Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.719
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis El-Iqtishady Devotion: Journal of Research and Community Service Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Interdisciplinary Social Studies International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum Journal of Social Research SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Sosial dan Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis Tasyri' Advokasi Hukum & Demokrasi Blantika : Multidisciplinary Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Global Ilmiah Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Ulil Albab Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Jurnal Sipakatau
Dewi Iryani
Universitas Bung Karno, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial Josef Swisman, Andreas; Aji Hari Setiawan, Puguh; Iryani, Dewi
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 11 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i11.288

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi yang menunjukkan banyak terdapat persoalan hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik/penghinaan yang terdapat dalam undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai persoalan dan menimbulkan pro dan kontra, sehubungan dengan belum dilakukannya penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna media sosial. Pasal pencemaran nama baik/penghinaan dalam undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024 cenderung mempidanakan setiap orang yang dianggap mencemarkan nama baik orang lain di media sosial, meskipun yang disampaikan adalah merupakan suatu fakta ataupun sekedar pendapat dan kritik. Sehingga, dalam penegakan hukumnya kerap terjadi tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia untuk berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh Konstitusi negara RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat yuridis normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yang terkait dengan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial masih belum berkepastian hukum dan mengandung multitafsir disebabkan terdapatnya berbagai perundangan yang melindungi kebebasan berpendapat serta terdapat perbedaan ancaman hukuman mengenai tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan yang terdapat dalam KUHP.
Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Hamamudin, Hamamudin; Iryani, Dewi; Aji Hari Setiawan, Puguh
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.311

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan, sering kali menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, restorative justice muncul sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dan untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, telah memberikan dampak positif dalam menyelesaikan kasus-kasus penganiayaan. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian yang lebih adil dan cepat, tetapi juga mengurangi beban sistem peradilan pidana yang sering kali terjebak dalam proses hukum yang panjang dan rumit. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip restorative justice dan kewenangan diskresi aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan. Dengan demikian, restorative justice dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam proses penyelesaian konflik. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dan pengembangan kebijakan yang mendukung implementasi restorative justice di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pendistribusian Royalti Untuk Pencipta Pada Pemutaran Lagu Pada Aplikasi Musik Berbasis Streaming Spotify Handradjasa, Joshua Limanto; Ismail, Ismail; Iryani, Dewi
Action Research Literate Vol. 7 No. 10 (2023): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v7i10.191

Abstract

Royalti merupakan bentuk imbalan hasil jerih payah dari pencipta, adapun pengelolaannya diamanahkan oleh negara kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Bentuk dari pengelolaan royalti itu sendiri merupakan penarikan, penghimpunan, pendistribusian. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendalami peran LMKN peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam pendistribusian royalti serta bagaimana kenyataan dari mekanime pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi berbasis Streaming musik Spotify kepada pencipta. Mengacu pada Pasal 5 huruf f Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 yang tertulis bahwa salah satu peran serta kewajiban LMKN merupakan menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, peran LMKN dalam pendistribusian royalti untuk pencipta pada pemutaran lagu pada aplikasi musik berbasis streaming spotify berdasarkan undang-undang di Indonesia saat ini dapat disimpulkan belum efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya rumus kalkulasi yang jelas tentang pendistribusian royalti dan pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu pada aplikasi berbasis streaming. Mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi berbasis Streaming musik Spotify kepada pencipta didistribusikan dengan melalui beberapa tahapan, berawal dari penyedia layanan musik streaming yaitu Spotify kepada label distributor, lalu dari label distributor pada Digital Publisher dan akhirnya Digital Publisher kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Ricardo, David; -, Ismail; Iryani, Dewi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.4994

Abstract

This research aims to analyze the implementation of restitution execution for child victims of sexual violence in Indonesia, as well as identify obstacles in its implementation that result in a lack of legal certainty in the provision of restitution. The aim is to improve the effectiveness and fairness of the process, especially in ensuring that child victims of sexual violence receive restitution by the court's decision. The research method used is normative juridical, using secondary data sources as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results found that although there have been progressive legal changes to protect children from crime, such as restitution, its implementation is still faced with several obstacles, including a lack of clarity in law enforcement if the perpetrator cannot pay restitution. As a result, child victims of sexual violence often do not receive court-mandated restitution due to the lack of appropriate sanctions against perpetrators who fail to fulfill restitution obligations.
Pengalihan Hak Atas Tagihan Atas Nama atau Cessie yang Berkepastian Hukum Lemta , Benjamin; Iryani, Dewi; Aji , Puguh
Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD) Vol. 2 No. 1 (2024): Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

Abstract

Debt and credit transactions are common occurrences in business activities. Often, debtors are unable or have not yet fulfilled their obligations, while creditors need immediate funds even before the due date of their receivables. In such cases, Civil Law provides a solution through the institution of "cessie," which is the Transfer of Rights to a Claim. However, the legislation governing cessie is still limited, as it is only addressed in Article 613 of the Civil Code (KUHPerdata), and even that does not comprehensively regulate the matter, leading to disputes that may escalate to court. Article 613 of the Civil Code lacks sufficient provisions for the implementation of cessie, as it only states that the transfer of cessie must be done through an authentic deed or a private document and will only be legally effective against the debtor if it has been notified to them. However, it does not specify who should make the notification, when it should be made, and how it should be done, resulting in legal uncertainty. This research adopts the Juridical Normative method, utilizing two approaches: the Statute Approach, which examines all relevant laws, and the Conceptual Approach, which involves studying legal doctrines and opinions from experts in law. The Transfer of Rights to a Claim (Cessie) transaction has not provided legal certainty for all parties involved, including the cessus (debtor), cedent (transferor), and cessionaris (transferee). This is evident from court decisions in various cases that show inconsistency in how notification is made to cessus. Whether of whether notification is sufficient when done by the cedent or the cessionaris, whether through regular mail or the Court Bailiff's writ, remains unsettled.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum Oscar, Gomulia; Hari Setiawan, Puguh Aji; Iryani, Dewi
Jurnal sosial dan sains Vol. 4 No. 9 (2024): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v4i9.3170

Abstract

Latar Belakang: Asuransi jiwa memegang peranan penting dalam menyediakan perlindungan finansial bagi individu dan keluarga di Indonesia, tetapi kompleksitas industri asuransi dan potensi konflik antara pemegang polis dan perusahaan asuransi menuntut kerangka hukum yang kuat. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih ada tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, serta ruang untuk perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan edukasi konsumen. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dengan pendekatan yuridis normatif. Metode : Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan OJK, namun masih ada kelemahan dalam pemahaman masyarakat, pengawasan OJK, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh perusahaan asuransi. Kesimpulan : Perusahaan asuransi perlu meningkatkan transparansi informasi kepada pemegang polis. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemegang polis, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengawasan oleh OJK, dengan tujuan akhir meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia.
Legal Protection on Pharmaceutical Product Patents by the Government on Covid-19’S Remdevisir and Favipiravir Nurmawati, Bernadete; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari; Herman, KMS
Interdisciplinary Social Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Regular Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v2i2.338

Abstract

Background: The implementation of patents by the Government for pharmaceutical products can be carried out in terms of very urgent needs for the benefit of the community, such as medicines that are still protected by patents to overcome Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in Indonesia. Aim: To analyze the implementation of Patents by the Government according to Law Number 13 of 2016 concerning Patents and legal protection for pharmaceutical product patent holders for the Implementation of Patents by the Government against remdevisir drugs and favipiravir. Method: Research method based on normative juridical approach from various legal materials through literature studies. Findings: To overcome the Covid-19 disease in Indonesia, the government needs to establish an access policy for pharmaceutical products as stated in Presidential Regulation Number 100 of 2021 concerning the Implementation of Patents by the Government against Remdesivir Drugs and Presidential Regulation Number 101 of 2021 concerning the Implementation of Patents by the Government against the Favipiravir Drug, on November 10, 2021. Patent holders of Remdevisir and Favipiravir medicinal pharmaceutical products are entitled to legal protection for the exercise of exclusive rights and payment of compensation during the Implementation of Patents by the Government in the amount of 1% of the net selling value of Remdesivir and Favipiravir drugs.
Perlindungan terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Prasetyo Hadi; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i1.1672

Abstract

Animal protection must be developed as a counterweight to the democratic system developed by humans. The concept of animal protection can be understood in the context of a balanced relationship between God, nature and humans. So far, power relations have only been seen as a human problem. In democracy, only humans, called the people, are made the starting point and center of attention, which will lead to massive exploitation of nature.The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. Authority for Endemic Animals Protected in the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, Based on the material regulated in this Law, Law no. 5 of 1990 contains fundamental weaknesses, namely: It only categorizes types into protected and unprotected. For protected species, the provisions regarding sanctions for violations are clearly regulated and adequate.Legal Protection of Endemic Animals which are Protected Based on Law Number 5 of 1990 Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, Regulations that regulate the balance between utilization and balancing must also be balanced. It must always be controlled to maintain forest stability
Lex AI sebagai Tata Kelola Kecerdasan Buatan Sui Generis di Indonesia Lisaldy, Ferdinand; ,, Ismail; Iryani, Dewi
Technology and Economics Law Journal
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia di dekade ketiga abad ini. Berkembangnya inovasi-inovasi berbasis AI dalam bidang-bidang tertentu seperti perangkat lunak pembantu navigasi, rekayasa gambar, chatbot serta perangkat keras berbasis AI seperti yang digunakan perangkat yang memampukan orang lumpuh dapat berjalan kembali adalah bukti-bukti nyata perkembangan pengunaan AI dalam kehidupan. Seiring perkembangannya, dapat muncul pula masalah-masalah hukum terkait penggunaan AI seperti misalnya masalah etika, keadilan hukum, proses hukum yang adil, kekayaan intelektual, hingga keamanan data pribadi. Untuk memitigasi masalah hukum, perlu dikembangkan suatu tata kelola atas kecerdasan buatan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun teknik analisis hukum yang digunakan adalah teknik analisis argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengingat hakekat AI adalah suatu suatu sistem dinamis yang dibentuk oleh jaringan algoritma yang meniru jaringan saraf biologis yang karenanya sangat berbeda dibandingkan koding program, sehingga dibutuhkan pendekatan dan tata kelola hukum berbeda yang dapat disebut sebagai Lex AI. Karena keunikannya pula, maka tata kelola AI tidak dapat menggunakan tata kelola publik maupun privat secara ekslusif. Lex AI perlu dihadirkan sebagai tata kelola sui generis dengan karakteristik pengaturan tersendiri, dan dapat diparalelkan dengan hukum lain sebagai hukum komplementer.
LEGAL CERTAINTY AND JUSTICE FOR NON-FISCAL CREDITORS IN TAX CONFISCATION AND BANKRUPTCY PUBLIC CONFISCATION CONFLICTS Natalia, Rachel; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1782

Abstract

Bankruptcy as a mechanism for collective debt settlement aims to realize a fair and proportionate distribution of debtors' assets based on the principle of pari passu prorata parte. However, the existence of the state's right of precedence in tax collection, as stipulated in Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection by Compulsory Letter, often causes conflicts with the principle of bankruptcy in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. This normative conflict creates legal uncertainty, especially for non-fiscal creditors whose rights have the potential to be marginalized. The Supreme Court Decision Number 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 is important to examine because it illustrates the tension between the position of tax confiscation and general confiscation in bankruptcy, as well as the extent to which the principle of distributive justice and the principle of creditor equality can be applied. This research is a normative legal research with legislative, conceptual, and case approaches. The research data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature studies, then analyzed descriptively-analytically using the theory of legal certainty and the theory of distributive justice. The focus of the study is directed at legal certainty for non-fiscal creditors in tax seizure and public confiscation conflicts, as well as the application of the principle of distributive justice and the principle of pari passu prorata parte in bankruptcy practice in Indonesia. The results of the study show that Supreme Court Decision Number 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 provides significant legal protection for non-fiscal creditors by rejecting the absolutism of the state's right of precedence, while reaffirming the principle of distributive justice in the distribution of bankruptcy assets. However, the legal certainty that was born was still formal because the inconsistency between the Bankruptcy Law and the Tax Law had not been fully harmonized. Therefore, regulatory reconstruction is needed to unify norms related to tax confiscation and general confiscation, as well as the consistency of Supreme Court jurisprudence in order to create fair and balanced legal certainty for all creditors.
Co-Authors Abdillah, Ahmad Imaduddin Abdul Gani Abraham Prihadi Achmad Hidayat Ade Akhmad Saputra Adi Darmawansyah Adi Iksan Bureni Agung Prabowo Widyasaputro Agustinus Darmanto Panjaitan Aji , Puguh Aji Hari Setiawan, Puguh amran rabani zubaidi Andri Ferdian Arbi Dalimunthe Arwan Arwan Aryasuta Faharsyah Setiawan Ayu Tresna Waty Belinda, Suci Fidia Fitriza Bernadete Nurmawati Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Binar Jon Vic S Binto Kusmadi Boas Parlindungan Panjaitan Bunga Aulia Nur Hikmah dadang dwi saputro David Ricardo, David Didik Suhariyanto Eli Saat Ellizabeth G. Nyoman Tio Rae Gomulia Oscar Gradios Nyoman Tio Gradios Nyoman Tio Rae Gradios Nyoman Tio Rae Hamamudin, Hamamudin Hamdani Tjahjadi Handradjasa, Joshua Limanto Hari Setiawan, Puguh Aji Hartana Hartana Hartana , Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Hawreyvian Rianda Seputra Herman, KMS Hie, Hengky Himawan Imam Baehaki Ismail ISMAIL ,, ISMAIL ISMAIL - Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail James Tanardi Febrianto Jayawarsa, A.A. Ketut Josef Swisman, Andreas Kapanadze, Maia Karima, Shifa Karmila Warouw Kirana Pungki Apsari KMS Herman Legi, Arfi Nofri Lemta , Benjamin Lisaldy, Ferdinand Listiyaningsih Listiyaningsih M. Harminto Maharani Putri Handayani Martunas Sianturi Moh Yusuf Pradhana Mohamad Rizki Irmansyah Myrna Fitria Natalia, Rachel Natassya Fachrina Nurmawati, Bernadete Nyoman Tio Rae Oscar, Gomulia Pandreadi, Kadek Permana, Mochammad Aditya Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Putra, Erika Putri, Euginia Natania Putu Ayu Masrini Rae, Gradios Nyoman Tio Reski M Robby Robby Russel Butarbutar russel butarbutar S, Binsar Jon Vic Santy Juniarty Setiawan, Puguh Aji Hari Shifa Karima Soni Barumuli Sriulina, Maria Eva Sudarsono, Putut Heri Sujono, Salsabilla Susetyo Rohadi Tarmudi Tarmudi Thomas Ericson Hadinata Sihite Tony Sudirgo Tuti Samsiah Udi Suhandoro Ummi Habsyah Umra, Alieffandy Unzur Jefri Tambunan