Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.672
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi Pembangunan Economic Journal of Emerging Markets Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) Pandecta Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmiah Teknologi Pertanian Agrotechno FKIP e-PROCEEDING Informatics for Educators and Professional : Journal of Informatics Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual ORBITA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Fisika Jurnal Pembelajaran dan Pendidikan Sains Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Edumaspul: Jurnal Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Inovasi Teknik Kimia Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Penelitian Fisika dan Terapannya (JUPITER) Ganesha Law Review PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmu Ekonomi Jurnal Inovasi Penelitian dan Pembelajaran Fisika Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pembelajaran Fisika Majalah Ilmiah Inspiratif Jurnal Karya Abdi Masyarakat Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan Journal of Creative Student Research Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (ABDIKEMAS) Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Education and Business Journal of Accounting Law Communication and Technology Wahana Fisika : Jurnal Fisika dan Terapannya Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini dan Kewarganegaraan
Sudarti .
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Komunikasi Hukum

 1 
PENERAPAN PIDANA PASAL 92 AYAT (1) HURUF A JO PASAL 17 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGRUSAKANHUTAN (ANALISIS PUTUSAN PENGANDILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL) Lasmadi, Sahuri; Sudarti, Elly
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1026.965 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v4i2.15451

Abstract

Penelitianini bertujuan: (1)Untuk menganalisis putusan hakim dalam menentukan unsur Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013  untuk dapat diterapkan kepada pelaku Pengrusakan Hutan (Analisis Putusan pengadilan Negeri sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL); (2) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana  pelaku tindak pidana pengrusakan hutan sebagaimana diatur pada Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.Hasil penelitian:(1) Majelis Hakim untuk membuktikan unsur objektif dan unsur subjektif  dari Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berdasarkan fakta di persidangan dan fakta yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara sosiologis dari  terdakwa. Unsur objektif dan unsur subjektif diuraikan oleh Hakim secara detail dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim yakin bahwa subyek hukum (terdakwa) bersalah, sehingga dijatuhkan pidana; (2) Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan hutan pada Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL yaitu dengan memperhatikan  Actus Reus dan guilty   mind  atau  mens rea,yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan  dan menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan ada tidaknya hubunganbatin antara pelakudengan perbuatannyayang diatur dalam ketentuan pidana Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.  
MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPR DALAM PELEPASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PANTAI AIR TELANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN Lasmadi, Sahuri; H. Usman, H. Usman; Sudarti, Elly
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  pengaturandan pembuktian Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang KabupatenBanyuasin Sumatera Selatan. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Kesimpulan: (1) Perbuatan tindak pidana korupsi dengan modus operandi ucapan terima kasih memberikan hadiah uang dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque (MTC) keseluruhannya senilai Rp 5 milyar termasuk dalam tindak pidana korupsi “pegawai negeri menerima suap” (Pasal 12 huruf a UU No  31 tahun 1999) dan “pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya” (Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999); (2) Pembuktian modus operandi dengan cara menerima hadiah, merupakan unsur Pasal 12 huruf a maupun Pasal 11 meskipun unsur menerima hadiah telah  terpenuhi, unsur  lainnya dari pasal tersebut juga harus terpenuhi, sehingga majelis hakim sampai pada kesimpulan  terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsidan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Saran:Majelis hakim diharapkan terus ditingkatkan dalam pengkajian aspek hukum materil berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang harus dibuktikan dipersidangan.  Kata kunci: Modus Operandi, tindak pidana korupsi, kesalahan.
PENERAPAN PIDANA PASAL 92 AYAT (1) HURUF A JO PASAL 17 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGRUSAKANHUTAN (ANALISIS PUTUSAN PENGANDILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL) Lasmadi, Sahuri; Sudarti, Elly
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v4i2.15451

Abstract

Penelitianini bertujuan: (1)Untuk menganalisis putusan hakim dalam menentukan unsur Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013  untuk dapat diterapkan kepada pelaku Pengrusakan Hutan (Analisis Putusan pengadilan Negeri sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL); (2) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana  pelaku tindak pidana pengrusakan hutan sebagaimana diatur pada Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.Hasil penelitian:(1) Majelis Hakim untuk membuktikan unsur objektif dan unsur subjektif  dari Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berdasarkan fakta di persidangan dan fakta yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara sosiologis dari  terdakwa. Unsur objektif dan unsur subjektif diuraikan oleh Hakim secara detail dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim yakin bahwa subyek hukum (terdakwa) bersalah, sehingga dijatuhkan pidana; (2) Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan hutan pada Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL yaitu dengan memperhatikan  Actus Reus dan guilty   mind  atau  mens rea,yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan  dan menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan ada tidaknya hubunganbatin antara pelakudengan perbuatannyayang diatur dalam ketentuan pidana Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.  
MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPR DALAM PELEPASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PANTAI AIR TELANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN Lasmadi, Sahuri; H. Usman, H. Usman; Sudarti, Elly
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  pengaturandan pembuktian Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang KabupatenBanyuasin Sumatera Selatan. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Kesimpulan: (1) Perbuatan tindak pidana korupsi dengan modus operandi ucapan terima kasih memberikan hadiah uang dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque (MTC) keseluruhannya senilai Rp 5 milyar termasuk dalam tindak pidana korupsi “pegawai negeri menerima suap” (Pasal 12 huruf a UU No  31 tahun 1999) dan “pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya” (Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999); (2) Pembuktian modus operandi dengan cara menerima hadiah, merupakan unsur Pasal 12 huruf a maupun Pasal 11 meskipun unsur menerima hadiah telah  terpenuhi, unsur  lainnya dari pasal tersebut juga harus terpenuhi, sehingga majelis hakim sampai pada kesimpulan  terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsidan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Saran:Majelis hakim diharapkan terus ditingkatkan dalam pengkajian aspek hukum materil berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang harus dibuktikan dipersidangan.  Kata kunci: Modus Operandi, tindak pidana korupsi, kesalahan.
Co-Authors Agus Abdul Gani Ahmad Nor Hamidy Ainul Kiromah Akbar Kurnia Putra Albertus Djoko Lesmono Alfrida Diftia Vestnanda Anggi Diana Pramudita Anggraini, Widia Anis Budi Rizkiyati Aprilia, Wahyuni Arien Fivadilla Arlik Sarinda Aurellya Abdillah Wijaya Putri Aurellya Abdillah Wijaya Putri Bakar, Firdaus Abu Bambang Supriadi bawazir, Fuad Cholifatur Rosidah Cindy Ferdianty Daimatul Makrifah Daulay, Nisrina Ramadhani Della Marchelia Deswita, Triana Desy Nurdiasari Desyandri Desyandri Devi Aprilia Nurvirani Dhana Suhatin Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudi Didik Setiyadi Elia Novalina Elisa Putri, Dina Elsa Rahmawati Emi Ariyani Erlyn Yulia Erwin Erwin Faiqotul Himah Febriana Tri Nur Suliana Fitri Amelia Fitri Hariani Fitria, Hasparrini Ningrum Giovani, Eldytha H. Usman, H. Usman H. Usman, H. Usman Hafrida Hafrida Handoko Handoko Hartati Hartati Hasanatul Ulum Heni Ruspitasari Hernando, Riski Hildatul Zannah Hilmi Bin Abdus Salam I Ketut Mahardika Iin Maulina Indah Kurnia Nur Pratiwi Guterres Indah Rustiawan Indrawati Indrawati Iqbal Bunga Pertiwi Ismil Ridayatun Winayah Ivan Fauzani Raharja Karina Laksmiari Khusna, Amsilatul Kukuh Dwi Sudharma L, Sahuri Lailatul Nuraini Lailatul Qomaria Lisa Listyo Wati Liyus, Herry Lubna Lubna Lusiana Candra Dewi Lya Himmatul Ilmi Mardika Wulansari Maryani m Maryani Maryani Maya Arsita Merry Khanza Kusuma Wardhany Naili Afkarina Nawawi, Khabib Nirsa Nindia Putri Novie Damayanti Rachman Novy Titah Nur Faizah Nurhasanah Nurhasanah Nuriman Nuriman Nurul Mega Astutik Nys Arfa Nys. Arfa Pakpahan, Jun Triono Pramudya Dwi Aristya Pramudya Dwi Aristya Putra Prastowo, Sri Handono Budi Putri Ma'rufiyanti Qarmia Amanda Qodi, Muhammad Amin Qurrotu A’yunina Rahayu , Sri Rakhmawati, Dessy Ramadani, Atifa Awdia Rasty Sri Fadiah Restu Dwi Setiyo Utami Restu Yudistira Putri Rif’ati Dina Handayani Rikmadani, Yudi Anton Risna Maylina Rohatin Rohatin Rosdiana Afifah Rahman Sahuri Lasmadi Sahuri Lasmadi Salfa Zahroh Ahadah SAUDAH SAUDAH Septian Ari Kususa Setiawan, M Nanda Shanti Dewi Agustina Sherly Laili Shofira Amatullah Simatun Ni'mah Singgih Bektiarso Sinta Nuriyah Siregar, Elizabeth Siregar, Tania Tri Dewi Siswi Fidayasari Siti Juwariyah Sonia Sonia, Sonia Sri Astutik Sri Septi Dyah Pratiwi Sri Wahyuni Sri Yuliastutik Subiki Subiki Sugiyanto Sugiyanto Sutikno Sutikno Sutoto, Sukamto Syamsul Hadi Syamsul Ph.D M.A. Hadi Trapsilo Prihandono Usman Usman Wahyu Ari Nurdiana Wahyuni Aprilia Wildah Maulidatul Hosnah Yadi, Insya yayan mega lusiana Yuli Yan Tika Yuliske Yuliske Yushardi Yushardi Yushardi Yushardi Zainal Arifin Zainal Arifin Zepyra Damayanti Zidan Afidah