Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
19.571
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Bina Hukum Lingkungan Udayana Journal of Law and Culture BILANCIA Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan CERMIN: Jurnal Penelitian Jurnal Sosial Humaniora Sigli SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) Indonesia Private Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review RIO LAW JURNAL International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Litigasi Amsir JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyaraka Mamangan Social Science Journal PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Primagraha Law Review Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Strata Law Review International Journal of Advance Social Sciences and Education (IJASSE) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Strata International Journal of Social Issues Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Cendekia Ilmiah Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Jurisprudence Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Rahayu Subekti
Universitas Sebelas Maret
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 150 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 150 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
ANALISIS PENGATURAN BANK TANAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN TANAH DI INDONESIA Attoillah, Muhammad Ibnu; Subekti, Rahayu
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di Indonesia adalah kepemilikan bangsa Indonesia dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Atas dasar Pasal tersebut, kemudian negara diberikan hak menguasai negara melalui Pasal 2 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Perpanjangan dari hak menguasai negara ini adalah hak pengelolaan yang diberikan kepada badan atau lembaga yang berwenang. Dalam melakukan pengelolaan tanah dipergunakan untuk kepentingan umum, dapat dilakukan dengan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk badan bank tanah yang terindikasi kembali menekankan pada asas domein verlkaring dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan berupa terdapat indikasi penerapan kembali asas domein verklaring akibat dari perolehan tanah Bank Tanah yang berasal dari perolehan yang bersumber salah satunya dari tanah yang tidak terdapat penguasaan di atasnya Pada Pasal 7 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kemudian, terdapat tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang memiliki kewenangan yang serupa dalam hal pengelolaan dan pengadaan tanah, yaitu Bank Tanah, Gugus Tugas Reforma Agraria, dan Kementerian ATR/BPN.
PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BERKEADILAN UNTUK MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN Subekti, Rahayu; Budyatmojo, Winarno; Raharjo, Purwono Sungkowo
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.771 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan untuk mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Banyaknya terjadi alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian, menyebabkan hal yang urgent untuk dilakukan penataaan karena tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Dengan perencanaan dan pemanfaatan yang berkeadilan diharapkan dapat mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Berdasarkan hasil pembahasan maka: Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan diperlukan dalam mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan dilakukan dengan mengingat prinsip: (1) Tidak bertentangan dengan undang–undang; (2) Sesuai dengan tata ruang wilayah; (3) Menyejahterakan rakyat; (4) Menjaga keseimbangan lingkungan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi tanah pertanian., sehingga berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan; (5) Adanya penghormatan terhadap pemilik hak atas tanah; (6) Memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Dalam undang–undang penataan ruang, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pengendalian tersebut dilakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang yang berkeadilan sebagai usaha dalam mengurangi dampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan.
KEDUDUKAN PENGUASAAN TANAH DAN UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN INDONESIA Subekti, Rahayu; Benedicta, Salma Jane; Imansyah, Hadhika Afghani
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2888.78 KB)

Abstract

Perkembangan zaman menimbulkan alih fungsi lahan yang berjalan seiringan dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Upaya alih fungsi lahan memiliki hubungan yang erat dengan pemilik dan atau penguasa tanah. Berkurangnya minat pemuda sebagai petani menjadi ancaman pertanian Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan penguasaan tanah dalam upaya alih fungsi lahan dan bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap petani serta upaya pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hak kepemilikan dan penguasaan tanah perlu diberikan pembatasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menggunakan tanahnya. Rencana tersebut dapat mendorong dilakukannya alih fungsi lahan pertanian. Berkurangnya minat petani milenal dapat mengakibatkan mudahnya para petani untuk mengalihkan fungsi lahannya. Upaya kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi dalam memberikan beasiswa kepada anak petani untuk kuliah dibidang pertanian dapat memberikan dampak peningkatan minat petani milenial. Hal ini dapat mendorong petani untuk mempertahankan lahannya dan sebagai upaya agar alih fungsi lahan pertanian terkendali.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan PT Suzuki Finance Indonesia pada Tingkat Mediasi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Nadia Sekarsari; Rahayu Subekti; Rosita Candrakirana
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 17 No. 1 (2023): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v17i1.1784

Abstract

This research intend to determine and resolve the process of dispute settlement of industrial relations between employee and PT Suzuki Finance Indonesia Branch Office Purwokerto on mediation step that was held at Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kab. Banyumas. This research using normative and empirical methods which use primary and secondary legal materials. Also using interview data sources with the mediator of Dinnakerkop UKM Kab. Banyumas and documentary study. The conclusion of this research is the dispute settlement of industrial relations on this case already in accordance with PPHI Law, but there are obstacles that cause the solution of industrial relation can not to be done in the mediation step.
Questioning Food Security in Green Constitution Conception: Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia Subekti, Rahayu; Husna, Tsabbita Ahmilul; Salsabila, Putri Balqis
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Research on the constitution, food security, and sustainable development have become widely explored. However, issues related to the legal framework in the context of a green constitution remain unresolved. This is particularly evident in Indonesia’s efforts to address the food crisis, which has led to substantial deforestation. Therefore, this research aims to analyze the implementation of food security efforts in line with a green constitution in Indonesia. Despite the potential for adopting sustainability for future generations, there is hesitance in implementing articles related to a green constitution in food security activities. This legal issue is examined as normative research using conceptual and comparative methods and deductive logic. The results show that, firstly, food security is a pillar in achieving Sustainable Development Goals (SDGs), necessitating the correction of erroneous paradigms to optimize the strategic project. The urgency of the implementation in line with sustainable development is based on five fundamental points: conservation of natural resources, environmental protection, social welfare, sustainable economic growth, and fulfilling future needs. Secondly, legislation firmly establishes the significance of sustainable development principles to prioritize environmental consciousness. In addition, there is a need for reformulation in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of Indonesia by adding wording or explanations. This would regulate the limitations of environmental exploitation for community prosperity and establish regulations for development without shifting agricultural land and food production.
Legal Protection of Consumer Rights for Clean Water Services of Tirta Mulia Regional Public Company in Pemalang Regency Ma’rufin, Muhammad Zainul; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
Strata International Journal of Social Issues Vol. 1 No. 1 (2024): February
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/sijosi.v1i1.171

Abstract

This research examines the legal protection of consumers' rights to clean water services by the Regional Public Company (Perumda) Tirta Mulia, Pemalang Regency. The research background illustrates the importance of the availability of clean water as a basic human need in the context of Indonesian law, which is regulated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The main focus of the research is to analyze how Perumda Tirta Mulia fulfills its obligations as a business actor in line with the Consumer Protection Law. In this context, research also identifies obstacles that may arise in protecting consumers legally, especially concerning clean water services. The method used is empirical legal research with a statutory and conceptual approach. Primary data was obtained through interviews with Perumda and consumers, while secondary data came from legal literature, statutory regulations, and related information sources. Data analysis was conducted qualitatively by referring to legal theories and consumer protection concepts. It is hoped that the results of this research can contribute to understanding the implementation of Law Number 8 of 1999 in the context of clean water services by Perumda. Apart from that, it is also hoped that this research can provide recommendations for increasing consumer legal protection and improving clean water services provided by Perumda Tirta Mulia, Pemalang Regency.
Implementation of Fulfillment of the Rights to Health, Safety, Comfort, and Convenience for Residents of Begalon II Rusunawa Fachry, Muhammad Rizqon; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
Strata International Journal of Social Issues Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/sijosi.v1i2.206

Abstract

This research aims to examine the fulfillment of the Right to Health, Safety, Comfort, and Convenience by the Surakarta city government, namely the flats Manager for the Begalon II Tipes flats Residents. The background of this research is a complaint from the voice of the Low-Income Community or MBR for the Government to pay more attention to their rights. In addition, the gap between the rights obtained between residents in flats which were built longer is not as good or as appropriate as the rights obtained by residents in flats which were built more recently. The main focus of this research is the fulfillment of health, safety, comfort, and convenience rights that should be fulfilled by the manager fairly. The efforts of the manager in fulfilling these rights are also the focus of this research. This research also describes the rights and obligations of flats residents so that the research is also balanced. This research method is empirical legal research. Primary data is obtained through interviews with the Head of UPT Rusunawa of the Surakarta City Housing and Settlement Office and residents of Begalon Tipes II flats. While secondary data is sourced from legal literature, laws and regulations, and from various related sources of information. Data analysis is done qualitatively by referring to the rights of occupants of houses or buildings from various laws and regulations. The results of this research are expected to contribute to the understanding of the implementation of regulations on flats and the protection of the rights of residents, especially the rights to health, safety, comfort, and convenience.
Peran PPAT dalam Permasalahan Jual Beli Tanah dalam Kasus Putusan PN Nganjuk Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Njk Bimo, Muhammad Naufal Aryo; Subekti, Rahayu; Raharjo, Purwono Sungkowo
Multidiscience : Journal of Multidisciplinary Science Vol. 1 No. 1 (2024): January
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/multidiscience.v1i1.178

Abstract

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menelaah peran Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dalam melaksanakan perannya dalam konteks peralihan hak atas tanah dan jual beli. Peran PPAT ini adalah sebuah fundamental dalam melakukan peralihan hak atas tanah. Kewenangan seorang PPAT menjadi fokus utama pada kasus ini yang mana terdapat permasalahan mengenai kode etik yang dilakukan. Tugas utama PPAT adalah memastikan legalitas transaksi properti, melindungi hak pemilik, dan mengamankan kepemilikan tanah. Mereka berperan penting dalam menjaga kepastian hukum di sektor properti. PPAT memiliki wewenang untuk mengesahkan akta-akta tersebut sehingga sah secara hukum. Metode Penulisan yang digunakan adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Seyogyanya seorang PPAT, apabila ditemukan suatu kesalahan dalam menciptakan sebuah akta otentik maka ia harus dimintai pertanggungjawaban. Permasalahan ini berfokus dalam kecacatan formil dan meteriil sebuah akta. Tulisan ini dibuat untuk menjadi sebuah referensi dan panduan terhadap sebuah kasus cacat formil peralihan hak atas tanah.
Perlindungan Pada Pekerja di Masa Pandemi Covid–19 (Suatu Perspektif Penerapan Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan) Kurniawan, Ramadhan; Subekti, Rahayu
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan pengaturan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Boyolali dikondisi pandemi covid -19 dan kendala pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dokumen dan sebagainya. Atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, SE Menteri Ketenagakerjaan No:M/6/HI.00.01/V/2020, dan SE Menteri Ketenagakerjaan No: M/6/HK.04/IV/2021 berkenaan dengan waktu pemberian THR dan besar nominalnya. Ditemukan juga kendala pelaksanaan pengaturan THR Keagamaan baik dari perusahaan maupun Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan yang pada intinya karena kondisi pandemic covid- 19 membuat perusahaan mengalami permasalahan keuangan dan pengawasan yang kurang maksimal karena dilakukan secara online
Studi Perbandingan Pengaturan Peredaran Kosmetik Antara Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Dengan Food And Drug Administration Amerika Serikat Nadya Priscilla Wibowo; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i1.77

Abstract

This study aims to compare the regulation of cosmetic distribution between the Food and Drug Administration (BPOM) in Indonesia and the Food and Drug Administration (FDA) in the United States. The comparative method is carried out by analyzing regulations, registration procedures, security requirements, post-marketing supervision, and the role of each institution in maintaining the safety of cosmetic products. The research results show that although BPOM and FDA have the same goal of protecting consumers and ensuring the safety of cosmetic products, there are significant differences in their regulatory approaches and registration procedures. BPOM tends to adopt a more formal, qualified approach with strict requirements for registration of cosmetic products, while FDA uses a more flexible approach with more responsibility devolving to manufacturers to ensure compliance with approvals. The two agencies also have differences in post-marketing oversight. Indonesia's BPOM tends to be more active in conducting regular product testing on the market, while the United States FDA relies more on consumer and manufacturer reports to identify unsafe products. However, both face similar challenges in dealing with the rapid development of the cosmetics industry and product innovation. Continuous efforts are needed to improve regulation and supervision to ensure that cosmetic products in circulation are safe for consumers around the world.
Co-Authors Abdul Kadir Adi Sulistiyono Aditya Tri Wijaya Agatha Celia Disfirela Agatha, Thesalonika Vega Puspa Agus Hikmat Agus Priyono Kartono Ahmad Gufran Rosyidi Aji Bayu Prasetya Akbar Ardya Putra Al. Sentot Sudarwanto Amalina Ghaisani Putri Andy Wilmansyah Herman Annisa Fianni Sisma Annisa Fitira Arif Waskitha Aji Arif Waskitha Aji Aristawidya, Nabila Salma Arvin Asta Nugraha Asianto Nugroho Asianto Nugroho Asron Orsantinutsakul Attoillah, Muhammad Ibnu Aushi Aulia Rahmah Ayu Setyo Damayanti Azizatur Rahmawati Benedicta, Salma Jane Benita Setya Putri Bethari Laksita Rahmania Luhri Sukoco Bimo, Muhammad Naufal Aryo Budi, Fenny Cania Prameswari Hadi Waluyo Dandy Ramadhan Dewa Gede Sudika Mangku Dias Rahmadanti Diko Anggalih Utomo Diva Lufiana Putri Divya Aviva Marsyaf Djoko Wahju Winarno Djoko Wahju Winarno Eistetika Sari Ekawati, Margareta Dany Elfira Damayanti Elias Yulio Kristiadi Elindia Munarwan, Alexandra Winona Elizabeth Devina Putri Eloi Turnip Endah Andriyani Fachry, Muhammad Rizqon Fairus Hasna Faisal Ary Justiawan Fajar Dwi Romadhon Fajar, Sukmajati Fanny Fernian Yahya Artikasari Favian Rajendra Ananta Putra Febriyanti, Nabila Fines Fatimah Firman Setiabudi Fitira, Annisa Flora Camellia Gustiaji Gustiaji Hadhika Afghani Imansyah Hadhika Afghani Imansyah Hawina Romli Hawina Romli Hermawan, Sapto Hidayati, Mutiara Resky Husna, Tsabbita Ahmilul Husodo, Jadmiko Anom I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Imansyah, Hadhika Afghani Indah Gultom, Cahaya Purnama Irawan, Armalia Berlinda Irfannul Ulum Irkham Bagus Prasetia Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ismawati Septiningsih Itok Dwi Kurniawan Jaelani, Abdul Kadir Jauhara Berliana Aziza Putri Jomastin Hegel Siringoringo Jonatan Christo Karenina Maria Tavarez Kartika Cahyaningtyas Kenita Rizki Ayutama Khafida Nur Azizah Klaudius Fabian Pramana Putra Kristiadi, Elias Yulio Kurniawan, Ramadhan Laksono Trisnantoro Laksono, Farmasinta Setyaning Lamentira, Stephanie Larasati Dwina Kinanti Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Leni Sasmita Sari Lintang Aprilia Lintang Rayi Lufiana Putri, Diva Lutfi Afifah Machfudz, Drifarrosa Aisy Aufanuha Mahendra Paksi Panji Tetuko Marchelyno Krishna Surya Putra Darma Maria Tavarez, Karenina Marsyaf, Divya Aviva Ma’rufin, Muhammad Zainul Meine Van Noordwijk Milenia La Viola Signorita Monika Diah Maharani Kusumastuti Muhammad Faiz Muhammad Fikri Haikal Muhammad Irfan Muhammad Zaid Tsabit Mulyanto Mulyanto Munarwan, Alexandra Winona Elindia Mustika Wararatna Nadia Nurul Aini Nadia Sekarsari Nadya Priscilla Wibowo Nadya Puteri Nur Utomo Najicha, Fatma Ulfatun Najwa Syifa Radzakani Nanda Putri Ariska Nela Khamrous Salwa Ni Putu Rai Yuliartini Nimas Ratu, Niosi Niosi Nimas Ratu Noor Saptanti Nugroho, Asianto Nuzula Firda Sa'adhati Parakleyto Majma Al-Bahrayn Peregrita Phalida Setyaningrum Pius Triwahyudi Priscila Putri Haneswara Puji Wulandari Kuncorowati Purwono SR Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Putranto, Muqtadir Ghani Putri Febrianawati, Nita Putri Nursanti, Yunita Putri, Amalina Ghaisani Putri, Benita Setya Rachmadita Sheila Alikaputri Rachmadita Sheila Alikaputri Raharjo, Purwono Sungkowo Ramadhan Kurniawan Ramadhan, Riangga Ferbi Refiana Adista Riyanto Retna Nurhidayah Reza Octavia Kusumaningtyas Rezhar Agustina Wibiningtyas Riyanto, Refiana Adista Rizqiaranti Salsabila Robbani, Anila Romli, Hawina Rosita Candra Kirana Rosita Candrakirana Rosita Candrakirana Rosita Candrakirana Roslila Anggraeni Rosyda Saniyya Ishlaha S A Ningrat Dwi Putri K Sahat Poltak Siallagan Salma Jane Benedicta Salsabila, Putri Balqis Sambas Basuni Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sari, Destya Permata Sava, Farrel Ridho Ian Seruni Aqila Haya Setiabudi, Firman Shinta Dwi Destiana Shofi, Zalfa Dhea Fairuz Sisma, Annisa Fianni Siti Ashira Salvina Day Sobirov, Bobur Baxtishodovich Sonia Damayanti Sitompu Sudjudiman, Haikal Narendra Suryono, Arier Syainindita, Saraswati Asa Thesalonika Vega Puspa Agatha Thoriq Nurwahid Tinita Kesait Toif Fadzoli Tri Wijaya, Aditya Ulfatun Najicha, Fatma Utkarsh K Mishra Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Warsito Warsito . Wasis Sugandha Weningtyas, Annisa Wibiningtyas, Rezhar Agustina Wida Astuti Wida Astuti Wida Samsi Yudani Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi Winarno MS SH Budyatmojo Yarifa Nurul Huda Yoga Yuniadi Yosi Argenta, Aulia Yunita Putri Nursanti Yunitya Hilda Natasya Zalfa Dhea Fairuz Shofi