Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Penegakan Hukum pada Kasus Penggelapan Mobil Rental Berbasis Platform Digital Muhammad Irvan; Dona Raisa Monica; Fristia Berdian Tamza; Tri Andrisman; Refi Meidiantama
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7712

Abstract

Perkembangan platform digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor jasa penyewaan kendaraan bermotor, khususnya usaha rental mobil. Digitalisasi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental. Kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital menunjukkan kompleksitas tersendiri karena melibatkan hubungan kontraktual, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepentingan pemulihan kerugian korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital serta mengkaji penerapan pendekatan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yuridis dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penggelapan mobil rental belum sepenuhnya efektif, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kerugian korban. Proses pemidanaan pelaku sering kali tidak sebanding dengan kepentingan korban yang mengutamakan pengembalian kendaraan atau ganti rugi. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice dinilai relevan untuk diterapkan secara selektif dan proporsional, karena mampu mendorong pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pencapaian keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di era digital.
Analisis Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Divanka Audri Rahfiani; Dona Raisa Monica; Diah Gustiniati Maulani
Journal of Civic and Character Education Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcce.v2i1.7870

Abstract

Pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar dalam penjatuhan putusan dan pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi terpidana maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim sebagai dasar pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan serta implikasinya terhadap pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peran strategis dalam menentukan jenis pidana, lamanya pidana, serta pola pembinaan yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan yang komprehensif dan proporsional diharapkan mampu mendukung tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, sehingga pelaksanaan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.
Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan yang Tidak Mampu Membayar Restitusi Kepada Korban Daratun Nafisah; Rini Fathonah; Dona Raisa Monica; Ahmad Rizal Fardiansyah; Mamanda Syahputra Ginting
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8536

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga kerugian materiil bagi korban yang seharusnya dipulihkan melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang tidak mampu membayar restitusi kepada korban serta mengkaji implementasi ketentuan hukum terkait pemenuhan hak restitusi bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta analisis praktik penanganan perkara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana pencabulan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi kendala, terutama ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa ketidakpastian pemenuhan hak korban, serta belum optimalnya mekanisme pengganti atau alternatif pemenuhan restitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum terkait restitusi belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi korban apabila pelaku tidak mampu membayar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme alternatif pemenuhan restitusi, serta peran aktif negara dalam menjamin hak korban guna mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban
Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung) Muhammad Husin Hatang; Diah Gustiniati; Sri Riski; Maya Shafira; Dona Raisa Monica
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v2i1.8619

Abstract

Indonesia berada dalam kondisi darurat narkotika yang serius, ditandai dengan prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara 4,11 juta penduduk pada tahun 2025. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai respons hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan double track system. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi medis dan sosial di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di BNNP Lampung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi proses pendaftaran, asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, klasifikasi tingkat keparahan, hingga rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Namun terdapat sejumlah faktor penghambat, baik internal (stigma/labeling masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan faktor individu) maupun eksternal (tumpang tindih regulasi, perbedaan persepsi aparat penegak hukum, hambatan barang bukti, dan keterlibatan jaringan narkotika). Kesimpulannya, sinkronisasi regulasi, perubahan paradigma penegakan hukum, penambahan fasilitas, dan edukasi masyarakat diperlukan agar rehabilitasi berjalan sesuai asas keadilan, pengayoman, dan kemanusiaan.
Co-Authors Abdillah Yoga Nurfawwaz Achmad , Deni Ahmad Rizal Fardiansyah Aisyah Muda Cemerlang Al Akayleh, Shaker Suleiman Ali Anwar, Mashuril Ariyanti, Luh Yuke Ayu Ardhia Pramesti, Ratih Azzahra, Nabila Barlian, Ridho Saputra Boby Pratama Jaya Budi Rizki Husin Clarina, Revi Daratun Nafisah Deni Achmad Dewi Fajar Maharani Dewi Nurhalimah, Dewi Dewi, Erna Diah Gustiniati Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Dina Haryati Diva Okta Nurkhalifa Divanka Audri Rahfiani Dona Raisa Monica Eko Rahardjo Eko Rahardjo Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi . Fadhlullah, Rouf Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza Heni Siswanto Hilmansah, M Ridho Husin, Budi Rizki Husin, Sanusi M. Gibransyah Mamanda Syahputra Ginting Manalu, Paskharia Maroni Maroni Marpaung, Indra Joseph Mashuril Anwar Mashuril Anwar Maya Shafira Maya Shafira Muhammad Afif Muyassar Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Husin Hatang Muhammad Irvan Najeges, Adillah Najwa Deisya Mayla Naufal Zuhdi Nikmah Rosidah Nurcholissa, Ayyusita Primakova, Giovanni Putri Augustine Putri, Nazwa Aziza Berliana Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom Raharjo , Eko Refi Meidiantama Refi Meidiantama Rendy Ariansyah Rika Septiana Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini riski, sri Robzi, Selvi Andira Salfa Salsabila Arifah Saputra, Irwansyah Ahmat Siregar, Khairani Aisya Amira Sri Riski Tamza , Fristia Berdian Tamza, Fristia Berdian Tamza, Fristya Berdian Tri Andrisman Widia Wandari Wiranata, Fany