Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.063
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis El-Iqtishady Devotion: Journal of Research and Community Service YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Interdisciplinary Social Studies International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Collegium Studiosum Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Sosial dan Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis Tasyri' Advokasi Hukum & Demokrasi Blantika : Multidisciplinary Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Global Ilmiah Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Dewi Iryani
Universitas Bung Karno, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Taxpayer Protection Against Administrative Sanctions In The Fair Tax Dispute Objection And Appeal Process Tjahjadi, Hamdani; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7667

Abstract

This research is motivated by the lack of synchronization between das sollen (the ideal law) and das sein (the reality) in the implementation of administrative sanctions during tax objection and appeal processes. Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (HPP) introduced reforms to enhance compliance and fairness, yet its application often raises issues of legal uncertainty and potential injustice for taxpayers. The study aims to examine how taxpayer protection against administrative sanctions in the objection and appeal process can be implemented fairly. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this research analyzes primary legal sources (laws and regulations), secondary materials (literature and journals), and tertiary materials as support. The analysis employs descriptive-analytical techniques with deductive reasoning. The findings reveal that the administrative sanctions under the HPP Law still create justice-related problems, particularly concerning legal certainty and the protection of taxpayers’ rights. Although intended to enforce compliance, these sanctions may burden taxpayers seeking justice. Therefore, a more proportional and transparent protection mechanism is required to align sanction enforcement with the principles of justice and fairness, balancing the interests of the state and taxpayers in resolving tax disputes. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum perpajakan, serta bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif dalam proses keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam UU HPP masih menyisakan problematika keadilan, baik dari sisi kepastian hukum maupun perlindungan hak wajib pajak. Di satu sisi, sanksi administratif dimaksudkan sebagai instrumen penegakan kepatuhan. Namun, di sisi lain, penerapannya dalam konteks keberatan dan banding berpotensi membebani wajib pajak yang sedang memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan WP terhadap sanksi administratif yang lebih proporsional, transparan, dan konsisten dengan asas keadilan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemungutan pajak dan hak wajib pajak untuk memperoleh keadilan dalam sengketa perpajakan.
Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Ricardo, David; -, Ismail; Iryani, Dewi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.4994

Abstract

This research aims to analyze the implementation of restitution execution for child victims of sexual violence in Indonesia, as well as identify obstacles in its implementation that result in a lack of legal certainty in the provision of restitution. The aim is to improve the effectiveness and fairness of the process, especially in ensuring that child victims of sexual violence receive restitution by the court's decision. The research method used is normative juridical, using secondary data sources as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results found that although there have been progressive legal changes to protect children from crime, such as restitution, its implementation is still faced with several obstacles, including a lack of clarity in law enforcement if the perpetrator cannot pay restitution. As a result, child victims of sexual violence often do not receive court-mandated restitution due to the lack of appropriate sanctions against perpetrators who fail to fulfill restitution obligations.
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Debitur Terhadap Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia Tresna Waty, Ayu; Iryani, Dewi; Hartana
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 12 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i12.2336

Abstract

Bank sebagai penunjang perekonomian negara sekaligus merupakan sarana keuangan penting bagi masyarakat. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit salah satunya adalah kredit macet. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruhnya kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Solusi yang seringkali diterapkan bank sebagai kreditur untuk mengatasi kredit macet adalah melakukan pengalihan tagihan (cessie ) terhadap fasilitas kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Perlindungan debitur atas pengalihan hak tagih (cessie) ini harus dilakukan dimana debitur wajib diberitahu atas cessie dan adanya jaminan bahwa hak-hak debitur dalam perjanjian kredit sebelumnya tetap didapatkan oleh debitur tersebut. Serta dari segi debitur sebagai konsumen perbankan juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menolak bila terdapat klausul yang merugikan dan tidak sesuai dengan klausul awal serta hak untuk mengajukan keberatan apabila debitur merasa dirugikan oleh tindakan pengalihan piutang tersebut.
Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Kebocoran Informasi Data Pribadi Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang Fitria, Myrna; Iryani, Dewi; Hari Setiawan, Puguh Aji
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2408

Abstract

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam kasus kebocoran data pribadi berdasarkan perspektif rahasia dagang. Data pribadi yang dikelola oleh PSE sering kali memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga kebocoran data tidak hanya merugikan privasi individu tetapi juga dapat mengancam rahasia dagang perusahaan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) dan Undang-Undang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000) mengatur perlindungan serta tanggung jawab PSE dalam melindungi data pribadi dan rahasia dagang. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif, pelaksanaan dan penegakannya masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak juga belum diatur secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan standar ganti rugi di berbagai kasus. Perlindungan rahasia dagang yang berkaitan dengan data pelanggan atau informasi bisnis strategis sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan dalam kerangka regulasi dan kepatuhan untuk membangun lingkungan perlindungan data yang lebih kuat guna menjaga privasi individu sekaligus melindungi kepentingan bisnis.
Pengalihan Hak Atas Tagihan Atas Nama atau Cessie yang Berkepastian Hukum Lemta , Benjamin; Iryani, Dewi; Aji , Puguh
Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD) Vol. 2 No. 1 (2024): Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

Abstract

Debt and credit transactions are common occurrences in business activities. Often, debtors are unable or have not yet fulfilled their obligations, while creditors need immediate funds even before the due date of their receivables. In such cases, Civil Law provides a solution through the institution of "cessie," which is the Transfer of Rights to a Claim. However, the legislation governing cessie is still limited, as it is only addressed in Article 613 of the Civil Code (KUHPerdata), and even that does not comprehensively regulate the matter, leading to disputes that may escalate to court. Article 613 of the Civil Code lacks sufficient provisions for the implementation of cessie, as it only states that the transfer of cessie must be done through an authentic deed or a private document and will only be legally effective against the debtor if it has been notified to them. However, it does not specify who should make the notification, when it should be made, and how it should be done, resulting in legal uncertainty. This research adopts the Juridical Normative method, utilizing two approaches: the Statute Approach, which examines all relevant laws, and the Conceptual Approach, which involves studying legal doctrines and opinions from experts in law. The Transfer of Rights to a Claim (Cessie) transaction has not provided legal certainty for all parties involved, including the cessus (debtor), cedent (transferor), and cessionaris (transferee). This is evident from court decisions in various cases that show inconsistency in how notification is made to cessus. Whether of whether notification is sufficient when done by the cedent or the cessionaris, whether through regular mail or the Court Bailiff's writ, remains unsettled.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum Oscar, Gomulia; Hari Setiawan, Puguh Aji; Iryani, Dewi
Jurnal sosial dan sains Vol. 4 No. 9 (2024): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v4i9.3170

Abstract

Latar Belakang: Asuransi jiwa memegang peranan penting dalam menyediakan perlindungan finansial bagi individu dan keluarga di Indonesia, tetapi kompleksitas industri asuransi dan potensi konflik antara pemegang polis dan perusahaan asuransi menuntut kerangka hukum yang kuat. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih ada tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, serta ruang untuk perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan edukasi konsumen. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dengan pendekatan yuridis normatif. Metode : Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan OJK, namun masih ada kelemahan dalam pemahaman masyarakat, pengawasan OJK, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh perusahaan asuransi. Kesimpulan : Perusahaan asuransi perlu meningkatkan transparansi informasi kepada pemegang polis. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemegang polis, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengawasan oleh OJK, dengan tujuan akhir meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia.
Legal Protection on Pharmaceutical Product Patents by the Government on Covid-19’S Remdevisir and Favipiravir Nurmawati, Bernadete; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari; Herman, KMS
Interdisciplinary Social Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Regular Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v2i2.338

Abstract

Background: The implementation of patents by the Government for pharmaceutical products can be carried out in terms of very urgent needs for the benefit of the community, such as medicines that are still protected by patents to overcome Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in Indonesia. Aim: To analyze the implementation of Patents by the Government according to Law Number 13 of 2016 concerning Patents and legal protection for pharmaceutical product patent holders for the Implementation of Patents by the Government against remdevisir drugs and favipiravir. Method: Research method based on normative juridical approach from various legal materials through literature studies. Findings: To overcome the Covid-19 disease in Indonesia, the government needs to establish an access policy for pharmaceutical products as stated in Presidential Regulation Number 100 of 2021 concerning the Implementation of Patents by the Government against Remdesivir Drugs and Presidential Regulation Number 101 of 2021 concerning the Implementation of Patents by the Government against the Favipiravir Drug, on November 10, 2021. Patent holders of Remdevisir and Favipiravir medicinal pharmaceutical products are entitled to legal protection for the exercise of exclusive rights and payment of compensation during the Implementation of Patents by the Government in the amount of 1% of the net selling value of Remdesivir and Favipiravir drugs.
Perlindungan terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Prasetyo Hadi; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i1.1672

Abstract

Animal protection must be developed as a counterweight to the democratic system developed by humans. The concept of animal protection can be understood in the context of a balanced relationship between God, nature and humans. So far, power relations have only been seen as a human problem. In democracy, only humans, called the people, are made the starting point and center of attention, which will lead to massive exploitation of nature.The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. Authority for Endemic Animals Protected in the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, Based on the material regulated in this Law, Law no. 5 of 1990 contains fundamental weaknesses, namely: It only categorizes types into protected and unprotected. For protected species, the provisions regarding sanctions for violations are clearly regulated and adequate.Legal Protection of Endemic Animals which are Protected Based on Law Number 5 of 1990 Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, Regulations that regulate the balance between utilization and balancing must also be balanced. It must always be controlled to maintain forest stability
Lex AI sebagai Tata Kelola Kecerdasan Buatan Sui Generis di Indonesia Lisaldy, Ferdinand; ,, Ismail; Iryani, Dewi
Technology and Economics Law Journal
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia di dekade ketiga abad ini. Berkembangnya inovasi-inovasi berbasis AI dalam bidang-bidang tertentu seperti perangkat lunak pembantu navigasi, rekayasa gambar, chatbot serta perangkat keras berbasis AI seperti yang digunakan perangkat yang memampukan orang lumpuh dapat berjalan kembali adalah bukti-bukti nyata perkembangan pengunaan AI dalam kehidupan. Seiring perkembangannya, dapat muncul pula masalah-masalah hukum terkait penggunaan AI seperti misalnya masalah etika, keadilan hukum, proses hukum yang adil, kekayaan intelektual, hingga keamanan data pribadi. Untuk memitigasi masalah hukum, perlu dikembangkan suatu tata kelola atas kecerdasan buatan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun teknik analisis hukum yang digunakan adalah teknik analisis argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengingat hakekat AI adalah suatu suatu sistem dinamis yang dibentuk oleh jaringan algoritma yang meniru jaringan saraf biologis yang karenanya sangat berbeda dibandingkan koding program, sehingga dibutuhkan pendekatan dan tata kelola hukum berbeda yang dapat disebut sebagai Lex AI. Karena keunikannya pula, maka tata kelola AI tidak dapat menggunakan tata kelola publik maupun privat secara ekslusif. Lex AI perlu dihadirkan sebagai tata kelola sui generis dengan karakteristik pengaturan tersendiri, dan dapat diparalelkan dengan hukum lain sebagai hukum komplementer.
LEGAL CERTAINTY AND JUSTICE FOR NON-FISCAL CREDITORS IN TAX CONFISCATION AND BANKRUPTCY PUBLIC CONFISCATION CONFLICTS Natalia, Rachel; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1782

Abstract

Bankruptcy as a mechanism for collective debt settlement aims to realize a fair and proportionate distribution of debtors' assets based on the principle of pari passu prorata parte. However, the existence of the state's right of precedence in tax collection, as stipulated in Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection by Compulsory Letter, often causes conflicts with the principle of bankruptcy in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. This normative conflict creates legal uncertainty, especially for non-fiscal creditors whose rights have the potential to be marginalized. The Supreme Court Decision Number 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 is important to examine because it illustrates the tension between the position of tax confiscation and general confiscation in bankruptcy, as well as the extent to which the principle of distributive justice and the principle of creditor equality can be applied. This research is a normative legal research with legislative, conceptual, and case approaches. The research data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature studies, then analyzed descriptively-analytically using the theory of legal certainty and the theory of distributive justice. The focus of the study is directed at legal certainty for non-fiscal creditors in tax seizure and public confiscation conflicts, as well as the application of the principle of distributive justice and the principle of pari passu prorata parte in bankruptcy practice in Indonesia. The results of the study show that Supreme Court Decision Number 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 provides significant legal protection for non-fiscal creditors by rejecting the absolutism of the state's right of precedence, while reaffirming the principle of distributive justice in the distribution of bankruptcy assets. However, the legal certainty that was born was still formal because the inconsistency between the Bankruptcy Law and the Tax Law had not been fully harmonized. Therefore, regulatory reconstruction is needed to unify norms related to tax confiscation and general confiscation, as well as the consistency of Supreme Court jurisprudence in order to create fair and balanced legal certainty for all creditors.
Co-Authors Abdillah, Ahmad Imaduddin Abdul Gani Abraham Prihadi Achmad Hidayat Adi Darmawansyah Adi Iksan Bureni Agustinus Darmanto Panjaitan Aji , Puguh Aji Hari Setiawan, Puguh amran rabani zubaidi Andri Ferdian Arbi Dalimunthe Arwan Arwan Aryasuta Faharsyah Setiawan Ayu Tresna Waty Baehaki, Imam Belinda, Suci Fidia Fitriza Bernadete Nurmawati Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Binto Kusmadi Boas Parlindungan Panjaitan dadang dwi saputro David Ricardo, David Didik Suhariyanto Ellizabeth Febrianto, Andre Fitria, Myrna G. Nyoman Tio Rae Gomulia Oscar Gradios Nyoman Tio Gradios Nyoman Tio Rae Hamamudin, Hamamudin Handradjasa, Joshua Limanto Hari Setiawan, Puguh Aji Hartana Hartana Hartana , Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Hawreyvian Rianda Seputra Herman, KMS Hie, Hengky Himawan Ismail ISMAIL ,, ISMAIL ISMAIL - Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Jayawarsa, A.A. Ketut Josef Swisman, Andreas Juniarty, Santy Kapanadze, Maia Karima, Shifa Kirana Pungki Apsari KMS Herman Legi, Arfi Nofri Lemta , Benjamin Lisaldy, Ferdinand Listiyaningsih, Listiyaningsih Maharani Putri Handayani Martunas Sianturi Mohamad Rizki Irmansyah Myrna Fitria Natalia, Rachel Natassya Fachrina Nurmawati, Bernadete Nyoman Tio Rae Oscar, Gomulia Pandreadi, Kadek Permana, Mochammad Aditya Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Putra, Erika Putri, Euginia Natania Putu Ayu Masrini Rae, Gradios Nyoman Tio Reka Dewantara russel butarbutar Russel Butarbutar S, Binsar Jon Vic Saat, Erlim Salma Nur Azizah Samsiah, Tuti Saputra, Ade Akhmad Sarwono, Sarif Setiawan, Puguh Aji Hari Shifa Karima Sihite, Thomas Ericson Hadinata Soni Barumuli Sriulina, Maria Eva Sudarsono, Putut Heri Sudirgo, Tony Sujono, Salsabilla Susetyo Rohadi Tarmudi Tarmudi Tio Rae, Gradios Nyoman Tjahjadi, Hamdani Tresna Waty, Ayu Ummi Habsyah Umra, Alieffandy Unzur Jefri Tambunan Vic S, Binsar Jon