Articles
<![CDATA[Model Penerapan Pasal 3 UU No. 31/1999 Tindak Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ]]>
<![CDATA[Pandreadi, Kadek]]>;
<![CDATA[Ismail, Ismail]]>;
<![CDATA[Iryani, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v4i1.1584
<![CDATA[Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu signifikan yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melibatkan analisis perundang-undangan, studi kasus putusan pengadilan, dan tinjauan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseragaman interpretasi hukum dan lemahnya pengawasan dalam sistem pengadaan menjadi kendala utama dalam menciptakan kepastian hukum. Disparitas putusan pengadilan terhadap kasus serupa juga memperburuk efektivitas pemberantasan korupsi. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparat hukum untuk memahami aspek teknis pengadaan. Reformasi sistem e-Procurement dan integrasi teknologi informasi di setiap tahap pengadaan dianjurkan untuk mencegah korupsi dan mendukung tata kelola yang transparan serta akuntabel. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di sektor publik.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (Electronic Traffic Law Enforcement) yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas ]]>
<![CDATA[Samsiah, Tuti]]>;
<![CDATA[Iryani, Dewi]]>;
<![CDATA[Aji Hari Setiawan, Puguh]]>
<![CDATA[ Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Reguler Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Publikasiku Academic Solution ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57096/blantika.v3i2.288
<![CDATA[Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem tilang elektronik dalam meningkatkan kepastian hukum dan disiplin berlalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap regulasi yang ada dan penerapan ETLE di beberapa kota besar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE telah memberikan dampak positif dalam hal pengurangan pelanggaran lalu lintas. Data dari kepolisian menunjukkan penurunan signifikan dalam pelanggaran seperti tidak menggunakan sabuk pengaman dan melanggar lampu merah. Selain itu, masyarakat semakin memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dapat dikenakan melalui sistem ini. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur tilang elektronik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan ETLE tidak hanya meningkatkan disiplin pengguna jalan, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam penyempurnaan sistem dan peningkatan sosialisasi agar manfaat ETLE dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial ]]>
<![CDATA[Josef Swisman, Andreas]]>;
<![CDATA[Aji Hari Setiawan, Puguh]]>;
<![CDATA[Iryani, Dewi]]>
<![CDATA[ Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 11 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Al Makki Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57185/mutiara.v2i11.288
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi yang menunjukkan banyak terdapat persoalan hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik/penghinaan yang terdapat dalam undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai persoalan dan menimbulkan pro dan kontra, sehubungan dengan belum dilakukannya penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna media sosial. Pasal pencemaran nama baik/penghinaan dalam undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024 cenderung mempidanakan setiap orang yang dianggap mencemarkan nama baik orang lain di media sosial, meskipun yang disampaikan adalah merupakan suatu fakta ataupun sekedar pendapat dan kritik. Sehingga, dalam penegakan hukumnya kerap terjadi tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia untuk berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh Konstitusi negara RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat yuridis normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yang terkait dengan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial masih belum berkepastian hukum dan mengandung multitafsir disebabkan terdapatnya berbagai perundangan yang melindungi kebebasan berpendapat serta terdapat perbedaan ancaman hukuman mengenai tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan yang terdapat dalam KUHP.]]>
<![CDATA[Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Hamamudin, Hamamudin]]>;
<![CDATA[Iryani, Dewi]]>;
<![CDATA[Aji Hari Setiawan, Puguh]]>
<![CDATA[ Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Al Makki Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.311
<![CDATA[Penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan, sering kali menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, restorative justice muncul sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dan untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, telah memberikan dampak positif dalam menyelesaikan kasus-kasus penganiayaan. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan penyelesaian yang lebih adil dan cepat, tetapi juga mengurangi beban sistem peradilan pidana yang sering kali terjebak dalam proses hukum yang panjang dan rumit. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip restorative justice dan kewenangan diskresi aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan. Dengan demikian, restorative justice dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam proses penyelesaian konflik. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dan pengembangan kebijakan yang mendukung implementasi restorative justice di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (Cybernetics) ]]>
<![CDATA[Unzur Jefri Tambunan]]>;
<![CDATA[Puguh Aji Hari Setiawan]]>;
<![CDATA[Dewi Iryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 02 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v6i02.21830
<![CDATA[Tindak Pidana Carding atau credit card fraud (penipuan kartu kredit) memiliki permasalahan yang serius baik dalam penanggulangannya maupun kerugian yang ditimbulkan.Penipuan kartu kredit) dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang bukan pemilik kartu kredit. Kejahatancarding merupakan kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengaturantindak pidana cardingdi Indonesia pasca berlakunya UU ITE? dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana carding di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normative.Hasil penelitiannya adalah bahwa kejahatan cardingdiatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 30, 32, 34 ayat (1), dan 35. Sanksi pidananya ditegaskan dalam Pasal 45-Pasal 52 dan juga ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi cyber crime, yaitu Pasal 362, 363, dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan. Penegakan hukum terhadap kejahatan cardingada dua cara yaitu, penegakan hukum secara penal (represif) yang dilaksanakan oleh kepolisian atau instansi yang terkait setelah terciptanya tindakan pidana dengan cara penjatuhan sanksi pidana, dan penegakan hukum secara non penal (preventif) yang melakukan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi,]]>
<![CDATA[Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Abdul Gani]]>;
<![CDATA[Dewi Iryani]]>;
<![CDATA[Gradios Nyoman Tio]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 02 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v6i02.24640
<![CDATA[Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Runusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum Pidana seumur hidup dalam hukum positif? dan bagaimana Pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana Nasional? iJenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa pidana seumur hidup dipandang sebagai pidana sementara waktu dengan tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Pembalasan dalam bentuk pengecualian apapun tidak akan membawa keseimbangan kembali, terkecuali hanya untuk memuaskan nafsu dendam atau membuat tenram bagi pihak yang dirugikan atas peerbuatan pelaku, dengan dipidananya pelaku atau penjahat maka akan merasa mendapat imbalan penderitaan atas nestapa.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Selebgram terhadap Iklan yang Dilakukan di Sosial Media untuk Mewujudkan Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Kirana Pungki Apsari]]>;
<![CDATA[Ismail Ismail]]>;
<![CDATA[Dewi Iryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Syntax Admiration Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Admiration ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jsa.v6i1.2034
<![CDATA[The responsibility of celebrities for advertisements carried out on social media is currently still a dilemma, because with the applicable laws and regulations, legal certainty has not been realized. Celebgram as an influencer who advertises products, goods and services is not meticulous in paying attention to product safety in accordance with applicable regulations, and does not pay attention to the online shop account in detail whether it is genuine or fake. This phenomenon was experienced by Alya Salsabila, a celebrity who committed negligence would choose a client without further examination and as a result harm consumers. The theories used in this study are the theory of Legal Certainty and the theory of Legal Accountability from Hans Kelsen, using a normative juridical approach method through the specification of descriptive research analysis. The data collection technique in this study is by literature study. The result of the study is that the legal certainty of the actions of celebrities in advertising on social media according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions has not clearly and in detail regulated the promotion of products, goods and services through social media carried out by celebrities and the responsibility of celebrities for actions that harm consumers due to advertising on social media. If there is a violation, the celebgram must also be responsible for the violation committed, because the losses experienced by consumers are an unlawful act because the celebgram conveys advertisements or promotions that are carried out not in accordance with the laws and regulations, then they can file a lawsuit.]]>
<![CDATA[Konsep Pengawasan Tata Kelola Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Mewujudkan Good Governance ]]>
<![CDATA[Listiyaningsih, Listiyaningsih]]>;
<![CDATA[Ismail, Ismail]]>;
<![CDATA[Iryani, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Global Ilmiah ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Labs ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55324/jgi.v2i4.180
<![CDATA[Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengawasan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan tata kelola BMN di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3), serta mengidentifikasi konsep ideal untuk mewujudkan good governance. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan BMN di Ditjen Binwasnaker dan K3 belum maksimal, terutama dalam hal penatausahaan dan pengamanan aset. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan adanya ketidakpatuhan dalam penggunaan dan pengelolaan BMN. Kesimpulannya, untuk mencapai good governance, Ditjen Binwasnaker dan K3 perlu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan BMN. Peningkatan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi juga diperlukan untuk memperbaiki pengawasan dan pengendalian aset secara fisik. Reformasi dalam pengelolaan BMN akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pengiriman Dokumen yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) ]]>
<![CDATA[Baehaki, Imam]]>;
<![CDATA[Ismail, Ismail]]>;
<![CDATA[Iryani, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Global Ilmiah ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Labs ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55324/jgi.v2i4.181
<![CDATA[Perlindungan hukum konsumen dalam pengiriman dokumen oleh PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi isu penting mengingat banyaknya kasus keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan kiriman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban konsumen serta perlindungan hukum yang diberikan dalam konteks pengiriman dokumen. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Pos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. Pos Indonesia telah berupaya memenuhi standar layanan yang aman dan terpercaya, masih terdapat kekurangan dalam hal penyelesaian sengketa dan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka. Perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin keamanan dan kepastian bagi konsumen. Kesimpulannya, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka serta memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa untuk memastikan perlindungan yang lebih baik dalam pengiriman dokumen.]]>
<![CDATA[KONSEP VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL ]]>
<![CDATA[Permana, Mochammad Aditya]]>;
<![CDATA[Iryani, Dewi]]>;
<![CDATA[Hartana]]>
<![CDATA[ El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57622
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada upaya harmonisasi antara kebijakan penal dan non-penal dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Mengingat terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan strategi yang menyeluruh dan terpadu, mencakup tindakan represif serta preventif secara simultan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan melalui studi literatur dan analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penal dengan pemberlakuan sanksi pidana yang tegas berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 memberikan efek jera (deterrent effect), namun tidak sepenuhnya efektif dalam menangani akar persoalan terorisme. Di sisi lain, strategi non-penal seperti pelaksanaan program deradikalisasi, rehabilitasi sosial, serta penguatan ketahanan masyarakat terbukti memiliki peran penting dalam mencegah munculnya kembali paham radikal. Sinergi antara kedua pendekatan tersebut membentuk model sistem double track yang mampu memaksimalkan respons terhadap ancaman terorisme. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan kebijakan penal dan non-penal, pengembangan program deradikalisasi yang berkelanjutan, serta perlunya penyusunan ulang jenis sanksi pidana, termasuk pengenaan pidana denda terhadap pelaku dengan motif ekonomi. Integrasi menyeluruh dari pendekatan represif dan preventif ini diharapkan mampu menciptakan sistem penanggulangan terorisme yang lebih efektif, berkelanjutan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia]]>
