p-Index From 2021 - 2026
9.507
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis El-Iqtishady YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Interdisciplinary Social Studies International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Collegium Studiosum Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sosial dan Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis Tasyri' Advokasi Hukum & Demokrasi Blantika : Multidisciplinary Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Global Ilmiah Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Claim Missing Document
Check
Articles

Penegakan Hukum dalam Kejahatan Transaksi Order Fiktif di Aplikasi Online Laundry “IZILOH” Sriulina, Maria Eva; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i04.4527

Abstract

Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup modern telah mendorong peningkatan penggunaan aplikasi digital dalam layanan laundry, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna. PT Star Technology Digital melalui aplikasi "IZILOH" menyediakan platform untuk menghubungkan penyedia jasa laundry dengan pelanggan secara online, dengan berbagai fitur yang memudahkan transaksi dan pengelolaan bisnis laundry. Namun, inovasi ini juga menghadapi tantangan berupa penyalahgunaan oleh mitra melalui praktik order fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penegakan hukum terhadap tindakan curang ini, serta perlindungan hukum bagi perusahaan yang dirugikan. Studi ini akan menganalisis aspek hukum dari perjanjian kemitraan, e-commerce, dan implikasi dari transaksi elektronik yang dilakukan di dalam aplikasi "IZILOH", serta upaya perlindungan hukum terhadap kejahatan transaksi order fiktif yang terjadi dalam aplikasi tersebut.
TANGGUNG JAWAB PIDANA DIREKTUR RUMAH SAKIT TERHADAP PERAWAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Putra, Erika; Ismail; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Direktur Rumah Saksi Umum Daerah mencabut Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan, yang di analisis dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang khusus dan umum ditujukan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder, dengan alasan karena masalah yang diteliti sebagai objek adalah keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat merujuk pada pelaksanaan sanksi bagi perawat kesehatan rumah sakit.Hasil dari penelitian ini berupa: 1. Unsur tindak pidana Kejahatan terhadap kesusilaan yang dipersangkakan kepada Perawat HP sebagaimana Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidaklah terpenuhi, oleh sebab itu, sebaiknya Direktur Rumah Sakit terlebih dahuu memerintahkan Perawat HP membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kecuali mengulangi melakukan pelanggaran berat, barulah mengajukan pencabutan Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan. 2. Terhadap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih, tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana.
Kepastian Hukum bagi Pesantren dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren: Analisis Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren Abdillah, Ahmad Imaduddin; Hartana, Hartana; Iryani, Dewi
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 3 No. 1 (2024): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v3i1.90

Abstract

Islamic boarding schools as institutions that grow and develop together with the community have the potential to empower the community through business entities. Community trust in Islamic boarding schools is the basic capital for Islamic boarding schools to be able to establish business entities that are oriented towards community empowerment. Business entities in Islamic boarding schools have been mentioned in Law No. 18 of 2019, however, in the implementation of the establishment of Islamic boarding school business entities, they still refer to previously existing regulations. On the other hand, the Islamic boarding school law states that Islamic boarding schools in their activities, including community empowerment through the establishment of business entities, must maintain the characteristics, uniqueness, ideals and character of Islamic boarding schools so that in this case there is a legal vacuum. In this research, researchers used the theory of legal certainty and the theory of development law. Method The research approach used is a normative juridical approach and the type of research is qualitative research. The sources of legal material for this research were obtained from primary and secondary data sources. Where the primary source material is legislation and ministerial regulations. Meanwhile secondary data sources were obtained from literature studies, from various books, journals, and the internet. The data collection technique in this research uses library study techniques. Based on the research results, the regulation of legal certainty for Islamic boarding schools in carrying out business entity activities is mentioned in Article 45 of Law No. 18 of 2019. However, in establishing and managing business entities in Islamic boarding schools, regulations need to be issued that regulate them. This is necessary so that Islamic boarding schools in carrying out business activities still maintain the characteristics, uniqueness, character and ideals of Islamic boarding schools in accordance with articles 4 and 8 of Law No. 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools. so that legal certainty, development, renewal and empowerment of society through Islamic boarding school business entities can be realized.
KEPASTIAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI Putri, Euginia Natania; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.504

Abstract

Kepastian Hukum, Kepailitan, Indonesia-Malaysia, Asuransi
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA USAHA DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Bey Abwar, Irsyad Hamdie; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 1 Juni (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i1 Juni.456

Abstract

Abstract The research objectives in this thesis are based on the two problem formulations raised, namely as follows: legal protection of land ownership rights to become Cultivation Rights and legal enforcement of land ownership rights to Internal Cultivation Rights with the issuance of State Administrative Decrees. The research method used is normative juridical legal research.The results of the research and discussion are as follows: First, Legal Protection of Land Ownership Rights into Cultivation Rights, Absolute Competence of the State Administrative Court means that only written decisions issued by State Administrative Bodies or Officials are concrete, individual and final. Conflict over land ownership rights becomes Cultivation Rights which is a form of difficult competition. Agrarian conflict is a process of interaction between two or groups who each fight for their interests over the same object, namely land and other objects related to land in law. Second, legal enforcement of land ownership rights into business use rights. With the issuance of the State Administrative Decree, the object of dispute in the State Administrative Court is the State Administrative Decree (Beschikking) issued by the State Administrative Agency or Official. Keywords: Legal Protection, Land Ownership Rights, Cultivation Rights.  Abstrak Tujuan penelitian dalam tesis ini didasarkan atas kedua rumusan masalah yang diangkat, yaitu sebagai berikut: perlindungan hukum hak milik atas tanah menjadi Hak Guna Usaha dan penegakan hukum hak milik atas tanah menjadi Hak Guna Usaha Dalam dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: Pertama, Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha, Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara berarti hanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final. Konflik tanahhak milik menjadi Hak Guna Usaha yang merupakan bentuk persaingan yang sulit, konflik agraria adalah proses interaksi antara dua atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitutanah dan objek lain yang terkait dengan tanah dalam perundang-undangan. Kedua, Penegakan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha Dengan Diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Milik Atas Tanah, Hak Guna Usaha. 
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum Gomulia Oscar; Puguh Aji Hari Setiawan; Dewi Iryani
Jurnal sosial dan sains Vol. 4 No. 9 (2024): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v4i9.3170

Abstract

Latar Belakang: Asuransi jiwa memegang peranan penting dalam menyediakan perlindungan finansial bagi individu dan keluarga di Indonesia, tetapi kompleksitas industri asuransi dan potensi konflik antara pemegang polis dan perusahaan asuransi menuntut kerangka hukum yang kuat. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih ada tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, serta ruang untuk perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan edukasi konsumen. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dengan pendekatan yuridis normatif. Metode : Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan OJK, namun masih ada kelemahan dalam pemahaman masyarakat, pengawasan OJK, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh perusahaan asuransi. Kesimpulan : Perusahaan asuransi perlu meningkatkan transparansi informasi kepada pemegang polis. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemegang polis, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengawasan oleh OJK, dengan tujuan akhir meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Beritikad Baik dalam Wanprestasi Gagal Bayar Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Shifa Karima; Dewi Iryani; Hartana Hartana
Syntax Idea 6686-6692
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i11.11171

Abstract

Dalam peraturan POJK No.77/POJK.01.2016 pasal 1 amgka 3 dijelaskan bahwa penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukamn pemberi pinjaman dengan penerima pijaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman secara online. Dan di jelaskan dalam Perundang-undangan Otoritas Jasa Ke. uangan Nomor 12 Tahun 2011 pasal 6 di jelaskan juga bahwa sebagai berikut: OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: I. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan. II. Dari dua permasalahan tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintecht) dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Gagal Bayar Sehingga Menimbulkan Wanprestasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintechth). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Pengaturan Hukum Mengenai Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintecht) ini telah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dilihat dari hal diatas maka pengaturana mengenai pinjaman uang berbasis teknologi yang ada telah jelas dan diperkuat dengan dasar hukum oleh undangundang yang tertulis. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Gagal Bayar Sehingga Menimbulkan Wanprestasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintechth) saat ini perlindungan hukum akan para pihak gagal bayar dalam pinjaman uang berbasis teknologi ini masih belum terlihat letak perlindungan yang kuat. Baik debitur maupun debitur sama sama dilindungi dalam melaksanakan kewajibannya. Dari pihak debitur belum terlihat perlindungan yang dirasakan dalam keamanan data pribadi dan keamanan akan kemudahan pembayaran pinjaman uanag berbasis teknologi
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Debitur Terhadap Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia Ayu Tresna Waty; Dewi Iryani; Hartana
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 12 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i12.2336

Abstract

Bank sebagai penunjang perekonomian negara sekaligus merupakan sarana keuangan penting bagi masyarakat. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit salah satunya adalah kredit macet. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruhnya kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Solusi yang seringkali diterapkan bank sebagai kreditur untuk mengatasi kredit macet adalah melakukan pengalihan tagihan (cessie ) terhadap fasilitas kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Perlindungan debitur atas pengalihan hak tagih (cessie) ini harus dilakukan dimana debitur wajib diberitahu atas cessie dan adanya jaminan bahwa hak-hak debitur dalam perjanjian kredit sebelumnya tetap didapatkan oleh debitur tersebut. Serta dari segi debitur sebagai konsumen perbankan juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menolak bila terdapat klausul yang merugikan dan tidak sesuai dengan klausul awal serta hak untuk mengajukan keberatan apabila debitur merasa dirugikan oleh tindakan pengalihan piutang tersebut.
Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Kebocoran Informasi Data Pribadi Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang Myrna Fitria; Dewi Iryani; Puguh Aji Hari Setiawan
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2408

Abstract

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam kasus kebocoran data pribadi berdasarkan perspektif rahasia dagang. Data pribadi yang dikelola oleh PSE sering kali memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga kebocoran data tidak hanya merugikan privasi individu tetapi juga dapat mengancam rahasia dagang perusahaan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) dan Undang-Undang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000) mengatur perlindungan serta tanggung jawab PSE dalam melindungi data pribadi dan rahasia dagang. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif, pelaksanaan dan penegakannya masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak juga belum diatur secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan standar ganti rugi di berbagai kasus. Perlindungan rahasia dagang yang berkaitan dengan data pelanggan atau informasi bisnis strategis sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan dalam kerangka regulasi dan kepatuhan untuk membangun lingkungan perlindungan data yang lebih kuat guna menjaga privasi individu sekaligus melindungi kepentingan bisnis.
Tanggung Jawab Hukum Penilai Publik Untuk Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkepastian Hukum Ummi Habsyah; Hartana Hartana; Dewi Iryani
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 5 (2024): September: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i5.441

Abstract

Land has an economic value to its owner. When land is acquired in the public interest, the loss is determined by the KJPP Land Appraiser, who is responsible for the appraisal. Violations of the appraiser's duties are subject to administrative and/or criminal sanctions. The valuation includes land, surface and underground areas, buildings, equipment and related objects. The results of the appraisal become the basis for deliberations to determine the compensation, and the entitled party may take legal action in case of disagreement. This research uses a normative juridical method with a Legislation, Case, and Concept approach. The data used are secondary data (primary, secondary, and tertiary legal materials) and primary data as support. Data analysis is carried out using the normative juridical analysis method. The results of the study show that there are several problems in land acquisition, such as different results of object value assessment and regulatory inconsistencies, which lead to unequal bargaining positions. Conclusion: Appraisers are responsible for conducting appraisals according to established procedures. Researchers hope that the valuation results can be accounted for and in accordance with the law, as well as special rules for the Public Appraisal Profession and Supreme Court Regulations related to compensation procedures in land acquisition.
Co-Authors Abdillah, Ahmad Imaduddin Abdul Gani Abraham Prihadi Achmad Hidayat Adi Darmawansyah Adi Iksan Bureni Agustinus Darmanto Panjaitan Aji , Puguh Aji Hari Setiawan, Puguh amran rabani zubaidi Arbi Dalimunthe Arwan Arwan Aryasuta Faharsyah Setiawan Ayu Tresna Waty Baehaki, Imam Belinda, Suci Fidia Fitriza Bernadete Nurmawati Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Binto Kusmadi Boas Parlindungan Panjaitan dadang dwi saputro David Ricardo, David Didik Suhariyanto Ellizabeth Febrianto, Andre Ferdian, Andri Fitria, Myrna G. Nyoman Tio Rae Gomulia Oscar Gradios Nyoman Tio Hamamudin, Hamamudin Handradjasa, Joshua Limanto Hari Setiawan, Puguh Aji Hartana Hartana Hartana , Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Herman, KMS Hie, Hengky Himawan Ismail ISMAIL ,, ISMAIL ISMAIL - Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Jayawarsa, A.A. Ketut Josef Swisman, Andreas Juniarty, Santy Karima, Shifa Kirana Pungki Apsari KMS Herman Legi, Arfi Nofri Lemta , Benjamin Lisaldy, Ferdinand Listiyaningsih, Listiyaningsih Maharani Putri Handayani Martunas Sianturi Mohamad Rizki Irmansyah Myrna Fitria Natalia, Rachel Natassya Fachrina Nurmawati, Bernadete Nyoman Tio Rae Oscar, Gomulia Pandreadi, Kadek Permana, Mochammad Aditya Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Putra, Erika Putri, Euginia Natania Putu Ayu Masrini Rae, Gradios Nyoman Tio Reka Dewantara russel butarbutar Russel Butarbutar Salma Nur Azizah Samsiah, Tuti Saputra, Ade Akhmad Sarwono, Sarif Setiawan, Puguh Aji Hari Shifa Karima Sihite, Thomas Ericson Hadinata Sriulina, Maria Eva Sudarsono, Putut Heri Sudirgo, Tony Sujono, Salsabilla Susetyo Rohadi Tarmudi Tarmudi Tjahjadi, Hamdani Tresna Waty, Ayu Ummi Habsyah Umra, Alieffandy Unzur Jefri Tambunan Vic S, Binsar Jon