Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum Mimbar Keadilan Pembaharuan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal) Jurnal Yustitia Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Health Sains Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Sosial dan Teknologi Devotion: Journal of Research and Community Service Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal Of World Science Journal of Social And Economics Research Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Social Science Bandung Conference Series: Economics Studies Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Journal of Entrepreneur and Business Rechtsnormen Journal of Law Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal Of Law Sciences (Legisci) Journal of Community Service (Abdisci) Journal of Law and Social Politics Journal of Management, Economic, and Financial journal of social and economic research Jurnal Greenation Sosial dan Politik Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal)
Endang Sutrisno
Universitas Swadaya Gunung Jati
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 365 K/Pid 2012 TERHADAP KINERJA DOKTER DI WILAYAH III CIREBON Sutrisno, Endang; Kusuma Dewi, Elya
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 2 (2016): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2016.0077.162-170

Abstract

Perwujudan hukum yang benar harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan hakikat dari hukum terletak pada karakteristik dari hukumnya sebagai institusi yang menunjang dan melindungi nilai-nilai, hingga eksistensi hukum harus mampu memberikan perwujudan nilai-nilai menjadi kenyataan dan perwujudan tersebut teraplikasikan dalam proses bekerjanya hukum. Norma hukum yang mengatur dokter yaitu Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran memberikan suatu pendefinisian secara tegas mengenai standar profesi, yaitu batasan kemampuan (knowledge, sklill and profesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Untuk itu, dalam menjalankan profesi dokter harus berdasarkan pada ketentuan norma tersebut sebab dokter dituntut pertanggungjawaban dalam menjalankan profesinya, bilamana terjadi hal-hal yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum sehingga dituntut adanya proses hukum yang dapat berakibat administratif, perdata atau pidana, putusan pengadilan yang dapat menentukan hal ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid 2012, salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan sebagai bentuk perwujudan dokter dalam menjalan profesinya, sekalipun pada akhirnya dengan putusan tersebut dapat berdampak pada kinerja dokter.
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 365 K/Pid 2012 TERHADAP KINERJA DOKTER DI WILAYAH III CIREBON Sutrisno, Endang; Kusuma Dewi, Elya
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 2 (2016): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2016.0077.162-170

Abstract

Perwujudan hukum yang benar harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan hakikat dari hukum terletak pada karakteristik dari hukumnya sebagai institusi yang menunjang dan melindungi nilai-nilai, hingga eksistensi hukum harus mampu memberikan perwujudan nilai-nilai menjadi kenyataan dan perwujudan tersebut teraplikasikan dalam proses bekerjanya hukum. Norma hukum yang mengatur dokter yaitu Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran memberikan suatu pendefinisian secara tegas mengenai standar profesi, yaitu batasan kemampuan (knowledge, sklill and profesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Untuk itu, dalam menjalankan profesi dokter harus berdasarkan pada ketentuan norma tersebut sebab dokter dituntut pertanggungjawaban dalam menjalankan profesinya, bilamana terjadi hal-hal yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum sehingga dituntut adanya proses hukum yang dapat berakibat administratif, perdata atau pidana, putusan pengadilan yang dapat menentukan hal ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid 2012, salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan sebagai bentuk perwujudan dokter dalam menjalan profesinya, sekalipun pada akhirnya dengan putusan tersebut dapat berdampak pada kinerja dokter.
REPOSISI KEBIJAKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL GALIAN C Anggie Aqila Ariadica; Endang Sutrisno; Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i2.4942

Abstract

Pembangunan memiliki banyak ekses dalam kehidupan diantaranya mengandung risiko degradasi kualitas lingkungan hidup. Dibutuhkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penambangan Galian C yang telah berlangsung lama telah menegasikan kelestarian lingkungan hidup, peran kebijakan Pemerintah Daerah melalui green policy menjadi alternatif yang dibutuhkan untuk mengatasi problem tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan doktrinal dalam upaya memahami serta mengkaji ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pijakan dasar untuk menempatan kembali kebijakan yang telah ada pada posisi keberpihakan terhadap upaya perlindungan serta pelestarian lingkungan. Degradasi lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, membutuhkan upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup ntuk mengembalikan fungsi lahan dalam perspektif sustainable development. Reposisi kebijakan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kembali lahan bekas Galian C untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan, misalnya untuk destinasi wisata. Tatanan norma hukum telah memberikan alternatif peluang pengembangan kawasan tersebut melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konstruksi kebijakan harus dikembalikan kepada formulasi ketaatan pada asas pemulihan lingkungan melalui kegiatan pascatambang lahan bekas Galian C, berbasis penguatan pemulihan nilai-nilai ekonomi kerakyatan masyarakat kawasan.
MENERAWANG PROBLEMATIKA KEBIJAKAN INVESTASI NEGARA GUNA MENGKRITISI UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Endang Sutrisno
Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v4i2.1156

Abstract

The development of the legal order in a global era has led the legal to cross-domain border on another level. Law must be able to be the order of primacy to construct values of justice, predictability and usability. Legal policy through legislation products often respond to national interests. It should have a balance of interests between national and global. The content of Act 25 of 2007 on Investment should reflect these problems. In fact, in the level of implementation, it is not able to accommodate a balance of interests. A dichotomy of interests due to the inclusion of global values causes the negation of national interest. Key Words : Legal Order; National Interest & Global Interest
REPOSISI KEBIJAKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL GALIAN C Anggie Aqila Ariadica; Endang Sutrisno
Hukum Responsif Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i1.5027

Abstract

Pembangunan memiliki banyak ekses dalam kehidupan diantaranya mengandung risiko degradasi kualitas lingkungan hidup. Dibutuhkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penambangan Galian C yang telah berlangsung lama telah menegasikan kelestarian lingkungan hidup, peran kebijakan Pemerintah Daerah melalui green policy menjadi alternatif yang dibutuhkan untuk mengatasi problem tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan doktrinal dalam upaya memahami serta mengkaji ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pijakan dasar untuk menempatan kembali kebijakan yang telah ada pada posisi keberpihakan terhadap upaya perlindungan serta pelestarian lingkungan. Degradasi lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, membutuhkan upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup ntuk mengembalikan fungsi lahan dalam perspektif sustainable development. Reposisi kebijakan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kembali lahan bekas Galian C untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan, misalnya untuk destinasi wisata. Tatanan norma hukum telah memberikan alternatif peluang pengembangan kawasan tersebut melalui ketentuan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konstruksi kebijakan harus dikembalikan kepada formulasi ketaatan pada asas pemulihan lingkungan melalui kegiatan pascatambang lahan bekas Galian C, berbasis penguatan pemulihan nilai- nilai ekonomi kerakyatan masyarakat kawasan.
PENDEKATAN YURIDIS TERHADAP PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) RUMAH SAKIT Endang Sutrisno
Hukum Responsif Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v1i1.1157

Abstract

JURIDICAL APPROACH TO PRIVATIZATION OF STATE-OWNED ENTERPRISES (BUMN) HOSPITAL Development of society in the global era has impacted in all sides of lives, the world's borderless position puts the legal workings of the process activities through time and space. The existence of law referring to the destination is not only purely based on fairness and certainty but also to its utility. For what the law exists, must heed the achievement of the goal even if the three objectives are often positioned on the condition of an argument, which should take precedence.Legal dimensions of corporate economic activity holds the main control, it will be very urgent if the issue of privatization of State Owned Enterprises (BUMN)  is become the study because it can result in view of the pros and cons in the community. Certain perceptions emerge the notion that privatization of (BUMN) as a-national behavior by selling the sovereignty of the State which is fitting to build community and alignments in the interest of the people. And considering existence and purpose of establishment of state enterprises under the State Constitution 45 must be able to reflect the needs of all levels of society to build society welfare. Law is the primary guardian in order to achieve privatization goals so that economic activities are not out of control, especially considering global economic development that carries shades of liberalization and global capitalism, profit is more prominent than the public interest. Especially considering the existence of a hospital that carries the value of humanity as a consideration that must remain in the realm of regulation that aims for the goodness of the wider community, including privatization efforts will not escape from it. Key Word : Privatization, Law Objectives, Community Development 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT PRAKTEK MANDIRI TERHADAP ASUHAN KEPERAWATAN DALAM UPAYA PELAYANAN HOLISTIK (Studi di Puskesmas Margadana Kota Tegal) Deddy Utomo; Sarsintorini Putra; Endang Sutrisno
Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal) Vol 12 No 1 (2021)
Publisher : STIKES BHAMADA SLAWI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36308/jik.v12i1.286

Abstract

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada individu, keluarga dan masyarakat adalah perawat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan, perawat hanya diperbolehkan memberikan asuhan keperawatan baik di lembaga pelayanan kesehatan maupun dalam kegiatan praktek mandiri. Banyak perawat melakukan praktik mandiri tetapi dalam praktiknya mereka melakukan terapi diagnostik yang merupakan bidang medis atau dokter. Melihat permasalahan tersebut, maka penulis mencoba untuk menganalisis Tanggung Jawab Hukum Praktik Perawat Mandiri Terhadap Asuhan Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Holistik, hal ini dikarenakan masih banyak perawat di Indonesia yang menjalankan praktik mandiri namun melakukan tindakan medis. Pelayanan holistik merupakan salah satu konsep yang mendasari tindakan keperawatan yang meliputi dimensi fisiologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual. Pelayanan holistik merupakan satu kesatuan utuh, jika salah satu diganggu maka akan mempengaruhi yang lain. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1. Apa tanggung jawab hukum perawat praktik mandiri terhadap asuhan keperawatan dalam upaya pelayanan holistik, 2. Apa konsekuensi hukum dalam penerapan asuhan keperawatan pada perawat praktik mandiri. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum perawat dalam melaksanakan praktik asuhan keperawatan mandiri dalam upaya pelayanan holistik, untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam penerapan asuhan keperawatan pada perawat praktik mandiri. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang lebih menitikberatkan pada hukum yang dikonseptualisasikan sebagai suatu peraturan dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perawat cenderung melakukan tindakan medis dalam melaksanakan praktik mandiri adalah faktor ekonomi, faktor perilaku masyarakat, dan kepercayaan masyarakat terhadap program pengobatan gratis. Sedangkan akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh perawat yang melakukan kegiatan praktik mandiri namun melakukan tindakan medis jika melanggar ketentuan hukum maka perawat akan dimintai pertanggungjawaban yang artinya akibat hukum atas tindakan yang dilakukan perawat tersebut. Saran yang dapat penulis sampaikan antara lain bagi perawat harus senantiasa meningkatkan kemampuan kompetensi yang menjadi tanggung jawabnya, dan dalam melaksanakan kegiatan praktik mandiri harus mematuhi dan memahami semua ketentuan dan peraturan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Keperawatan secara khusus. bagi Pemerintah Daerah dan Organisasi Profesi (PPNI) agar senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan bagi perawat yang melaksanakan kegiatan praktik mandiri.
LEGAL CULTURE OF PHARMACIST IN THE PERSPECTIVE O PHARMACEUTICAL SERVICES STANDARD IN PHARMACIES Endang Sutrisno; Hanari Fajarini
Jurnal Dinamika Hukum Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2016.16.2.597

Abstract

Pharmacists are burdened with obligations as cited in Regulation of the Minister of Health, No. 35 of 2014 on the Standards of Pharmaceutical Services in Pharmacy. This paper uses socio-legal approach aiming at examining the norms associated with the protection of the patient’s safety. The applicability of the rules faces some obstacles since the legal culture of apathy still exist, so that the understanding and awareness of legal compliance is not achieved. Legal culture of apathy regarding ideas, concepts, perceptions, views, values and behaviors that are not constructive, affect the workings of law towards the observance and compliance to the law, as a result, the purpose of the law to provide justice and legal certainty to the practicians suchas pharmacists, patients and owner of the pharmacy services, are not fully able to interpret the substance of the regulation of the Minister of Health, Number 35 of 2014. As a result of this legal culture, the implementation of the Regulation of the Minister of Health No. 35 of 2014 is directed more on aspects of benefactive purpose than on the aspect of legal certainty.Keywords: pharmacists; apathy legal culture; the purpose of law.
ROLE OF LAW IN CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES THROUGH NORMATIVE PERSPECTIVE Endang Sutrisno
Jurnal Dinamika Hukum Vol 15, No 3 (2015)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2015.15.3.411

Abstract

 The presence of law has become an absolute prerequisite that must exist in the dynamics of civil society. It is to achieve justice, certainty, and expediency, so the works of it will not be separated from such a noble mission. On the other side, the law is likely inseparable from the fields of meta-juridical, including economics. The expectations of the interference of law into economy, makes the existence of justice for the business players can be realized through the enacted product legislation. Regulations concerning investments and partnerships have the intent to build self-reliance and empowerment for small industry players so as to compete in the era of economic globalization. Laws employed as the instrument of social change to strengthen the capitalization of small industry and business empowerment through the training and development of small industries, as normatively mandated by law. Key words : Law, Economic, Small Industry
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR BERBASIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU UNTUK KESEJAHTERAAN NELAYAN (STUDI DI PERDESAAN NELAYAN CANGKOL KELURAHAN LEMAHWUNGKUK KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON) Endang Sutrisno
Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2014.14.1.272

Abstract

Coastal zone management in local area, especially in Cirebon has a deep tendency to be partial, the policies issued are not well-integrated among the sectors. Meanwhile, in the other hand, the im-plementation of policies are not support by the culture of fishing communities which apathetic. It is caused by various factors such as poverty, poor education in the community, less mastery of science and technology, as well as the marketing of fishery products trade system which is dominated by middlemen. This factual circumstance makes them difficult to realize their independence and well-being. The most appropriate solution to overcome this problem is through development of positive and creative legal culture, with the support of integrated coastal zone management policy that is integral-holistic-comprehensive. Key words: development, fishermen, management and law
Co-Authors Abdullah Abdullah Abim Dwi Nugroho Achmad Faqih Agus Dimyati Aiman, Fawwaz Ainun Nisha Alamsyah, Riza Alfazrryan Ghalib Alfiyan, Angga Alip Rahman Ambar Rani Priyanjani Ameilia Putri Syavei, Amanda Amin Mughni Amran Jaenudin Andri, Gusti Yosi Anggie Aqila Ariadica Anggie Aqila Ariadica Apriyana, Zaeni Nadzif Aria Wirakusuma Arief Fahrurrozie Hidayat Arief Prayitno Aufa, Fushshilati Ayih Sutarih Ayu Feby Sheilla Azhar Syahdan, Taufail Azis, Mohamad Feri Betty Dina Lambok Carla, Bella Choeirunnissa, Julia Cipto Dwiariyanto Costa, Bruna Darmawan, Arif Budy Deddy Utomo Deni Yusup Permana Diah Lestari Dianita Utami Dikrurrahman, Dikky Dikrurrahman, Diky Diky Irdianto Pratama Pratama Dimyati, Agus Djuariah, Djuariah Djuhariah Djuhariah Dukat Dukat Efionita Sepfiani Elya Kusuma Dewi Eni Suhaeni Erika Erika Fahrizky Ardianto, Isya Fajarini, Hanari Farah Fadillah Febriani, Khairina Fitria, Nyimas Gibran Muhammad Gaza Palestin gunawan, mohamad sigit Gusti Yosi Andri Handiriono, Rd. Hardjowikarto, Dharliana Harmono HARMONO HARMONO Hartini, Inge Hartini, MC Inge Hesti Widianti Hidayat, Moh. Taufik Hidayat, Moh.Taufik Ibnu Artadi Ibnu Artadi Iis Krisnandar Indraswari, Sri Primawati Ipik Permana Irma Gamawati Jaenudin Umar Julia Choeirunnissa Karmenita, Karmenita Kartika Meilani, Indah Kastiyah Kastiyah Kastiyah, Kastiyah Khafdilah, Khafdilah Krisnandar, Iis Kurnadi, M.Fariz Lambok, Betty Dina Lastini, Ketut Legawa, Gibran Dima Mahardhika Septiansyah, Nanda Maria Ulfa, Gita Martha, Dicki Andika Martin Situmorang Maulana, M Fajar Maulida, Irma MC Inge Hartini MC Inge Hartini Meliantika, Meta Meta Triandini Moh Sigit Gunawan Moh.Taufik Hidayat Mughni, Amin Muhamad Zidan Mukarto Siswoyo Mulyadi, Hendi Mulyono, Paulus Mustopo Mustopo Mustopo, Mustopo Nadia Hidayat, Indanna Zulfa Nanang Supriyanto Nanda, Aninda Zilva Narriyah, Hery Nurhaki, Ari Nuriyanti Nuriyanti Nursahidin, Nursahidin Nuryadi, Iman Oktaviani, Nela Pandini Febrianti Islami Putri, Intan Paulus Mulyono Prayitno, Arief Purnamasari, Apriyani Putri Nur Fazriyah Putri, Alicia Dwi Putri, Nadya Angelica Difiana Raden Handiriono Rahma Jelita, Ghina Rahma, Ariska Gania Rahman, Alip Ratu Mawar Kartina Ratu Mawar Kartina Ria Apriani Ridwan, Iwan Yusuf Riris Eka Sri Rahayu Rudi Kurniawan ruhyana, nanang S Endang Prasetyawati S, Ali Sahbana, Diki Saptaji Saptaji Saptaji, Saptaji Sarsintorini Putra Sheilla, Ayu Feby Silva, Pedro Silviyah A’delina Siti Khumayah Situmorang , Martin Sri Murdiyah Sudarminto Sudarminto Sugiarti, Taty Sukari Sukari, Sukari Sulastri, Tuty suryananda, Rehan Triandini, Meta Tuty Sulastri Ursula Penny P Vivi Aulia Syaharanti Widiyanti, Amalika Yogi Genovan Yondri Yondri Yondri, Yondri Yosa, Yosa Yosi Andri, Gusti Yulyani, Nani Yusup Permana, Deni Zahran Muhammad Ikhwan Zidan, Muhamad