Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.923
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum Mimbar Keadilan Pembaharuan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal) Jurnal Yustitia Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Health Sains Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Sosial dan Teknologi Devotion: Journal of Research and Community Service Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal Of World Science Journal of Social And Economics Research Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Social Science Bandung Conference Series: Economics Studies Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Journal of Entrepreneur and Business Rechtsnormen Journal of Law Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal Of Law Sciences (Legisci) Journal of Community Service (Abdisci) Journal of Law and Social Politics Journal of Management, Economic, and Financial journal of social and economic research Jurnal Greenation Sosial dan Politik Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal)
Endang Sutrisno
Universitas Swadaya Gunung Jati
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
IMPLIKASI YURIDIS ATAS EKSPOR ROTAN DI ERA PERDAGANGAN BEBAS (Studi Kasus Pemberlakuan Keputusan Menteri Perdangan No. 12 M-DAG/PER/6/2005) Endang Sutrisno
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2007): Jurnal Hukum Hermeneutika
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1153

Abstract

Industri rotan sebagai salah satu komoditas yang dapat menjadi andalan bagi devisa negara menjadi salah satu topik yang dapat dimasukan dalam cakupan subyek perundingan dalam GATT berkenaan dengan Tropical Products dan Agricylture, menjadi maalah tersendiri kaitannya dengan terjadinya bentura kepentingan yang sangat frontal dari dua sisi kepentingan yang berbeda, antara petani rotan dengan pengusaha permebelan dan kerjinan rotan akibat dari adanya pencabutan norma hukum Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.355/MPP/Kep/5/2004 tentang Larangan Ekspor Rotan Setengah Jadi dan diberlakukan ketentuan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/6/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan.Pemberlakuan tatanan nilai yang baru tersebut pada satu pihak dimaksudkan alasan maraknya trend perdagangan bebas dan memacu bagi peningkatan kesejahteraan petani rotan dengan melakukan ekspor rotan apa-pun bentuk rotannya sehingga berujung pada masuknya devisa, tetapi pada sisi lain kebijaksanaan ini memberikan dampak buruk bagi kelangsungan industri permebelan dan kerajinan rotan yang notabene bahan bakunya menggunakan rotan.Kata Kunci :Industri rotan, GATT, benturan kepentingan, kesejahteraan petani rotan, devisa, Keputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/6/2005
KULTUR HUKUM TENAGA KESEHATAN TERHADAP BAHAYA PENULARAN INFEKSI DI RUMAH SAKIT Endang Sutrisno; Sudarminto Sudarminto; Djuhariah Djuhariah; Irma Gamawati
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4014

Abstract

Tenaga kesehatan memiliki risiko besar tertular penyakit infeksi atau Healthcare Associated Infection (HAIs) sebab berhubungan langsung dengan pasien yang menjadi sumber penularan di rumah sakit. Kultur hukum yang dibangun untuk tenaga kesehatan harus konstruktif, sehingga dapat memperoleh akses untuk aspek perlindungan hukum terhadap bahaya penularan infeksi apabila mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan regulasi pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Pendekatan penelitiannya socio-legal. dengan tujuan mengkaji pemahaman hukum tenaga kesehatan di rumah sakit dan bentuk perlindungan hukumnya. Temuan penelitian mendeskripsikan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum sudah mengetahui adanya peraturan terhadap bahaya penularan infeksi, tetapi belum sepenuhnya memahami muatan substansi peraturan perundang-undangan tersebut.
PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJAPELAYANAN PUBLIK Kastiyah Kastiyah; Endang Sutrisno
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2597

Abstract

Penelitian ini merupakan penilaian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan kewajiban, hak dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil di LPP RRI Cirebon khususnya urusan SDM RRI Cirebon yang diterapkan dalam kedisiplinan kerja sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial legal research untuk menegtahui sejauh mana penegakan terhadap pegawai sipil yang melanggar peraturan disiplin. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Penyiaraan Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Cirebon. Motivasi Pegawai Negeri Sipil yang rendah terlihat dari rendahnya semangat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila kita membandingkan data penajatuhan hukuman disiplin dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil RRI Cirebon yang seluruhnya berjumlah 60 orang, maka dapat disimpulkan bahwa persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin adalah sebanyak 17%. Persentasi tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri sipil. Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran bahawa kebijakan dalam aturan perlu mempertimbangkan antar reward dan vonishment, menghilangkan budaya ‘like’ dan ‘dislike’.
LEGAL REVIEW OF THE ISSUANCE OF STATEMENT OF ABILITY TO MANAGE AND MONITOR THE ENVIRONMENT OF MSMEs BASED ON THE REGULATION Ainun Nisha; Ratu Mawar Kartina; Endang Sutrisno; Diky Dikrurrahman; Raden Handiriono
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i2.7439

Abstract

The development of wood industry SMEs in the Mundu District, Cirebon Regency is certainly a concern in making environmental permits so that their businesses and/or activities do not cause environmental pollution. In this case, many MSME entrepreneurs in the wood industry do not have a Statement of Ability to Manage and Monitor the Environment (SPPL). The implementation of the SPPL permit process is not optimal because many SMEs in the Wood Industry have difficulty understanding SPPL. With the government's handling of the wood industry MSME business actors who do not have an SPPL permit, it is hoped that it can minimize the occurrence of environmental pollution by the Wood Industry MSME business actors. The research method used is the empirical juridical method. The implementation of the SPPL permit process carried out by the Wood Industry MSMEs has not been optimal because many business actors of the Wood Industry MSMEs do not understand about SPPL due to technological factors and the lack of socialization from the government. The government's handling of the Wood Industry MSME business actors who do not yet have an SPPL is by giving a written warning until the temporary suspension of their activities and/or business until the Wood Industry MSME business actor makes an SPPL.
Legal Liability in E-Commerce Agreements through the Cash on Delivery Payment System Gusti Yosi Andri; Ayih Sutarih; Vivi Aulia Syaharanti; Endang Sutrisno
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i2.7489

Abstract

The online sale and purchase agreement is in principle the same as the conventional sale and purchase agreement. The difference is only in the medium, where the seller and the buyer do not meet directly (face to face) and payment and delivery of goods is determined according to the agreement in the provisions of article 1458 of the Civil Code. The problem to be studied is the legal construction in online buying and selling with COD payments and the responsibilities of the parties involved in buying and selling online. The method used is a normative juridical research with qualitative descriptive analysis. The results of the study can be explained that the legal construction of online buying and selling made in an electronic contract through an electronic system is a manifestation of the agreement of the parties as formulated in Article 47 PP PSTE Number 82 of 2012. With the validity of the electronic contract, the provisions of Article 1338 of the Civil Code will apply where the agreement made is valid will bind the parties, so that rights and obligations arise where the seller is obliged to send the ordered goods and the buyer must pay the agreed price. Because it is done online, the delivery of goods requires the services of a third party, namely an expedition service. Thus there are three different responsibilities, namely the seller is responsible for the suitability of the goods that have been ordered, the buyer is responsible for payment for the goods, and the expedition is responsible for delivering the goods safely. so that rights and obligations arise where the seller is obliged to send the ordered goods and the buyer must pay the agreed price. Because it is done online, the delivery of goods requires the services of a third party, namely an expedition service. Thus there are three different responsibilities, namely the seller is responsible for the suitability of the goods that have been ordered, the buyer is responsible for payment for the goods, and the expedition is responsible for delivering the goods safely. so that rights and obligations arise where the seller is obliged to send the ordered goods and the buyer must pay the agreed price. Because it is done online, the delivery of goods requires the services of a third party, namely an expedition service. Thus there are three different responsibilities, namely the seller is responsible for the suitability of the goods that have been ordered, the buyer is responsible for payment for the goods, and the expedition is responsible for delivering the goods safely.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Deni Yusup Permana; Endang Sutrisno
Hukum Responsif Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v13i2.7361

Abstract

Penelitian ini untuk mendapatkan implementasi perlindungan hukum yang bertujuan terhadap kesejahteraan perlinudngan pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dalam ketentuan Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Sehingga para pekerja bisa aman berlindung dengan adanya uu cipta kerja, ketika terdapat kekurangan hak pekerja yang menimbulkan jauh dari kata kesejahteraan bagi mereka maka disitulah peranan dari pada uu cipta kerja tersebut perlu di implementasikan agar para pekerja mendapat kepastian hukum. Jika lebih teliti lagi perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam pelaksanaannya masih belum sesuai yang di harapkan untuk tercapai secara optimal, mengingat masih sering terjadi pelanggaran, dikarenakan oleh ketidak jelasan aturan tentang penerapanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, khususnya berkenaan dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Selain itu kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses pembuatan Perjanjian Kerja Waktu tertentu, sehingga membuat pihak pengusaha dengan mudah bisa saya melanggar peraturan yang ada tanpa menerima suatu sanksi hukum. Maka pekerja perlu di lindungi dengan harus adanya kepastian hukum yang kuat dalam lingkungan ketenagakerjaan, maski sangat sulit tercapai namun jangan samapi hal itu di abaikan oleh pemerintah, karna pekerja merupakan salah satu sumber daya manusia yang dapat melancarkan pembangunan yang lebih maju.
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANIMELALUI PEMBERDAYAANKELOMPOK TANI JAYA MULYA KELURAHAN KARYAMULYA KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON Amran Jaenudin; Endang Sutrisno; Dukat Dukat
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP Vol 1 (2019): PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2019
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.4 KB)

Abstract

Lahan pertanian di Kota Cirebon terus mengalami penuruan akibat alih fungsi lahan ke non pertanian. Saat ini diprakirakan tersisa 175 hektar, namun yang masih berproduksi optimal sekitar 17 hektar saja.Kelompok Tani JayaMulya memiliki luas areal sekitar 5 hektar dengan anggota 15 orang dan Bapak Sayuti sebagai ketua. Komoditas yang biasa dibudidayakan antara lain; padi, jagung, kacang panjang, emes, kangkung, bunga kingkong, selasih, dll. Kelompok tani ini belum berfungsi optimal sebagaimana mestinya, seperti dalam menjalin kebersamaan dalam mendapatkan infomasi teknologi pertanian, merencanakan lahan secara optimal sehingga dengan perencanaan yang matang akan berdampat terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.Tujuan pengabdian masyarakat membantu meningkatkan teknis budidaya tanaman sehingga bisa meningkatkan pendapatan keluarga tani. Selama pendampingan kelompok tani Jaya Mulya semakin memahami fungsi pemberdayaan lahan, sistem budidaya, meningkatkan efisiensi produksi, dengan membangun sistem bertani kolektif. Capaian hasil tanaman meningkat, secara bertahap sehingga mampu memberikan penghasilan yang lebih baik.
Perlindungan Hukum dalam Malpraktik untuk Pelayanan Kesehatan Gigi Sutrisno, Endang; Hartini, Inge; Erika, Erika
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.217 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v5i8.1552

Abstract

Malpraktikkdapat diartikan sebagai sebuah kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk mempergunakanntingkat keterampilan dan ilmu pengetahuannya yang lazim dipergunakanndalam mengobati pasien. Tindakan medis ortodonti harus dikerjakan dengan sangat hati-hati sehingga oleh tenaga medis sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Berbagai kemungkinanndapattterjadi jika perawatannortodontik cekat dilakukan olehhseseorang dengannkompetensi yang tidak sesuai termasuk dokter gigi. Temuan penelitian secara umum dokter gigi sudah mengetahui aturan batasan kewenangan dalam melakukan perawatan gigi terutama dibidang ortodonti cekat, namun tetap ada yang melanggar aturan tersebut. Denganntanpa adanya kompetensi dan kewenangan yang dimiliki dokter gigi serta tidak dilakukan rujukan kepadaadokter gigi spesialis ortodonti yang lebih berkompetensi makaadokter gigi tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin dan pertanggungjawabannsecaraapidana berdasarkannpasal 69 ayat (3) Undang- Undang Nomor 24 Tahunn2004 tentang Praktik Kedokteran. Dibutuhkan pengawasan dan pembinaan oleh para pemangku kepentingan, tetpai hal tersebut tidak berjalan optimal
TANGGUNGJAWAB HUKUM KLINIK KESEHATAN DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA Sutrisno, Endang; Hidayati, Sri Murdiyah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.438 KB)

Abstract

Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan melewati proses pemeriksanaan kesehatan. Pemeriksanaan tersebut berisi pemeriksaan fisik dan jiwa. Pemeriksaan penunjang dilakukan oleh rumah sakit serta klinik. Hal-hal sebagaimana demikian tercantum pada Permenkes No. 29 Tahun 20 13 mengenai Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI. Klinik. Faktanya pemeriksaan kesehatan belum selaras dengan peraturan, yaitu tidak dilakukan informed consent sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga timbul permasalahan mengenai standar dam aturan dasar pemeriksaan kesehatan yang digunakan untuk calon TKI. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan standar pelayanan kesehatan calon TKI dan mendeskripsikan pertanggungjawaban hukumnya. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal. Temuan penelitian pemeriksaan kesehatan belum memiliki Standar Operasional Prosedur, penerapan sanksinya yaitu sanksi administrasi seperti teguran lisan, teguran tertulis yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten dan Dinas Kesehatan Daerah/Provinsi, dan selanjutnya pemberhentian kegiatan sementara hingga pencabutan izin sarana kesehatan oleh Menteri Kesehatan.
PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KUNINGAN Martha, Dicki Andika; Sutrisno, Endang
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.007 KB)

Abstract

Penelitian Ini Dilakukan mengetahui dan menganalisis 1) pengaturan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kuningan. 2). faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas oleh Kepolisian Resor Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah sosial legal dengan paradigma kontruktivisme, interaksionisme simbolik menjadi teknik analisis. Hasil penelitian menunjukan Delik perkara LP/12-21/48/VI/2015/Lantas yang di selesaikan dengan kewenangan diskresi untuk memberhentikan kasus di akhiri dengan penyerahan barang bukti dan surat pernyataan tunggal pihak keluarga. Isi pernyataan tunggal pihak keluarga dalam hal ini pelanggar sekaligus ayah yang menyatakan secara terbuka untuk pihak kepolisian tidak melanjutkan ke proses lebih lanjut melainkan cukup di laka lantas polres. Adanya isi pernyataan tunggal yang memohon perkara tidak diproses lebih lanjut merupakan salah satu faktor penyidik melakukan diskresi. Keputusan tidak menindaklanjuti perkara tersebut merupakan hasil proses dari pertimbangan yang meliputi situasi dan kondisi pelanggar yang merupakan ayah korban, pertimbangan moral atas dasar ketidaksepadanan hukum karena kondisi faktual, prilaku baik dan kooperatif pelanggar yang mempengaruhi tingkat empati, serta untuk menjaga ketentraman pelanggar yang sekaligus korban yang menderita karena kehilangan seorang anak hal ini didasari atas kepedulian akan hak asasi manusia. Dari analsis pertimbangan yang menjadi faktor-faktor pengambilan langkah diskresi penyidik dalam sebuah perkara tindak pidana lalu lintas tidak terlepas dari dasar kewenangan diskresi yang tertuang dalam regulasi serta ketertampilan penyidik dalam menyaring perkara berdasarkan bobot perkara tersebut, selain itu tingkat subjektivitas penyidik dipengaruhi oleh nilai moral hak asasi manusia dan pelaksanaan diskresi lebih kepada menjaga kepentingan umum serta institusi itu sendiri. Kata kunci : Diskresi, Kepolisian, Tindak Pidana Lalu Lintas
Co-Authors Abdullah Abdullah Abim Dwi Nugroho Achmad Faqih Agus Dimyati Agus Dimyati Aiman, Fawwaz Ainun Nisha Alamsyah, Riza Alfazrryan Ghalib Alfiyan, Angga Alip Rahman Ambar Rani Priyanjani Ameilia Putri Syavei, Amanda Amin Mughni Amran Jaenudin Andri, Gusti Yosi Anggie Aqila Ariadica Anggie Aqila Ariadica Apriyana, Zaeni Nadzif Aria Wirakusuma Arief Fahrurrozie Hidayat Arief Prayitno Aufa, Fushshilati Ayih Sutarih Ayu Feby Sheilla Azhar Syahdan, Taufail Azis, Mohamad Feri Betty Dina Lambok Choeirunnissa, Julia Cipto Dwiariyanto Costa, Bruna Darmawan, Arif Budy Deddy Utomo Deni Yusup Permana Diah Lestari Dianita Utami Diki Sahbana Dikrurrahman, Dikky Dikrurrahman, Diky Diky Irdianto Pratama Pratama Djuariah, Djuariah Djuhariah Djuhariah Dukat Dukat Efionita Sepfiani Elya Kusuma Dewi Eni Suhaeni Erika Erika Ermania Widjajanti Fahrizky Ardianto, Isya Fajarini, Hanari Farah Fadillah Febriani, Khairina Fitria, Nyimas Gibran Muhammad Gaza Palestin gunawan, mohamad sigit Gusti Yosi Andri Hamja, Hamja Handiriono, Rd. Hardjowikarto, Dharliana Harmono HARMONO HARMONO Hartini, Inge Hartini, MC Inge Hesti Widianti Hidayat, Moh. Taufik Hidayat, Moh.Taufik Ibnu Artadi Ibnu Artadi Iis Krisnandar Indraswari, Sri Primawati Ipik Permana Irma Gamawati Jaenudin Umar Julia Choeirunnissa Karmenita, Karmenita Kartika Meilani, Indah Kastiyah Kastiyah Kastiyah, Kastiyah Khafdilah, Khafdilah Krisnandar, Iis Lambok, Betty Dina Lastini, Ketut Legawa, Gibran Dima M.Fariz Kurnadi Mahardhika Septiansyah, Nanda Maria Ulfa, Gita Martha, Dicki Andika Martin Situmorang Maulana, M Fajar Maulida, Irma MC Inge Hartini MC Inge Hartini Meliantika, Meta Meta Triandini Moh.Taufik Hidayat Mohammad Sigit Gunawan Mughni, Amin Muhamad Zidan Mukarto Siswoyo Mulyadi, Hendi Mulyono, Paulus Mustopo Mustopo Mustopo, Mustopo Nadia Hidayat, Indanna Zulfa Nanang Supriyanto Nanda, Aninda Zilva Nandang Sambas Narriyah, Hery Nunna, Bhanu Prakash Nurhaki, Ari Nuriyanti Nuriyanti Nursahidin, Nursahidin Nuryadi, Iman Oktaviani, Nela Pandini Febrianti Islami Putri, Intan Paulus Mulyono Purnamasari, Apriyani Putri Nur Fazriyah Putri, Alicia Dwi Putri, Nadya Angelica Difiana Raden Handiriono Rahma Jelita, Ghina Rahma, Ariska Gania Rahman, Alip Ratu Mawar Kartina Ratu Mawar Kartina Rehan suryananda Ria Apriani Ridwan, Iwan Yusuf Riris Eka Sri Rahayu Rudi Kurniawan ruhyana, nanang S Endang Prasetyawati S, Ali Saptaji Saptaji Saptaji, Saptaji Sarsintorini Putra Sheilla, Ayu Feby Silva, Pedro Silviyah A’delina Siti Khumayah Situmorang , Martin Sri Murdiyah Sudarminto Sudarminto Sugiarti, Taty Sukari Sukari, Sukari Sulastri, Tuty Triandini, Meta Tuty Sulastri Ursula Penny P Vivi Aulia Syaharanti Widiyanti, Amalika Yogi Genovan Yondri Yondri Yosa, Yosa Yosi Andri, Gusti Yulyani, Nani Yusup Permana, Deni Zahran Muhammad Ikhwan Zidan, Muhamad