Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.664
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL MAHKAMAH FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Hukum Respublica Jambe Law Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Jurnal Yuridis Kosmik Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Cepalo Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS) JPIn : Jurnal Pendidik Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Unri Conference Series: Community Engagement Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Community Engagement Research for Sustainability Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Ilmu Hukum Reformasi Hukum Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Riau Law Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pro Justitia (JPJ) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Journal of Health Education Law Information and Humanities Melayunesia Law
Hengki Firmanda
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pemenuhan Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat pada Media Televisi di Kota Pekanbaru Dian Lioni Putri; Emilda Firdaus; Hengki Firmanda S
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4668

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang sekaligus juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin hak-hak seluruh warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Salah satu yang menjadi persoalan adalah hak untuk mendapatkan informasi oleh penyandang disabilitas, dalam praktiknya penyiaran di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh stasiun televisi masih banyak yang tidak memperhatikan hak-hak dari penyandang disabilitas terutama tunarungu dalam menggunakan bahasa isyarat sebagai penghubung antara tunarungu dengan inforomasi televisi. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas terkait Pemenuhan Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat pada Media Televisi Di Kota Pekanbaru. Pada Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia mengakui dan melindungi setiap HAM warga negara Indonesia, ini memberikan artian bahwa Pemerintahan Indonesia berkewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kemudian pada Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, berbunyi “Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tuna rungu”. Pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi di kota Pekanbaru masih belum terpenuhi secara utuh. Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak terpenuhinya pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyara di media televisi kota Pekanbaru untuk mendapatkan hak informasi karena lemah serta tidak tegasnya regulasi yang ada, Kurangnya kesadaran hukum tunarungu, minimnya dana, serta sedikitnya JBI di kota Pekanbaru
TANGGUNG JAWAB PT JASA RAHARJA DALAM PEMBERIAN ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI KOTA TANJUNGPINANG Ulfa Shabrina; Zulfikar Jayakusuma; Hengki Firmanda
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v1i2.161

Abstract

Jasa Raharja sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bertanggung jawab dalam memberikan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas. Tujuan penulisan skripsi ini yakni; Pertama, Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Kota Tanjungpinang, Kedua, Hambatan Yang Dialami PT. Jasa Raharja Perwakilan Tanjungpinang Dalam Memberikan Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia Firmanda, Hengki
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.013 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1438

Abstract

Tujuan penelitian untuk menjelaskan hakikat ganti rugi (dhaman) berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif (legal research) dengan menfokuskan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan Indonesia menganut dual system dalam hal penerapan hukum ekonomi, yaitu hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Indonesia. Implikasi dari dual system tersebut berpengaruh kepada seluruh aspek bisnis termasuk dalam konsep ganti rugi. Dhaman (ganti rugi) merupakan pemenuhan kewajiban berupa ganti kerugian oleh pihak yang merugikan atas hak dari pihak yang dirugikan baik berupa kerugian material maupun immaterial yang timbul pada saat pra-kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakikat ganti rugi menurut hukum perdata Indonesia mengacu kepada KUH Perdata di mana setiap penggantian kerugian baik itu material maupun immaterial selalu dijumlahkan dengan sejumlah uang. Hakikat ganti rugi dalam konsep hukum ekonomi syariah tidak menyebutkan dengan apa mesti diganti, boleh saja dengan uang atau bisa saja dengan jasa dan bahkan dianjurkan untuk memberi maaf kepada pihak yang merugikan tersebut.
Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Indonesia Hengki Firmanda; Andre Antonius
Jurnal Hukum Respublica Vol. 19 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v19i2.5673

Abstract

Protection of migrant workers, especially those working in informal areas, has become a serious problem in several countries, including Indonesia. Informal migrant workers such as domestic helpers, including one of the areas that get the most attention because of the lack of protection afforded to them. The rights of migrant workers are often violated only for the sake of economic benefits to both sending and receiving countries. This condition makes the government of each country should seriously think about the social protection of migrant workers. informal migrant workers were limited into consideration in discussions related to the social protection of labor, even though they work in the working area that very vulnerable to exploitation. This paper will examine qualitatively the comparative law approach to the problem of informal social protection of migrant workers between Indonesia and Malaysia. The results showed that the legal status of migrant workers are often not regulated informally legislation in the host country (Malaysia) that their protection does not exist in law or in practice, in addition to the problems of bureaucracy and politics also became an obstacle for domestic workers in getting access to social protection.
Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah Harta Pusaka pada Pembangunan Jalan Tol Sesi Padang-Sicincin Aulianti, Yeyen; Ismi, Hayatul; S, Hengki Firmanda
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 21 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10091261

Abstract

This study discusses land acquisition in the construction of the toll road regarding the implementation of the release of inheritance land rights in the construction of the Padang-Sicincin toll road. Based on these problems, there are many things that need to be studied because they are not in accordance with the provisions of existing laws and regulations. Therefore, it is necessary to study the first, the Implementation of Exemption of Right to Heritage Land in the Construction of the Sesi Padang-Sicincin Toll Road. Second, the inhibiting factors for the implementation of the waiver of inheritance rights over land in the construction of the Sesi Padang-Sicincin toll road.This research is a sociological juridical legal research. With the research location being located in Padang Pariaman Regency, especially Nagari Kasang, while the population and sample are all parties related to the problem under study. This study uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by means of interviews.From the results of the study, it was concluded that, first, the implementation of the liberation of inheritance land rights in the construction of the padang-sicincin toll road was carried out in accordance with Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest and Regional Regulation of West Sumatra Province Number 16 of 2008 concerning Ulayat Land and Its Utilization. Second, the inhibiting factors are clan members, the unclear status of land acquisition objects, factors from the government and factors from customary density. The government should pay more attention to and protect the rights and existence of inherited land so that indigenous peoples do not feel they have lost the identity of their customary land. Keywords: Exemption - Land Rights - Inheritance
Analysis of Hate Speech in the Perspective of Changes to the Electronic Information and Transaction Law Hidayat, Defril; Firmanda, Hengki; Wafi, Mahmud Hibatul
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no1.3146

Abstract

This study aimed to assess the effectiveness of hate speech rules concerning changes in electronic transaction information policies. It further used normative legal study which included the process of identifying legal rules, principles, and doctrines to address the constitutional issues. The results showed that the amendments from the 2008 ITE Law to the 2016 ITE Law did not adequately the basic problems. Furthermore, certain forms of hate speech rules were observed in the ITE Law, particularly in Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2). These rules were unclear benchmarks used in assessing social media posts as hate speech, defamation, or criticism and opinion from an individual about a problem. Therefore, making improvements through legal reform was essential to ITE Law, specifically Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2). The amendments were necessary to develop good legal certainty for the community. The government should further make legal comparisons with other countries to identify the best regulatory framework for the community.
Resolving Fishing Disputes in Lubuk Larangan in Kuantan Singingi, Riau Province Firmanda, Hengki; Supaat, Dina Imam; Wafi, Mahmud Hibatul; Sudjito, Sudjito; Lestari, Rika
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i3.1194

Abstract

This research aims to explain the rules of management of lubuk larangan in Kuantan Singingi, and formulate the settlement of fishing disputes at lubuk larangan in Kuantan Singingi. This research is sociological legal research. The research location is the villages where there are lubuk larangan in Kuantan Singingi Regency, namely lubuk larangan in Indarung Muara Lembu Subdistrict, lubuk larangan in Bandar Alai Kari Village, Kuantan Tengah Subdistrict, and lubuk larangan in Lubuk Jambi, Kuantan Mudik Subdistrict. Informants in this research include Customary Chiefs in Indarung Muara Lembu Subdistrict, Bandar Alai Kari Village, Central Kuantan Subdistrict, and in Lubuk Jambi, Kuantan Mudik Subdistrict, as well as the Chairman of the Kuantan Singingi Customary Institution. This research shows that the rules for managing lubuk larangan in Kuantan Singingi from three research locations differ in the way they are managed. Lubuk Larangan in Indarung is managed jointly and controlled by traditional leaders. Settlement of fishing disputes in lubuk larangan in Kuantan Singingi is carried out through a customary process led by the customary leader. If the offenders are traditional leaders, they can be sanctioned twice harder compared to ordinary people.
Returning the Stolen Land (The Current Settlement of the Senamanenek Kampar Indigenous People with PT. Perkebunan Nusantara V) Firdaus, Firdaus; Hendra, Rahmad; Samariadi, Samariadi; Firmanda, Hengki
Jambe Law Journal Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v6i2.316

Abstract

Conflicts over land between Senamanenek Indigenous Peoples of Kampar Regency and PT. Perkebunan Nusantara V has occurred since the early 1990. While national legislation acknowledges adat (customary) as a legitimate basis for rights, the current legal framework presents significant hurdles for communities seeking to assert their land claims based on adat rights. As an empirical legal research, this study tries to propose a new dispute resolution model to deal with the problem. This research found that government intervention as the owner of State-Owned Company capital determines the resolution of customary land disputes such as the PTPN V and Senamanenek Indigenous Peoples disputes. The settlement was carried out after receiving a presidential order and the United Indonesia Cabinet Limited Meeting results by returning the land and its contents from the PTPN V to the government. Then, the government hands over to individual Senamanenek Indigenous Peoples members who are issued certificates of ownership through the TORA mechanism.
Penyelesaian Perkara Penghinaan Kepada Suku Melayu Menurut Hukum Adat Melayu Riau Kota Dumai Lestari, Leny; Effendi, Erdianto; Firmanda, Hengki; Susanti, Heni
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1898

Abstract

In contrast to positive law, customary law does not recognize the distinction between criminal law and civil law. The settlement of cases in the community is carried out by means according to customary law. One of the cases resolved according to Riau Malay customary law was a case of insulting the Malay tribe in Dumai City. Using empirical juridical research methods, based on the results of the study, it was found that the settlement of cases of insults to the Malays was carried out by deliberation and sanctions ranging from light to severe sanctions, namely making yellow rice, slaughtering animals in the form of chickens, goats and buffaloes and disposing of the country which was divided into two, namely disposing of the country within a specified time and disposing of the country that was not determined.
Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Pertanian Pada Masyarakat Adat Kampar GM Manik, Rahmat; Firmanda, Hengki; Darnia, Meriza Elpha; Salami, Mumaddun Khaerudin
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8300

Abstract

Agricultural land has a social function whose benefits are very helpful to improve the welfare of the community in order to realize social justice. Land exploitation agreements with production sharing are regulated in customary law based on an agreement between the landowner and the tenant farmer in return for the results agreed by both parties. In its development, the production sharing agreement is regulated through Law Number 2 of 1960 Concerning Production Sharing Agreements. In the Kampar Regency area, which has indigenous peoples and still upholds life based on customs or still maintains local wisdom. Access to agricultural management is an important aspect for indigenous peoples, especially for indigenous groups that are still dependent on natural resources. In managing agricultural land, indigenous peoples in Kampar Regency, one of which is carried out by cooperating in agricultural land management between fellow indigenous peoples. The urgency of this writing is to see the implementation of agricultural management agreements in indigenous peoples in Kampar Regency. The results of this study are that not all indigenous peoples carry out agricultural land management agreements, agricultural management agreements are carried out because the majority of the population works as farmers, but not all people have land for farming. Agreements are made in writing for agricultural management. Obstacles to the Implementation of profit-sharing agreements in the indigenous people of Kampar Regency include When implementing the Harvest, the cultivator does not share the results in accordance with the agreement. Discrepancies in understanding between indigenous peoples as cultivators and indigenous peoples as landowners. The lack of understanding of indigenous peoples regarding agricultural profit-sharing arrangements and tenurial conflicts that still occur in Kampar have also become obstacles in the implementation of agricultural land management agreements in Kampar indigenous peoples
Co-Authors , Dasrol Adiguna, Fajar Agista, Eitamara Agrina Agrina Agrina, Agrina Ahmad, Jafar Akbar, Muhammad Fauzi Akmal, Saidul Alivia Yusuf, Wan Puji Allifa Amelia Alparon Azwari Andre Antonius Andrikasmi, Sukamarriko Arif Purnama Irawan Ashiddiqi, Al Razzaq Athina Kartika Sari Aulianti, Yeyen Azlina, Ira Ira Sinta Besri Nasrul Cantika, Rancy Chairul Chairul Chairul, Chairul Dahlan Tampubolon Daqiqil Id, Ibnu Darlusi, Nindia Putri Darnia, Meriza Elpha David Herlambang Dian Lioni Putri Dodi Haryono Emilda Firdaus Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Evi Deliana HZ Fauzana, Mutia Febrialismanto Febrialismanto Febrialismanto, Febrialismanto Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fiska Nadia Geovani Meiwanda Gian Juliano GM Manik, Rahmat Hakimi, Abdul Rahim Harni Lisa Fitri Harpita Dwi Cahyani Hasanah Hasanah Hasyim, Kabul Hayatul Ismi Heni Susanti, Heni Hidayat, Defril Hulu, Ernawati Ika Ariani Kartini Indra Lesmana Indra Lesmana Indra Lukman Siregar Indrati, Amaliyah Lestari Indriani Indriani Ismail, Hilmi Ismi, Samaratul JASED EFENDI Juandre, Soja Juhansar Andi Latief Junita Junita Kemas Muhammad Gemilang KENNISA MAHARANI Kifli Raji Kurnia, Deby Labib Muttaqin Lastfitriani, Hellen Lestari, Afifah Sri Lestari, Leny Lioni, Tia LOPIANTI BR SEMBIRING M. Alpi Syahrin Maghfirah Maghfirah Mahmud Hibatul Wafi Manik, Rahmat Gm. Mardalena Hanifah Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Maryati Bahtiar Melly Carolina Bangun Meriza Elpa Darnia Mexsasai Indra Mumaddun Khaerudin Salami Mumaddun Khaerudin Salami Nabella Puspa Rani Nadia, Fiska Naibaho, Ardiha Nainggolan, Juan Piaz Nurahim Rasudin Nurhazlina Afia Olivia Regina Putri Panggabean, Mey Sry Rejeki Pascadinianti, Meidana Putri Maharany Ayu Hasibuan Putri, Indah Perdana Putri, Olivia Regina Putri, Yunda Agusti Radith Mahatma Radith Mahatma Rafles Rajagukguk, Hengki Rahmad Hendra Rahmadan, David Rahmadani, Sutri Rahmat GM Manik Rany Angraini Rika Lestari Rika Syafitri Rio Satria Harahap Romi Kurniadi Rosa Nikmatul Fajri S Sudjito Sadewa, Attila Bastu Sahara, Elpi Salami, Mumaddun Khaerudin Samaratul Ismi Samariadi, Samariadi Sarah Salsabiila Septipah, Indah Setia Putra, Setia Sihombing, Gladys Ryanti Situmeang, Lincana Putri Sri Endang Kornita Suci Rahmadani Sudjito Soeparman Suhardi Suhardi Supaat, Dina Imam Tamana, Michelle Tania Enjelina Parhusip Tatit Hariyanti Triyananda, Maulidya Tumorang, Ria Cici Ulfa Shabrina Ulfa, Aniza Nahdatul Ulfia Hasanah Viona Margaretha Wafi, Mahmud Hibatul Wan Puji Alivia Yusuf Wangi Nurul Husna Yuselmi, T. Annisa Fristy Zahtamal Zahtamal Zulfikar Jayakusuma Zulfikar Zulfikar