Articles
Peran Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam Penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)
Elindia Munarwan, Alexandra Winona;
Anom Husodo, Jadmiko;
Subekti, Rahayu
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i8.485
Dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan melakukan penafsiran hukum dan konstruksi hukum melalui norma hukum yang berlaku. Pengumpulan data menggunakan studi hukum kepustakaan dengan data sekunder berupa bahan pustaka seperti buku, literatur dan jurnal hukum yang terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Perda No. 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana dalam Pasal 1 No. 53 menyebutkan bahwa Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
LEGAL PROTECTION OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN MINING LAW PERSPECTIVE IN INDONESIA
Subekti, Rahayu
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23466
Negara Indonesia ialah negara hukum, ketentuan ini dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Pasal 1 ayat (3). Sebagai negara hukum Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, termasuk mengatur kemanfaatan semua aspek kehidupan agar mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada penjelasan Pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa: “...Khusus tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci dan tanah milik masyarakat adat, sebelum dikeluarkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.” Ketentuan ini menganulir larangan penggunaan tanah masyarakat adat untuk usaha Migas dan Pertambangan. Dengan kata lain, kegiatan Migas dan Tambang dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Persetujuan masyarakat adat tersebut dilakukan dalam bentuk penyelesaian secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan keputusan mengenai cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atas tanah.
Konsep Asas No Work No Pay Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19
Irfan, Muhammad;
Subekti, Rahayu;
Sungkowo Raharjo, Purwono
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37984
This study aims to determine the concept of the no work no pay principle in laws and regulations by companies with the Covid- 19 Pandemic concept. Methods This research is a prescriptive normative legal research. The legal sources of this legal research use primary and secondary legal materials. The approach technique used is the method of applying the law and the conceptual approach. Data collection techniques used are literature study, document study and interviews. The technique of analyzing legal materials is descriptive using the deductive reasoning method. Results Based on research on the concept of wages according to the no work no pay principle by the Covid- 19 pandemic company, there are several concepts that can be used as guidelines. First, the basic concept refers to and is guided by the no work no pay principle contained in Article 93 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which reads "Wages are not paid if the worker/labourer does not do work" . The no work no pay principle applies if the Worker/Labourer does not work on the basis of the Worker/Labourer's own fault or intention. Because there is no work without wages, it does not apply if the condition of the Worker/Labourer experiences several conditions as regulated in Article 93 paragraph (2) of the Manpower Act. However, what is noted in the wage policy in the Covid-19 pandemic is that the provisions in Article 93 paragraph (2) letter f do not apply, because it cannot be fulfilled "the employer does not employ workers or laborers due to their own mistakes or because of obstacles that can be avoided by the entrepreneur" because the Covid-19 pandemic condition is an event that cannot be avoided and is not the fault of any party.
Aspek Hukum Pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Tempat Wisata
Budi, Fenny;
Subekti, Rahayu
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37986
The objective of research was to find out the suitability of the use of protected forests in Karanganyar Regency for tourist attractions with statutory and concerning the legality of retribution withdrawal by local governments which is legal because local governments have regional autonomy.With the legal issue, the author uses normative research methods with perspective research of used cases and regulatory approaches. Nature tourism is one form of protected forests utilization that falls into the group of environmental services utilization according to Article 1 number (6) Regulation of Minister of Forestry Number P.47/MENHUT-II/2013. The helding of tourism in protected forest areas is allowed with the provision not to reduce, change, or eliminate its main functions, change the landscape, and damage environmental elements. However, in the implementation, the parties that involved didn't apply it as it used to be, there were persons who violated the rules that have been made. In addition to violations in the use of protected forests as tourist attractions, other problems occurred was the withdrawal of the retribution, in interviews that the author did with the management of protected forests, it claimed that the withdrawal of retribution in tourist attractions that use protected forests is basically not the right of the local government because the manager of the protected forest doesn't come from the local government but Perum Perhutani instead.
Aspek Keadilan Pancasila dalam Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
Fajar, Sukmajati;
Subekti, Rahayu
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37987
The purpose of writing this research is to find out about pancasila justice in the of industrial relations dispute mediation at the Departement of Industry and Manpower of Sukoharjo Regency. The writing of this research uses a normative juridicial legal research method by reviewing library materials or secondary data. The nature of the data research and the approach used are prescriptive and statute approach. Pancasila Justice has characteristic of humanizing humans in a fair and civilized manner according to their human rights and providing social justice for all Indonesian people. From the data dispute cases that have been analyzed, there are still procedures and recommendations that are not in accordance with Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Indutrial Relations Disputes, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Pancasila Justice. This legal fact causes dispute resolution through mediation to be unfair because it is not in accordance with Pancasila justice where Pancasila jutice has the characteristics of humanizing humans fairly and civilly according to their human rights and providing social justice for all Indonesian people.
PENGELOLAAN LIMBAH COVID-19 DI RUMAH SAKIT PARU ROTINSULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
Ramadhan, Riangga Ferbi;
Subekti, Rahayu
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43716
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hukum lingkungan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah COVID-19 serta upaya dalam mengatasi hambatan nya di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu. Penelitian ini memakai metode penelitian fakta-fakta empiris bersifat deskriptif dengan mengaplikasikan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara dan observasi serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil observasi pengelolaan limbah COVID-19 telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 Tentang, akan tetapi dalam implementasi nya masih belum optimal dilaksanakan, seperti upaya pemilahan, dumping dan pengelolaan lainnya. Hambatan dalam pengelolaan limbah di rumah sakit masih belum gencarnya upaya pemilahan dari penghasil limbah yakni pasien diperlukan edukasi untuk mendukung pengelolaan limbah infeksius COVID-19 yang benar secara hukum.
PEMENUHAN HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA UNTUK MEMPEROLEH HAK DALAM PEMBELIAN MOTOR DI PT. DISTRIBUTOR MOTOR INDONESIA
Lamentira, Stephanie;
Subekti, Rahayu
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43869
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak konsumen dalam memperoleh barang sesuai yang diperjanjikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penulisan ini menggunakan metode hukum empiris atau non doctrinal, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat preskriptif yang diperoleh langsung dengan wawancara terhadap Kuasa Hukum PT. Distributor Motor Indonesia sebagai sumber data primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil di PT. Distributor Motor Indonesia terdapat adanya hak-hak konsumen yang belum dipenuhi. Hak-hak konsumen yang belum dipenuhi oleh Pelaku usaha tersebut adalah belum diserahkan Buku Kepemilikan Tanda Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang setelah 3 (tiga) bulan dilakukannya serah terima unit sepeda motor. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen tersebut adalah dengan itikad baik tetap melaksanakan kewajibannya untuk tetap melakukan pengurusan terhadap dokumen kelengkapan kendaraan.
EFEKTIVITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGELOLA SAMPAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN
Mustika Wararatna;
Rahayu Subekti
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i2.48856
The goal of this research was to know how effectiveness of trash management based on legislation adopted by the South Tangerang City Environmental Service. The author uses empirical legal methods, using a descriptive qualitative approach. Primary data were gained through conducting field interviews, while secondary data was gathered through a literature review. Considering the study's findings, The South Tangerang City Environmental Service manages garbage in accordance with all applicable relevant laws and regulations, namely Constitution Number 18 of 2018 concerning Garbage Management, South Tangerang City Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Change On Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Trash Management, and Regulation Mayor South Tangerang Number 50 of 2017 concerning Trash Management. However, it is not fully successful in its implementation since the garbage dump is not located in line with the provisions of the garbage dump determination, resulting in environmental contamination in the area surrounding the garbage dump. The inadequate location of the landfill, the residents' lack of awareness of the value of participation in waste management, and limited waste management infrastructure are among the challenges faced by the Environmental Service of South Tangerang City in implementing waste management.
ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 (STUDI DI KABUPATEN PONOROGO)
Akbar Ardya Putra;
Rahayu Subekti;
Purwono Sungkowo Raharjo
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i2.49735
This study analyzes and examines the implementation of agricultural land pawning according to Law Number 56 PRP of 1960 in order to examine whether it has been effective or not in Ponorogo Regency. This research is included in the descriptive empirical research. Sources of data and types in this study are primary and secondary data. The approach applied in this research is a conceptual approach, a statutory approach and a sociological approach. The location chosen by the researcher for this research is Ponorogo Regency. Data collection techniques used are interviews and document and literature studies. The data analysis applied in this study was carried out qualitatively or descriptively. Looking at the development of the research carried out, the researcher can conclude that the implementation of pawning agricultural land in Ponorogo Regency has not been in accordance with Law Number 56 PRP of 1960. This happened because the people in Ponorogo Regency, which in general are rural communities, more often use customary law or customary law. verbal agreement on the implementation of the agricultural land pawn agreement because it is considered more efficient and easier in its implementation. So that the role of the government and the community is needed so that land pawn regulations can be effective, especially in Ponorogo Regency
SISTEM PENDAFTARAN TANAH YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH
Rahayu Subekti;
Purwono Sungkowo Raharjo;
Hadhika Afghani Imansyah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51181
The purpose of writing this journal is to provide analysis and research on a land registration system that provides legal certainty of land rights for owners of land rights. Whereas for legal certainty which is a manifestation of the Safe Principle, a positive publication system is needed that is supported by the role of village officials. This Positive Publication System will later protect legal subjects written in the land book complete with floor plans in order to avoid land dispute conflicts. However, in the event of a dispute, in this positive publication system, the legal subject whose name is listed in the land book even though they are not entitled to the land will still be protected while the injured party will be given compensation in other forms. Here the role of Pamong Desa is needed, in addition to assisting the community, but based on PP no. 24 of 1997, it has a task, one of which is to provide legal protection and certainty to land rights holders as well as to collect data on ownership of rights in the apartment system. This is certainly related to the Obligation of Land Owners to Report their Land Ownership to the Village so that it is properly inventoried as an asset used, not as an absentee item.