Claim Missing Document
Check
Articles

Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Kecamatan Kampar (KPRI-GKK) Air Tiris Ulfa, Aniza Nahdatul; S, Hengki Firmanda; Dasrol, Dasrol
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 18 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13869631

Abstract

The Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Kecamatan Kampar (KPRI-GKK) Air Tiris has debtors whose arrears vary from year to year. In fact, a surat pengakuan hutang or SPH which is used as a form of agreement should be able to minimize the occurrence of bad debts or failure to pay debt installments by the debtor. The purpose of this research is to determine efforts to resolve debts and Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Kecamatan Kampar (KPRI-GKK) Air Tiris and to find out what factors hinder the settlement of debts and Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Kecamatan Kampar (KPRI-GKK) Air Tiris. The author uses a type of sociological research, namely research on the effectiveness of current laws. This research was carried out in Air Tiris, Kampar, Riau Province. More specifically, namely at the Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Kecamatan Kampar (KPRI-GKK) Air Tiris. The sample in this research was selected using a purposive technique, namely determining a number of samples that represent the existing population, namely 3 people. The data collection technique for this research is interviews, literature review. The results of this data analysis are concluded deductively, namely a way of thinking that draws a conclusion from a statement or proposition of a specific nature, from which various conclusions suggestions can be made. Based on the research results, it can be concluded that the agreement for lending and borrowing activities at KPRI-GKK Air Tiris uses a Debt Acknowledgment Letter. The management, through the treasurer, will summon debtors who do not fulfill the agreed SPH contents, then investigate what is the cause of the failure or non-payment of the debt to the cooperative. Then the cooperative will provide several alternatives, such as increasing the grace period for payment or reducing the amount paid until the SPH on the debts and receivables that have been created can be implemented and run smoothly. The way to resolve this is by resolving the dispute through non-litigation, namely a settlement outside of court. Usually called Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). The APS system is implemented through negotiations. The cooperative always applies the principle of kinship in every problem. Based on the research results that researchers obtained, if members do not meet their achievements, the cooperative does not terminate the agreement, does not transfer risks and does not take this matter to a judge.
Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Pada PT. Tanifund Madani Indonesia Nadia, Fiska; Lestari, Rika; Firmanda, Hengki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 18 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13899341

Abstract

This Research Is About The Position Of The Parties In The Loan Facility Disbursement Agreement At Pt Tanifund Madani Indonesia. The Parties To The Agreement Are The Lender, The Borrower, And The Operator. The Organizer Includes A Clause For The Transfer Of Responsibility Entirely To The Lender. The Position Of The Lender Gets A Weak Position, Because The Organizer Includes The Clauses Of The Agreement. The Content Of The Agreement States That If There Is A Default Of The Borrower, All Risks Including The Risk Of Default Are Fully Borne By The Lender. Form Of Responsibility The Operator May Attempt To Collect The Borrower As A Form Of Implementation Of Its Obligations. However, There Is No Guarantee The Lender's Refund Will Work. The Objectives Of This Thesis Research, Namely: First, To Find Out And Analyze The Position Of The Parties In The Loan Facility Disbursement Agreement At Pt Tanifund Madani Indonesia; And Second, To Find Out The Responsibilities Of The Parties In The Loan Facility Disbursement Agreement At Pt Tanifund Madani Indonesia. This Type Of Research Can Be Classified As Empirical Or Sociological Legal Research, Because In This Study The Author Directly Conducts Research With The Interview Method To Provide A Complete And Clear Picture Of The Problem Under Study.The Conclusion That Can Be Obtained From The Results Of The Study Is First, There Is A Weak Position For Lenders In The Agreement, That All Risks Including The Risk Of Default Are Fully Borne By The Lender. ; Second, The Responsibility Of The Parties In The Loan Facility Disbursement Agreement That The Operator (Pt Tanifund) Uses Credit Scoring. The Organizer Carries Out Borrower Profiling By Looking At The Application Of Lending With The 5c Principle (Character, Capital, Capacity, Condition Of Economic, Collateral). The Debtor Is Proven Not To Meet The Analysis Of Credit, Especially In The Principle Of Character, In Fact The Debtor Is Proven To Be A Drug User And Shows A Bad Character, Mentality And Character, The Principle Of Capacity Or The Ability Of Debtors To Pay Off Loans As Measured By Business Conditions, Income And Turnover Of Debtors Can Be Seen When The Debtor's Income Decreases So That It Is Difficult To Return Funds, The Principle Of Condition Of Economic That Farmers Are Affected By Fruit Caterpillar Pests And Drought. Does Not Meet The Analysis Of Lending Based On The 5c Principle So That The Operator Can Be Responsible To The Lender. Not Finding Good Faith, Pt Tanifund Madani Indonesia Gives Responsibility As A Form Of Awareness Of Having Made A Mistake.
Perlindungan Terhadap Pemodal Dalam Penyetoran Uang Berbasis Media Teknologi Antara Hukum Indonesia Dan Amerika Situmeang, Lincana Putri; Firdaus, Firdaus; Firmanda, Hengki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14564435

Abstract

Permasalahan hukum yang ditimbulkan dalam penyetoran uang berbasis media teknologi dikarenakan peraturan dan pengimplementasian kepada masyarakat di suatu negara belum akurat sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak terkhusus pemodal. Dalam hal ini menarik perhatian penulis untuk memperbandingkan perlindungan terhadap pemodal dalam penyetoran uang berbasis media teknologi antara hukum Indonesia dan Amerika. Maka dari itu, tujuan penelitian skripsi ini yakni pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemodal. Kedua, untuk mengetahui mekanisme pengaturan perlindungan hukum terhadap pemodal. Jenis penelitian tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap pemodal dalam penyetoran uang berbasis media teknologi antara negara Indonesia dan Amerika yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bagian-bagian yang diatur oleh peraturan setiap negara. Yang dianalisis mencakup struktur huukum, substansi hukum, dan budaya hukum setiap negara sehingga mendapat bentuk perlindungannya, atau yang disebut juga penelitian terhadap perbandingan hukum. Hasil penelitian ini adalah sebagaimana berikut. Pertama, berdasarkan perbandingan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum antara negara Indonesia dan Amerika didapat bentuk perlindungan terhadap pemodal berdasarkan lembaga yang mengawasi yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Securities and Exchange Commission (SEC) serta Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), berdasarkan peraturannya terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham (Equity Crowdfunding) diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas JasaKeuangan serta Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act 2012 Title III yang didasari oleh Aturan 503 Securities and Exchange Commission (SEC) Act 1934, berdasarkan budaya hukum peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan dan pengembangan sistem equity based crowdfunding. Kedua, mekanisme pengaturan perlindungan hukum di Indonesia terbagi atas tiga yakni: pertama, perluasan regulasi dalam hal ini membedakan pengusaha terakreditasi dan tidak terakreditasi, kedua penunjukan lembaga khusus yang mengawasi dan mengatur platform dibawah pengawasan OJK, dan ketiga memberikan sosialisasi dan edukasi yang akurat.
Perbandingan Konstitusi Antara Indonesia Dengan Venezuela Terkait Dengan Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Panggabean, Mey Sry Rejeki; Haryono, Dodi; Firmanda, Hengki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia dengan Venezuela merupakan dua negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda (Indonesia menganut sistem hukum kontinental sedangkan Venezuela menganut sistem hukum sosial). Akan tetapi, Indonesia dan Venezuela memiliki kesamaan dalam sistem pemerintahan yaitu presidensial. Konstitusi Indonesia dalam hal periodesasi masa jabatan DPR tidak memberikan penjelasan berapa lama dan berapa kali DPR dapat menjabat kembali, begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DPR lainnya, sedangkan negara Venezuela secara jelas mengatur hal tersebut dalam konstitusinya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR di Indonesia dan Venezuela. Kedua, Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pengaturan hukum terhadap masa jabatan DPR di Indonesia. Ketiga, Untuk mengetahui kontribusi pengaturan hukum terkait pembatasan masa jabatan Majelis Nasional Venezuela dalam memperkuat pembatasan masa jabatan DPR di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada penelitian kepustakaan yang mengambil kutipan dari buku bacaan atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan dalam pembatasan periodesasi masa jabatan DPR Indonesia dengan Majelis Nasional Venezuela. Di Indonesia periodesasi DPR sama sekali tidak diatur dalam konstitusi UUD 1945 maupun undang-undang khususnya. Sedangkan di Venezuela periodesasi Majelis Nasional secara jelas tertulis dalam CRBV 1999 yang menyatakan bahwa Majelis Nasional hanya bertahan untuk dua periode saja. Pembatasan kekuasaan dalam hal waktu periodesasi ini menjadi penting karena dalam penerapan negara demokrasi terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dengan dibatasinya periode masa jabatan DPR. Sehingga harapan peneliti kedepannya, para pemangku kebijakan membuat politik hukum terkait aturan pembatasan periodesasi anggota DPR dengan merubah ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan anggota DPR
Conflicts as a Result of Land Measurement Errors Case Study: Land Ownership of the Former Mayor of Semarang Sudjito Sudjito; Tatit Hariyanti; Labib Muttaqin; Hengki Firmanda; Rosa Nikmatul Fajri
Kosmik Hukum Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v24i1.19648

Abstract

This study explores a case that occurred on land owned by the former mayor of Semarang, Sukawi Sutarip. On land, land measurement errors occur and land ownership overlaps with other people's ownership. Conflicts between adjacent landowners were inevitable. This study aims to determine the chronology of the conflict, the causes of land measurement error and the legal consequences. This research is juridical-normative in nature, meaning that the truth of statements is measured based on positive legal norms. The data analysed is limited to secondary data collected from the internet. Data were analysed qualitatively. The results showed that it was true that there were errors in land measurement and the main causal factor was due to unprofessional officers; and give rise to legal conflict in the court. The legal consequence is that the certificate becomes legally and administratively flawed.Keywords:    Conflict, Land, measurement, administrative flaw
Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Tenun Songket Pandai Sikek Sebagi Bagian Dari Kekayaan Intelekual Komunal Putri, Indah Perdana; Ismi, Hayatul; S, Hengki Firmanda
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 1.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Songket Pandai Sikek merupakan kain Songket yang berasal dari Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dibuat secara turun temurun sejak abad ke-14. Songket Pandai Sikek memiliki karakteristik yang berbeda dengan songket daerah lain, memiliki reputasi yang baik, dan masih terjaga eksistensinya sampai saat ini. Hal yang menjadikan songket Pandai Sikek berbeda dengan songket lainnya adalah keberadaan motif dan teknik pembuatannya. Pada setiap tepi kain songket wajib atau harus dibatasi dengan 3 (tiga) motif yaitu Motif Batang Pinang, Motif Bayam dan Motif Saluak Laka. Antara Pucuak (kepala songket atau tumpal) dengan motif badan songket (motif inti) dibatasi dengan Cukie Kaluak. Untuk motif Songket Pandai Sikek sendiri diambil dari faktor lingkungan geografis seperti alam dan manusia. Songket Pandai Sikek merupakan warisan budaya yang harus dikembangkan dan dilestarikan agar tetap terjaga kelangsungannya serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena hal itu Songket Pandai Sikek memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis sehingga dapat memberikan manfaat dan bisa dimiliki secara komunal oleh masyarakat Pandai Sikek. Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum bagi Songket Pandai Sikek..Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait perlindungan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Songket Pandai Sikek, hambatan dalam memberikan perlindungan hukum indikasi geografis. Jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan pertama, perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Songket Pandai Sikek yaitu perlindungan hukum preventif yang bersifat pencegahan jika suatu saat nanti terjadi sengketa. Kedua, Hambatan dalam memberikan Perlindungan hukum Indikasi geografis terhadap Tenun Songket Pandai Sikek yaitu, kesulitan dalam menyusun buku persyaratan indikasi geografis, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Perlindungan Hukum Indikasi geografis, serta kurangnya pengawasan pemerintah setempat terkait potensi Indikasi geografis Songket Pandai Sikek
Persetujuan Tindakan Medis Dalam Perjanjian Terapeutik Pada Klinik Dokter Gigi di Kota Pekanbaru Lioni, Tia; Firdaus, Firdaus; Firmanda S, Hengki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 1.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip dari Persetujuan Tindakan Medik atau Kedokteran adalah pasien atau keluarga harus memberikan persetujuan. Sebelum meminta persetujuan, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai tindakan medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik, Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa persetujuan tindakan medis atau informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mereka diberikan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Tujuan penelitian ini, yakni: pertama untuk mengetahui persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik pada klinik dokter gigi di Kota Pekanbaru. Kedua,untuk mengetahui akibat hukum tidak dilaksanakan persetujuan tindakan medis di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan langsung di lapangan, mengumpulkan data melalui wawancara, kuesiober, dan studi pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif, dan kesimpulannya diambil dengan pendekatan berpikir deduktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, pertama persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik di klinik gigi kota Pekanbaru terdapat 2 (dua) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persetujuan tindakan medis 1) Proses memberikan penjelasan; dan 2) Proses pengambilan keputusan. Di klinik gigi Kota Pekanbaru Belum terlaksana dengan baik karena pasien tidak diberikan hak untuk memutuskan persetujuan atau penolakan untuk tindakan kepada dirinya. Kurangnya dalam penyampaian informasi kepada pasien tentang perawatan gigi dapat berakibat merugikan pasien tersebut. Kedua akibat hukum tidak adanya persetujuan tindakan medis dapat dikenakan sanksi berupa pasien yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan secara hukum, pencabutan kewenangan dokter untuk melakukan praktek jasa gigi.
Analisis Potensi Desa Sebagai Landasan Pengembangan Program Kuliah Kerja Nyata Agrina, Agrina; Nasrul, Besri; Kornita, Sri Endang; Zahtamal, Zahtamal; Tampubolon, Dahlan; Mahatma, Radith; Firmanda, Hengki; Chairul, Chairul; Meiwanda, Geovani; Lesmana, Indra; Febrialismanto, Febrialismanto; Kurniadi, Romi
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1058.735 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v6i2.22289

Abstract

Potensi Pengembangan program pemberdayaan masyarakat harus berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada. Program harus mempertimbangkan keunggulan yang dimiliki oleh suatu daerah. Oleh karena itu penting untuk melakukan analisis potensi desa sebelum mengambangkan sebuah program pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) merupakan salah satu bentuk program pengabdian masyaraat yang dimotori oleh mahasiswa dan dibimbing langsung oleh Dosen Pembimbing Lapangan. Dari tahun ke tahun program Kukerta terus berkembang menyesuaikan kondisi yang ada. Dalam rangka untuk memasimalkan rancangan program yang dilaksanakan, perlu dilakukan analisis potensi desa terlebih dahulu. Dalam melaksanakan analisis potensi desa, focus pemetaan akan dilaksanakan pada sector (a) perkebunan dan pangan, (b) pariwisata, (c) tambang dan energi, (d) industry, serta (e) kesehatan. Lima indicator tersebut dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan program. Data diperoleh melalui survey oleh mahasiswa Kukerta pada tahun 2022. Setelah itu data akan ditabulasi dan dipetakan untuk kemudian dijadikan bahan penyusunan model yang baru.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Setelah Diterbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Di Kota Pekanbaru Rahmadani, Sutri; Firdaus, Firdaus; Firmanda, Hengki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 3.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issuance of Pekanbaru City Regional Regulation Number 07 of 2020 concerning Pekanbaru City Regional Spatial Planning, there was a significant impact on land rights holders. This regulation presents restrictions for land rights owners regarding the registration process, especially in efforts to upgrade SKGR to SHM because the land status has been changed to Green Open Space (RTH). This research focuses its attention on the land registration process, proving rights, and the implications of establishing RTH on land ownership. Therefore, an in-depth understanding of the mechanism for proving rights, relevance to applicable legislation, and legal protection measures taken by the Pekanbaru City regional government in the context of the status of land included in RTH are the main aspects emphasized in this research. This type of research is empirical (sociological), which uses empirical facts taken from data from the Pekanbaru City BPN and the Riau Province Regional Development Planning, Research and Development Agency as well as interviews with land rights holders and respondents related to this research. The research results show that in terms of legal protection for land rights holders whose status has changed to green open space areas, the Government, especially the Pekanbaru City BPN, provides legal rights to land in the form of use rights with a term limit of 25 years. To overcome the implications of including land in Green Open Space (RTH) in the RTRW, the Pekanbaru City Regional Government is trying to provide fair compensation for affected land owners. These steps not only ensure clarity in RTH designation but also provide appropriate incentives to affected land owners. The recommended approach involves a negotiation process and mutual agreement to determine a fair compensation value based on the area of land used for green open space.
Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Jalur Pemandu bagi Disabilitas Netra di Kota Pekanbaru Tumorang, Ria Cici; Firdaus, Emilda; Firmanda, Hengki
Amsir Law Journal Vol 4 No 2 (2023): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i2.159

Abstract

Every Indonesian citizen has the same right to get public services provided by the government, including the blind. The blind need special facilities in carrying out their activities in public spaces, such as the accessibility of guide lines/tactile paving. The purpose of this study is to explain the implementation of accessibility rights for the blind in Pekanbaru City. This type of empirical research is used in this study, with a sociological approach, which aims to observe the fulfillment of accessibility rights for blind people in Pekanbaru City. The results found, the provision of tactile paving in Pekanbaru City is still very minimal. It can be concluded that, the implementation of the fulfillment of guideline accessibility rights for persons with visual disabilities in Pekanbaru City has not been carried out properly, and the obstacles to fulfilling guideline accessibility rights in Pekanbaru City are regulatory issues, budgets which result in the unavailability of sidewalks on the roadside. The government of Pekanbaru City should form a regional regulation on persons with disabilities, provide a budget, plan the development of tactile paving, and conduct outreach regarding the importance of fulfilling this. ___ Referensi Buku dengan penulis: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2022). Kota Pekanbaru Dalam Angka Pekanbaru Municipality in Figures. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru. Muladi. (2009). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama. Sari, R. O., dan Dewi, D. I. K. (2014). Pemanfaatan Jalur Pemandu Tunanetra pada Pedestrian di Kota Semarang. Semarang: PDIH Undip. Zainuddin. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Artikel jurnal: Firmanda, H., Firdaus, E., dan Rani, N. P. (2021). Pendampingan Pada Komunitas Anak Disabilitas di Kota Pekanbaru Melalui Pemahaman Hak-Hak Aksessibilitas. Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 40-48. Hasanah, B. (2017). Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang). IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching, 1(1). 60-78. Kahfi, A., Saputra, A. T., Addas, R., dan Rofii, A. A. (2020). “Guiding Block Performance” sebagai Solusi untuk Mengekspresikan Tarian Pakkarena Bagi Perempuan Penyandang Tunanetra di Makassar Sulawesi Selatan. JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia, 2(2), 31-37. Mapusa, S. G. (2021). Evaluative Review of Government Obligations in Protecting the Right to Work for Persons with Disabilities Through National and Regional Regulations (Ambon City) After the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Balobe Law Journal, 1(2), 57-75. Mizuno, T., Nishidate, A., Tokuda, K., dan Kunijiro, A. R. A. I. (2008). Installation Errors and Corrections in Tactile Ground Surface Indicators in Europe, America, Oceania and Asia. IATSS research, 32(2), 68-80. Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM, 11(1), 131-150. Philona, R., dan Listyaningrum, N. (2021). Implementasi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram. Jatiswara, 36(1), 38-48. Rahmah, R. (2020). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 18(2). 1-16. Rani, N. P., dan Febrina, R. (2021). Hak Aksessibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 57-78. World Wide Web: Tio Tegar Wicaksono. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.
Co-Authors , Dasrol Adiguna, Fajar Agista, Eitamara Agrina Agrina Agrina, Agrina Ahmad, Jafar Akbar, Muhammad Fauzi Akmal, Saidul Alivia Yusuf, Wan Puji Allifa Amelia Alparon Azwari Andre Antonius Andrikasmi, Sukamarriko Arif Purnama Irawan Ashiddiqi, Al Razzaq Athina Kartika Sari Aulianti, Yeyen Azlina, Ira Ira Sinta Besri Nasrul Cantika, Rancy Chairul Chairul Chairul, Chairul Dahlan Tampubolon Daqiqil Id, Ibnu Darlusi, Nindia Putri Darnia, Meriza Elpha David Herlambang Dian Lioni Putri Dodi Haryono Emilda Firdaus Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Evi Deliana HZ Fauzana, Mutia Febrialismanto Febrialismanto Febrialismanto, Febrialismanto Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fiska Nadia Geovani Meiwanda Gian Juliano GM Manik, Rahmat Hakimi, Abdul Rahim Harni Lisa Fitri Harpita Dwi Cahyani Hasanah Hasanah Hasyim, Kabul Hayatul Ismi Heni Susanti, Heni Hidayat, Defril Hulu, Ernawati Ika Ariani Kartini Indra Lesmana Indra Lesmana Indra Lukman Siregar Indrati, Amaliyah Lestari Indriani Indriani Ismail, Hilmi Ismi, Samaratul JASED EFENDI Juandre, Soja Juhansar Andi Latief Junita Junita Kemas Muhammad Gemilang KENNISA MAHARANI Kifli Raji Kurnia, Deby Labib Muttaqin Lastfitriani, Hellen Lestari, Afifah Sri Lestari, Leny Lioni, Tia LOPIANTI BR SEMBIRING M. Alpi Syahrin Maghfirah Maghfirah Mahmud Hibatul Wafi Manik, Rahmat Gm. Mardalena Hanifah Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Maryati Bahtiar Melly Carolina Bangun Meriza Elpa Darnia Mexsasai Indra Mumaddun Khaerudin Salami Mumaddun Khaerudin Salami Nabella Puspa Rani Nadia, Fiska Naibaho, Ardiha Nainggolan, Juan Piaz Nurahim Rasudin Nurhazlina Afia Olivia Regina Putri Panggabean, Mey Sry Rejeki Pascadinianti, Meidana Putri Maharany Ayu Hasibuan Putri, Indah Perdana Putri, Olivia Regina Putri, Yunda Agusti Radith Mahatma Radith Mahatma Rafles Rajagukguk, Hengki Rahmad Hendra Rahmadan, David Rahmadani, Sutri Rahmat GM Manik Rany Angraini Rika Lestari Rika Syafitri Rio Satria Harahap Romi Kurniadi Rosa Nikmatul Fajri S Sudjito Sadewa, Attila Bastu Sahara, Elpi Salami, Mumaddun Khaerudin Samaratul Ismi Samariadi, Samariadi Sarah Salsabiila Septipah, Indah Setia Putra, Setia Sihombing, Gladys Ryanti Situmeang, Lincana Putri Sri Endang Kornita Suci Rahmadani Sudjito Soeparman Suhardi Suhardi Supaat, Dina Imam Tamana, Michelle Tania Enjelina Parhusip Tatit Hariyanti Triyananda, Maulidya Tumorang, Ria Cici Ulfa Shabrina Ulfa, Aniza Nahdatul Ulfia Hasanah Viona Margaretha Wafi, Mahmud Hibatul Wan Puji Alivia Yusuf Wangi Nurul Husna Yuselmi, T. Annisa Fristy Zahtamal Zahtamal Zulfikar Jayakusuma Zulfikar Zulfikar