotimah Kinanty, Sastra Kris Kiswah, Maftuha Komang Dendi Tri Karinda Kusuma Astuti Agusyanti Lia Puspita, Putu Like Olivia Shilvya Lutfian Ubaidillah M. Arief Amrullah M. Kaisario H. Falah M. Kaisario H. Falah M.Hakim Yunizar Diharimurti Mannan, Faidhul Melisa Dwi Fransiska Miftahul Huda Mirza Cyntia Pramesti Mirza Pramesti Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Mohammad Rondhi Muhammad Hafidz Ridho Muhammad Imaduddin Muhammad Nurulloh Jarmoko Muhammad Rifky Darmawan Nadilla Azzachrani Nur Nafa Maulida Atlanta Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurhidayat , Nurhidayat Octavianus, Dwi Caesar Pika Sari Prakoso, Bhim Prescelly, Cindy Rahmadi Indra Tektona Ramzy, Isvandiar Muhammad Rastra Ardani Irawan Rhama Wisnu Wardhana Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Rokhani, Rokhani Rukaman Wibisono, Wina Febrianti Sayib Fauzi Adiansyah Serfiyani, Cita Yustisia Shalahudin Serbabagus Sonia Mawar Al Hany St. Ika Noerwulan Fraja Subhan Arief Budiman Sufi Amalia, Cici Riski Suhayati, Kurniyah Syadzwina, Dhifa Nadhira Syifa Alam Syokron Jazil Talitha Rahma Tania, Irda Taniady, Vicko Tito Dharma Wijaya TOLIB EFFENDI Toto Yanuarto Umam, Abd. Vina Lailia Agustina Wahyudi, Endik Wasidipa Maulana Firdaus Widodo Ekatjahjana William Franz Hasiholan Sihite Wina Febrianti Rukmana Wibisono Wounde, Albert Huppy Yunita Pramesti Ardi Nurva Yunita, Ayu Herlin Norma Yusuf Adiwibowo, Yusuf Yusuf, Dwi Savedo Zainur Ratna Savitri Zakiyatun Nufus