Claim Missing Document
Check
Articles

Penyelesaian Perkara Penghinaan Kepada Suku Melayu Menurut Hukum Adat Melayu Riau Kota Dumai Lestari, Leny; Effendi, Erdianto; Firmanda, Hengki; Susanti, Heni
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1898

Abstract

In contrast to positive law, customary law does not recognize the distinction between criminal law and civil law. The settlement of cases in the community is carried out by means according to customary law. One of the cases resolved according to Riau Malay customary law was a case of insulting the Malay tribe in Dumai City. Using empirical juridical research methods, based on the results of the study, it was found that the settlement of cases of insults to the Malays was carried out by deliberation and sanctions ranging from light to severe sanctions, namely making yellow rice, slaughtering animals in the form of chickens, goats and buffaloes and disposing of the country which was divided into two, namely disposing of the country within a specified time and disposing of the country that was not determined.
Sharia  Arisan as an Innovation in Islamic Banking: A Normative Legal Approach Hengki Firmanda; Mahmud Hibatul Wafi; Samariadi; Firdaus; Rahmad Hendra; Mumaddun Khaerudin Salami
Melayunesia Law Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/9cdr5y60

Abstract

This research aims to find out the basics of sharia arisan as an innovative Islamic banking product that has a foundation in application and is in accordance with the concept of local wisdom. Specifically, what this research wants to know is how the mechanism of sharia arisan is applied in Islamic banking. This research is a literature research that uses a normative legal approach. This research shows that sharia arisan does not contradict customary law, Islamic law, and the philosophy of the nation, even sharia arisan is very relevant to be used as a means of investment in Islamic banking. This is because sharia arisan is based on three foundations: juridical, philosophical, and sociological. Furthermore, technically, sharia arisan can be applied in Islamic banking by using three contracts, namely mudharabah mustarakah, wakalah, and ijarah.
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT MELALUI PERATURAN DESA DI DESA TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR Firmanda, Hengki; Lestari, Afifah Sri; Ashiddiqi, Al Razzaq; Indrati, Amaliyah Lestari; Naibaho, Ardiha; Sadewa, Attila Bastu; Agista, Eitamara; Hulu, Ernawati; Sihombing, Gladys Ryanti; Junita, Junita; Yuselmi, T. Annisa Fristy
JP2N : Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): JP2N: September- Desember 2025
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/f8xwn684

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengatasi permasalahan penyakit masyarakat (PEKAT) di Desa Tambang melalui pembentukan Peraturan Desa. Permasalahan yang muncul cukup kompleks: kenakalan remaja yang terus meningkat, sistem keamanan lingkungan yang mulai kehilangan efektivitasnya, gangguan dari tempat hiburan malam, praktik prostitusi terselubung, hingga ancaman penyalahgunaan narkoba. Tim KKN menggunakan metode analisis hukum, survei lapangan, wawancara mendalam, serta pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Dari 128 kepala keluarga yang disurvei, dukungan masyarakat terhadap pembentukan regulasi formal sangat tinggi: 72% mendukung penerapan jam malam bagi remaja, 71% setuju penguatan ronda atau patroli lingkungan, dan bahkan 83% menginginkan program pencegahan narkoba yang terstruktur. Peraturan Desa yang berhasil disusun berfungsi sebagai instrumen hukum responsif berbasis kearifan lokal Melayu Kampar untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Keberhasilan program terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan siskamling serta mulai berkurangnya laporan kasus kenakalan remaja di desa.
The State, Ulayat Rights, and Forest Conversion: Opportunities for the Talang Mamak Community? Firmanda, Hengki; Nurbani, Erlies Septiana; Wafi, Mahmud Hibatul; Samariadi; Manik, Rahmat GM; Supaat, Dina Imam
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/djvns843

Abstract

This study examines the potential reclassification of forest areas from National Park status to customary land (ulayat) for the Talang Mamak indigenous community in Riau. The issue stems from a longstanding conflict between the government and the Talang Mamak people, who feel that their traditional rights to the forest have been seized by the state through conservation policies. The research is positioned as a critique of the misalignment between state environmental policies and the recognition of indigenous rights, particularly in the management of natural resources. The research method used is a juridical-sociological approach, combining policy analysis through literature review and field interviews to gather perspectives from the indigenous community, as well as legal frameworks related to customary land rights and forest management. The findings show that the state’s centralized, conservation-oriented policies often conflict with sustainable forest management practices that the Talang Mamak people have followed for centuries. This conflict is exacerbated by the weak recognition and legal protection of the community's customary land rights. However, there is significant potential to reclassify the forest into indigenous-managed areas, provided there is strong policy support and active participation from all relevant stakeholders
Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Pt. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Rokan Hulu Berdasarkan Asas Itikad Baik Caroline, Dewi Angel; S, Hengki Firmanda; Manik, Rahmat Gm
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.21051

Abstract

Kredit macet adalah kondisi di mana seorang debitur (nasabah/peminjam) tidak mampu atau tidak mau membayar cicilan atau pelunasan utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur (pemberi pinjaman), baik itu bank maupun lembaga pembiayaan. Hal ini diatur secara eskplisit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya kredit macet serta bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance) Cabang Rokan Hulu dalam perjanjian kredit, dengan menitikberatkan pada penerapan asas itikad baik. Kredit macet merupakan salah satu permasalahan serius dalam lembaga pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan mengganggu stabilitas operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Dengn Lokasi Penelitian di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Rokan Hulu, sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan summber data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet di PT. JACCS MPM Finance Rokan Hulu umumnya disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, lemahnya pengawasan penggunaan objek kredit, serta kurangnya kesadaran hukum dari pihak debitur. Upaya penyelesaian yang dilakukan perusahaan meliputi pendekatan persuasif seperti pemberian surat peringatan secara bertahap, kunjungan ke rumah nasabah, restrukturisasi, diskon pelunasan, eksekusi jaminan, pelelangan hingga pelaporan ke kepolisian apabila terjadi tindakan melawan hukum seperti penggelapan objek kredit. Dalam konteks ini, asas itikad baik memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan kerja sama antara kreditur dan debitur demi mencapai solusi yang adil dan menghindari konflik berkepanjangan.
Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen di Kota Medan Johansen, Nicolas Kevin; S, Hengki Firmanda; Hasanah, Ulfia
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.20854

Abstract

Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar merupakan isu krusial di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Maraknya kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan asas keamanan dan keselamatan konsumen di Kota Medan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan dalam menindak peredarannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di BBPOM Medan dengan populasi dan sampel meliputi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan dan literatur terkait lainnya. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan asas keamanan dan keselamatan konsumen di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya temuan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya serta rendahnya kesadaran konsumen dalam memilih produk yang aman. Kendati BBPOM Medan telah melakukan pengawasan dan penindakan, namun jumlahnya belum sebanding dengan tingginya pelanggaran yang terjadi. Konsumen juga belum sepenuhnya mendapatkan hak atas keamanan, informasi, dan edukasi sebagaimana diamanatkan dalam UUPK. Dan BBPOM Medan masih menghadapi berbagai kendala dalam menindak peredaran kosmetik ilegal, antara lain keterbatasan sumber daya pengawasan, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi tenaga pengawas, maraknya modus operandi pelaku usaha yang semakin canggih dalam mengelabui pengawasan, seperti pemalsuan izin edar dan penjualan secara terselubung dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha, terutama industri kecil dan menengah, dalam mematuhi ketentuan izin edar, cara pembuatan kosmetik yang baik, dan persyaratan penandaan. Juga kurangnya kesadaran konsumen yang cenderung mengutamakan harga murah dan tergiur promosi berlebihan tanpa memperhatikan keamanan produk. Kendala-kendala tersebut saling terkait dan membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai pihak terkait.
Kemampuan Debitur dalam Pemenuhan Kewajiban pada Masa Pra-Permohonan Pencabutan PKPU Berdasarkan Asas Itikad Baik Mutiara Seroja; Firdaus Firdaus; Hengki Firmanda
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): Maret : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v6i1.8717

Abstract

This research aims to analyze the interpretation of the good faith principle in the debtor's ability to fulfill obligations during the pre-PKPU revocation request period and to understand the debtor's ability to fulfill obligations during the pre-PKPU request period based on the good faith principle. This research employs normative legal research methods (doctrinal legal research) with a statute approach, conceptual approach, and case approach. Data sources consist of primary legal materials including Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, the Civil Code, and commercial court decisions; secondary legal materials including books, legal journals, and research results; and tertiary legal materials including legal dictionaries and encyclopedias. The research findings indicate that the interpretation of the good faith principle in the debtor's ability to fulfill obligations during the pre-PKPU revocation request period encompasses interrelated objective and subjective dimensions. The objective dimension includes financial capacity that can be measured through insolvency parameters (cash flow test and balance sheet test), while the subjective dimension includes transparency, honesty, seriousness, and constructive cooperation with creditors. Inconsistency in court decisions, as evident in the differences between Decision Number 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst which rejected the revocation request and Decision Number 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks which granted it, proves the absence of standardized criteria in interpreting the good faith principle.
Co-Authors , Dasrol Adiguna, Fajar Agista, Eitamara Agrina Agrina Agrina, Agrina Ahmad, Jafar Akbar, Muhammad Fauzi Akmal, Saidul Alivia Yusuf, Wan Puji Allifa Amelia Alparon Azwari Andre Antonius Andrikasmi, Sukamarriko Arif Purnama Irawan Ashiddiqi, Al Razzaq Athina Kartika Sari Aulianti, Yeyen Azlina, Ira Ira Sinta Besri Nasrul Cantika, Rancy Caroline, Dewi Angel Chairul Chairul Chairul, Chairul Dahlan Tampubolon Daqiqil Id, Ibnu Darlusi, Nindia Putri Darnia, Meriza Elpha David Herlambang Dian Lioni Putri Dodi Haryono Emilda Firdaus Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Evi Deliana HZ Fauzana, Mutia Febrialismanto Febrialismanto Febrialismanto, Febrialismanto Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fiska Nadia Geovani Meiwanda Gian Juliano GM Manik, Rahmat Hakimi, Abdul Rahim Harni Lisa Fitri Harpita Dwi Cahyani Hasanah Hasanah Hasyim, Kabul Hayatul Ismi Heni Susanti, Heni Hidayat, Defril Hulu, Ernawati Ika Ariani Kartini Indra Lesmana Indra Lesmana Indra Lukman Siregar Indrati, Amaliyah Lestari Indriani Indriani Ismail, Hilmi Ismi, Samaratul JASED EFENDI Johansen, Nicolas Kevin Juandre, Soja Juhansar Andi Latief Junita Junita Kemas Muhammad Gemilang KENNISA MAHARANI Kifli Raji Kurnia, Deby Labib Muttaqin Lastfitriani, Hellen Lestari, Afifah Sri Lestari, Leny Lioni, Tia LOPIANTI BR SEMBIRING M. Alpi Syahrin Maghfirah Maghfirah Mahmud Hibatul Wafi Manik, Rahmat Gm. Mardalena Hanifah Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Maryati Bahtiar Melly Carolina Bangun Meriza Elpa Darnia Mexsasai Indra Mumaddun Khaerudin Salami Mumaddun Khaerudin Salami Mutiara Seroja Nabella Puspa Rani Nadia, Fiska Naibaho, Ardiha Nainggolan, Juan Piaz Nurahim Rasudin Nurhazlina Afia Olivia Regina Putri Panggabean, Mey Sry Rejeki Pascadinianti, Meidana Putri Maharany Ayu Hasibuan Putri, Indah Perdana Putri, Olivia Regina Putri, Yunda Agusti Radith Mahatma Radith Mahatma Rafles Rajagukguk, Hengki Rahmad Hendra Rahmadan, David Rahmadani, Sutri Rahmat GM Manik Rany Angraini Rika Lestari Rika Syafitri Rio Satria Harahap Romi Kurniadi Rosa Nikmatul Fajri S Sudjito Sadewa, Attila Bastu Sahara, Elpi Salami, Mumaddun Khaerudin Samaratul Ismi Samariadi, Samariadi Sarah Salsabiila Septipah, Indah Setia Putra, Setia Sihombing, Gladys Ryanti Situmeang, Lincana Putri Sri Endang Kornita Suci Rahmadani Sudjito Soeparman Suhardi Suhardi Supaat, Dina Imam Tamana, Michelle Tania Enjelina Parhusip Tatit Hariyanti Triyananda, Maulidya Tumorang, Ria Cici Ulfa Shabrina Ulfa, Aniza Nahdatul Ulfia Hasanah Viona Margaretha Wafi, Mahmud Hibatul Wan Puji Alivia Yusuf Wangi Nurul Husna Yuselmi, T. Annisa Fristy Zahtamal Zahtamal Zulfikar Jayakusuma Zulfikar Zulfikar