p-Index From 2021 - 2026
9.507
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis El-Iqtishady YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Interdisciplinary Social Studies International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan Collegium Studiosum Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sosial dan Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis Tasyri' Advokasi Hukum & Demokrasi Blantika : Multidisciplinary Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Global Ilmiah Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Certainty Regarding The Cancellation Of Arbitration Awards In District Courts Juniarty, Santy; Setiawan, Puguh Aji Hari; Iryani, Dewi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7647

Abstract

Arbitration in Indonesia, based on Law Number 30 of 1999, is designed as a dispute resolution mechanism that provides legal certainty through its final and binding decisions. This principle, known as das sollen, is expected to support a conducive investment climate. However, in practice (das sein), Article 70 of the same law authorizes the District Court to annul arbitration awards. The implementation of this authority, particularly on grounds of "trickery," often leads to inconsistencies in court decisions. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. Data collection was conducted through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were then analyzed qualitatively using systematic, theological, and grammatical interpretations. To analyze legal issues in depth, this study uses the Theory of Legal Certainty and the Theory of Agreements as analytical tools for three relevant case studies of Supreme Court decisions: Decision Number 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, Decision Number 244 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, and Decision Number 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. The research findings indicate that the legal basis and considerations of judges in annulling arbitral awards are in accordance with legal provisions only if they are based on violations of fundamental principles in the legal process, such as the existence of legally proven fraud that affects the legal standing of the parties or the integrity of the process. However, court intervention becomes unlawful when re-examining the substance of the dispute, because it violates the autonomy of the parties' will. It is concluded that legal certainty regarding the annulment of arbitral awards is in a vulnerable condition due to inconsistent interpretations of judges. This inconsistency directly weakens the predictability of law and the principle of finality of arbitration, which has implications for declining investor confidence in the domestic dispute resolution system.
Taxpayer Protection Against Administrative Sanctions In The Fair Tax Dispute Objection And Appeal Process Tjahjadi, Hamdani; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7667

Abstract

This research is motivated by the lack of synchronization between das sollen (the ideal law) and das sein (the reality) in the implementation of administrative sanctions during tax objection and appeal processes. Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (HPP) introduced reforms to enhance compliance and fairness, yet its application often raises issues of legal uncertainty and potential injustice for taxpayers. The study aims to examine how taxpayer protection against administrative sanctions in the objection and appeal process can be implemented fairly. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this research analyzes primary legal sources (laws and regulations), secondary materials (literature and journals), and tertiary materials as support. The analysis employs descriptive-analytical techniques with deductive reasoning. The findings reveal that the administrative sanctions under the HPP Law still create justice-related problems, particularly concerning legal certainty and the protection of taxpayers’ rights. Although intended to enforce compliance, these sanctions may burden taxpayers seeking justice. Therefore, a more proportional and transparent protection mechanism is required to align sanction enforcement with the principles of justice and fairness, balancing the interests of the state and taxpayers in resolving tax disputes. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum perpajakan, serta bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif dalam proses keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam UU HPP masih menyisakan problematika keadilan, baik dari sisi kepastian hukum maupun perlindungan hak wajib pajak. Di satu sisi, sanksi administratif dimaksudkan sebagai instrumen penegakan kepatuhan. Namun, di sisi lain, penerapannya dalam konteks keberatan dan banding berpotensi membebani wajib pajak yang sedang memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan WP terhadap sanksi administratif yang lebih proporsional, transparan, dan konsisten dengan asas keadilan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemungutan pajak dan hak wajib pajak untuk memperoleh keadilan dalam sengketa perpajakan.
Peran Pemerintah Daerah Ditinjau dari Aspek Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, Psikologi dan Politik Ferdian, Andri; Ismail, Ismail; Iryani, Dewi
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 8 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i8.141

Abstract

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Jurnal ini menyoroti peran pemerintah daerah dan stafnya dalam melaksanakan tugas atau fungsi pemberdayaan masyarakat, meliputi mengidentifikasi Faktor Pendukung dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Resistor. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan difokuskan pada berbagai aspek terkait dengan kehidupan masyarakat sebagai komunitas bangsa, yaitu pemberdayaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, psikologi, dan politik. Pemberdayaan masyarakat mutlak harus dilakukan, dan setiap pemerintah daerah mutlak harus dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan stafnya harus berdiri adalah kekuatan besar anggota miliknya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu untuk memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menentukan apa yang menjadi Pilihan hidup. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur dan analisis teoritis tentang perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah daerah (Gubernur atau Bupati, atau Walikota, dan para staffnya) dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan publik, atau persiapan untuk publik dalam bentuk sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas publik sendiri dalam menentukan masa depan, dan untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah sendiri. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tentang apa peran pemerintah daerah dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.
Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Ricardo, David; -, Ismail; Iryani, Dewi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.4994

Abstract

This research aims to analyze the implementation of restitution execution for child victims of sexual violence in Indonesia, as well as identify obstacles in its implementation that result in a lack of legal certainty in the provision of restitution. The aim is to improve the effectiveness and fairness of the process, especially in ensuring that child victims of sexual violence receive restitution by the court's decision. The research method used is normative juridical, using secondary data sources as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results found that although there have been progressive legal changes to protect children from crime, such as restitution, its implementation is still faced with several obstacles, including a lack of clarity in law enforcement if the perpetrator cannot pay restitution. As a result, child victims of sexual violence often do not receive court-mandated restitution due to the lack of appropriate sanctions against perpetrators who fail to fulfill restitution obligations.
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Debitur Terhadap Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia Tresna Waty, Ayu; Iryani, Dewi; Hartana
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 12 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i12.2336

Abstract

Bank sebagai penunjang perekonomian negara sekaligus merupakan sarana keuangan penting bagi masyarakat. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit salah satunya adalah kredit macet. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruhnya kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Solusi yang seringkali diterapkan bank sebagai kreditur untuk mengatasi kredit macet adalah melakukan pengalihan tagihan (cessie ) terhadap fasilitas kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Perlindungan debitur atas pengalihan hak tagih (cessie) ini harus dilakukan dimana debitur wajib diberitahu atas cessie dan adanya jaminan bahwa hak-hak debitur dalam perjanjian kredit sebelumnya tetap didapatkan oleh debitur tersebut. Serta dari segi debitur sebagai konsumen perbankan juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menolak bila terdapat klausul yang merugikan dan tidak sesuai dengan klausul awal serta hak untuk mengajukan keberatan apabila debitur merasa dirugikan oleh tindakan pengalihan piutang tersebut.
Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Kebocoran Informasi Data Pribadi Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang Fitria, Myrna; Iryani, Dewi; Hari Setiawan, Puguh Aji
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2408

Abstract

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam kasus kebocoran data pribadi berdasarkan perspektif rahasia dagang. Data pribadi yang dikelola oleh PSE sering kali memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga kebocoran data tidak hanya merugikan privasi individu tetapi juga dapat mengancam rahasia dagang perusahaan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) dan Undang-Undang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000) mengatur perlindungan serta tanggung jawab PSE dalam melindungi data pribadi dan rahasia dagang. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif, pelaksanaan dan penegakannya masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak juga belum diatur secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan standar ganti rugi di berbagai kasus. Perlindungan rahasia dagang yang berkaitan dengan data pelanggan atau informasi bisnis strategis sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan dalam kerangka regulasi dan kepatuhan untuk membangun lingkungan perlindungan data yang lebih kuat guna menjaga privasi individu sekaligus melindungi kepentingan bisnis.
Pengalihan Hak Atas Tagihan Atas Nama atau Cessie yang Berkepastian Hukum Lemta , Benjamin; Iryani, Dewi; Aji , Puguh
Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD) Vol. 2 No. 1 (2024): Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/ahd.v2i1.53

Abstract

Debt and credit transactions are common occurrences in business activities. Often, debtors are unable or have not yet fulfilled their obligations, while creditors need immediate funds even before the due date of their receivables. In such cases, Civil Law provides a solution through the institution of "cessie," which is the Transfer of Rights to a Claim. However, the legislation governing cessie is still limited, as it is only addressed in Article 613 of the Civil Code (KUHPerdata), and even that does not comprehensively regulate the matter, leading to disputes that may escalate to court. Article 613 of the Civil Code lacks sufficient provisions for the implementation of cessie, as it only states that the transfer of cessie must be done through an authentic deed or a private document and will only be legally effective against the debtor if it has been notified to them. However, it does not specify who should make the notification, when it should be made, and how it should be done, resulting in legal uncertainty. This research adopts the Juridical Normative method, utilizing two approaches: the Statute Approach, which examines all relevant laws, and the Conceptual Approach, which involves studying legal doctrines and opinions from experts in law. The Transfer of Rights to a Claim (Cessie) transaction has not provided legal certainty for all parties involved, including the cessus (debtor), cedent (transferor), and cessionaris (transferee). This is evident from court decisions in various cases that show inconsistency in how notification is made to cessus. Whether of whether notification is sufficient when done by the cedent or the cessionaris, whether through regular mail or the Court Bailiff's writ, remains unsettled.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum Oscar, Gomulia; Hari Setiawan, Puguh Aji; Iryani, Dewi
Jurnal sosial dan sains Vol. 4 No. 9 (2024): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v4i9.3170

Abstract

Latar Belakang: Asuransi jiwa memegang peranan penting dalam menyediakan perlindungan finansial bagi individu dan keluarga di Indonesia, tetapi kompleksitas industri asuransi dan potensi konflik antara pemegang polis dan perusahaan asuransi menuntut kerangka hukum yang kuat. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih ada tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, serta ruang untuk perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan edukasi konsumen. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dengan pendekatan yuridis normatif. Metode : Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan OJK, namun masih ada kelemahan dalam pemahaman masyarakat, pengawasan OJK, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh perusahaan asuransi. Kesimpulan : Perusahaan asuransi perlu meningkatkan transparansi informasi kepada pemegang polis. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemegang polis, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengawasan oleh OJK, dengan tujuan akhir meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia.
Legal Protection on Pharmaceutical Product Patents by the Government on Covid-19’S Remdevisir and Favipiravir Nurmawati, Bernadete; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari; Herman, KMS
Interdisciplinary Social Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Regular Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v2i2.338

Abstract

Background: The implementation of patents by the Government for pharmaceutical products can be carried out in terms of very urgent needs for the benefit of the community, such as medicines that are still protected by patents to overcome Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in Indonesia. Aim: To analyze the implementation of Patents by the Government according to Law Number 13 of 2016 concerning Patents and legal protection for pharmaceutical product patent holders for the Implementation of Patents by the Government against remdevisir drugs and favipiravir. Method: Research method based on normative juridical approach from various legal materials through literature studies. Findings: To overcome the Covid-19 disease in Indonesia, the government needs to establish an access policy for pharmaceutical products as stated in Presidential Regulation Number 100 of 2021 concerning the Implementation of Patents by the Government against Remdesivir Drugs and Presidential Regulation Number 101 of 2021 concerning the Implementation of Patents by the Government against the Favipiravir Drug, on November 10, 2021. Patent holders of Remdevisir and Favipiravir medicinal pharmaceutical products are entitled to legal protection for the exercise of exclusive rights and payment of compensation during the Implementation of Patents by the Government in the amount of 1% of the net selling value of Remdesivir and Favipiravir drugs.
Perlindungan terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Prasetyo Hadi; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i1.1672

Abstract

Animal protection must be developed as a counterweight to the democratic system developed by humans. The concept of animal protection can be understood in the context of a balanced relationship between God, nature and humans. So far, power relations have only been seen as a human problem. In democracy, only humans, called the people, are made the starting point and center of attention, which will lead to massive exploitation of nature.The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. Authority for Endemic Animals Protected in the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, Based on the material regulated in this Law, Law no. 5 of 1990 contains fundamental weaknesses, namely: It only categorizes types into protected and unprotected. For protected species, the provisions regarding sanctions for violations are clearly regulated and adequate.Legal Protection of Endemic Animals which are Protected Based on Law Number 5 of 1990 Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, Regulations that regulate the balance between utilization and balancing must also be balanced. It must always be controlled to maintain forest stability
Co-Authors Abdillah, Ahmad Imaduddin Abdul Gani Abraham Prihadi Achmad Hidayat Adi Darmawansyah Adi Iksan Bureni Agustinus Darmanto Panjaitan Aji , Puguh Aji Hari Setiawan, Puguh amran rabani zubaidi Arbi Dalimunthe Arwan Arwan Aryasuta Faharsyah Setiawan Ayu Tresna Waty Baehaki, Imam Belinda, Suci Fidia Fitriza Bernadete Nurmawati Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Binto Kusmadi Boas Parlindungan Panjaitan dadang dwi saputro David Ricardo, David Didik Suhariyanto Ellizabeth Febrianto, Andre Ferdian, Andri Fitria, Myrna G. Nyoman Tio Rae Gomulia Oscar Gradios Nyoman Tio Hamamudin, Hamamudin Handradjasa, Joshua Limanto Hari Setiawan, Puguh Aji Hartana Hartana Hartana , Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Herman, KMS Hie, Hengky Himawan Ismail ISMAIL ,, ISMAIL ISMAIL - Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Jayawarsa, A.A. Ketut Josef Swisman, Andreas Juniarty, Santy Karima, Shifa Kirana Pungki Apsari KMS Herman Legi, Arfi Nofri Lemta , Benjamin Lisaldy, Ferdinand Listiyaningsih, Listiyaningsih Maharani Putri Handayani Martunas Sianturi Mohamad Rizki Irmansyah Myrna Fitria Natalia, Rachel Natassya Fachrina Nurmawati, Bernadete Nyoman Tio Rae Oscar, Gomulia Pandreadi, Kadek Permana, Mochammad Aditya Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Putra, Erika Putri, Euginia Natania Putu Ayu Masrini Rae, Gradios Nyoman Tio Reka Dewantara Russel Butarbutar russel butarbutar Salma Nur Azizah Samsiah, Tuti Saputra, Ade Akhmad Sarwono, Sarif Setiawan, Puguh Aji Hari Shifa Karima Sihite, Thomas Ericson Hadinata Sriulina, Maria Eva Sudarsono, Putut Heri Sudirgo, Tony Sujono, Salsabilla Susetyo Rohadi Tarmudi Tarmudi Tjahjadi, Hamdani Tresna Waty, Ayu Ummi Habsyah Umra, Alieffandy Unzur Jefri Tambunan Vic S, Binsar Jon