Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.372
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Lentera Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Rechtsidee UNEJ e-Proceeding Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT WAJAH HUKUM Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST) Socius: Social Sciences Research Journal ANDREW Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of Innovative and Creativity SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Legislasi Indonesia HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Fairness and Justice
Fendi Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KAJIAN KRITIS PEMBENTUKAN PERADILAN PIDANA ADAT KHUSUS ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (PEMIKIRAN FILSAFAT HUGO GROTIUS) Wasidipa Maulana Firdaus; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.573

Abstract

Hugo Grotius dikenali sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh pada perkembangan hukum dunia, terutama dalam konteks hukum internasional  sehingga dengan dasar pemikirannya yang bersifat rasional dan humanis menjadikan sistem peradilan pidana khususnya terjadi pergeseran paradigma ke aspek modern. Menjadi konsekuensi logis adanya progresivitas peradilan pidana anak juga mengakomodir hukum adat khususnya di Kalimantan Barat dan Indonesia mengakui keberadaan peradilan adat sebagai upaya penanganan kasus yang terjadi di lingkungannya, serta kasus terkait anak. Secara substansi hukum adat beserta sanksi hukumnya masih berlaku bagi masyarakat adat. nilai-nilai hukum tersebut kemudian menjadi suatu tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat yang kemudian di jadikan prinsip dalam melakukan aktivitas sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian akan membentuk suatu norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku. ruang hukum untuk memberikan kekuatan kepada juri untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami hukum adat dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara yang ditangani. Oleh sebab itu diperlukan pengadilan adat yang saat ini berlaku kuat terhadap masyarakat adat Dayak memiliki mekanisme peradilan adat yang mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama dan berbagai sanksi yang ada menunjukkan bahwa keadilan adat dalam masyarakat mampu memberikan rasa keadilan.
AKIBAT HUKUM PENIMBUNAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA MASA PANDEMI COVID-19 Rica Ayu Puspita Sari; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.574

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya permintaan Alat Pelindung Diri (Masker) dari masyarakat, sehingga mengakibatkan kelangkaan Alat Pelindung Diri (Masker). Kelangkaan Alat Pelindung Diri (Masker) juga merupakan akibat dari tindakan oknum pelaku usaha yang menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) untuk kepentingan diri sendiri. Tindakan pelaku usaha menimbun Alat Pelindung Diri (Masker) menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (Masker). Ketentuan mengenai penimbunan Alat Pelindung Diri (Masker) saat ini belum ada, sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, penimbunan Alat Pelindung Diri (masker) merupakan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yaitu karena Alat Pelindung Diri (masker) tergolong Sebagai Barang Penting, Kedua, Dampak atau Implikasi dari penimbunan menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan Alat Pelindung Diri (masker) sehingga masyarakat tidak dapat melindungi diri dari penyebaran Covid-19. Ketiga, akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat dikenakan sanksi yang berlaku, baik sanksi pidana berdasarkan undang-undang perdagangan, maupun sanksi perdata berdasarkan KUH Perdata.
KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH-TANAH TERLANTAR Rastra Ardani Irawan; Fendi Setyawan; Moh. Ali
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i1.308-329

Abstract

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi adanya kegiatan pembangunan. Di sisi lain tanah juga merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar dapat mendatangkan kemakmuran dan memenuhi semua bidang kebutuhan dalam kehidupan manusia maka tanah harus diusahakan, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Penelantaran tanah merupakan suatu tindakan yang tidak benar, hal ini dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah. Selain itu, penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengatur tentang obyek penertiban tanah terlantar, identifikasi dan penelitian, peringatan, penetapan tanah terlantar, pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Dari sudut pandang kajian hukum normatif, terjadi kesulitan mekanisme pelaksanaanya
KETERBUKAAN PROSES PERPAJAKAN MELALUI AKSES INFORMASI KEUANGAN Ananto Setyo Utomo; Dyah Ochtorina Susanti; Fendi Setyawan
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i1.285-307

Abstract

Secara umum sudah ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada pihak perbankan selaku pemberi kredit untuk mendapatkan pelunasan pitangnya manakala debitur mengalami wanprestasi, hal itu tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang isinya: “Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang aka nada dikemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnyaSalah satu ciri dari UUHT adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, yang artinya dalam pelaksanaan eksekusi sertipikat hak tanggungan harus dapat dilakukan namun tetap dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah penjual lelang, pembeli lelang dan terlelang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan parate eksekusi harus dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
Aspek Gender Equality (Keadilan Gender) Bagi Korban dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Zainur Ratna Savitri; Riza Nisriinaa; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6503

Abstract

Victims of sexual harashment are often associated with vulnerable groups, namely women, children, people with disabilities and elderly people, even though groups that are not vulnerable are men who have relatively stronger physical strength than women, have better self-defense abilities, turns out to also be a victim, it means that anyone can become a victim of sexual violence. However, it turns out that there is no certainty and legal protection for all forms of gender justice for victims of sexual violence. Therefore, it is important to have and at the same time strive for legal protection in abstracto in a regulation that specifically accommodates gender justice for victims of sexual violence. Has the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence accommodated aspects of gender justice in providing legal protection for victims of sexual violence and how is the punishment in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence to realize gender justice for victims of sexual violence, considering Imposing criminal sanctions on perpetrators is a form of legal protection in concreto for victims, so that they have the same access to justice as humans without any gender bias in the implementation of law enforcement.
Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Muhammad Rifky Darmawan; Anselma Dyah Kartikahadi; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6506

Abstract

Sexual violence in Indonesia is increasingly prevalent, both against men and women. Victims of sexual violence have the right to restitution that must be fulfilled by law enforcement officials. However, the implementation is still not optimal if you look at the decision 80/Pid.Sus/2023/PN Kik. Therefore, this research examines the fulfillment of restitution rights for victims of sexual violence from the perspective of legal protection theory. This research uses legal research methods using statutory, conceptual, and case approaches. Decision Number 80/Pid.Sus/2023/PN Kik still does not implement the fulfillment of restitution for victims of sexual violence, which should be the obligation of the judge to determine the amount of restitution that will later be given. This is not in line with the theory of legal protection put forward by Satjipto Rahardjo and Philpus M. Hadjon. The lack of awareness of law enforcement officials to fulfill victims of sexual violence requires the protection of witnesses and victims with the Witness and Victim Companion Program.
Analisis Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia Firman Anugerah; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6507

Abstract

Money laundering is a serious threat to the financial stability and integrity of financial institutions in Indonesia. Proving the origin of criminal proceeds in money laundering cases is a primary focus in law enforcement efforts to combat this illegal activity. This paper provides a review of the legal principles underlying the proof of criminal origin in money laundering cases and discusses their implementation in legal practice in Indonesia.Through literature analysis and case studies, the author highlights the complexity of proving criminal origin in the context of money laundering cases. Challenges include difficulty in tracing complex financial transactions, limitations in adequate legal regulations, and the need for international cooperation for effective exchange of information and evidence. Additionally, the paper emphasizes the importance of meticulous financial analysis as a key instrument in proving the origin of laundered funds. In the context of legal practice implementation in Indonesia, this paper examines the efforts of the government and law enforcement agencies in handling money laundering cases. Despite steps taken to enhance law enforcement effectiveness, there are still challenges to be addressed, such as lack of coordination between agencies, protection of witnesses and informants, and the expertise required for complex financial analysis. Considering the relevant legal principles and challenges faced in legal practice in Indonesia, this paper concludes the need for greater efforts to enhance the capacity of law enforcement agencies, improve international cooperation, and strengthen regulatory frameworks to ensure the effectiveness of proving the criminal origin in money laundering cases in Indonesia.
Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana Sayib Fauzi Adiansyah; Mohammad Irfandianto; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6508

Abstract

Money laundering is an action to eliminate the source of money resulting from criminal acts which is later found to have been generated legally. Money laundering is a crime that is difficult to crack. Therefore, the application of legal sanctions against perpetrators must be balanced with criminal sanctions and confiscation of assets against perpetrators. This research uses a normative research type with a legal and conceptual approach. The crime of money laundering is a crime that needs attention because it is often associated with losses to the state and society, therefore legal action is needed to deter the perpetrators, but the obstacle that occurs is the punishment in Article 2 of the Assets Bill which only applies confiscation of assets resulting from crime without any punishment of criminals. This is not in accordance with the function of law. So the results and conclusions can be drawn that not implementing punishment against the perpetrator will most likely not have a deterrent effect, therefore it should be important to implement punishment and confiscation of assets because both must be implemented simultaneously as a form of firm state action to provide a deterrent effect.
PENGARUH FILSAFAT TIMUR HINGGA BARAT PADA PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Mohammad Haris Taufiqur Rahman; Dian Puspita Sari; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.556

Abstract

Filsafat merupakan salah satu disiplin ilmu yang berbicara tentang hakikat. Dimana dari pada itu berbuah kebaikan dan kebenaran. Seiring perkembangannya filsafat juga masuk pada ranah ilmu hukum. Sehingga pada fokus kajian kali ini akan dibahas bagaimana pengaruh filsafat timur hingga barat pada perkembangan filsafat hukum. Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian Socio Legal dan menggunakan teknik kepustakaan dalam mengurai fokus permasalahan. Perkembangan filsafat timur merupakan tonggak sejarah dimana filsafat dimasa itu masih dianggap sebagai pedoman hidup belaka. Perkembangan selanjutnya yakni pada masa perkembangan filsafat Islam, pada masa ini filsafat Islam menekankan bahwa filsafat itu adalah pertemuaan antara akal dan hati (kesucian), serta tujuan dari filsafat adalah tidak berbeda dengan agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Hingga selanjutnya masuk pada perkembangan filsafat barat, dimasa ini filsafat tidak lagi hanya sebatas sebagai pedoman hidup belaka, melainkan sudah masuk ke ranah-ranah praktis kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, hukum, dan yang lainnya. Perkembangan aliran filsafat hukum sendiri tidak lepas dari pada perkembangan filsafat tersebut.
PENGEMBANGAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM Jony Heri Putra Sianturi; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.557

Abstract

Filsafat ilmu merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat, filsafat ilmu berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai obyeknya secara rasional (kritis, logis, dan sistematis), menyeluruh dan mendasar. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. filsafat hukum digambarkan sebagai suatu disiplin modern yang memiliki tugas untuk menganalisis konsep-konsep perskriptif yang berkaitan dengan yurisprudensi.
Co-Authors Abd. Aziz, Fahad Adam Surya Putra Agam Akhmad Syaukani, Agam Akhmad Agusyanti, Kusuma Astuti Ahmad Subhan Albert H Wounde Ali Badrudin Alon Maemanah Amira Inaz Clarissa Pambudi Amri, Ahmad Ihsan Amrullah, Muhammad Arief Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Ananto Setyo Utomo Andhiyah Ivena Ramadani Angelin, Elmi Nada Anggraini, Arista Ulfa Anis Khafifah Anselma Dyah Kartikahadi Ariky, Iqbal Maula Arvina Hafidzah As’ad Imam Muhtadi Ayu Citra Santyaningtyas Azaris Pahlemy Bagus Sujatmiko Bayu Dwi Anggono Bimo Alexander Bunga Kinasih Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul Dewatoro Suryaningrat Poetra Dian Puspita Sari Dian Qobila Belinda DIMAS WICAKSONO Dominikus Rato Dominikus Rato Doni Rian Ardiansyah Dwi Novantoro Dyah Ochtarina Susanti Dyah Ochtorina Susanti Elvia Elvaretta Fadiah Derin Roniansah Falah, M. Kaisario H. Fanny Tanuwijaya Faran Tatika Ferdiansyah Putra Manggala Firman Anugerah Firman Floranta Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Firman Floranta Adorana Fitriyah Fitriyah Fivi faiqotul himmah Floranta Adonara, Firman Fraja, St. Ika Noerwulan Galuh Puspaningrum Ginting, Beren Rukur H.K, Ajeng Pramesthy Hudzaifa Rochmatil Husniah I Gede Widhiana Suarda I Wayan Yasa, I Wayan Inayatul Anisah Indi Muhtar Ismail Ivan Christian Wijaya Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jendro Hadi Wibowo Jendro Hadi Wibowo Jihan Zuhuur Rahmah Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Khusnul Khotimah Kinanty, Sastra Kris Kiswah, Maftuha Komang Dendi Tri Karinda Kusuma Astuti Agusyanti Lia Puspita, Putu M.Hakim Yunizar Diharimurti Mannan, Faidhul Mardiana, Yuvita Tri Melisa Dwi Fransiska Miftahul Huda Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Mohammad Rondhi Muhammad Hafidz Ridho Muhammad Imaduddin Muhammad Imaduddin Muhammad Nurulloh Jarmoko Muhammad Rifky Darmawan Nur Nafa Maulida Atlanta Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurhidayat , Nurhidayat Octavianus, Dwi Caesar Pika Sari Prakoso, Bhim Prescelly, Cindy Rahmadi Indra Tektona Ramzy, Isvandiar Muhammad Rastra Ardani Irawan Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Rokhani, Rokhani Rukaman Wibisono, Wina Febrianti Sayib Fauzi Adiansyah Serfiyani, Cita Yustisia Sonia Mawar Al Hany Subhan Arief Budiman Sufi Amalia, Cici Riski Suhayati, Kurniyah Sulistiyono, Firman Octhaviana Syadzwina, Dhifa Nadhira Syifa Alam Syokron Jazil Talitha Rahma Tania, Irda Taniady, Vicko Tito Dharma Wijaya TOLIB EFFENDI Toto Yanuarto Turekulova, Dametken Medikhanovna Ubaidillah, Lutfian Umam, Abd. Vina Lailia Agustina Wakid, Moh. Wasidipa Maulana Firdaus William Franz Hasiholan Sihite Wounde, Albert Huppy Yunita, Ayu Herlin Norma Yusuf Adiwibowo, Yusuf Yusuf, Dwi Savedo Zainur Ratna Savitri Zakiyatun Nufus