Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.507
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis El-Iqtishady YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Interdisciplinary Social Studies International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Collegium Studiosum Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sosial dan Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis Tasyri' Advokasi Hukum & Demokrasi Blantika : Multidisciplinary Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Global Ilmiah Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Dewi Iryani
Universitas Bung Karno, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
KEPASTIAN HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PEMBELI UNIT APARTEMEN YANG BERIKTIKAD BAIK Dewi Iryani; Aryasuta Faharsyah Setiawan
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.58673

Abstract

Abstrak Hukum kepailitan dianggap berlaku ketika negosiasi damai atau restrukturisasi utang tidak berhasil, tetapi undang-undang kepailitan saat ini tidak memuat penjelasan rinci tentang faktor kepailitan atau kewajiban debitur dalam kaitannya dengan situasi keuangannya, tetapi hanya kriteria debitur untuk tidak membayar. Ketika pengembang mengajukan kebangkrutan, seringkali mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi kreditur, terutama konsumen yang telah membayar unit rumah tetapi tidak dapat menerima penggantian melalui proses pemeliharaan, menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada pembeli jika pengembang mengajukan kebangkrutan. Konsumen yang telah membayar berdasarkan Kontrak Penjualan yang Mengikat (PPJB) berisiko kehilangan sumber daya keuangan atau memperoleh saham. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pedoman deskriptif analitis dan didasarkan pada data sekunder dari studi bibliografi, yang meliputi materi hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan kebutuhan mendasar untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan stabilitas sosial, dan bahwa Undang-Undang No 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) perlu direvisi untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi konsumen bonafide saat membeli rumah. Kata Kunci: Kebangkrutan, Kepastian Hukum, UU No 37/2004.   Abstract Bankruptcy law is implemented as a final solution when peaceful negotiations or debt restructuring efforts fail, however the existing bankruptcy regulations do not provide detailed explanations regarding the causal factors of bankruptcy or debtor obligations toward their financial condition, but merely establish the criteria that the debtor has ceased making payments. When apartment developers experience bankruptcy, this often causes significant losses to creditors, particularly consumers who have made payments for apartment units but cannot obtain fund recovery through the curator process, thereby creating legal uncertainty that disadvantages buyers when developers become bankrupt. Consumers who have completed payments based on Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) face the risk of losing their financial investment or property units they have purchased. This research employs a normative juridical method with descriptive analytical specifications and relies on secondary data sourced from library studies encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results indicate that legal certainty is a fundamental requirement to guarantee the protection of human rights and create social stability, therefore revision of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) No. 37 of 2004 is necessary to provide adequate protection for good faith consumers in apartment unit purchase transactions. Keywords: Bankruptcy, Legal Certainty, Law No. 37/2004.
Pertanggungjawaban Pidana Direktur Atas Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Sujono, Salsabilla; Iryani, Dewi; Rae, Gradios Nyoman Tio
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4423

Abstract

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Strategi deskriptif analitis digunakan untuk melaksanakan spesifikasi penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kejadian-kejadian aktual, baik yang terjadi di masa sekarang maupun di masa lampau. Dari perspektif teori regulasi, UUPPLH mencerminkan penerapan pendekatan regulasi responsif yang mengombinasikan mekanisme perintah-dan-kendali dengan instrumen berbasis insentif, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusional dan kegagalan koordinasi antar-lembaga. Landasan hukum yang menyeluruh, efektivitasnya masih terhambat oleh kelemahan sistemik dalam infrastruktur penegakan hukum serta resistensi budaya terhadap kepatuhan lingkungan di kalangan sektor korporasi. Dalam konteks ini, UUPPLH menegaskan pentingnya seluruh pemangku kepentingan, termasuk direksi perusahaan, untuk menunjukkan kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan melalui ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan praktik terbaik dalam manajemen lingkungan. Analisis komparatif antara UUPPLH dengan pendahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan adanya evolusi transformatif dalam ketentuan hukum pidana yang mencerminkan komitmen legislatif untuk memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan.
Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan Produksi Kontrak Karya dalam Penegakan Keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara Mohamad Rizki Irmansyah; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.1715

Abstract

Environmental pollution occurs when the cycle of matter in the living environment changes so that the balance in terms of structure and function is disturbed. Imbalances in the structure and function of the material cycle occur due to natural processes or also due to human actions. In this modern age, there are many human activities or actions to fulfill biological needs and technological needs, thus causing a lot of environmental pollution. If there is a problem regarding environmental destruction or damage to the environment, it is almost certain that human activity is the main cause.The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. The implications of the state administration's decision to approve increased production of work contracts, provisions containing the principle of absolute responsibility, cannot yet be implemented, considering that Article 21 of Law No. 23 of 1997 concerning Environmental Management with implementing regulations that have not been made has resulted in lawsuits in environmental cases. in courts requesting the application of the principle of absolute responsibility is often not accepted.Enforcement of environmental law through civil procedures is regulated in Chapter either based on an agreement between the parties or using the services of a mediator and/or arbitrator. A lawsuit via litigation (court action) can only be pursued if efforts to resolve the dispute outside of court are unsuccessful.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial Josef Swisman, Andreas; Aji Hari Setiawan, Puguh; Iryani, Dewi
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 11 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i11.288

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi yang menunjukkan banyak terdapat persoalan hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik/penghinaan yang terdapat dalam undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai persoalan dan menimbulkan pro dan kontra, sehubungan dengan belum dilakukannya penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna media sosial. Pasal pencemaran nama baik/penghinaan dalam undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024 cenderung mempidanakan setiap orang yang dianggap mencemarkan nama baik orang lain di media sosial, meskipun yang disampaikan adalah merupakan suatu fakta ataupun sekedar pendapat dan kritik. Sehingga, dalam penegakan hukumnya kerap terjadi tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia untuk berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh Konstitusi negara RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat yuridis normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yang terkait dengan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial masih belum berkepastian hukum dan mengandung multitafsir disebabkan terdapatnya berbagai perundangan yang melindungi kebebasan berpendapat serta terdapat perbedaan ancaman hukuman mengenai tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan yang terdapat dalam KUHP.
Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Hamamudin, Hamamudin; Iryani, Dewi; Aji Hari Setiawan, Puguh
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.311

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan, sering kali menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, restorative justice muncul sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dan untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, telah memberikan dampak positif dalam menyelesaikan kasus-kasus penganiayaan. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian yang lebih adil dan cepat, tetapi juga mengurangi beban sistem peradilan pidana yang sering kali terjebak dalam proses hukum yang panjang dan rumit. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip restorative justice dan kewenangan diskresi aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan. Dengan demikian, restorative justice dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam proses penyelesaian konflik. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dan pengembangan kebijakan yang mendukung implementasi restorative justice di Indonesia.
LEGAL PROTECTION FOR CAR RENTAL BUSINESS ACTORS AGAINST RENTERERS WHO ARE IN DEFAULT (Study of Decision Number 32/Pdt.G/2019/PN Btl and Decision Number 1065/Pdt/2023/PT.DKI) Natassya Fachrina; Dewi Iryani; G. Nyoman Tio Rae
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i5.4101

Abstract

The development of the car rental business in Indonesia faces significant legal challenges, particularly related to default by renters. This study aims to analyze the legal protection available to car rental businesses when facing renters who default, by examining two court decisions: Decision Number 32/Pdt.G/2019/PN Btl and Decision Number 1065/Pdt/2023/PT.DKI. The research method used is normative juridical with a case-based approach and a statutory approach. The results show that legal protection for car rental businesses can be achieved through preventive and repressive channels. Preventive protection is carried out through the creation of a comprehensive written agreement, while repressive protection can be achieved through a lawsuit for default or unlawful acts. Both decisions analyzed show that the courts provide legal protection to business owners by punishing renters who default by paying compensation. However, the implementation of this legal protection still faces obstacles, particularly in terms of executing decisions and recovering losses. This study recommends the need to strengthen regulations specifically for the car rental business and improve guarantee mechanisms that can protect the interests of business owners.
Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pendistribusian Royalti Untuk Pencipta Pada Pemutaran Lagu Pada Aplikasi Musik Berbasis Streaming Spotify Handradjasa, Joshua Limanto; Ismail, Ismail; Iryani, Dewi
Action Research Literate Vol. 7 No. 10 (2023): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v7i10.191

Abstract

Royalti merupakan bentuk imbalan hasil jerih payah dari pencipta, adapun pengelolaannya diamanahkan oleh negara kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Bentuk dari pengelolaan royalti itu sendiri merupakan penarikan, penghimpunan, pendistribusian. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendalami peran LMKN peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam pendistribusian royalti serta bagaimana kenyataan dari mekanime pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi berbasis Streaming musik Spotify kepada pencipta. Mengacu pada Pasal 5 huruf f Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 yang tertulis bahwa salah satu peran serta kewajiban LMKN merupakan menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, peran LMKN dalam pendistribusian royalti untuk pencipta pada pemutaran lagu pada aplikasi musik berbasis streaming spotify berdasarkan undang-undang di Indonesia saat ini dapat disimpulkan belum efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya rumus kalkulasi yang jelas tentang pendistribusian royalti dan pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu pada aplikasi berbasis streaming. Mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi berbasis Streaming musik Spotify kepada pencipta didistribusikan dengan melalui beberapa tahapan, berawal dari penyedia layanan musik streaming yaitu Spotify kepada label distributor, lalu dari label distributor pada Digital Publisher dan akhirnya Digital Publisher kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Legal Settlement Of Breach Of Bank Loan Agreement With Fair Guarantees Vic S, Binsar Jon; Iryani, Dewi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7636

Abstract

Debt is an integral part of the business world, particularly as a solution for entrepreneurs experiencing capital shortages. Financial institutions, particularly banks, act as facilitators providing credit with or without collateral. A crucial aspect of credit provision is the existence of collateral to protect the bank, as the creditor, from the risk of default by the debtor. This study aims to analyze the legal resolution of default in bank loan agreements secured by certificates in a fair manner, using the case study of Decision Number 141/Pdt.GS/2021/PN Byw. This study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that legally, banks have the right to execute collateral if the debtor is in default, according to Article 6 and Article 20 of the Mortgage Law. However, in practice, the execution process is often faced with resistance from debtors who lack good faith, including the filing of new lawsuits to hinder the execution. In the context of justice, the judge in the decision of the case did not immediately grant all of the bank's demands, but instead considered the principle of substantive justice by rejecting some of the fine demands that were deemed disproportionate. This approach aligns with the views of legal philosophers such as Aristotle, John Rawls, and the progressive legal thought of Satjipto Rahardjo, who emphasized that justice is not merely formal equality but also treatment appropriate to the social and moral context. Therefore, the court's decision in this case demonstrates the implementation of guarantee law in accordance with statutory regulations and reflects the value of justice in resolving banking disputes.
Legal Protection Of Consumer Personal Data In Electronic Transactions With Legal Certainty Sihite, Thomas Ericson Hadinata; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7637

Abstract

Online buying and selling can result in the leakage of consumer personal data, as seen in the breaches of user accounts on the Tokopedia and Shopee marketplaces. The data leaks on e-commerce platforms have left users' personal data unprotected. Law No. 19 of 2016 also does not specifically address personal data protection. The type of research used in this research is normative legal research. The results of this research, namely Regulations related to the protection of personal data according to the laws and regulations in force in Indonesia, include: Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions is a revision of Government Regulation Number 82 of 2012. In addition, it is also regulated in Government Regulation No. 44 of 2008 concerning the Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Victim Witnesses, in addition there is Article 1 paragraph (6) and Article 5 paragraph (1) Point A of the Law concerning the Protection of Witnesses and Victims, PERKOMINFO (Regulation of the Minister of Communication and Information) Number 20 of 2016 and Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. These regulations are aimed at encouraging the public to respect personal data, which is part of the right to privacy, so that other people's personal data is not widely disseminated or traded for any reason. Legal protection of consumer personal data in electronic transactions with legal certainty is as stated in Article 19 of the Consumer Protection Law, which states that e-commerce startups are responsible for losses experienced by consumers by providing administrative compensation to consumers.
Settlement Of Industrial Relations Disputes Due To Termination Of Employment Due To Efficiency In Maintaining Balance Between Employers And Workers Sudirgo, Tony; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7645

Abstract

Regulations related to termination of employment for reasons of efficiency are not explained explicitly, this will have an impact on the emergence of industrial relations disputes, thus affecting the balance between the interests of employers and the protection of workers/laborers. This study aims to examine the regulations regarding termination of employment for reasons of efficiency based on laws and judges' decisions and efforts to resolve them to ensure justice for the parties. In this study, a normative juridical method is used with a statutory and case approach, where this study analyzes Law Number 13 of 2003, Law Number 6 of 2023, Government Regulation Number 35 of 2021, and decisions such as the Constitutional Court Number 19/PUU-IX/2011. With the findings of ambiguity in the definition of efficiency, the phrase loss, and prevention of potential losses, which are seen in the cases of PT. S against Mrs. E and PT. Jtrust Olympindo Multi Finance against Sudadi Hari Widianto, causing misuse of efficiency reasons in termination of employment. Thus, in its implications, it is necessary to update regulations with a more explicit definition of efficiency, strengthening the role of judges in analyzing company financial audit reports, and transparent steps by companies such as analyzing the company's macro and micro conditions in advance and mapping workers/laborers to ensure the achievement of justice, benefits, and legal certainty, so as to support a harmonious balance in industrial relations.
Co-Authors Abdillah, Ahmad Imaduddin Abdul Gani Abraham Prihadi Achmad Hidayat Adi Darmawansyah Adi Iksan Bureni Agustinus Darmanto Panjaitan Aji , Puguh Aji Hari Setiawan, Puguh amran rabani zubaidi Arbi Dalimunthe Arwan Arwan Aryasuta Faharsyah Setiawan Ayu Tresna Waty Baehaki, Imam Belinda, Suci Fidia Fitriza Bernadete Nurmawati Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Binto Kusmadi Boas Parlindungan Panjaitan dadang dwi saputro David Ricardo, David Didik Suhariyanto Ellizabeth Febrianto, Andre Ferdian, Andri Fitria, Myrna G. Nyoman Tio Rae Gomulia Oscar Gradios Nyoman Tio Hamamudin, Hamamudin Handradjasa, Joshua Limanto Hari Setiawan, Puguh Aji Hartana Hartana Hartana , Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Herman, KMS Hie, Hengky Himawan Ismail ISMAIL ,, ISMAIL ISMAIL - Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Jayawarsa, A.A. Ketut Josef Swisman, Andreas Juniarty, Santy Karima, Shifa Kirana Pungki Apsari KMS Herman Legi, Arfi Nofri Lemta , Benjamin Lisaldy, Ferdinand Listiyaningsih, Listiyaningsih Maharani Putri Handayani Martunas Sianturi Mohamad Rizki Irmansyah Myrna Fitria Natalia, Rachel Natassya Fachrina Nurmawati, Bernadete Nyoman Tio Rae Oscar, Gomulia Pandreadi, Kadek Permana, Mochammad Aditya Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Putra, Erika Putri, Euginia Natania Putu Ayu Masrini Rae, Gradios Nyoman Tio Reka Dewantara russel butarbutar Russel Butarbutar Salma Nur Azizah Samsiah, Tuti Saputra, Ade Akhmad Sarwono, Sarif Setiawan, Puguh Aji Hari Shifa Karima Sihite, Thomas Ericson Hadinata Sriulina, Maria Eva Sudarsono, Putut Heri Sudirgo, Tony Sujono, Salsabilla Susetyo Rohadi Tarmudi Tarmudi Tjahjadi, Hamdani Tresna Waty, Ayu Ummi Habsyah Umra, Alieffandy Unzur Jefri Tambunan Vic S, Binsar Jon