p-Index From 2021 - 2026
19.571
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Bina Hukum Lingkungan Udayana Journal of Law and Culture BILANCIA Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan CERMIN: Jurnal Penelitian Jurnal Sosial Humaniora Sigli SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) Indonesia Private Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review RIO LAW JURNAL International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Litigasi Amsir JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyaraka Mamangan Social Science Journal PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Primagraha Law Review Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Strata Law Review International Journal of Advance Social Sciences and Education (IJASSE) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Strata International Journal of Social Issues Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Cendekia Ilmiah Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Jurisprudence Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Peraturan Tanah Absentee Dalam Hubungannya Dengan Kepemilikan Tanah Pertanian Di Kabupaten Temanggung Nanda Putri Ariska; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i1.88

Abstract

This legal research aims to investigate how absentee land regulations are implemented in relation to agricultural land ownership in Temanggung Regency. The main objective is, first, to understand how absentee land regulations are implemented in relation to agricultural land ownership in Temanggung Regency. Second, to identify the factors that cause absentee ownership and control of land in Temanggung Regency. This research is a type of empirical juridical legal research that is descriptive in nature. This research method uses primary data obtained through direct interviews with the Temanggung Land Office and people who own absentee land. The research results show that absentee ownership and control of land still occurs in Temanggung Regency due to less than optimal implementation of the authority of the Temanggung Land Office. This condition occurs because there are buying and selling transactions outside official mechanisms and a lack of clear records by the Temanggung Regency Land Office regarding land inheritance. Several factors that cause the emergence of absentee land control and ownership in Temanggung Regency include legal aspects, law enforcement, community participation, infrastructure and culture.
Efektivitas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Sebagai Instrumen Pemulihan Kesehatan Di Kota Kediri Cania Prameswari Hadi Waluyo; Lego Karjoko; Rahayu Subekti
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i2.200

Abstract

This study to determine the use of revenue sharing funds of tobacco products excise as a health restoration instrument in Kediri City in 2023 and the effectiveness of Minister of Finance Regulation Number 215/PMK.07/2021 related to the use of revenue sharing funds of tobacco products excise as a health restoration instrument in Kediri City. Qualitative empirical legal research constitutes this study. Data sources and types consist of primary and secondary information. Interviews with representatives of the Kediri City Health Office and the Kediri City Regional Secretariat were utilised to acquire the data. The findings of this study indicate that the health recovery efforts in Kediri City have been largely ineffective due to inadequate implementation of the budget plan. In addition to the aforementioned, the efficacy of Minister of Finance Regulation Number 215/PMK.07/2021 is hindered by a number of obstacles pertaining to law enforcement, facilities, the community, and culture.
PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BERKEADILAN UNTUK MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN Subekti, Rahayu; Budyatmojo, Winarno; Raharjo, Purwono Sungkowo
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan untuk mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Banyaknya terjadi alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian, menyebabkan hal yang urgent untuk dilakukan penataaan karena tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Dengan perencanaan dan pemanfaatan yang berkeadilan diharapkan dapat mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Berdasarkan hasil pembahasan maka: Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan diperlukan dalam mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan dilakukan dengan mengingat prinsip: (1) Tidak bertentangan dengan undang–undang; (2) Sesuai dengan tata ruang wilayah; (3) Menyejahterakan rakyat; (4) Menjaga keseimbangan lingkungan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi tanah pertanian., sehingga berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan; (5) Adanya penghormatan terhadap pemilik hak atas tanah; (6) Memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Dalam undang–undang penataan ruang, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pengendalian tersebut dilakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang yang berkeadilan sebagai usaha dalam mengurangi dampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan.
KEDUDUKAN PENGUASAAN TANAH DAN UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN INDONESIA Subekti, Rahayu; Benedicta, Salma Jane; Imansyah, Hadhika Afghani
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan zaman menimbulkan alih fungsi lahan yang berjalan seiringan dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Upaya alih fungsi lahan memiliki hubungan yang erat dengan pemilik dan atau penguasa tanah. Berkurangnya minat pemuda sebagai petani menjadi ancaman pertanian Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan penguasaan tanah dalam upaya alih fungsi lahan dan bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap petani serta upaya pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hak kepemilikan dan penguasaan tanah perlu diberikan pembatasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menggunakan tanahnya. Rencana tersebut dapat mendorong dilakukannya alih fungsi lahan pertanian. Berkurangnya minat petani milenal dapat mengakibatkan mudahnya para petani untuk mengalihkan fungsi lahannya. Upaya kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi dalam memberikan beasiswa kepada anak petani untuk kuliah dibidang pertanian dapat memberikan dampak peningkatan minat petani milenial. Hal ini dapat mendorong petani untuk mempertahankan lahannya dan sebagai upaya agar alih fungsi lahan pertanian terkendali.
Environmental Law with Sustainable Principles in Waste Bank Management in Sukoharjo Regency Febriyanti, Nabila; Subekti, Rahayu; Ulfatun Najicha, Fatma
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4174

Abstract

The author's aim in researching waste banks is to provide an understanding of waste management with a new paradigm in waste management, namely waste banks. Based on Law Number 18 of 2008, the use new paradigm of collect-transport-dispose in the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 14 of 2021, namely with the issuance of a circular. This research was carried out using the legal research method. This type of empirical legal research is descriptive in nature, explaining what happened in Sukoharjo Regency and analyzed qualitatively. Results from several literature and interviews with the existence of waste bank regulations, local governments carry out and implement them. Sukoharjo Regency has the role of the environmental service in carrying out environmental management, especially waste management. However, there are areas where not all of them have active waste banks, so this research is interesting to examine waste banks in realizing the legal principles of a sustainable environment in Sukoharjo Regency. The research results show that the implementation of waste banks in Sukoharjo Regency must be further optimized to achieve environmental law objectives with the principle of sustainability and waste banks as a circular economy.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan PT Suzuki Finance Indonesia pada Tingkat Mediasi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Nadia Sekarsari; Rahayu Subekti; Rosita Candrakirana
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 17 No. 1 (2023): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v17i1.1784

Abstract

This research intend to determine and resolve the process of dispute settlement of industrial relations between employee and PT Suzuki Finance Indonesia Branch Office Purwokerto on mediation step that was held at Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kab. Banyumas. This research using normative and empirical methods which use primary and secondary legal materials. Also using interview data sources with the mediator of Dinnakerkop UKM Kab. Banyumas and documentary study. The conclusion of this research is the dispute settlement of industrial relations on this case already in accordance with PPHI Law, but there are obstacles that cause the solution of industrial relation can not to be done in the mediation step.
Blue Economy: Peluang Mengatasi Krisis Ekologi Dalam Pembangunan Sosial Di Indonesia Sudjudiman, Haikal Narendra; Subekti, Rahayu
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 5 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10526179

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan: pertama, bagaimana kondisi ekologis dan perlindungan lingkungan saat ini dalam tren pembangunan ekonomi. Kedua, apa esensi, arah, dan prinsip blue economy untuk pemulihan dan penguatan potensi alam akibat krisis ekologis. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ola pengelolaan lingkungan yang diadopsi di Indonesia sejauh ini masih terjebak pada tuntutan pertumbuhan ekonomi. Serta konsepsi blue economy didirikan pada penilaian dan penggabungan nilai sebenarnya dari alam (biru) sebagai modal ke semua aspek kegiatan ekonomi (konseptualisasi, perencanaan, pembangunan infrastruktur, perdagangan, wisata, eksploitasi sumber daya terbarukan, produksi energi/konsumsi.
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA ENDEMIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Indah Gultom, Cahaya Purnama; Subekti, Rahayu
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 1 (2025): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i1.6764

Abstract

Permasalahan penyelundupan satwa endemik di Indonesia merupakan fenomena yang mengkhawatirkan karena berimplikasi serius terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Tindakan ilegal ini tidak hanya mengancam populasi spesies-spesies langka, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi sistem hukum nasional yang bertugas melindungi kekayaan hayati negara. Kajian ini secara khusus menelaah bagaimana mekanisme penegakan hukum dijalankan terhadap praktik penyelundupan satwa endemik, dengan bertumpu pada analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat sejumlah kendala dalam implementasi hukum, antara lain lemahnya pengawasan, rendahnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa walaupun kerangka hukum telah tersedia, penerapannya belum maksimal dalam menanggulangi penyelundupan satwa secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan serta penguatan sinergi antar-instansi agar tujuan pelestarian sumber daya alam hayati dapat tercapai secara menyeluruh. Kesimpulan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas, terpadu, dan konsisten merupakan kunci dalam menghentikan praktik penyelundupan satwa endemik di Indonesia.
TREE SPECIES COMPOSITION OF 1.8 HA PLOT SAMBOJA RESEARCH FOREST: 28 YEARS AFTER INITIAL FIRE Rahayu, Subekti; Basuni, Sambas; Kartono, Agus Priyono; Hikmat, Agus; van Noordwijk, Meine
Indonesian Journal of Forestry Research Vol. 4 No. 2 (2017): Indonesian Journal of Forestry Research
Publisher : Association of Indonesian Forestry and Environment Researchers and Technicians

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59465/ijfr.2017.4.2.95-106

Abstract

Repeated forest fires highly impact on tree species composition. Forest planning requires information about the current condition of species composition. This paper investigates the current tree composition of natural regeneration after repeated forest fires, regeneration process after repeated fires, and strategy of secondary growth related to ecological restoration issues. Re-observation of the 1.8 hectares permanent plot in Samboja Research Forest was conducted in 2011. All trees with diameters above 10 cm at breast height (DBH) were re-numbered and mapped. Herbarium specimen was collected for species identification. Number of taxon was determined, Important Value Index was calculated, species trait of light response was identified based on the references and dispersion index species was calculated. Results show after twenty eight years initial forest fire, 191 species naturally regenerated in the burnt area. Macaranga gigantea, a light demanding pioneer species of Euphorbiaceae was the most dominant species, followed by Vernonia arborea belonging to Asteraceae. Both, M. gigantea and V. arborea had clumped distribution. Eight species identified survived from repeated fires, are Anthocephalus chinensis, Dipterocarpus cornutus, Diospyros borneensis, Eusideroxylon zwageri, Shorea ovalis, Syzygium borneensis, Pholidocarpus majadum and Vatica umbonata. All surviving species was distributed uniformly in the plot. Dominant pioneer species which has grown after repeated fires indicates that the current condition of burnt forest is in the early succession. Protecting forest, assisting natural regeneration and monitoring dominant species are suggested as activities for the ecological restoration.
Reaktualisasi Folu Net Sink 2030 dalam Menekan Emisi Karbon (Autokritik Instrument Hukum Terkait Deforestasi Indonesia) Subekti, Rahayu; Aristawidya, Nabila Salma
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i1.348

Abstract

ABSTRAK Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi ancaman secara global, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement sebagai bentuk komitmen dalam mitigasi emisi global. Namun, justru semakin banyak tantangan dalam menekan angka emisi tersebut, salah satunya tidak terlindunginya hutan alam di wilayah konsesi, sehingga menimbulkan risiko terlampauinya target pemerintah dalam FOLU Net Sink 2030. Target FOLU Net Sink 2030 dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Terdapat kebijakan dalam FOLU Net Sink 2030 yang menjadi bumerang bagi kelangsungan dan keberlanjutan hutan di Indonesia karena tetap melegalkan deforestasi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum semakin memperburuk kegiatan deforestasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif. Sehingga didapatkan dua kesimpulan, yakni 1) diperlukan penghapusan terminologi "deforestasi terencana" yang mengizinkan penggundulan 325.000 hektar per tahun termasuk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) karena akan bertentangan dengan komitmen global yang tertuang dalam dokumen NDC, 2) Diperlukan reformasi kebijakan yang fundamental dan komprehensif, dimulai dari reaktualisasi regulasi anti deforestasi yang absolut tanpa pengecualian dengan memperhatikan perencanaan, dan mekanisme pengawasan oleh lembaga negara terkait serta penegak hukum. Kata kunci: deforestasi; folu net sink 2030; hutan.   ABSTRACT Increased greenhouse gas (GHG) emissions pose a global threat, and Indonesia is no exception. Indonesia has ratified the Paris Agreement as a form of commitment to global emission mitigation. However, there are increasingly many challenges in reducing these emissions, one of which is the lack of protection for natural forests in concession areas, thereby posing a risk of exceeding the government's target in FOLU Net Sink 2030. The FOLU Net Sink 2030 target can have both positive and negative impacts. There are policies in the FOLU Net Sink 2030 that are counterproductive to the survival and sustainability of forests in Indonesia because they continue to legalize deforestation for National Strategic Projects (PSN). Weak coordination between law enforcement agencies further exacerbates deforestation activities. This study uses a qualitative method with a normative and comparative approach. This leads to two conclusions: 1) it is necessary to remove the term “planned deforestation,” which allows for the clearing of 325,000 hectares per year, including for National Strategic Projects (PSN), as it contradicts global commitments outlined in the NDC document; 2) Fundamental and comprehensive policy reform is needed, starting with the re-actualization of absolute anti-deforestation regulations without exceptions, taking into account planning and monitoring mechanisms by relevant state institutions and law enforcement agencies. Keywords: deforestation; folu net sink 2030; forest;
Co-Authors Abdul Kadir Adi Sulistiyono Aditya Tri Wijaya Agatha Celia Disfirela Agatha, Thesalonika Vega Puspa Agus Hikmat Agus Priyono Kartono Ahmad Gufran Rosyidi Aji Bayu Prasetya Akbar Ardya Putra Al. Sentot Sudarwanto Amalina Ghaisani Putri Andy Wilmansyah Herman Annisa Fianni Sisma Annisa Fitira Arif Waskitha Aji Arif Waskitha Aji Aristawidya, Nabila Salma Arvin Asta Nugraha Asianto Nugroho Asianto Nugroho Asron Orsantinutsakul Attoillah, Muhammad Ibnu Aushi Aulia Rahmah Ayu Setyo Damayanti Azizatur Rahmawati Benedicta, Salma Jane Benita Setya Putri Bethari Laksita Rahmania Luhri Sukoco Bimo, Muhammad Naufal Aryo Budi, Fenny Cania Prameswari Hadi Waluyo Dandy Ramadhan Dewa Gede Sudika Mangku Dias Rahmadanti Diko Anggalih Utomo Diva Lufiana Putri Divya Aviva Marsyaf Djoko Wahju Winarno Djoko Wahju Winarno Eistetika Sari Ekawati, Margareta Dany Elfira Damayanti Elias Yulio Kristiadi Elindia Munarwan, Alexandra Winona Elizabeth Devina Putri Eloi Turnip Endah Andriyani Fachry, Muhammad Rizqon Fairus Hasna Faisal Ary Justiawan Fajar Dwi Romadhon Fajar, Sukmajati Fanny Fernian Yahya Artikasari Favian Rajendra Ananta Putra Febriyanti, Nabila Fines Fatimah Firman Setiabudi Fitira, Annisa Flora Camellia Gustiaji Gustiaji Hadhika Afghani Imansyah Hadhika Afghani Imansyah Hawina Romli Hawina Romli Hermawan, Sapto Hidayati, Mutiara Resky Husna, Tsabbita Ahmilul Husodo, Jadmiko Anom I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Imansyah, Hadhika Afghani Indah Gultom, Cahaya Purnama Irawan, Armalia Berlinda Irfannul Ulum Irkham Bagus Prasetia Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ismawati Septiningsih Itok Dwi Kurniawan Jaelani, Abdul Kadir Jauhara Berliana Aziza Putri Jomastin Hegel Siringoringo Jonatan Christo Karenina Maria Tavarez Kartika Cahyaningtyas Kenita Rizki Ayutama Khafida Nur Azizah Klaudius Fabian Pramana Putra Kristiadi, Elias Yulio Kurniawan, Ramadhan Laksono Trisnantoro Laksono, Farmasinta Setyaning Lamentira, Stephanie Larasati Dwina Kinanti Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Leni Sasmita Sari Lintang Aprilia Lintang Rayi Lufiana Putri, Diva Lutfi Afifah Machfudz, Drifarrosa Aisy Aufanuha Mahendra Paksi Panji Tetuko Marchelyno Krishna Surya Putra Darma Maria Tavarez, Karenina Marsyaf, Divya Aviva Ma’rufin, Muhammad Zainul Meine Van Noordwijk Milenia La Viola Signorita Monika Diah Maharani Kusumastuti Muhammad Faiz Muhammad Fikri Haikal Muhammad Irfan Muhammad Zaid Tsabit Mulyanto Mulyanto Munarwan, Alexandra Winona Elindia Mustika Wararatna Nadia Nurul Aini Nadia Sekarsari Nadya Priscilla Wibowo Nadya Puteri Nur Utomo Najicha, Fatma Ulfatun Najwa Syifa Radzakani Nanda Putri Ariska Nela Khamrous Salwa Ni Putu Rai Yuliartini Nimas Ratu, Niosi Niosi Nimas Ratu Noor Saptanti Nugroho, Asianto Nuzula Firda Sa'adhati Parakleyto Majma Al-Bahrayn Peregrita Phalida Setyaningrum Pius Triwahyudi Priscila Putri Haneswara Puji Wulandari Kuncorowati Purwono SR Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Putranto, Muqtadir Ghani Putri Febrianawati, Nita Putri Nursanti, Yunita Putri, Amalina Ghaisani Putri, Benita Setya Rachmadita Sheila Alikaputri Rachmadita Sheila Alikaputri Raharjo, Purwono Sungkowo Ramadhan Kurniawan Ramadhan, Riangga Ferbi Refiana Adista Riyanto Retna Nurhidayah Reza Octavia Kusumaningtyas Rezhar Agustina Wibiningtyas Riyanto, Refiana Adista Rizqiaranti Salsabila Robbani, Anila Romli, Hawina Rosita Candra Kirana Rosita Candrakirana Rosita Candrakirana Rosita Candrakirana Roslila Anggraeni Rosyda Saniyya Ishlaha S A Ningrat Dwi Putri K Sahat Poltak Siallagan Salma Jane Benedicta Salsabila, Putri Balqis Sambas Basuni Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sari, Destya Permata Sava, Farrel Ridho Ian Seruni Aqila Haya Setiabudi, Firman Shinta Dwi Destiana Shofi, Zalfa Dhea Fairuz Sisma, Annisa Fianni Siti Ashira Salvina Day Sobirov, Bobur Baxtishodovich Sonia Damayanti Sitompu Sudjudiman, Haikal Narendra Suryono, Arier Syainindita, Saraswati Asa Thesalonika Vega Puspa Agatha Thoriq Nurwahid Tinita Kesait Toif Fadzoli Tri Wijaya, Aditya Ulfatun Najicha, Fatma Utkarsh K Mishra Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Warsito Warsito . Wasis Sugandha Weningtyas, Annisa Wibiningtyas, Rezhar Agustina Wida Astuti Wida Astuti Wida Samsi Yudani Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi Winarno MS SH Budyatmojo Yarifa Nurul Huda Yoga Yuniadi Yosi Argenta, Aulia Yunita Putri Nursanti Yunitya Hilda Natasya Zalfa Dhea Fairuz Shofi