Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.815
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Demokrasi Jurnal Kebijakan Publik JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik jurnal niara MEDIAPSI Jurnal Administrasi Publik (JAP) ARISTO SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) JWP (Jurnal Wacana Politik) Sawala : Jurnal Administrasi Negara JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Gulawentah:Jurnal Studi Sosial NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Moral and Civic Education Jurnal Hilirisasi IPTEKS (JHI) Buletin Ilmiah Nagari Membangun JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Public Policy Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Politicon : Jurnal Ilmu Politik JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Jurnal Pendidikan dan Konseling Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Public Administration and Government (JPAG) Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) JOELS: Journal of Election and Leadership Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Journal of Social and Policy Issues Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ilmu Multidisplin JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) Influence: International Journal of Science Review Journal of Politics and Democracy Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Adabi: Journal Of Public Administration And Business Jurnal Suara Politik Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora Proceedings of The International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies
Tengku Rika Valentina
Universitas Andalas
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 91 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 91 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Politisasi Birokrasi dalam Proses Pergantian Jabatan Birokrasi Pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Yulvia Alika; Tengku Rika Valentina; Doni Hendrik
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2279

Abstract

Politisasi birokrasi merupakan suatu fenomen yang berhubungan dengan terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan politik yang akan mengepalai jabatan birokrasi di suatu daerah, oleh karena itu pengaruh politik tidak akan bisa dipisahkan dari birokrasi. Kabupaten Dharmasraya merupakan suatu daerah yang memiliki indikasi terjadinya politik birokrasi ini, dimana di Kabupaten Dharmasraya terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang berimbas pada banyaknya kasus non job ASN dilingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Skripsi ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan melihat aspek politik yang terjadi dalam proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya serta melihat proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam skripsi ini menggunakan teori politisasi birokrasi yang digagas oleh Barbara Geddes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya indikasi prosedur yang dilangkaui oleh bupati selaku PPK dalam penentuan jabatan birokrasi. Terdapat juga kepentingan bupati terhadap birokrasi untuk menginginkan mesin birokrasi yang loyal serta untuk mempertahankan kekuasaan sendiri hingga habis masa jabatan. Tidak adanya kejelasan atas penjatuhan hukuman yang tergolong kedalam hukuman berat terhadap ASN membuktikan bahwasannya bupati melakukan politisasi birokrasi.
Implementasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang Danisa Luthfi Azura; Tengku Rika Valentina; Indah Adi Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2283

Abstract

Implementasi peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang selama ini masih terdapat kekurangan. Penelitian ini ingin mengulas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada aspek pencapaian tujuan, integritas, adaptasi, sasaran kebijakan, sumber daya, dan proses implementasi peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penegakan aturan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, terutama melalui Dinas Perdagangan dan Satpol PP, telah memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman yang jelas terhadap peraturan tersebut. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi peraturan, seperti penolakan dari sebagian pedagang kaki lima yang mengakibatkan pelanggaran berulang.
Konfigurasi Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia Gennta Rahmad Putra; Aidinil Zetra; Tengku Rika Valentina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3160

Abstract

Dinamika perkembangan partai politik di Indonesia sangat dinamis dan cair setiap terjadinya pemilihan umum (pemilu). Lebih dari dua dekade reformasi tampaknya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Seperti hasil pemilu legislatif 2019 yang menghasilkan sembilan partai politik yang masuk di parlemen. Hasil ini berdasarkan 4% parliamentary theshold sebagai ambang batas partai politik untuk dapat masuk di parlemen. Namun, berdasarkan pada konfigurasi yang terjadi setelah Itu melihat kepada pemilihan presiden 2019 terjadinya penggemukan dalam hal koalisi pemerintahan. Kekurangan dalam kekuatan oposisi dalam parlemen Indonesia sudah memiliki dampak yang besar terhadap demokrasi di Indonesia. Berkaca kepada produk hasil legislasi DPR yang banyak mendapatkan pertentangan hingga protes keras dari publik menandakan bahwa terjadinya suatu masalah dalam sistem politik. Keberadaan partai politik sebagai Infrastruktur politik terlalu menonjol dalam konteks hasil pemilu legislatif 2019. partai politik memiliki peran sentral baik sebagai Infrastruktur maupun suprastruktur. Sehingga hal Ini berdampak kepada kualitas demokrasi di Indonesia yang mengarah kepada regresi demokrasi. Implikasi dari fenomena di atas adalah kurangnya pelaksanaan aspek deliberasi oleh DPR dan pemerintah. Partai politik gagal dalam memastikan kepentingan rakyat dan kedaulatan rakyat. Dampak akhir dari situasi di atas menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Konfigurasi partai politik hasil pemilu 2019 juga turut andil dalam menurunkan kualitas dari demokrasi di Indonesia.
Analisis Penerapan Dynamic Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan Kota Pasca Tambang di Kota Sawahlunto Gennta Rahmad Putra Putra; Aidinil Zetra; Tengku Rika Valentina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4626

Abstract

Sejak zaman kolonialisme Belanda sampai saat ini kota Sawahlunto telah bertransformasi dari kota tambang menjadi kota wisata tambang. Penelitian berfokus kepada transformasi kebijakan menggunakan konsep dynamic governance. Tujuan penelitian  untuk melihat transformasi kebijakan sebagai bagian penerapan dynamic governance di Kota Sawahlunto.  Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil temuan penelitian ini bahwa penerapan dynamic governance telah diterapkan di Kota Sawahlunto. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 menjadi awal dari transformasi kebijakan di Kota Sawahlunto. Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya pada tahun 2020 menjadi kunci dari eksekusi kebijakan. Arah pembangunan berkelanjutan Kota Sawahlunto yaitu sustainable mining tourism. Menerapkan elemen dalam dynamic governance yaitu thinking ahead, thinking again, dan thinking across sebagai panduan. Pada sisi thinking ahead merujuk kepada eksekusi kebijakan dari Visi Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya. Thinking again merujuk kepada inovasi mengembangkan destinasi wisata kota. Thinking across merujuk kepada proses belajar yang dilakukan untuk mewujudkan kota wisata tambang yang berbudaya. Selain menggunakan elemen dalam dynamic governance, keberadaan sumber daya manusia juga menjadi kunci. Kondisi itu juga didukung dengan tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto. Pada akhirnya Sawahlunto sudah bertransformasi menjadi kota berbasis pariwisata berkelanjutan. 
Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Marapi Tahun 2024 Pebriansyah Emrialdi; Tengku Rika Valentina; Indah Adi Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6103

Abstract

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung api. Bencana-bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana serta mengidentifikasi peran kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali secara mendalam dinamika penanggulangan bencana di Sumatera Barat, termasuk efektivitas penerapan status tanggap darurat, kesiapsiagaan pemerintah daerah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mitigasi risiko. Hasil sementara menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan tanggap darurat, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti lemahnya koordinasi antar-stakeholders dan kurang optimalnya sistem peringatan dini. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya seperti identifikasi wilayah rawan, penyusunan tata ruang yang responsif terhadap risiko bencana, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan penanggulangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi bencana alam di Sumatera Barat.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima Pantai Padang Dan Pedagang Kaki Lima Jembatan Siti Nurbaya Pebriansyah Emrialdi; Tengku Rika Valentina; Indah Adi Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6370

Abstract

Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Padang, khususnya di Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya, melalui peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum, melarang berjualan di area yang dilarang seperti badan jalan dan fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses dan keberhasilan implementasi kebijakan relokasi di kedua lokasi. Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara komparatif implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di dua lokasi di Kota Padang Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya dengan menyoroti dampak ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata yang ditimbulkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. model Van Meter dan Van Horn, enam variabel implementasi termasuk standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan disposisi pelaksana belum sepenuhnya terpenuhi dalam konteks ini. Temuan lapangan memperlihatkan adanya perbedaan antara kerangka teoritis dan realitas implementatif, khususnya di Pantai Padang, di mana tujuan penataan kawasan wisata tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pedagang. Secara ekonomi, relokasi menyebabkan penurunan pendapatan pedagang karena lokasi baru yang tidak strategis dan kurang mendukung. Secara sosial dan budaya, relokasi memicu perubahan karena ruang usaha lama telah menjadi bagian dari identitas dan relasi sosial komunitas. Dari sisi pariwisata, meskipun kawasan menjadi lebih tertib secara visual, vitalitas ekonomi dan budaya justru menurun akibat kurangnya integrasi antara kawasan relokasi dan atraksi wisata utama.
Branding Politik Pasangan Mahyeldi Audy di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Rizki Nelma Hendra Putra; Tengku Rika Valentina; Zainal Arifin
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1090

Abstract

Percaturan politik Provinsi Sumatera Barat telah memberikan arah baru terhadap situasi perpolitikan di Indonesia. Pasalnya dengan arah politik yang berlandaskan kepada nilai-nilai adat dan nilai-nilai milenial telah memberikan dampak terhap pola hubungan interkasi antara kalangan muda dengan kalangan milenial ataupun antara kalangan milenial dengan kalangan-kalangan muda. Hal ini dapat dilihat dari pola strategi politik yang dilakukan oleh Mahyeldi dan Audy yang condong merangkul kalangan tua dan kalangan muda untuk terlibat aktif di dalam proses pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam menjabarkan hasil dari proses penelitian. Penarikan data yang dilakukan oleh peneliti di dalam proses penelitian ini menggunakan metode penarikan primer dan penarikan sekunder. Tujuan dari proses penelitian ini berusaha menganalisis peran serta dari branding-branding yang dimiliki oleh Mahyeldi-Audy dalam merangkul simpatisan masyarakat pemilihnya. Hasil yang di dapat di dalam proses penelitian ini adalah peneliti menemukan bahwasanya pasangan Mahyeldi-Audy memliki brand yang di sebabkan dari pengalaman, kinerja, dan karakter-karakter yang telah di tanamkan oleh Mahyeldi-Audy, seperti branding agama, branding kepemudaan, dan branding politik yang telah ditunjukan oleh pasangan Mahyeldi-Audy.
Pendekatan Kultural Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Melalui Keterlibatan Pemangku Adat dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Difa Ghassani; Tengku Rika Valentina; Asrinaldi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1526

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi KPU Kota Solok dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui kolaborasi dengan pemangku adat, khususnya LKAAM dan Bundo Kanduang, sebagai pendekatan berbasis kearifan lokal sejak 2017. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa pemangku adat berperan sentral sebagai penyampai literasi politik yang kredibel karena memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat Minangkabau. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti Gerakan Melindungi Hak Pilih (2018), Sosialisasi Pemilu Serentak (2019), Dialog Demokrasi, sosialisasi berbasis masjid, serta forum budaya yang secara rutin dihadiri 100–250 peserta. LKAAM memanfaatkan jaringan penghulu, surau, dan pertemuan adat, sementara Bundo Kanduang menggerakkan jaringan sosial perempuan melalui pengajian dan kegiatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pemilih dari 77,5% (2014) menjadi 86% (2019) dan 83,7% (2024), serta penguatan literasi politik masyarakat melalui pesan politik yang disampaikan dengan bahasa adat dan simbol kultural. Temuan ini menegaskan bahwa strategi berbasis adat memperkuat modal sosial, menciptakan kejelasan peran, dan membentuk model best practice dalam pendidikan pemilih yang dapat direplikasi di daerah lain.
BUDGET EFFICIENCY AND DIGITALIZATION READINESS IN STREGTHENING LOCAL GOVERNMENT HUMAN RESOURCES Tirza Haqia Purnama; Roni Ekha Putera; Tengku Rika Valentina
Proceedings International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies Vol. 1 (2025): Proceedings of The International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (I
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Budget efficiency and accelerated digitalization are urgent demands for local governments. However, the low digital competence of human resources and bureaucratic resistance reveal the paradox between policy ambition and implementation reality. An efficiency approach without investment in human capacity has the potential to produce pseudo-digitalization that is only sophisticated on the surface but fragile in practice. Therefore, a long-term transformative strategy is needed that can strengthen the foundations of local governance in real terms. This research aims to examine how budget efficiency and digitization initiatives can be directed towards strengthening human resources within local governments. The main focus lies on how fiscal efficiency policies and the use of information technology can be aligned with the need to improve competencies, work culture, and supporting institutions. The method used is literature study and policy analysis by reviewing relevant official documents, regulations, and results of previous studies. The study was conducted thematically by identifying good practices and common obstacles in the implementation of digitization oriented towards strengthening human resources. The theoretical framework used includes the theory of organizational innovation adoption and the institutional capacity approach in public management. The results show that digitization based budget efficiency will only have a positive impact if followed by a structured apparatus capacity building strategy. Cultural resistance and lack of transformational leadership are the main obstacles. In contrast, local governments that make digitalization part of HR development are able to increase efficiency while encouraging sustainable organizational change. This research underscores the importance of alignment between fiscal efficiency policies, technological readiness, and investment in human capacity as the key to successful bureaucratic transformation in the digital era.
Systematic literature review: Community Capacity Building Collaborative Model as an Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation Effort Roni Ekha Putera; Tengku Rika Valentina; Nika Saputra; Rizki Afri Mulia; Tirza Haqia Purnama
Jurnal Administrasi Publik Vol 16, No 02 (2025): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jap.v16i02.36696

Abstract

The purpose of this article is to conduct a literature review on collaborative models in increasing community capacity as an effort to mitigate earthquake and tsunami disasters. In order to achieve this goal, the author conducted literature searches in various sources such as scientific journals and research databases. The research method used was a systematic literature review with the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) approach, where the author identified relevant inclusion and exclusion criteria for selecting articles to be reviewed and had been published in the Scopus database between 2012 and 2022. Based on the results of a literature review, it was found that earthquake and tsunami disaster mitigation involves various actors and stakeholders, including government, academic institutions, local communities, and non-governmental organizations. Developing capacity training programs and increasing public awareness about earthquake and tsunami disasters are key factors in increasing community capacity in facing and reducing disaster risks. The application of information and communication technology has also proven effective in increasing the accessibility of information and communication that can be used by the community in emergencies, as well as community participation in planning and implementing disaster mitigation measures
Co-Authors Adi Putri, Indah Adri Meyce Putra Afrida Ginting Aidil Zetra Akmal Arianto Alika, Yulvia Aliza, Rhevi Andri Rusta Annisa Fitri Arfita, Sintari Arifin Zainal Asril, Asrinaldi Asrinaldi Asrinaldi Azwar Azwar Azzahra, Iike Bakaruddin Rosyidi Bakaruddin Rosyidi Basri, Octandra Bherry Tinanto Billy Febrima Hidayat Cici Safitri Cici Safitri Danisa Luthfi Azura Dedi Afda Putra Dewi Anggraini Dewi Anggraini Dewi Anggraini Didi Rahmadi Difa Ghassani Doni Hendrik Edi Hasymi Edi Hasymi Emrialdi, Pebriansyah Fajar Noor Ramadhian Fathani, Aqil Teguh Fauziah Harnom Firdaus Gennta Rahmad Putra Gennta Rahmad Putra Gennta Rahmad Putra Putra Haeruddin Haeruddin Hairunnas Hairunnas Ilham Havifi Irawati Irawati Irawati Irawati IRAWATI, IRAWATI Kafrini Kafrini Kevin Philip Kusdarini Kusdarini Lailatul Khadri Linda Mora Lusi Puspika Sari Luthfi Azura, Danisa Melinda, Ivoni Yona Mhd Fajri Nabilaa Binti Mohamed Nabilaa Binti Mohamed Nada Luthfiyah Nia Audia Nika Saputra Nika Saputra Nika Saputra Pebriansyah Emrialdi Pebriansyah Emrialdi Pijar Qolbun Sallim Pujiastuti, Dede Purnama, Tirza Haqia Puspika Sari, Lusi Putra, Dedi Afda Putra, Gennta Rahmad Putra putra, Randy pranata Putri Febri Wialdi Putri, Indah Adi Putri Febri  Wialdi Rahmayeni Rama Islamiyana Ramadhian, Fajar Noor Ratih Reninta Ananda Retno Sari Handayani Rhevi Aliza Ria Ariany Rifki Dermawan Rinawati Rizki Afri Mulia Rizki Nelma Hendra Putra Roni Ekha Putera Ronni Ekha Putra Rosyidi, Bakaruddin Roza Indriani Sadri Sadri Safitri, Cici Sari, Defi Permata Shahira Desiamanda Siregar, Linda Mora Siti Annisa Silvia Rosa Sri Zul Chairiyah Syahrizal Syahrizal Tamrin Tamrin Tamrin Tamrin Tirza Haqia Purnama Tirza Haqia Purnama Tirza Haqia Purnama Tirza Haqia Purnama Tirza Haqia Purnama Viona, Jenasti Yeni Siska Yulvia Alika Yuri, Bobby J Yurniwati Yurniwati Zahran Mabrukah Tomimi Zainal Arifin Zetra, Aidinil Zetra, Aidinil Zulfadli Zulfadli Zulfadli Zulfadli