Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.348
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Legalitas Lentera Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat UNEJ e-Proceeding Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT WAJAH HUKUM Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST) Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of Innovative and Creativity SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Legislasi Indonesia HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Fendi Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Debating Political Rights: The Revocation of Former Convict's Rights to Be Elected in Indonesian Elections Suarda, I Gede Widhiana; Anggono, Bayu Dwi; Setyawan, Fendi; Taniady, Vicko
Lentera Hukum Vol. 12 No. 1 (2025): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v12i1.52923

Abstract

The purpose of this article is to analyse the revocation of the political right of former convicts to candidacy as public officials in the Indonesian context based on positive law and decisions of the Indonesian Constitutional Court. In addition, this article aims to conduct a comparative study analysis of the issue, namely, between the arrangements in Indonesia and those in the United States and Australia. In Indonesia, everyone has the right to stand as a candidate for public office, including former prisoners, with certain conditions in accordance with positive law. However, the matter of revoking the political rights of former convicts remains a matter of debate, especially before the General Election. The Constitutional Court affirmed that the political right of former convicts to hold elected public office must fulfil several requirements. The political rights of former convicts are still guaranteed, but there are certain limitations. In Australia and the United States, the political rights of former convicts are also maintained, but with exceptions for some instances, such as corruption or treason against the state. Looking at the existing debate, it is necessary to safeguard civil and political rights universally, while paying attention to the specific cases that underlie the prohibition on former convicts from running for public office.KEYWORDS: Elections, Political Rights, Former Convicts.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK PANGAN OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA Tania, Irda; Setyawan, Fendi; Adiwibowo, Yusuf
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44054

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat terkait peredaran produk pangan olahan. Makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat membahayakan konsumen dan berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan yang serius. Dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia mengatur sanksi terhadap pelanggaran peredaran produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000. Memperkuat perlindungan hukum eksternal berupa penguatan regulasi dan peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk menjamin hak konsumen dan keamanan pangan. Penting dilakukan peningkatkan pengawasan BPOM melalui kontrol Pre Market dan Post Market yang lebih efektif serta memperkuat kerja sama dengan instansi terkait untuk menjamin pengawasan yang komprehensif. Pelaku usaha wajib mematuhi peraturan hukum, menggunakan bahan aman, dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari bahaya bahan kimia berbahaya.
Kemandirian Jaksa dalam Proses Plea Agreement di Negara-Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Rendah (Perbandingan Pelaksanaan di Indonesia, Argentina dan Filipina) Effendi, Tolib; Setyawan, Fendi
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.30187

Abstract

Konsep plea bargain umumnya diterapkan di negara-negara yang menggunakan sistem adversary model dalam sistem peradilan pidana. Di dalam sistem adversary model cara penanganan perkara dengan melakukan perundingan atau negosiasi dengan para pihak antara terdakwa dan penuntut umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penegakan hukum yang berlaku. Terdapat 53 negara yang memberlakukan plea bargain dan mayoritas adalah negara-negara dengan indeks persepsi korupsi tinggi. Argentina dan Filipina adalah dua negara yang memberlakukan plea bargain namun memiliki indeks persepsi korupsi rendah sama dengan Indonesia atau bahkan lebih rendah dari Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh tingkat indeks persepsi korupsi terhadap kemandirian Jaksa dalam menyusun Plea agreement di Argentina dan Filipina serta untuk menganalisa bagaimana seharusnya konsep plea bargain di Indonesia melihat praktik pelaksanaan di Argentina dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Proses plea agreement antara jaksa dengan terdakwa di negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah menjadi permasalahan, karena integritas aparat penegak hukum serta korupsi di dalam system peradilan pidana tidak dapat dipungkiri masih sangat tinggi. Indonesia belum memberlakukan plea bargain masih sebagatas pada plea guilty, dengan indeks persepsi korupsi yang mengalami stagnan bahkan kecenderungan turun dalam beberapa tahun terakhir seperti Argentina dan Filipina menjadikan konsep plea bargain dengan plea agreement akan menimbulkan potensi munculnya korupsi di bidang system peradilan pidana.
KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DEBITUR PINJAMAN ONLINE Kiswah, Maftuha; Rukaman Wibisono, Wina Febrianti; Setyawan, Fendi; Adonara, Firman Floranta
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol. 16 No. 2 (2025)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/magister.v16i2.128

Abstract

The rapid growth of financial technology (fintech) in the form of peer-to-peer lending has transformed borrowing and lending practices in Indonesia. Electronic contracts serve as the main legal instrument between creditors and debtors, yet they raise issues of validity, consumer protection, and dispute resolution in cases of default. This study employs a normative juridical approach by analyzing Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Government Regulation No. 80 of 2019 on Electronic Trade, and Financial Services Authority regulations (POJK No. 61/2020 and SEOJK No. 19/2023). The findings reveal that the validity of electronic contracts is legally recognized as long as they meet the essential requirements of agreement, capacity, lawful cause, and specific object, as stipulated in the Indonesian Civil Code. Disputes arising from debtor defaults can be resolved through litigation, such as simplified lawsuits, or non-litigation mechanisms, including mediation, Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS), and complaint facilities provided by the Financial Services Authority (OJK). However, challenges persist due to consumers’ low legal literacy, unethical debt collection practices, and asymmetry in bargaining positions. Therefore, strengthening the regulatory framework for electronic contracts and implementing fair and accessible dispute resolution mechanisms are necessary to enhance legal certainty and consumer protection. Keywords: Electronic Contract, Online Loan, Default, Consumer Protection, Dispute Resolution.
New Paradigm in The Treatment of Cyberbullying Crimes Through an Integrated Cyberbullying Prevention: A Non-penal Policy in Indonesia Sufi Amalia, Cici Riski; Anggraini, Arista Ulfa; Rato, Dominikus; Setyawan, Fendi
JURNAL LEGALITAS Vol 17, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v17i1.24900

Abstract

Technological advancements have led to the emergence of new digital crimes, one of the most pressing being cyberbullying, which has become a significant issue requiring urgent attention. The impact of cyberbullying extends beyond physical and psychological harm to victims, necessitating a response that goes beyond mere prosecution or repressive measures. In Indonesia, existing legal provisions addressing cyberbullying are inadequate, leaving room for improvement in both legal frameworks and preventive strategies. This study aims to identify the gaps in Indonesian legislation concerning cyberbullying and propose integrated strategies for its prevention. Using a juridical-normative research approach, the study reveals that while cyberbullying is addressed in several existing laws and regulations, there is a lack of specific, explicit provisions that comprehensively define the crime's elements. As a result, the legal framework remains insufficient to effectively combat cyberbullying. To address this, the research advocates for an integrated approach to cyberbullying prevention that combines technological solutions with educational initiatives. This includes enhancing parental control features on smartphones and computer applications to block harmful content and promoting community awareness through education, counselling, and public campaigns. Additionally, the establishment of a dedicated cybercrime division by the Indonesian National Police is recommended to improve the enforcement and prosecution of cyberbullying offences.
Pemilihan Kepala Desa Antar Wakt Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Pasca Pembatalan SK Bupati oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Khusnul Khotimah; Jendro Hadi Wibowo; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1938

Abstract

Pemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya  Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN sama sekali belum diatur dalam perundang-undangan desa, sehingga Peneliti merumuskan isu atau masalah, pertama : Apakah PAW yang dilakukan oleh Desa pasca pembatalan oleh putusan PTUN, sah dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ? dan kedua,  bagaimana seharusnya pengaturan ke depan mengenai langkah yang dilakukan jika kepala desa diberhentikan atas dasar putusan PTUN ?. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa : Pertama, Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak satupun disebutkan dalam perundang-undangan desa. Sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN, tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kedua, pemerintah sudah seharusnya merivisi dan merumuskan pengaturan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan dalam perundang-undangan desa baik dari Undang-Undang hingga pada peraturan paling rendah mengenai pelaksanaan pilkades yakni Peraturan Bupati.
PENGARUH KECEPATAN, KEKUATAN, KELINCAHAN, DAN KELENTUKAN TERHADAP PERFORMA RENANG GAYA BEBAS 50 METER Fendi Setyawan; Agam Akhmad Syaukani; Nurhidayat , Nurhidayat; Bimo Alexander
Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST) Vol. 3 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST)
Publisher : Universitas PGRI Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/ijst.v3i1.6015

Abstract

Studi ini mengeksplorasi kontribusi faktor-faktor fisik terhadap kecepatan renang gaya bebas 50 meter di antara atlet muda klub Pandhowo, Kabupaten Klaten, berusia 10-18 tahun. Fokus penelitian ini adalah pada olahraga renang, yang dikenal luas sebagai aktivitas fisik yang menyenangkan dan cocok untuk semua usia, meliputi empat gaya utama: gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, dan gaya bebas, dengan gaya bebas sebagai gaya yang paling sering dipilih oleh pemula. Penelitian kuantitatif asosiatif ini melibatkan 15 atlet renang Pandhowo, menggunakan serangkaian tes dan pengukuran yang termasuk dalam Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) untuk usia 10-18 tahun. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan software SPSS. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan kelentukan dengan kecepatan renang gaya bebas 50 meter, dengan kekuatan dan kelincahan menunjukkan korelasi yang paling kuat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya faktor-faktor fisik tersebut dalam meningkatkan performa renang gaya bebas atlet muda, menawarkan wawasan bagi pelatih dan praktisi dalam merancang program latihan yang efektif untuk pengembangan atlet renang.
Delay Notification of PT Kusumasentral Kencana Share Acquisition By PT Inter Sarana Prabawa (Study of KPPU Verdict Number 10/KPPU-M/2021) Prescelly, Cindy; Setyawan, Fendi; Adiwibowo, Yusuf
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 7 (2024): February
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10654351

Abstract

Laws were created as guidelines for social life and aim to harmonize and maintain order in social life. Law also has a role in economic development in Indonesia. Therefore, law is needed as a way out to avoid conflicts that often occur amidst the limited rights possessed by humans themselves, especially legal certainty regarding the development of a business, especially in the world of business competition. Case with Decision Number 10/KPPU-M/2021 where the case in this Decision is that there was a delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa. The reported party, namely PT Inter Sarana Prabawa, violated Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Government Regulation Number 57 of 2010 concerning Mergers or Consolidations of Business Entities and Takeovers of Company Shares which could Result in Monopoly Practices and Competition. Unhealthy Business. Analyze and answer legal issues related to the problem in this thesis, namely what is the ratio decidendi from Decision Number 10/KPPU-M/2021 regarding the delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa? What are the legal consequences for business actors who violate the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999. The aim of this research is, among other things, to determine the ratio decidendi from Decision Number 10/KPPU-M/2021 regarding the delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa and find out the consequences for business players who violate the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999. This research applies a normative juridical research type and uses a conceptual approach and a statutory approach. Then, the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials The conclusion of this thesis contains conclusions and suggestions, where the conclusion contains Decision Number 10/KPPU-M/2021 which has been decided by the Commission Council in accordance with the provisions of Business Competition Law in Indonesia in this case the Commission Council decided that the Reported Party is PT Inter Sarana Prabawa declared to legally and convincingly violate the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Then, the second conclusion is the legal consequences of unfair business competition resulting from the Delay in Notification of the Takeover of PT Shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa which violates the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999, then OPT Inter Sarana Prabawa as the Reported Party is subject to sanctions in the form of an administrative fine of Rp. 1000,000,000.00 (one billion rupiah).
Dynamics Of Legal Aid Provision In The Indonesian Criminal Justice System: A Comparative Study Of The Netherlands, Australia, And South Africa Nuraharja Adi Partha, Putu Gde; Lia Puspita, Putu; Setyawan, Fendi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 3 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (March - April 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i3.372

Abstract

The Dynamics of Legal Aid Provision within the Legal System Aimed at Providing Limited Access to Justice and Referring to Core Principles Including Presumption of Innocence, Right to Know the Nature of Charges Against the Defendant, and Ability to Effectively Defend Against Those Charges in a Fair and Open Trial by an Independent and Impartial Court. The legal research method used in this study is normative juridical research that refers to the legal basis related to legal norms applicable in a country. This research approach uses legislative and comparative approaches regarding legal aid provision in Australia, the Netherlands, and South Africa. The research findings indicate that legal aid provided by lawyers representing their clients to provide legal assistance is at the core of the right to fair trial and must be provided to anyone as a concrete manifestation of the principle of equality before the law. Therefore, access to justice is not only for those with high social status but also for lower- and middle-class individuals who have economic limitations and have the same right to be treated fairly under the law. Based on these aspects, this paper will comprehensively discuss legal aid provision in the criminal justice system in the Netherlands, Australia, and South Africa.
Konsolidasi Tanah terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Huda, Miftahul; Suarda, I Gede Widhiana; Setyawan, Fendi
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1411

Abstract

As the year 2021 came to a close, Mount Semeru, which is situated in the Malang and Lumajang districts, erupted, bringing with it hot clouds and lava avalanches that destroyed nearby homes and property, erasing the lines separating the land owned by the locals. Normative-empirical legal research was the research methodology utilised to complete this thesis. The socio-legal approach, the statute approach, and the conceptual approach are the three methods used in this study. All three methods use empirical data from observations and interviews with people to do research. The implementation of land consolidation for relocation following the Semeru eruption, legal certainty regarding land ownership rights for the residential relocation of Mount Semeru eruption victims in 2021, and the idea of land consolidation for the relocation of Semeru eruption victims are the main areas of concern in this research. The concept of land consolidation is in accordance with the regulations of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/head of the national land agency of the Republic of Indonesia number 12 of 2019 regarding land consolidation. As a consequence of land consolidation, the findings of this study will guarantee that the land rights of those affected by the Mount Semeru eruption are legally guaranteed.
Co-Authors Adorana, Firman Floranta Agam Akhmad Syaukani, Agam Akhmad Agusyanti, Kusuma Astuti Ahmad Subhan Al Hany, Sonia Mawar Albert H Wounde Ali Badrudin Alon Maemanah Amira Inaz Clarissa Pambudi Amri, Ahmad Ihsan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Ananto Setyo Utomo Andhiyah Ivena Ramadani Angelin, Elmi Nada Anggraini, Arista Ulfa Anselma Dyah Kartikahadi Ariaza, Ashfia Rosyalina Ariaza, Naufal Pasya Lingga Ariky, Iqbal Maula Arvina Hafidzah As’ad Imam Muhtadi Ayu Citra Santyaningtyas Bagus Sujatmiko Bayu Dwi Anggono Bhim Prakoso Bimo Alexander Bunga Kinasih Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul Dewatoro Suryaningrat Poetra Dian Puspita Sari Dian Qobila Belinda Dominikus Rato Dominikus Rato Dyah Ochtarina Susanti Dyah Ochtorina Susanti Elvia Elvaretta Fanny Tanuwijaya Ferdiansyah Putra Manggala Firman Anugerah Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Firman Octhaviana Sulistiyono Fivi faiqotul himmah Floranta , Firman Galuh Puspaningrum H.K, Ajeng Pramesthy Hudzaifa Rochmatil Husniah I Gede Widhiana Suarda I Wayan Yasa, I Wayan Inayatul Anisah Indi Muhtar Ismail Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jendro Hadi Wibowo Jendro Hadi Wibowo Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Khusnul Khotimah Kinanty, Sastra Kris Kiswah, Maftuha Komang Dendi Tri Karinda Kusuma Astuti Agusyanti Lailannaja, Ashfia Rosyalina Lia Puspita, Putu Lutfian Ubaidillah M.Hakim Yunizar Diharimurti Mannan, Faidhul Melisa Dwi Fransiska Miftahul Huda Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Mohammad Rondhi Muhammad Imaduddin Muhammad Imaduddin Muhammad Nurulloh Jarmoko Muhammad Rifky Darmawan Nur Nafa Maulida Atlanta Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurhidayat , Nurhidayat Octavianus, Dwi Caesar Pika Sari Prakoso, Bhim Prescelly, Cindy Rahmadi Indra Tektona Rahmah, Jihan Zuhuur Ramzy, Isvandiar Muhammad Rastra Ardani Irawan Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Rokhani, Rokhani Roniansah, Fadiah Derin Rukaman Wibisono, Wina Febrianti Sayib Fauzi Adiansyah Serfiyani, Cita Yustisia Subhan Arief Budiman Sufi Amalia, Cici Riski Suhayati, Kurniyah Syadzwina, Dhifa Nadhira Syifa Alam Syokron Jazil Talitha Rahma Tania, Irda Taniady, Vicko TOLIB EFFENDI Toto Yanuarto Umam, Abd. Vina Lailia Agustina Wasidipa Maulana Firdaus Wijaya, Tito Dharma William Franz Hasiholan Sihite Yusuf Adiwibowo, Yusuf Yusuf, Dwi Savedo Zainur Ratna Savitri Zakiyatun Nufus