Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.348
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Legalitas Lentera Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat UNEJ e-Proceeding Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT WAJAH HUKUM Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST) Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of Innovative and Creativity SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Legislasi Indonesia HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Fendi Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
TINJAUAN FILSAFAT HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA: HAMBATAN DAN TANTANGAN Fivi faiqotul himmah; Dian Qobila Belinda; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 8: Juni 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masifnya perkembangan industri secara global telah menghadirkan suatu tuntutan bagi setiap negara untuk memperkuat perlindungan hukum atas hasil intelektual masyarakatnya. Dari Sebagian besar hasil intelektual tersebut, desain industri menjadi salah satu HKI yang sangat rentan atas tindakan eksploitasi tanpa izin. Oleh sebab itu, Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus bisa memperkuat perlindunganya. Hanya saja, hambatan dan tantangan yang dihadapi justru bersal dari kelemahan undang-undang itu sendiri. Akibatnya, perlindungan hukum atas desain industri menjadi kurang efektif dan terkesan banyak celah untuk timbulnya sengketa. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative, penulis menemukan bahawasanya Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang desain industri kurang memberikan penjelasan atas frasa yang digunakan. Adanya dualisme dalam pemeriksaan substantif pada permohonan desain industri pun turut menjadi celah bagi keberlangsungan hak hak dari pencipta itu sendiri, terlebih lagi dengan belum adaptifnya undang undang terhadap Perkembangan global juga semakin membuat perlindungan hukum terhadap desain industri menjadi kurang optimal
Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember H.K, Ajeng Pramesthy; Yasa, I Wayan; Setyawan, Fendi; Adiwibowo, Yusuf; Manggala, Ferdiansyah Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.23103

Abstract

AbstrakKasus alih fungsi lahan saat ini banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya, alih fungsi lahan sawah dilindungi yang terjadi di Kabupaten Jember, dimana alih fungsi lahan tersebut terjadi dari lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian pangan. Hal ini tentunya jika terus-menerus terjadi akan mempengaruhi ketahanan pangan di daerah tersebut, dan menjadi tidak selaras dengan salah satu tujuan dari SDGs nomor dua, yaitu zero hunger atau tanpa kelaparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan ini terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan pedesaan. Metode penelitian ini adalah sosio legal dengan melibatkan survei lapangan, wawancara, dan analisis data spasial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah dilindungi memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan pangan pedesaan. Penurunan luas lahan sawah yang dilindungi mengakibatkan penurunan produksi pangan lokal, meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, dan mengurangi diversifikasi produk pertanian lokal. Selain itu, perubahan tata guna lahan ini berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya ekosistem pertanian yang berperan penting dalam pemeliharaan keberlanjutan sistem pangan lokal. Peningkatan kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan global juga menjadi dampak yang signifikan, mengancam kedaulatan pangan di tingkat pedesaan.Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang berkelanjutan dalam mengelola alih fungsi lahan sawah dilindungi untuk menjaga ketahanan pangan pedesaan. Rekomendasi kebijakan melibatkan upaya mendukung pelestarian lahan sawah, peningkatan efisiensi produksi pertanian, dan pengembangan inovatif untuk mendorong diversifikasi ekonomi di sektor pertanian pedesaan.Pentingnya integrasi kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan lokal, dan kesejahteraan masyarakat setempat menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas dampak dari alih fungsi lahan sawah dilindungi terhadap ketahanan pangan pedesaan di Kabupaten Jember.Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Dampak, Pertanian, ketahanan pangan, LSD
Penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum Bagus Sujatmiko; Muhammad Nurulloh Jarmoko; Indi Muhtar Ismail; Syifa Alam; Fendi Setyawan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8334.563-575

Abstract

Pengadilan negeri sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam memeriksa dan memutus perkara, pada praktiknya sering diberikan dengan kewenangan tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Salah satunya adalah penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara dalam rangka pemilihan umum. Hal ini menimbulkan masalah hukum baru dalam penegakan hukum kita, yakni timbulnya masalah ketidakpastian hukum mengenai surat keterangan yang dimintakan kepada pengadilan negeri tersebut. Masalah ini timbul dikarenakan pengadilan negeri tidak pernah dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan hutang apalagi menyatakan seseorang bebas dari hutang yang merugikan negara. Bejalan dari hal itu tulisan ini meneliti secara normatif dengan melakukan analisa terhadap kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan disandingkan dengan teori serta sumber hukum lain berkenaan dengan asas kepastian hukum.
PERBANDINGAN HUKUM PERKEMBANGAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENOOTSCHAAP) DI INDONESIA DAN BELANDA Syadzwina, Dhifa Nadhira; Amri, Ahmad Ihsan; Setyawan, Fendi; Prakoso, Bhim
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p18

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji perbandingan hukum perkembangan Persekutuan Komanditer (CV) antara Indonesia dan Belanda. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa peraturan CV di Indonesia berpedoman pada KUHD, KUHPerdata dengan peraturan administratif melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, sedangkan peraturan CV di Belanda berpedoman pada NBW yaitu dalam Buku 7. Muatan konsep hukum CV di NBW lebih lengkap dan detail berkenaan dengan prosedur pendirian, perubahan bentuk badan usaha, maupun pembubaran CV termasuk batasan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, sedangkan konsep hukum CV di KUHD terbatas pada Pasal 19 hingga Pasal 21 KUHD dengan ketentuan yang belum diatur dikelompokkan dengan pengaturan persekutuan firma dalam Pasal 16 hingga Pasal 35 KUHD. Prinsip utilitarianisme diperlukan untuk penyelarasan konsep hukum CV melalui peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana mengadopsi dari NBW berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum di Indonesia yang harus adaptif terhadap kompleksitas perkembangan dunia bisnis. The purpose of this study is to examine the legal comparison of the development of the Commodity Partnership (CV) between Indonesia and the Netherlands. This study uses normative juridical legal research method with statutory, historical and comparative approaches. The results of the study show that CV regulations in Indonesia are guided by the Commercial Code, Civil Code with administrative regulations through MOLHR Number 17 of 2018, while CV regulations in the Netherlands are guided by the NBW, namely in Book 7. The content of the CV legal concept in the NBW is more complete and detailed regarding the procedures for establishing, changing the form of business entity, and dissolving a CV including the limits of authority and responsibility of each ally, while the concept of CV law in the Commercial Code is limited to Article 19 to Article 21 of the Commercial Code with unregulated provisions grouped with the regulation of firm partnerships in Article 16 to Article 35 of the Commercial Code. The principle of utilitarianism is needed to harmonize the legal concept of CV through separate laws and regulations as adopted from the NBW based on the legal substance, legal structure, and legal culture in Indonesia which must be adaptive to the complexity of the development of the business world.
Characteristics of Legal Science as Sui Generis Syadzwina, Dhifa Nadhira; Octavianus, Dwi Caesar; Amrullah, M. Arief; Setyawan, Fendi; Subhan, Ahmad
Nurani Vol 23 No 2 (2023): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v23i2.20165

Abstract

Philosophy is a process of reasoning in thinking to make a conclusion to gain knowledge, because humans are thinking creatures, every attitude and action must come from knowledge based on the thinking process. Until now, the position of legal science is still debated because law is perspective and normative, the characteristics of legal science are doubtful in social science or humanities because it has its own characteristics, called sui generis. This research aims to examine the characteristics of legal science as sui generis from the perspective of the philosophy of science. The research method uses normative juridical with secondary data analysis that is related with the problem in a descriptive-qualitative with a philosophy of science perspective. The results showed that the parameters of sui generis can be seen from the perspective of normative science, terminology in a broad and narrow sense, the type and scope of knowledge in normative science and empirical science, also layers of legal science in the form of legal dogmatics, legal theory, and legal philosophy law. Legal science need to understand the history of development of law as the key to identifying sui generis characteristics through analysis of legal theory, legal concepts, and legal principles philosophically in certain conceptual viewpoints as fundamental to legal science, apart from that, legal research is also needed.
TINDAKAN KEADILAN UNTUK ANAK-ANAK KORBAN PEDOFILIA: PENERAPAN HAK RESTITUSI M.Hakim Yunizar Diharimurti; Iwan Fahmi; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 2 (2024): Vol 12 No 2 Mei 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v12i2.5910

Abstract

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak restitusi sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Namun, sering kali restitusi tidak terpenuhi karena terdakwa tidak mampu membayarnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi dan prosedur eksekusi restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terdakwa menolak membayar restitusi, harta kekayaannya akan disita dan dilelang. Peran jaksa sangat penting dalam proses penyitaan dan pelelangan harta kekayaan untuk pembayaran restitusi, sementara negara memiliki kewajiban memberikan kompensasi sesuai jumlah yang belum dibayarkan kepada korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak korban kejahatan seksual melalui restitusi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan materiil bagi korban, tetapi juga sebagai alat untuk mengedukasi pelaku kejahatan seksual tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap korban, sebagai bagian dari resosialisasi dalam masyarakat.
Mining Business License Area For Religious Community Organizations In The Perspective Of The Welfare State Zakiyatun Nufus; Fendi Setyawan; Galuh Puspaningrum
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6970

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Special Mining Business Permit Area for Religious Community Organizations in the Perspective of the Welfare State (Walfare State). This study uses normative legal research methods using a legislative approach and a conceptual approach. This study uses the theory of legal certainty, the theory of justice, and the theory of the welfare state as analytical knives in analyzing these problems. The results of the study show that the legal transformation in policies related to Article 83A PP No. 25/2024 is formally irrelevant to the rules above, namely in Law Number 4 of 2009 and Law Number 3 of 2020. However, the rules are still valid and can be implemented responsibly and professionally based on the analysis of legislation and theoretical analysis carried out by researchers, decisions made by government officials have binding force on all members of society, and have a public function, in the sense of performing public services.
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBERHENTIAN NOTARIS AKIBAT DINYATAKAN PAILIT Pambudi, Amira Inaz Clarissa; Tanuwijaya, Fanny; Setyawan, Fendi
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i1.3187

Abstract

Notaries basically work to get fair and proper compensation and treatment in an employment relationship, so a notary should be able to re-apply as a notary after completing the bankruptcy process. Because the notary who has been declared bankrupt and has been dismissed by the minister has paid compensation to the creditor, so that the creditor has received his rights. The UUJN provides provisions if a notary who has been declared bankrupt will be dishonorably dismissed from his position as regulated in Article 12 letter a of the UUJN. The type of research used is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach as well as a historical approach. The regulation of the bankruptcy notary in Article 9 and Article 12 of UUJN is vague, ambiguous and inconsistent. A Notary as a General Officer is given the authority to make an authentic deed. Future arrangements regarding the reappointment of notaries who have completed the bankruptcy process, that there needs to be complete and specific regulations, because there is a void in norms regarding the reappointment of notaries who have completed the bankruptcy process.
Kekuatan Hukum Perjanjian Harta Bawaan Yang Dilakukan Oleh Suami Istri Kinanty, Sastra Kris; Susanti, Dyah Ochtorina; Setyawan, Fendi
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.746 KB)

Abstract

Perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai persiapan memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun saat ini, ada suami istri yang membuat perjanjian pernikahan di tengah-tengah pernikahan. Perjanjian perkawinan biasanya menjanjikan tentang harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan juga mempengaruhi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan. Rumusan masalah: 1) Apakah perjanjian perkawinan mengenai harta warisan yang dibuat oleh suami istri mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat kepada pihak ketiga, 2) Apakah notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian harta warisan yang disepakati oleh seseorang yang masih terikat? melalui pernikahan, dan 3) Bagaimana pengaturan selanjutnya? Terhadap kontrak warisan yang dibuat oleh suami istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami keabsahan dan kekuatan hukum mengikat bagi pihak ketiga dalam suatu perjanjian perkawinan mengenai harta warisan yang dilakukan oleh suami istri, untuk mengetahui dan memahami kewenangan notaris dalam pengesahan suatu perjanjian harta warisan yang disepakati oleh seseorang yang masih terikat perkawinan, dan untuk memikirkan pengaturan-pengaturan yang akan datang bagi perjanjian pewarisan yang dibuat oleh suami istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undangundang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil kajian terhadap bahan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan yang dilakukan oleh suami istri mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi pihak ketiga jika dicatat atau dicatat dalam daftar umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum. pernikahan itu terjadi. Kedua, Notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian pewarisan yang diperjanjikan oleh orang yang masih terikat perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015., dan Ketiga, pengaturan masa depan dari perjanjian pewarisan yang dilakukan oleh suami istri, memerlukan adanya kepastian hukum dalam membuat perkawinan terkait harta warisan yang dilakukan di tengah-tengah perkawinan.
INSTITUSIONALISASI NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Setyawan, Fendi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i2.819

Abstract

Untuk menjamin peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka diperlukan instrumen hukum indikator nilai Pancasila. Namun permasalahannya adalah adakah intrumen hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan  dan kelembagaan hukum apa yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud? Untuk menjawab permasalahan ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan penarikan kesimpulan secara preskriptif. Hasil yang diperoleh adalah bahwa BPIP dan BPHN telah menyusun dan menggunakan indikator nilai-nilai Pancasila untuk melakukan evaluasi, kajian dan analisis serta penyelarasan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila di internal kelembagaannya. Instrumen ini perlu dikembangkan dan diperkuat dengan mencantumkannya dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, agar setiap pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki pemahaman dan panduan yang sama. Adapun terkait kelembagaan, perlu adanya penguatan dan sinergitas antar lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengistitusionalisasikan nilai-nilai Pancasila.
Co-Authors Adorana, Firman Floranta Agam Akhmad Syaukani, Agam Akhmad Agusyanti, Kusuma Astuti Ahmad Subhan Al Hany, Sonia Mawar Albert H Wounde Ali Badrudin Alon Maemanah Amira Inaz Clarissa Pambudi Amri, Ahmad Ihsan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Ananto Setyo Utomo Andhiyah Ivena Ramadani Angelin, Elmi Nada Anggraini, Arista Ulfa Anselma Dyah Kartikahadi Ariaza, Ashfia Rosyalina Ariaza, Naufal Pasya Lingga Ariky, Iqbal Maula Arvina Hafidzah As’ad Imam Muhtadi Ayu Citra Santyaningtyas Bagus Sujatmiko Bayu Dwi Anggono Bhim Prakoso Bimo Alexander Bunga Kinasih Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul Dewatoro Suryaningrat Poetra Dian Puspita Sari Dian Qobila Belinda Dominikus Rato Dominikus Rato Dyah Ochtarina Susanti Dyah Ochtorina Susanti Elvia Elvaretta Fanny Tanuwijaya Ferdiansyah Putra Manggala Firman Anugerah Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Firman Octhaviana Sulistiyono Fivi faiqotul himmah Floranta , Firman Galuh Puspaningrum H.K, Ajeng Pramesthy Hudzaifa Rochmatil Husniah I Gede Widhiana Suarda I Wayan Yasa, I Wayan Inayatul Anisah Indi Muhtar Ismail Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jendro Hadi Wibowo Jendro Hadi Wibowo Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Khusnul Khotimah Kinanty, Sastra Kris Kiswah, Maftuha Komang Dendi Tri Karinda Kusuma Astuti Agusyanti Lailannaja, Ashfia Rosyalina Lia Puspita, Putu Lutfian Ubaidillah M.Hakim Yunizar Diharimurti Mannan, Faidhul Melisa Dwi Fransiska Miftahul Huda Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Mohammad Rondhi Muhammad Imaduddin Muhammad Imaduddin Muhammad Nurulloh Jarmoko Muhammad Rifky Darmawan Nur Nafa Maulida Atlanta Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurhidayat , Nurhidayat Octavianus, Dwi Caesar Pambudi, Amira Inaz Clarissa Pika Sari Prakoso, Bhim Prescelly, Cindy Rahmadi Indra Tektona Rahmah, Jihan Zuhuur Ramzy, Isvandiar Muhammad Rastra Ardani Irawan Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Rokhani, Rokhani Roniansah, Fadiah Derin Rukaman Wibisono, Wina Febrianti Sayib Fauzi Adiansyah Serfiyani, Cita Yustisia Subhan Arief Budiman Sufi Amalia, Cici Riski Suhayati, Kurniyah Syadzwina, Dhifa Nadhira Syifa Alam Syokron Jazil Talitha Rahma Tania, Irda Taniady, Vicko TOLIB EFFENDI Toto Yanuarto Umam, Abd. Vina Lailia Agustina Wasidipa Maulana Firdaus Wijaya, Tito Dharma William Franz Hasiholan Sihite Yusuf Adiwibowo, Yusuf Yusuf, Dwi Savedo Zainur Ratna Savitri Zakiyatun Nufus