Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.774
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Al-Ulum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL MAHKAMAH FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Hukum Respublica Jambe Law Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Jurnal Yuridis Kosmik Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Cepalo Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) JPIn : Jurnal Pendidik Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Unri Conference Series: Community Engagement Zaaken: Journal of Civil and Business Law Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Journal of Community Engagement Research for Sustainability Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Ilmu Hukum Reformasi Hukum Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Riau Law Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pro Justitia (JPJ) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Journal of Health Education Law Information and Humanities Melayunesia Law RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Hengki Firmanda
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 91 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 91 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian dari Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Alivia Yusuf, Wan Puji; Lestari, Rika; Firmanda, Hengki
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i2.2105

Abstract

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan istri. Adanya perceraian mempunyai akibat yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan. Dari akibat perceraian tersebut, maka kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak dari perceraian tersebut adalah kewajiban orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak dari perkawinan di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing dan untuk mengetahui hambatan pemenuhan hak anak akibat perceraian perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak pasca perceraian sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang meningkatkan kesadaran orang tua terhadap hukum agar tidak ada lagi hak anak yang tidak terpenuhi setelah terjadi perceraian dan juga peran kelembagaan desa dan pelayanan pengendalian kependudukan, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam membantu pemenuhan hak anak. Hambatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak akibat perceraian adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tidak digugat di pengadilan, faktor ekonomi, dan faktor orang tua menikah lagi.
Discussing the Phenomenon of the Appointment of Judges in District Courts Regarding Interfaith Marriages from a Legal Logic Perspective Gemilang, Kemas Muhammad; Firmanda, Hengki; Maghfirah, Maghfirah; Lastfitriani, Hellen; Hakimi, Abdul Rahim
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 2 November (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v8i2.8185

Abstract

This research aims to determine the intent of legislation and the constitution regarding interfaith marriages in Indonesia, so that judges can have a deeper understanding of the existing legal intent rather than relying solely on subjective legal interpretations. Additionally, this study also examines the authority of judges in District Courts who play a role in the determination of interfaith marriages. This research is a qualitative-normative study that utilizes legal documents and literature review, including books, journals, reports, and other reliable sources, which are analyzed using legal logic reasoning. Based on the researcher’s findings, legal logic reasoning in interpreting legislation indicates that interfaith marriages are prohibited. This can be seen in the constitutional goals of Indonesia in the fourth paragraph of the 1945 Constitution, the Judiciary Power Law in Article 5 and Article 50. The constitutional goals serve as the foundation for every judge’s decision. Such decisions not only aim to achieve lasting peace and justice for the parties involved but also for society at large or the majority of the Muslim community in Indonesia. Therefore, interfaith marriages between Muslim women and non-Muslim men should not be permitted. Furthermore, according to Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XII/2014, which states that interfaith marriages are closely related to religion, the authority to resolve interfaith marriage cases should be held by Religious Courts. This is in line with Article 49 of Law Number 3 of 2006 on Religious Courts, which specifies one of their authorities is related to marriage matters.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Transaksi Perdagangan Emas (Gold Trading) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Di Kota Pekanbaru Indriani, Indriani; Lestari, Rika; S, Hengki Firmanda
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 7 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11159444

Abstract

Perlindungan hukum bagi Investor yang melakukan transaksi Perdagangan Berjangka meliputi hak dan kewajiban para pihak baik Investor yang dirugikan maupun Perusahaan Pialang yang harus memenuhi tanggung jawab atas kerugian yang dirasakan Investor. Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, pasar berjangka, yaitu Badan Usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau fasilitas jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka. Dan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian tentang hukum yang mengamati ciri-ciri tingkah laku suatu masyarakat di suatu daerah dalam suatu aspek kehidupan bermasyarakat.Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah Pertama, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Emas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-undang ini masih mempunyai kelemahan atau kekurangan terkait dengan perlindungan hukum bagi investor. Yaitu Perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 belum mengakomodir sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) hanya mengatur perdagangan yang berkaitan dengan Pialang Berjangka. Terkait dengan kasus Perbuatan Melawan Hukum, belum ada upaya hukum yang dapat diambil oleh Investor, tidak ada upaya yang jelas untuk mengatur Perlindungan Hukum apa saja yang boleh dilakukan oleh Investor. Kedua, Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Melakukan Transaksi Perdagangan Emas (Gold Trading) pada perusahaan BF di Pekanbaru belum terealisasi dengan baik. Masih banyak hak-hak investor yang belum diperoleh baik perlindungan sebelum memulai penanaman modal maupun perlindungan setelah terjadi kerugian pada investor. Ketiga, Upaya hukum yang dilakukan Investor adalah telah melakukan upaya mediasi namun belum mendapatkan ganti rugi, namun Pialang Berjangka dan pihak terkait lainnya meminta Investor untuk melakukan top up kembali. dengan alasan akun Investor aktif kembali.
Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Ismi, Samaratul; Ismi, Hayatul; S, Hengki Firmanda
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 7 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11282963

Abstract

Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian sewa adalah suatu perjanjian yang mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan atas suatu barang, untuk jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan kesanggupan pihak tersebut. Namun kenyataannya pihak penyewa wanprestasi dalam memenuhi perjanjian sewa guna usaha, yaitu pihak penyewa tidak membayar harga sewa sebagaimana disepakati dalam perjanjian sewa menyewa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab wanprestasi dan upaya penyelesaian yang dilakukan akibat wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa ruko di Desa Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian terletak di Desa Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar, sedangkan populasi dan sampelnya adalah seluruh pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko di Desa Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar disebabkan oleh 3 faktor yaitu : (1) faktor ekonomi yaitu faktor yang berkaitan dengan keuangan, dimana penyewa menjelaskan bahwa ruko yang disewakan tersebut digunakan sebagai tempat usaha rumah makan dan faktor yang melatarbelakangi wanprestasi perjanjian sewa menyewa ruko di Desa Batu Bersurat adalah karena kurangnya pembeli dan penjualan barang dagangan tersebut. tidak mencapai sasaran. (2) Tempat yang disewakan tidak strategis, sehingga usaha yang dibangun di dalam ruko tidak berjalan lancar dan menyebabkan penyewa kesulitan membayar harga sewa yang telah disepakati dalam perjanjian. (3) Kurangnya pemahaman penyewa dalam memahami isi perjanjian sewa. Upaya penyelesaian yang dilakukan pada mulanya dengan memberikan somasi atau teguran tertulis untuk mengingatkan agar membayar sisa pembayaran harga sewa yang telah disepakati dalam perjanjian. Adanya somasi ini tidak menyelesaikan masalah, sehingga langkah selanjutnya adalah melakukan upaya penyelesaian dengan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai perdamaian di antara para pihak. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan, yaitu memberikan solusi bijak dalam setiap permasalahan yang terjadi. dan Upaya penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat dinilai lebih efektif dan cepat dalam menyelesaikan sengketa.
Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi oleh Ninik Mamak Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Adiguna, Fajar; Ismi, Hayatul; Firmanda S, Hengki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 12 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12522325

Abstract

This dispute over high inheritance rice fields occurred between Rusyda Tamin and Ahmad (the biological son of the late Ruqayah, Rusyda's older brother) from the Koto Tribe in Pasa Rabaa Nagari Panyalaian, X Koto District, Tanah Datar Regency. The beginning of this dispute occurred when Ruqayah died in 1996, Ahmad, the biological son of the late Ruqayah, began to control the rice fields inherited from his mother. The rice field is a high pusako treasure that is passed down from generation to generation to daughters. Meanwhile, Mrs. Ahmad (Ruqayah) still has living female parents and a biological sister named Rusyda. In 1998 Rusyda's mother (Lamuna) also entered the presence of God, leaving behind her only daughter, Rusyda. Yeti also experienced a similar case in one tribe. For years, Yeti had never received the results of his rice fields which had been inherited by his biological parents (Zahara, deceased). His rice field is completely controlled by the son (Herman) of his mother's brother. The resolution that was carried out by the Head of the Clan or Ninik Mamak was in deliberation to decide that: "The son of the Mother's clan can enjoy high pusako yields as long as he (the son) is still alive."
Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Badan Usaha Milik Kampung (Bumkampung) Maju Bersama Desa Perawang Barat Akmal, Saidul; Firmanda, Hengki; Hasanah, Ulfia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 12 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12587957

Abstract

The aim of this study is to analyze the implementation of credit agreements at the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village as well as efforts to resolve defaults in credit agreements between borrowers and the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village. The type of research used by the author is sociological legal research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of this research study stated that the implementation of the credit agreement at the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village, as well as efforts to resolve defaults in the credit agreement between the borrower and the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village, failed. The author in this discussion provides an explanation regarding the implementation of credit agreements at the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village as well as efforts to resolve defaults in the credit agreement between the borrower and the village-owned business entity (BUMKampung) Maju Bersama, West Perawang Village.
Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara PT. Edco Persada Energi Dengan PT. Sinar Reksa Kencana Tentang Jasa Pemanfaatan Lahan Bersama Berdasarkan Asas Itikad Baik Fauzana, Mutia; Firdaus, Firdaus; Firmanda, Hengki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13764586

Abstract

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak dan pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dipertemukan melalui kontrak. Sama hal nya dengan sewa menyewa disebabkan adanya dua kepentingan yang bertentangan yaitu kepentingan pemilik lahan dan kepentingan yang membutuhkan lahan. PT. Edco Persada Energi merupakan perusahaan yang bergerak didalam bidang pertambangan batubara khususnya jasa kontraktor (penambang). PT. Sinar Reksa Kencana merupakan perusahaan kebun sawit yang menyediakan lahan untuk dimanfaatkan oleh pemerintah maupun swasta. Berdasarkan hal tersebut timbulah Kontrak Kerjasama Jasa Pemanfaatan Lahan Bersama No. 055/EPE-SRK/XI/2021 dan No. 001 /SRK-EPE/XI/2021. Permasalahan yang dibahas yakni Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara PT. Edco Persada Energi dengan PT. Sinar Reksa Kencana Tentang Jasa Pemanfaatan Lahan Bersama Berdasarkan Asas Itikad Baik. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku. Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Edco Persada Energi dan PT. Sinar Reksa Kencana di Riau. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah manger dari masing masing Perusahaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tekni pengumpulan data adalah wawancara dan kajian pustaka. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu masih belum terlaksananya asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerjasama jasa pemanfaatan lahan bersama. Pada saat pelaksanaan kontrak PT. Sinar Reksa Kencana membawa pihak ketiga masuk ke wilayah kerja yang sudah disewakan kepada PT. Edco Persada Energi hal ini sangat bertentangan dengan kontrak yang sudah disepakati bersama yang tedapat pada Pasal 3 Ayat 2 huruf b yang berbunyi “kewajiban pihak kedua adalah menyediakan lahan HGU milik pihak kedua kepada pihak pertama dan menjamin lahan yang disewakan tidak ada permasalahan hukum dan tidak akan menyewakan kepada pihak lain”. Dikarenakan adanya pihak yang melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak yang lain. Agar perjanjian dapat dilaksanakan dengan itikad baik maka perlu dilihat kembali apa saja upaya yang sudah dilakukan para pihak dengan memperhatikan pemenuhan atas hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tujuan dari adanya perjanjian dapat tercapai.
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Foto Copy Antara Toko Sukses Abadi Dengan Penyewa Putri, Olivia Regina; Firdaus, Firdaus; Firmanda S, Hengki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13765026

Abstract

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian, kemajuan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan serta kemajuan organisasi, maka semakin banyak perusahaan berkompetisi melakukan kegiatan usahanya sebaik mungkin. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mesin foto copy antara Toko Sukses Abadi dengan Konsumen serta Bagaimana penyelesaian sengketa dari perjanjian sewa menyewa mesin foto copy pada Toko Sukes Abadi dengan konsumen. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu, penelitian yang dilakukkan dengan mengadakan idenfikasi hukum dan bagimana efektifitas hukum ini yang berlaku dalam masyarakat.Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa Mesin foto copy pada Toko Sukses Abadi dilakukan secara tertulis, sebelum melakukan perjanjian terlebih dahulu pihak penyewa harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Toko Sukses Abadi, setelah menyepakati isi perjanijan sewa-menyewa maka para pihak dapat menandatangi perjanjian tersebut. Isi perjanjian sewa-menyewa pada Toko Sukses Abadi memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun masih terdapat pihak penyewa yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Yaitu pemaiakan kertas yang berlebihan dan terlambat dalam pembayaran uang sewa mesin foto copy. Dari hasil penelitian penyelesaian tindakan wanprestasi oleh pihak penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mesin foto copy dikenakan denda yang sudah ditentukan untuk setiap hari keterlambatan pengembalian. Pihak pemberi sewa memberikan teguran atau peringatan sebanyak 3 kali, apabila pihak penyewa masih mangkir dan tidak memenuhi kewajibannya maka pihak pemberi sewa akan menarik mesin foto copy yang ada pada pihak penyewa dan sewa tetap berjalan sampai pihak penyewa memenuhi keewajibannya. Dan biasanya jika terjadi perselisihan diantara masing-masing pihak maka dilakukan secara musyawarah atau jalan damai.
Kedudukan Penerima Fidusia Dalam Proses Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Yang Dikuasai Oleh Negara Juandre, Soja; Lestari, Rika; Firmanda, Hengki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13766138

Abstract

The confiscation of a fiduciary object by the state due to an unlawful act is considered negligence by the fiduciary and the fiduciary must be held responsible. As happened in the Civil Lawsuit Decision Number 142/Pdt.G/2021/PN Pbr, where the party receiving the fiduciary tried to defend his rights because the object which was the object of the fiduciary guarantee was confiscated by the state due to the negligence of the fiduciary giver. The preferential right of the fiduciary recipient here becomes questionable when the object that is the object of the fiduciary guarantee is no longer in the hands of the debtor because the object is confiscated by the state. However, the confiscation of the object that is the object of the fiduciary guarantee here does not make the fiduciary guarantee invalid/destroyed, the fiduciary giver still has to resolve the default against the party receiving the fiduciary. The author aims to analyze how the position of the fiduciary recipient, namely as a preferred creditor, and the material rights owned by the fiduciary recipient are linked when the object that is the object of the fiduciary guarantee is confiscated by the state. Apart from that, the author also examines the process of resolving defaults when objects that are the object of collateral are confiscated by the state. The conclusions obtained from the results of this research are first, the creditor, in this case PT MCF, has material rights so it is classified as a preferred creditor. The priority right in question is the right of the fiduciary recipient to collect the receivables for the proceeds from the execution of the object that is the object of the fiduciary guarantee. The preferred position of creditors is obtained, among other things, if they have material rights. Second, negligence regarding collateral objects is the debtor's responsibility. The creditor, namely PT MCF, who felt aggrieved as a result of the debtor's actions, submitted a request to the presiding judge at the trial examining the criminal case. Then, of course, the person being sued is the debtor as the provider of the fiduciary guarantee. The PT finally filed a lawsuit at the Bangkinang District Court which ended with a deed of peace stating that the collateral object would be returned to the creditor and auctioned off as repayment of the debtor's debt.
Penyelesaian Perkara Penghinaan Kepada Suku Melayu Menurut Hukum Adat Melayu Riau Kota Dumai Lestari, Leny; Effendi, Erdianto; Firmanda, Hengki; Susanti, Heni
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1898

Abstract

In contrast to positive law, customary law does not recognize the distinction between criminal law and civil law. The settlement of cases in the community is carried out by means according to customary law. One of the cases resolved according to Riau Malay customary law was a case of insulting the Malay tribe in Dumai City. Using empirical juridical research methods, based on the results of the study, it was found that the settlement of cases of insults to the Malays was carried out by deliberation and sanctions ranging from light to severe sanctions, namely making yellow rice, slaughtering animals in the form of chickens, goats and buffaloes and disposing of the country which was divided into two, namely disposing of the country within a specified time and disposing of the country that was not determined.
Co-Authors , Dasrol Ade Putra Hayat Adiguna, Fajar Agista, Eitamara Agrina Agrina Agrina, Agrina Agung Tri Prasetia Ahmad, Jafar Akbar, Muhammad Fauzi Akmal, Saidul Alivia Yusuf, Wan Puji Allifa Amelia Alparon Azwari Andre Antonius Andrikasmi, Sukamarriko Arif Purnama Irawan Ashiddiqi, Al Razzaq Athina Kartika Sari Aulianti, Yeyen Azlina, Ira Ira Sinta Besri Nasrul Cantika, Rancy Chairul Chairul Chairul, Chairul Dahlan Tampubolon Daqiqil Id, Ibnu Darlusi, Nindia Putri Darnia, Meriza Elpha David Herlambang Dewi Angel Caroline Dian Lioni Putri Dodi Haryono Emilda Firdaus Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Ervansyah, Fauzan Evi Deliana HZ Fauzan Ervansyah Fauzana, Mutia Febrialismanto Febrialismanto Febrialismanto, Febrialismanto Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fiska Nadia Geovani Meiwanda Gian Juliano GM Manik, Rahmat GM. Manik, Rahmat Hakimi, Abdul Rahim Harni Lisa Fitri Harpita Dwi Cahyani Hasanah Hasanah Hasyim, Kabul Hayatul Ismi Heni Susanti, Heni Hidayat, Defril Hulu, Ernawati Indra Lesmana Indra Lesmana Indra Lukman Siregar Indrati, Amaliyah Lestari Indriani Indriani Ismail, Hilmi Ismi, Samaratul JASED EFENDI Juandre, Soja Juhansar Andi Latief Junita Junita Kartini, Ika Ariani Kemas Muhammad Gemilang KENNISA MAHARANI Kifli Raji Kurnia, Deby Labib Muttaqin Lastfitriani, Hellen Lestari, Afifah Sri Lestari, Leny Lioni, Tia LOPIANTI BR SEMBIRING M. Alpi Syahrin Maghfirah Maghfirah Mahmud Hibatul Wafi Mardalena Hanifah Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Maryati Bahtiar Melly Carolina Bangun Meriza Elpa Darnia Mexsasai Indra Mumaddun Khaerudin Salami Mumaddun Khaerudin Salami Mutiara Seroja Nabella Puspa Rani Nadia, Fiska Naibaho, Ardiha Nainggolan, Juan Piaz Nicolas Kevin Johansen Nurahim Rasudin Nurhazlina Afia Nurzen Nurzen, Nurzen Olivia Regina Putri Panggabean, Mey Sry Rejeki Pascadinianti, Meidana Putri Maharany Ayu Hasibuan Putri, Indah Perdana Putri, Olivia Regina Putri, Yunda Agusti Radith Mahatma Radith Mahatma Rafles Rajagukguk, Hengki Rahmad Hendra Rahmad Hendra Rahmadan, David Rahmadani, Sutri Rahmat GM Manik Rahmat GM Manik Rahmat GM. Manik Rany Angraini Rhomiy Handican Rika Lestari Rika Syafitri Rio Satria Harahap Romi Kurniadi Rosa Nikmatul Fajri S Sudjito Sadewa, Attila Bastu Sahara, Elpi Salami, Mumaddun Khaerudin Samaratul Ismi Samariadi, Samariadi Saputra, Syukron Sarah Salsabiila Septipah, Indah Setia Putra, Setia Sihombing, Gladys Ryanti Situmeang, Lincana Putri Sri Endang Kornita Suci Rahmadani Sudjito Soeparman Suhardi Suhardi Supaat, Dina Imam Tamana, Michelle Tania Enjelina Parhusip Tatit Hariyanti Taufani Taufani Triyananda, Maulidya Tumorang, Ria Cici Ulfa Shabrina Ulfa, Aniza Nahdatul Ulfia Hasanah Viona Margaretha Wan Puji Alivia Yusuf Wangi Nurul Husna Yuselmi, T. Annisa Fristy Zahtamal Zahtamal Zulfikar Jayakusuma Zulfikar Zulfikar