Articles
Peran PPAT dalam Permasalahan Jual Beli Tanah dalam Kasus Putusan PN Nganjuk Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Njk
Bimo, Muhammad Naufal Aryo;
Subekti, Rahayu;
Raharjo, Purwono Sungkowo
Multidiscience : Journal of Multidisciplinary Science Vol. 1 No. 1 (2024): January
Publisher : CV. Strata Persada Academia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59631/multidiscience.v1i1.178
Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menelaah peran Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dalam melaksanakan perannya dalam konteks peralihan hak atas tanah dan jual beli. Peran PPAT ini adalah sebuah fundamental dalam melakukan peralihan hak atas tanah. Kewenangan seorang PPAT menjadi fokus utama pada kasus ini yang mana terdapat permasalahan mengenai kode etik yang dilakukan. Tugas utama PPAT adalah memastikan legalitas transaksi properti, melindungi hak pemilik, dan mengamankan kepemilikan tanah. Mereka berperan penting dalam menjaga kepastian hukum di sektor properti. PPAT memiliki wewenang untuk mengesahkan akta-akta tersebut sehingga sah secara hukum. Metode Penulisan yang digunakan adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Seyogyanya seorang PPAT, apabila ditemukan suatu kesalahan dalam menciptakan sebuah akta otentik maka ia harus dimintai pertanggungjawaban. Permasalahan ini berfokus dalam kecacatan formil dan meteriil sebuah akta. Tulisan ini dibuat untuk menjadi sebuah referensi dan panduan terhadap sebuah kasus cacat formil peralihan hak atas tanah.
Perlindungan Pada Pekerja di Masa Pandemi Covid–19 (Suatu Perspektif Penerapan Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan)
Kurniawan, Ramadhan;
Subekti, Rahayu
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan pengaturan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Boyolali dikondisi pandemi covid -19 dan kendala pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dokumen dan sebagainya. Atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, SE Menteri Ketenagakerjaan No:M/6/HI.00.01/V/2020, dan SE Menteri Ketenagakerjaan No: M/6/HK.04/IV/2021 berkenaan dengan waktu pemberian THR dan besar nominalnya. Ditemukan juga kendala pelaksanaan pengaturan THR Keagamaan baik dari perusahaan maupun Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan yang pada intinya karena kondisi pandemic covid- 19 membuat perusahaan mengalami permasalahan keuangan dan pengawasan yang kurang maksimal karena dilakukan secara online
Studi Perbandingan Pengaturan Peredaran Kosmetik Antara Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Dengan Food And Drug Administration Amerika Serikat
Nadya Priscilla Wibowo;
Rahayu Subekti;
Purwono Sungkowo Raharjo
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/terang.v1i1.77
This study aims to compare the regulation of cosmetic distribution between the Food and Drug Administration (BPOM) in Indonesia and the Food and Drug Administration (FDA) in the United States. The comparative method is carried out by analyzing regulations, registration procedures, security requirements, post-marketing supervision, and the role of each institution in maintaining the safety of cosmetic products. The research results show that although BPOM and FDA have the same goal of protecting consumers and ensuring the safety of cosmetic products, there are significant differences in their regulatory approaches and registration procedures. BPOM tends to adopt a more formal, qualified approach with strict requirements for registration of cosmetic products, while FDA uses a more flexible approach with more responsibility devolving to manufacturers to ensure compliance with approvals. The two agencies also have differences in post-marketing oversight. Indonesia's BPOM tends to be more active in conducting regular product testing on the market, while the United States FDA relies more on consumer and manufacturer reports to identify unsafe products. However, both face similar challenges in dealing with the rapid development of the cosmetics industry and product innovation. Continuous efforts are needed to improve regulation and supervision to ensure that cosmetic products in circulation are safe for consumers around the world.
Implementasi Peraturan Tanah Absentee Dalam Hubungannya Dengan Kepemilikan Tanah Pertanian Di Kabupaten Temanggung
Nanda Putri Ariska;
Rahayu Subekti;
Purwono Sungkowo Raharjo
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/terang.v1i1.88
This legal research aims to investigate how absentee land regulations are implemented in relation to agricultural land ownership in Temanggung Regency. The main objective is, first, to understand how absentee land regulations are implemented in relation to agricultural land ownership in Temanggung Regency. Second, to identify the factors that cause absentee ownership and control of land in Temanggung Regency. This research is a type of empirical juridical legal research that is descriptive in nature. This research method uses primary data obtained through direct interviews with the Temanggung Land Office and people who own absentee land. The research results show that absentee ownership and control of land still occurs in Temanggung Regency due to less than optimal implementation of the authority of the Temanggung Land Office. This condition occurs because there are buying and selling transactions outside official mechanisms and a lack of clear records by the Temanggung Regency Land Office regarding land inheritance. Several factors that cause the emergence of absentee land control and ownership in Temanggung Regency include legal aspects, law enforcement, community participation, infrastructure and culture.
Efektivitas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Sebagai Instrumen Pemulihan Kesehatan Di Kota Kediri
Cania Prameswari Hadi Waluyo;
Lego Karjoko;
Rahayu Subekti
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/terang.v1i2.200
This study to determine the use of revenue sharing funds of tobacco products excise as a health restoration instrument in Kediri City in 2023 and the effectiveness of Minister of Finance Regulation Number 215/PMK.07/2021 related to the use of revenue sharing funds of tobacco products excise as a health restoration instrument in Kediri City. Qualitative empirical legal research constitutes this study. Data sources and types consist of primary and secondary information. Interviews with representatives of the Kediri City Health Office and the Kediri City Regional Secretariat were utilised to acquire the data. The findings of this study indicate that the health recovery efforts in Kediri City have been largely ineffective due to inadequate implementation of the budget plan. In addition to the aforementioned, the efficacy of Minister of Finance Regulation Number 215/PMK.07/2021 is hindered by a number of obstacles pertaining to law enforcement, facilities, the community, and culture.
PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BERKEADILAN UNTUK MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN
Subekti, Rahayu;
Budyatmojo, Winarno;
Raharjo, Purwono Sungkowo
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan untuk mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Banyaknya terjadi alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian, menyebabkan hal yang urgent untuk dilakukan penataaan karena tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Dengan perencanaan dan pemanfaatan yang berkeadilan diharapkan dapat mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Berdasarkan hasil pembahasan maka: Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan diperlukan dalam mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan dilakukan dengan mengingat prinsip: (1) Tidak bertentangan dengan undang–undang; (2) Sesuai dengan tata ruang wilayah; (3) Menyejahterakan rakyat; (4) Menjaga keseimbangan lingkungan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi tanah pertanian., sehingga berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan; (5) Adanya penghormatan terhadap pemilik hak atas tanah; (6) Memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Dalam undang–undang penataan ruang, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pengendalian tersebut dilakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang yang berkeadilan sebagai usaha dalam mengurangi dampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan.
KEDUDUKAN PENGUASAAN TANAH DAN UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN INDONESIA
Subekti, Rahayu;
Benedicta, Salma Jane;
Imansyah, Hadhika Afghani
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Perkembangan zaman menimbulkan alih fungsi lahan yang berjalan seiringan dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Upaya alih fungsi lahan memiliki hubungan yang erat dengan pemilik dan atau penguasa tanah. Berkurangnya minat pemuda sebagai petani menjadi ancaman pertanian Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan penguasaan tanah dalam upaya alih fungsi lahan dan bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap petani serta upaya pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hak kepemilikan dan penguasaan tanah perlu diberikan pembatasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menggunakan tanahnya. Rencana tersebut dapat mendorong dilakukannya alih fungsi lahan pertanian. Berkurangnya minat petani milenal dapat mengakibatkan mudahnya para petani untuk mengalihkan fungsi lahannya. Upaya kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi dalam memberikan beasiswa kepada anak petani untuk kuliah dibidang pertanian dapat memberikan dampak peningkatan minat petani milenial. Hal ini dapat mendorong petani untuk mempertahankan lahannya dan sebagai upaya agar alih fungsi lahan pertanian terkendali.
Environmental Law with Sustainable Principles in Waste Bank Management in Sukoharjo Regency
Febriyanti, Nabila;
Subekti, Rahayu;
Ulfatun Najicha, Fatma
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4174
The author's aim in researching waste banks is to provide an understanding of waste management with a new paradigm in waste management, namely waste banks. Based on Law Number 18 of 2008, the use new paradigm of collect-transport-dispose in the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 14 of 2021, namely with the issuance of a circular. This research was carried out using the legal research method. This type of empirical legal research is descriptive in nature, explaining what happened in Sukoharjo Regency and analyzed qualitatively. Results from several literature and interviews with the existence of waste bank regulations, local governments carry out and implement them. Sukoharjo Regency has the role of the environmental service in carrying out environmental management, especially waste management. However, there are areas where not all of them have active waste banks, so this research is interesting to examine waste banks in realizing the legal principles of a sustainable environment in Sukoharjo Regency. The research results show that the implementation of waste banks in Sukoharjo Regency must be further optimized to achieve environmental law objectives with the principle of sustainability and waste banks as a circular economy.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan PT Suzuki Finance Indonesia pada Tingkat Mediasi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas
Nadia Sekarsari;
Rahayu Subekti;
Rosita Candrakirana
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 17 No. 1 (2023): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/blc.v17i1.1784
This research intend to determine and resolve the process of dispute settlement of industrial relations between employee and PT Suzuki Finance Indonesia Branch Office Purwokerto on mediation step that was held at Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kab. Banyumas. This research using normative and empirical methods which use primary and secondary legal materials. Also using interview data sources with the mediator of Dinnakerkop UKM Kab. Banyumas and documentary study. The conclusion of this research is the dispute settlement of industrial relations on this case already in accordance with PPHI Law, but there are obstacles that cause the solution of industrial relation can not to be done in the mediation step.
Blue Economy: Peluang Mengatasi Krisis Ekologi Dalam Pembangunan Sosial Di Indonesia
Sudjudiman, Haikal Narendra;
Subekti, Rahayu
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 5 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10526179
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan: pertama, bagaimana kondisi ekologis dan perlindungan lingkungan saat ini dalam tren pembangunan ekonomi. Kedua, apa esensi, arah, dan prinsip blue economy untuk pemulihan dan penguatan potensi alam akibat krisis ekologis. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ola pengelolaan lingkungan yang diadopsi di Indonesia sejauh ini masih terjebak pada tuntutan pertumbuhan ekonomi. Serta konsepsi blue economy didirikan pada penilaian dan penggabungan nilai sebenarnya dari alam (biru) sebagai modal ke semua aspek kegiatan ekonomi (konseptualisasi, perencanaan, pembangunan infrastruktur, perdagangan, wisata, eksploitasi sumber daya terbarukan, produksi energi/konsumsi.