Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
19.571
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Bina Hukum Lingkungan Udayana Journal of Law and Culture BILANCIA Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan CERMIN: Jurnal Penelitian Jurnal Sosial Humaniora Sigli SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia International Journal of Social Science and Religion (IJSSR) Indonesia Private Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review RIO LAW JURNAL International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Litigasi Amsir JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyaraka Mamangan Social Science Journal PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Primagraha Law Review Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Strata Law Review International Journal of Advance Social Sciences and Education (IJASSE) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Strata International Journal of Social Issues Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Cendekia Ilmiah Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Jurisprudence Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Rahayu Subekti
Universitas Sebelas Maret
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 150 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 150 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
Reaktualisasi Folu Net Sink 2030 dalam Menekan Emisi Karbon (Autokritik Instrument Hukum Terkait Deforestasi Indonesia) Subekti, Rahayu; Aristawidya, Nabila Salma
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i1.348

Abstract

ABSTRAK Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi ancaman secara global, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement sebagai bentuk komitmen dalam mitigasi emisi global. Namun, justru semakin banyak tantangan dalam menekan angka emisi tersebut, salah satunya tidak terlindunginya hutan alam di wilayah konsesi, sehingga menimbulkan risiko terlampauinya target pemerintah dalam FOLU Net Sink 2030. Target FOLU Net Sink 2030 dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Terdapat kebijakan dalam FOLU Net Sink 2030 yang menjadi bumerang bagi kelangsungan dan keberlanjutan hutan di Indonesia karena tetap melegalkan deforestasi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum semakin memperburuk kegiatan deforestasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif. Sehingga didapatkan dua kesimpulan, yakni 1) diperlukan penghapusan terminologi "deforestasi terencana" yang mengizinkan penggundulan 325.000 hektar per tahun termasuk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) karena akan bertentangan dengan komitmen global yang tertuang dalam dokumen NDC, 2) Diperlukan reformasi kebijakan yang fundamental dan komprehensif, dimulai dari reaktualisasi regulasi anti deforestasi yang absolut tanpa pengecualian dengan memperhatikan perencanaan, dan mekanisme pengawasan oleh lembaga negara terkait serta penegak hukum. Kata kunci: deforestasi; folu net sink 2030; hutan.   ABSTRACT Increased greenhouse gas (GHG) emissions pose a global threat, and Indonesia is no exception. Indonesia has ratified the Paris Agreement as a form of commitment to global emission mitigation. However, there are increasingly many challenges in reducing these emissions, one of which is the lack of protection for natural forests in concession areas, thereby posing a risk of exceeding the government's target in FOLU Net Sink 2030. The FOLU Net Sink 2030 target can have both positive and negative impacts. There are policies in the FOLU Net Sink 2030 that are counterproductive to the survival and sustainability of forests in Indonesia because they continue to legalize deforestation for National Strategic Projects (PSN). Weak coordination between law enforcement agencies further exacerbates deforestation activities. This study uses a qualitative method with a normative and comparative approach. This leads to two conclusions: 1) it is necessary to remove the term “planned deforestation,” which allows for the clearing of 325,000 hectares per year, including for National Strategic Projects (PSN), as it contradicts global commitments outlined in the NDC document; 2) Fundamental and comprehensive policy reform is needed, starting with the re-actualization of absolute anti-deforestation regulations without exceptions, taking into account planning and monitoring mechanisms by relevant state institutions and law enforcement agencies. Keywords: deforestation; folu net sink 2030; forest;
Peran Etika dalam Hubungan Profesional Tenaga Medis-Tenaga Kesehatan dan Pasien Sebagai Strategi Pencegahan Sengketa Medik Annisa Fitira; Rahayu Subekti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12774

Abstract

Pelayanan kesehatan adalah bidang kompleks yang melibatkan interaksi multidimensional antara tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien, di mana etika profesi memegang peran krusial. Hubungan profesional ini diatur oleh prinsip-prinsip moral seperti beneficence, autonomy, justice, dan fidelity. Pasien, sebagai subjek utama, memiliki hak dan kewajiban yang jelas, mencerminkan kepercayaan substansial pada profesional kesehatan. Meskipun etika dan kerangka hukum ada, potensi sengketa medis tetap signifikan, seringkali dipicu oleh miskomunikasi, diskriminasi (gender, ekonomi, agama, dll.), kurangnya transparansi, atau ketidakpuasan terhadap kualitas layanan. Menjaga etika profesi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi esensial untuk meminimalkan risiko sengketa dan membangun hubungan harmonis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji bagaimana etika kesehatan yang baik dalam hubungan profesional antara tenaga medis dan pasien dapat mencegah sengketa medis. Fokusnya adalah meneliti hukum sebagai norma, aturan, dan prinsip untuk menjawab permasalahan hukum terkait.
Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Wisata di The Lawu Park Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020 Najwa Syifa Radzakani; Asianto Nugroho; Rahayu Subekti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, menjadikannya memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Pariwisata menyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas, sehingga pemerintah mendorong pengembangannya sebagai industri andalan. Namun, pengelolaan pariwisata di kawasan hutan memerlukan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kepentingan ekonomi, karena pembangunan yang tidak terencana dapat merusak ekosistem.Studi hukum empiris yang dilakukan di The Lawu Park menunjukkan keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020 melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga pilar utama yaitu Lingkungan, dimana Pengelola menjaga kelestarian hutan dengan pemanfaatan lahan yang bijak, kontrol ketat terhadap aktivitas yang merusak, serta efisiensi energi dan air. Selanjutnya Ekonomi, yaitu memberdayakan masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru, seperti warung dan toko oleh-oleh, sekaligus menjaga keterjangkauan harga. Dan terakhir Sosial dapat meningkatkan kesadaran lingkungan melalui edukasi pengunjung, program konservasi, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem.The Lawu Park menjadi contoh pengelolaan wisata berkelanjutan yang mendukung perekonomian lokal, memenuhi kebutuhan wisatawan, dan melestarikan alam untuk generasi mendatang. Upaya seperti inovasi edukasi dan pelatihan masyarakat dapat terus dikembangkan demi keberlanjutan jangka panjang.
Implementasi Pemenuhan Aspek Hak Cuti Melahirkan bagi Pekerja Perempuan di Kota Surakarta Peregrita Phalida Setyaningrum; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cuti melahirkan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja perempuan perempuan dalam sebuah perusahaan. Hak cuti melahirkan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Namun, dalam implementasinya terkadang hak cuti melahirkan ini tidak terlaksana dengan baik dan penuh. Terdapat beberapa aspek dalam hak cuti melahirkan yang diabaikan oleh perusahaan terkait. Penelitian ini akan memberikan informasi terkait bagaimana implementasi dari pemenuhan aspek hak cuti melahirkan bagi pekerja pada perusahaan di Kota Surakarta. Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai data dari 5 (lima) perusahaan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kelima perusahaan tersebut. Data penelitian ini ditargetkan langsung pada pekerja perempuan perempuan yang bersangkutan untuk meminimalisir terjadinya informasi-informasi yang sengaja ditutupi. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa pemenuhan hak cuti melahirkan di Kota Surakarta belum efektif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan pekerja perempuan untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Kajian Precautionary Principle Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Pada Fasilitas Layanan Kesehatan Lintang Aprilia; Rahayu Subekti; Sapto Hermawan
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 58 ayat (1) UUPPLH 2009 menyatakan bahwa siapa pun yang dalam aktivitasnya menghasilkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan B3 sesuai peraturan yang mengaturnya. Kegiatan pengelolaan Limbah B3 ini termuat di dalam UU No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 serta PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Dalam pengelolaannya ini, Limbah B3 harus memperoleh izin operasional dari pihak yang berwenang. Perizinan ini merupakan penerapan dari prinsip kehati-hatian, dimana prinsip tersebut menjadi dasar hukum dan etika dalam pengelolaan Limbah B3. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pengelolaan Limbah Medis B3 berdasarkan ketentuan pengaturan terkaitnya serta didasarkan atas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang ditinjau dari kaidah hukum positif serta studi kepustakaan. Pengelolaan Limbah Medis B3 di sejumlah fasilitas layanan kesehatan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Prinsip kehati-hatian yang merupakan etika dasar berperan penting dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan Limbah B3, hal ini diterapkan melalui proses perizinan pada kegiatan pengelolaan limbah tersebut.
Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Jonatan Christo; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada setiap tempat kerja tidak selamanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja selalu berjalan dengan baik, adakalanya pendapat antara pengusaha dengan pekerja memiliki pemikiran yang berbeda, sehingga perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja dapat menyebabkan adanya perselisihan hubungan industrial. Mediasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pihak untuk melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam pelaksanaan mediasi akan berakhir selesai dengan kesepakatan sehingga melahirkan perjanjian bersama atau selesai dengan diberikannya anjuran. Dari data yang diperoleh, masih sedikit perselisihan yang selesai dengan perjanjian bersama dibandingkan selesai dengan anjuran. Hal tersebut menandakan bahwa belum terbentuknya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hambatan yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan analisis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa efektivitas mediasi di Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo masih belum efektif, yaitu pada faktor hukum, masyarakat dan kebudayaan.
Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi Sebagai Quasi-Penyelidikan Dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia Fitira, Annisa; Subekti, Rahayu; Isharyanto, Isharyanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss3.art6

Abstract

This paper examines the legal stance of the Professional Disciplinary Council in the medical dispute resolution system based on Law Number 17 of 2023 on Healthcare and its derivative regulations. This study employs a normative juridical research method with a critical analysis of the provisions of Article 308 paragraphs (5) and (6) of the Healthcare Law, and compares them with the concept of quasi-judicial bodies in the legal literature. The main focus of this study is to understand in depth the role, authority, and legal implications of the existence of the Professional Disciplinary Council as part of the medical dispute resolution mechanism, especially in the context of the relationship between health worker professionalism and the criminal justice system. The results of the study indicate that the Professional Disciplinary Council has an important role as a quasi-investigative institution, namely conducting ethical and professional assessments of alleged disciplinary violations by health workers, and providing recommendations before the criminal investigation process is carried out. However, these recommendations is yet to have any legally binding force, thus creating legal ambiguity and potentially triggering tensions between professional institutions and law enforcement officials. To address these problems, this study offers an ideal model for medical dispute resolution that upholds professional justice and legal justice in a balanced manner. The need for normative recognition of the Council's role in the Bill of Criminal Procedure Code (RUU KUHAP) is emphasised, as well as improvements to the institutional design to ensure clarity in mechanisms, boundaries of authority, and synergy between institutions. This is expected to ensure the resolution of medical disputes is fair and accountable, guarantees the protection of the dignity of healthcare workers, and provides legal certainty for patients.
Informed Consent sebagai Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien dalam Langkah Antisipasi Potensi Terjadinya Sengketa Medis di Rumah Sakit Annisa Fitira; Rahayu Subekti
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Desember : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum,
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/prosemnashuk.v2i2.74

Abstract

Informed consent constitutes a fundamental legal and ethical requirement in healthcare services, ensuring that every medical action is performed with the patient’s full awareness and voluntary approval. In Indonesia, the obligation to obtain informed consent is firmly regulated under the Health Law No. 17 of 2023, the Minister of Health Regulation on Medical Consent, and provisions on medical records. This paper examines the essential role of informed consent as a protective instrument for both patients and healthcare providers within the clinical and legal framework. Informed consent guarantees patients’ rights to information, autonomy, and decision-making, while providing legal safeguards for medical practitioners by documenting the process of explanation, acceptance, or refusal of medical treatment. Proper documentation within medical records ensures accountability, continuity of care, and serves as crucial evidence when medical disputes arise. Medical disputes often stem from dissatisfaction, communication gaps, or misunderstandings about risks inherent in medical procedures. Therefore, informed consent functions not merely as an administrative requirement but as a mechanism for preventing conflict, clarifying responsibilities, and distinguishing unavoidable medical risks from professional negligence. By strengthening the implementation of informed consent, healthcare providers can enhance transparency, improve service quality, and reduce the likelihood of medical litigation.
Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup Toif Fadzoli; Rahayu Subekti; Waluyo Waluyo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.444

Abstract

Law No. 18 of 2008 on Waste Management is an example of the government’s efforts to protect the environtment by managing waste in an integrated and comprehensive manner. The waste generation that is getting out of control and the lack of public knowledge to manage waste is one of the unresolved problems. This study uses empirical legal research methods that are descriptive and through a qualitative approach. The type of data used is secondary data sourced from literature studies. The data collection techniques used in this research were document studies, observations and interviews. The results of this study are that waste management such as waste recycling by the community cannot fully run optimally, this can result in the amount of waste generation increasing from year to year. Obstacles in controlling waste generation due to the absence of specific standards in limiting the amount of waste generation, besides that there are still many landfills that do not meet the standards set by the government. The government in conveying information about waste management to the public has not been fully optimal, the government and the community should work together to build communication to find solutions to waste problems.
Analisis Penyelesaian Sengketa Tentang Batas Tanah Pada Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Jauhara Berliana Aziza Putri; Rahayu Subekti; Purwono Sungkowo Raharjo
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.474

Abstract

Land as a fundamental need for human life, makes humans dependent on the existence of land. An increase in population that is not balanced with the number of deaths will increase the need for shelter. This has an impact on increasing urban development with the establishment of housing and settlements. Difficulties in fulfilling housing cause people to compete to have as much land rights as they want. This causes land disputes between one party and another party because there are parties who feel aggrieved by other parties. This article aims to determine the causes of land boundary disputes in Sukoharjo Regency and efforts to resolve disputes about land boundaries in Sukoharjo Regency. This research is included in empirical legal research and is descriptive which is analyzed qualitatively. The results showed that the cause of the land boundary dispute that occurred in Sukoharjo Regency was misunderstanding, ignorance, and also there was an element of fraud from one party. Efforts to resolve land boundary disputes that occurred in Sukoharjo Regency were resolved by mediation by the National Land Agency of Sukoharjo Regency.
Co-Authors Abdul Kadir Adi Sulistiyono Aditya Tri Wijaya Agatha Celia Disfirela Agatha, Thesalonika Vega Puspa Agus Hikmat Agus Priyono Kartono Ahmad Gufran Rosyidi Aji Bayu Prasetya Akbar Ardya Putra Al. Sentot Sudarwanto Amalina Ghaisani Putri Andy Wilmansyah Herman Annisa Fianni Sisma Annisa Fitira Arif Waskitha Aji Arif Waskitha Aji Aristawidya, Nabila Salma Arvin Asta Nugraha Asianto Nugroho Asianto Nugroho Asron Orsantinutsakul Attoillah, Muhammad Ibnu Aushi Aulia Rahmah Ayu Setyo Damayanti Azizatur Rahmawati Benedicta, Salma Jane Benita Setya Putri Bethari Laksita Rahmania Luhri Sukoco Bimo, Muhammad Naufal Aryo Budi, Fenny Cania Prameswari Hadi Waluyo Dandy Ramadhan Dewa Gede Sudika Mangku Dias Rahmadanti Diko Anggalih Utomo Diva Lufiana Putri Divya Aviva Marsyaf Djoko Wahju Winarno Djoko Wahju Winarno Eistetika Sari Ekawati, Margareta Dany Elfira Damayanti Elias Yulio Kristiadi Elindia Munarwan, Alexandra Winona Elizabeth Devina Putri Eloi Turnip Endah Andriyani Fachry, Muhammad Rizqon Fairus Hasna Faisal Ary Justiawan Fajar Dwi Romadhon Fajar, Sukmajati Fanny Fernian Yahya Artikasari Favian Rajendra Ananta Putra Febriyanti, Nabila Fines Fatimah Firman Setiabudi Fitira, Annisa Flora Camellia Gustiaji Gustiaji Hadhika Afghani Imansyah Hadhika Afghani Imansyah Hawina Romli Hawina Romli Hermawan, Sapto Hidayati, Mutiara Resky Husna, Tsabbita Ahmilul Husodo, Jadmiko Anom I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Imansyah, Hadhika Afghani Indah Gultom, Cahaya Purnama Irawan, Armalia Berlinda Irfannul Ulum Irkham Bagus Prasetia Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ismawati Septiningsih Itok Dwi Kurniawan Jaelani, Abdul Kadir Jauhara Berliana Aziza Putri Jomastin Hegel Siringoringo Jonatan Christo Karenina Maria Tavarez Kartika Cahyaningtyas Kenita Rizki Ayutama Khafida Nur Azizah Klaudius Fabian Pramana Putra Kristiadi, Elias Yulio Kurniawan, Ramadhan Laksono Trisnantoro Laksono, Farmasinta Setyaning Lamentira, Stephanie Larasati Dwina Kinanti Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Lego Karjoko Leni Sasmita Sari Lintang Aprilia Lintang Rayi Lufiana Putri, Diva Lutfi Afifah Machfudz, Drifarrosa Aisy Aufanuha Mahendra Paksi Panji Tetuko Marchelyno Krishna Surya Putra Darma Maria Tavarez, Karenina Marsyaf, Divya Aviva Ma’rufin, Muhammad Zainul Meine Van Noordwijk Milenia La Viola Signorita Monika Diah Maharani Kusumastuti Muhammad Faiz Muhammad Fikri Haikal Muhammad Irfan Muhammad Zaid Tsabit Mulyanto Mulyanto Munarwan, Alexandra Winona Elindia Mustika Wararatna Nadia Nurul Aini Nadia Sekarsari Nadya Priscilla Wibowo Nadya Puteri Nur Utomo Najicha, Fatma Ulfatun Najwa Syifa Radzakani Nanda Putri Ariska Nela Khamrous Salwa Ni Putu Rai Yuliartini Nimas Ratu, Niosi Niosi Nimas Ratu Noor Saptanti Nugroho, Asianto Nuzula Firda Sa'adhati Parakleyto Majma Al-Bahrayn Peregrita Phalida Setyaningrum Pius Triwahyudi Priscila Putri Haneswara Puji Wulandari Kuncorowati Purwono SR Purwono Sungkowo Raharjo Purwono Sungkowo Raharjo Putranto, Muqtadir Ghani Putri Febrianawati, Nita Putri Nursanti, Yunita Putri, Amalina Ghaisani Putri, Benita Setya Rachmadita Sheila Alikaputri Rachmadita Sheila Alikaputri Raharjo, Purwono Sungkowo Ramadhan Kurniawan Ramadhan, Riangga Ferbi Refiana Adista Riyanto Retna Nurhidayah Reza Octavia Kusumaningtyas Rezhar Agustina Wibiningtyas Riyanto, Refiana Adista Rizqiaranti Salsabila Robbani, Anila Romli, Hawina Rosita Candra Kirana Rosita Candrakirana Rosita Candrakirana Rosita Candrakirana Roslila Anggraeni Rosyda Saniyya Ishlaha S A Ningrat Dwi Putri K Sahat Poltak Siallagan Salma Jane Benedicta Salsabila, Putri Balqis Sambas Basuni Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sapto Hermawan Sari, Destya Permata Sava, Farrel Ridho Ian Seruni Aqila Haya Setiabudi, Firman Shinta Dwi Destiana Shofi, Zalfa Dhea Fairuz Sisma, Annisa Fianni Siti Ashira Salvina Day Sobirov, Bobur Baxtishodovich Sonia Damayanti Sitompu Sudjudiman, Haikal Narendra Suryono, Arier Syainindita, Saraswati Asa Thesalonika Vega Puspa Agatha Thoriq Nurwahid Tinita Kesait Toif Fadzoli Tri Wijaya, Aditya Ulfatun Najicha, Fatma Utkarsh K Mishra Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Waluyo Warsito Warsito . Wasis Sugandha Weningtyas, Annisa Wibiningtyas, Rezhar Agustina Wida Astuti Wida Astuti Wida Samsi Yudani Widyasari Rizki Ananda Rahmadewi Winarno MS SH Budyatmojo Yarifa Nurul Huda Yoga Yuniadi Yosi Argenta, Aulia Yunita Putri Nursanti Yunitya Hilda Natasya Zalfa Dhea Fairuz Shofi