Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.719
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis El-Iqtishady Devotion: Journal of Research and Community Service Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Interdisciplinary Social Studies International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum Journal of Social Research SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Sosial dan Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis Tasyri' Advokasi Hukum & Demokrasi Blantika : Multidisciplinary Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Global Ilmiah Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Ulil Albab Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Jurnal Sipakatau
Dewi Iryani
Universitas Bung Karno, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Model Penerapan Pasal 3 UU No. 31/1999 Tindak Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pandreadi, Kadek; Ismail, Ismail; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v4i1.1584

Abstract

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu signifikan yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melibatkan analisis perundang-undangan, studi kasus putusan pengadilan, dan tinjauan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseragaman interpretasi hukum dan lemahnya pengawasan dalam sistem pengadaan menjadi kendala utama dalam menciptakan kepastian hukum. Disparitas putusan pengadilan terhadap kasus serupa juga memperburuk efektivitas pemberantasan korupsi. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparat hukum untuk memahami aspek teknis pengadaan. Reformasi sistem e-Procurement dan integrasi teknologi informasi di setiap tahap pengadaan dianjurkan untuk mencegah korupsi dan mendukung tata kelola yang transparan serta akuntabel. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di sektor publik.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial Josef Swisman, Andreas; Aji Hari Setiawan, Puguh; Iryani, Dewi
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 11 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i11.288

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi yang menunjukkan banyak terdapat persoalan hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik/penghinaan yang terdapat dalam undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai persoalan dan menimbulkan pro dan kontra, sehubungan dengan belum dilakukannya penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna media sosial. Pasal pencemaran nama baik/penghinaan dalam undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024 cenderung mempidanakan setiap orang yang dianggap mencemarkan nama baik orang lain di media sosial, meskipun yang disampaikan adalah merupakan suatu fakta ataupun sekedar pendapat dan kritik. Sehingga, dalam penegakan hukumnya kerap terjadi tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia untuk berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh Konstitusi negara RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat yuridis normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yang terkait dengan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial masih belum berkepastian hukum dan mengandung multitafsir disebabkan terdapatnya berbagai perundangan yang melindungi kebebasan berpendapat serta terdapat perbedaan ancaman hukuman mengenai tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan yang terdapat dalam KUHP.
Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Hamamudin, Hamamudin; Iryani, Dewi; Aji Hari Setiawan, Puguh
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.311

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan, sering kali menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, restorative justice muncul sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dan untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, telah memberikan dampak positif dalam menyelesaikan kasus-kasus penganiayaan. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian yang lebih adil dan cepat, tetapi juga mengurangi beban sistem peradilan pidana yang sering kali terjebak dalam proses hukum yang panjang dan rumit. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip restorative justice dan kewenangan diskresi aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan. Dengan demikian, restorative justice dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam proses penyelesaian konflik. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dan pengembangan kebijakan yang mendukung implementasi restorative justice di Indonesia.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (Cybernetics) Unzur Jefri Tambunan; Puguh Aji Hari Setiawan; Dewi Iryani
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 02 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i02.21830

Abstract

Tindak Pidana Carding atau credit card fraud (penipuan kartu kredit) memiliki permasalahan yang serius baik dalam penanggulangannya maupun kerugian yang ditimbulkan.Penipuan kartu kredit) dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang bukan pemilik kartu kredit. Kejahatancarding merupakan kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengaturantindak pidana cardingdi Indonesia pasca berlakunya UU ITE? dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana carding di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normative.Hasil penelitiannya adalah bahwa kejahatan cardingdiatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 30, 32, 34 ayat (1), dan 35. Sanksi pidananya ditegaskan dalam Pasal 45-Pasal 52 dan juga ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi cyber crime, yaitu Pasal 362, 363, dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan. Penegakan hukum terhadap kejahatan cardingada dua cara yaitu, penegakan hukum secara penal (represif) yang dilaksanakan oleh kepolisian atau instansi yang terkait setelah terciptanya tindakan pidana dengan cara penjatuhan sanksi pidana, dan penegakan hukum secara non penal (preventif) yang melakukan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi,
Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia Abdul Gani; Dewi Iryani; Gradios Nyoman Tio
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 02 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i02.24640

Abstract

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Runusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum Pidana seumur hidup dalam hukum positif? dan bagaimana Pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana Nasional? iJenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa pidana seumur hidup dipandang sebagai pidana sementara waktu dengan tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Pembalasan dalam bentuk pengecualian apapun tidak akan membawa keseimbangan kembali, terkecuali hanya untuk memuaskan nafsu dendam atau membuat tenram bagi pihak yang dirugikan atas peerbuatan pelaku, dengan dipidananya pelaku atau penjahat maka akan merasa mendapat imbalan penderitaan atas nestapa.
Tanggung Jawab Selebgram terhadap Iklan yang Dilakukan di Sosial Media untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Kirana Pungki Apsari; Ismail Ismail; Dewi Iryani
Jurnal Syntax Admiration Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v6i1.2034

Abstract

The responsibility of celebrities for advertisements carried out on social media is currently still a dilemma, because with the applicable laws and regulations, legal certainty has not been realized. Celebgram as an influencer who advertises products, goods and services is not meticulous in paying attention to product safety in accordance with applicable regulations, and does not pay attention to the online shop account in detail whether it is genuine or fake. This phenomenon was experienced by Alya Salsabila, a celebrity who committed negligence would choose a client without further examination and as a result harm consumers. The theories used in this study are the theory of Legal Certainty and the theory of Legal Accountability from Hans Kelsen, using a normative juridical approach method through the specification of descriptive research analysis. The data collection technique in this study is by literature study. The result of the study is that the legal certainty of the actions of celebrities in advertising on social media according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions has not clearly and in detail regulated the promotion of products, goods and services through social media carried out by celebrities and the responsibility of celebrities for actions that harm consumers due to advertising on social media. If there is a violation, the celebgram must also be responsible for the violation committed, because the losses experienced by consumers are an unlawful act because the celebgram conveys advertisements or promotions that are carried out not in accordance with the laws and regulations, then they can file a lawsuit.
KONSEP VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL Permana, Mochammad Aditya; Iryani, Dewi; Hartana
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57622

Abstract

Penelitian ini berfokus pada upaya harmonisasi antara kebijakan penal dan non-penal dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Mengingat terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan strategi yang menyeluruh dan terpadu, mencakup tindakan represif serta preventif secara simultan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan melalui studi literatur dan analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penal dengan pemberlakuan sanksi pidana yang tegas berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 memberikan efek jera (deterrent effect), namun tidak sepenuhnya efektif dalam menangani akar persoalan terorisme. Di sisi lain, strategi non-penal seperti pelaksanaan program deradikalisasi, rehabilitasi sosial, serta penguatan ketahanan masyarakat terbukti memiliki peran penting dalam mencegah munculnya kembali paham radikal. Sinergi antara kedua pendekatan tersebut membentuk model sistem double track yang mampu memaksimalkan respons terhadap ancaman terorisme. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan kebijakan penal dan non-penal, pengembangan program deradikalisasi yang berkelanjutan, serta perlunya penyusunan ulang jenis sanksi pidana, termasuk pengenaan pidana denda terhadap pelaku dengan motif ekonomi. Integrasi menyeluruh dari pendekatan represif dan preventif ini diharapkan mampu menciptakan sistem penanggulangan terorisme yang lebih efektif, berkelanjutan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia
KEPASTIAN HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PEMBELI UNIT APARTEMEN YANG BERIKTIKAD BAIK Dewi Iryani; Aryasuta Faharsyah Setiawan
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.58673

Abstract

Abstrak Hukum kepailitan dianggap berlaku ketika negosiasi damai atau restrukturisasi utang tidak berhasil, tetapi undang-undang kepailitan saat ini tidak memuat penjelasan rinci tentang faktor kepailitan atau kewajiban debitur dalam kaitannya dengan situasi keuangannya, tetapi hanya kriteria debitur untuk tidak membayar. Ketika pengembang mengajukan kebangkrutan, seringkali mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi kreditur, terutama konsumen yang telah membayar unit rumah tetapi tidak dapat menerima penggantian melalui proses pemeliharaan, menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada pembeli jika pengembang mengajukan kebangkrutan. Konsumen yang telah membayar berdasarkan Kontrak Penjualan yang Mengikat (PPJB) berisiko kehilangan sumber daya keuangan atau memperoleh saham. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pedoman deskriptif analitis dan didasarkan pada data sekunder dari studi bibliografi, yang meliputi materi hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan kebutuhan mendasar untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan stabilitas sosial, dan bahwa Undang-Undang No 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) perlu direvisi untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi konsumen bonafide saat membeli rumah. Kata Kunci: Kebangkrutan, Kepastian Hukum, UU No 37/2004.   Abstract Bankruptcy law is implemented as a final solution when peaceful negotiations or debt restructuring efforts fail, however the existing bankruptcy regulations do not provide detailed explanations regarding the causal factors of bankruptcy or debtor obligations toward their financial condition, but merely establish the criteria that the debtor has ceased making payments. When apartment developers experience bankruptcy, this often causes significant losses to creditors, particularly consumers who have made payments for apartment units but cannot obtain fund recovery through the curator process, thereby creating legal uncertainty that disadvantages buyers when developers become bankrupt. Consumers who have completed payments based on Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) face the risk of losing their financial investment or property units they have purchased. This research employs a normative juridical method with descriptive analytical specifications and relies on secondary data sourced from library studies encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results indicate that legal certainty is a fundamental requirement to guarantee the protection of human rights and create social stability, therefore revision of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) No. 37 of 2004 is necessary to provide adequate protection for good faith consumers in apartment unit purchase transactions. Keywords: Bankruptcy, Legal Certainty, Law No. 37/2004.
Pertanggungjawaban Pidana Direktur Atas Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Sujono, Salsabilla; Iryani, Dewi; Rae, Gradios Nyoman Tio
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4423

Abstract

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Strategi deskriptif analitis digunakan untuk melaksanakan spesifikasi penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kejadian-kejadian aktual, baik yang terjadi di masa sekarang maupun di masa lampau. Dari perspektif teori regulasi, UUPPLH mencerminkan penerapan pendekatan regulasi responsif yang mengombinasikan mekanisme perintah-dan-kendali dengan instrumen berbasis insentif, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusional dan kegagalan koordinasi antar-lembaga. Landasan hukum yang menyeluruh, efektivitasnya masih terhambat oleh kelemahan sistemik dalam infrastruktur penegakan hukum serta resistensi budaya terhadap kepatuhan lingkungan di kalangan sektor korporasi. Dalam konteks ini, UUPPLH menegaskan pentingnya seluruh pemangku kepentingan, termasuk direksi perusahaan, untuk menunjukkan kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan melalui ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan praktik terbaik dalam manajemen lingkungan. Analisis komparatif antara UUPPLH dengan pendahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan adanya evolusi transformatif dalam ketentuan hukum pidana yang mencerminkan komitmen legislatif untuk memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan.
Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan Produksi Kontrak Karya dalam Penegakan Keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara Mohamad Rizki Irmansyah; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.1715

Abstract

Environmental pollution occurs when the cycle of matter in the living environment changes so that the balance in terms of structure and function is disturbed. Imbalances in the structure and function of the material cycle occur due to natural processes or also due to human actions. In this modern age, there are many human activities or actions to fulfill biological needs and technological needs, thus causing a lot of environmental pollution. If there is a problem regarding environmental destruction or damage to the environment, it is almost certain that human activity is the main cause.The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. The implications of the state administration's decision to approve increased production of work contracts, provisions containing the principle of absolute responsibility, cannot yet be implemented, considering that Article 21 of Law No. 23 of 1997 concerning Environmental Management with implementing regulations that have not been made has resulted in lawsuits in environmental cases. in courts requesting the application of the principle of absolute responsibility is often not accepted.Enforcement of environmental law through civil procedures is regulated in Chapter either based on an agreement between the parties or using the services of a mediator and/or arbitrator. A lawsuit via litigation (court action) can only be pursued if efforts to resolve the dispute outside of court are unsuccessful.
Co-Authors Abdillah, Ahmad Imaduddin Abdul Gani Abraham Prihadi Achmad Hidayat Ade Akhmad Saputra Adi Darmawansyah Adi Iksan Bureni Agung Prabowo Widyasaputro Agustinus Darmanto Panjaitan Aji , Puguh Aji Hari Setiawan, Puguh amran rabani zubaidi Andri Ferdian Arbi Dalimunthe Arwan Arwan Aryasuta Faharsyah Setiawan Ayu Tresna Waty Belinda, Suci Fidia Fitriza Bernadete Nurmawati Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Binar Jon Vic S Binto Kusmadi Boas Parlindungan Panjaitan Bunga Aulia Nur Hikmah dadang dwi saputro David Ricardo, David Didik Suhariyanto Eli Saat Ellizabeth G. Nyoman Tio Rae Gomulia Oscar Gradios Nyoman Tio Gradios Nyoman Tio Rae Gradios Nyoman Tio Rae Hamamudin, Hamamudin Hamdani Tjahjadi Handradjasa, Joshua Limanto Hari Setiawan, Puguh Aji Hartana Hartana Hartana , Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Hawreyvian Rianda Seputra Herman, KMS Hie, Hengky Himawan Imam Baehaki Ismail ISMAIL ,, ISMAIL ISMAIL - Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail James Tanardi Febrianto Jayawarsa, A.A. Ketut Josef Swisman, Andreas Kapanadze, Maia Karima, Shifa Karmila Warouw Kirana Pungki Apsari KMS Herman Legi, Arfi Nofri Lemta , Benjamin Lisaldy, Ferdinand Listiyaningsih Listiyaningsih M. Harminto Maharani Putri Handayani Martunas Sianturi Moh Yusuf Pradhana Mohamad Rizki Irmansyah Myrna Fitria Natalia, Rachel Natassya Fachrina Nurmawati, Bernadete Nyoman Tio Rae Oscar, Gomulia Pandreadi, Kadek Permana, Mochammad Aditya Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Putra, Erika Putri, Euginia Natania Putu Ayu Masrini Rae, Gradios Nyoman Tio Reski M Robby Robby russel butarbutar Russel Butarbutar S, Binsar Jon Vic Santy Juniarty Setiawan, Puguh Aji Hari Shifa Karima Soni Barumuli Sriulina, Maria Eva Sudarsono, Putut Heri Sujono, Salsabilla Susetyo Rohadi Tarmudi Tarmudi Thomas Ericson Hadinata Sihite Tony Sudirgo Tuti Samsiah Udi Suhandoro Ummi Habsyah Umra, Alieffandy Unzur Jefri Tambunan