Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.719
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis El-Iqtishady Devotion: Journal of Research and Community Service Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Interdisciplinary Social Studies International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Action Research Literate (ARL) Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Gagasan Hukum Journal of Social Research SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Sosial dan Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis Tasyri' Advokasi Hukum & Demokrasi Blantika : Multidisciplinary Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Global Ilmiah Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Ulil Albab Technology and Economics Law Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Jurnal Sipakatau
Dewi Iryani
Universitas Bung Karno, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Peran Pemerintah Daerah Ditinjau dari Aspek Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, Psikologi dan Politik Andri Ferdian; Ismail Ismail; Dewi Iryani
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 8 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i8.141

Abstract

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Jurnal ini menyoroti peran pemerintah daerah dan stafnya dalam melaksanakan tugas atau fungsi pemberdayaan masyarakat, meliputi mengidentifikasi Faktor Pendukung dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Resistor. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan difokuskan pada berbagai aspek terkait dengan kehidupan masyarakat sebagai komunitas bangsa, yaitu pemberdayaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, psikologi, dan politik. Pemberdayaan masyarakat mutlak harus dilakukan, dan setiap pemerintah daerah mutlak harus dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan stafnya harus berdiri adalah kekuatan besar anggota miliknya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu untuk memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menentukan apa yang menjadi Pilihan hidup. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur dan analisis teoritis tentang perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah daerah (Gubernur atau Bupati, atau Walikota, dan para staffnya) dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan publik, atau persiapan untuk publik dalam bentuk sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas publik sendiri dalam menentukan masa depan, dan untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah sendiri. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tentang apa peran pemerintah daerah dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.
Legal Aspects and Legal Implications of Auctioning Goods Through Social Media Platforms Soni Barumuli; Ismail Ismail; Dewi Iryani
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 7 No. 3 (2026): Devotion: Journal of Community Research
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/devotion.v7i3.25653

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the application of the death penalty to perpetrators of narcotics crimes according to Indonesian positive law. In discussing this research, the author uses the theory of legal certainty and the theory of punishment. This research is a normative legal study using library methods that focus on reading and analyzing primary and secondary legal materials. The results indicate that the death penalty remains in Indonesian positive law, as seen in various provisions in the Criminal Code and other laws and regulations. With the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the death penalty is no longer a principal punishment but a special punishment threatened using an alternative system. This means the execution can be postponed with a 10-year probationary period; if the convict shows improvement, it can be commuted to life imprisonment or 20 years' imprisonment, but if no behavioral improvement is shown, the death penalty can be carried out. The Criminal Code and Law No. 35 of 2009 explicitly impose the death penalty for serious drug offenders. This penalty is the harshest sanction for drug offenders because it deprives them of their right to life; however, it is commensurate with the consequences of their actions.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BATASAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNG (BORGTOCHT) DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP KEWAJIBAN UTANG DEBITOR Udi Suhandoro; Ismail; Dewi Iryani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67729

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap batasan tanggung jawab penanggung (borgtocht) dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap kewajiban utang debitor. Fokus utama penelitian adalah ketidakpastian hukum yang muncul akibat perbedaan penafsiran hakim mengenai kedudukan personal guarantee sebagai termohon dalam perkara PKPU, sebuah persoalan yang hingga kini belum memiliki keseragaman dalam praktik peradilan niaga Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta ketentuan KUHPerdata, didukung bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, jurnal, dan karya ilmiah. Dua putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi titik analisis utama, yaitu Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019 yang menolak penarikan penjamin sebagai termohon PKPU, dan Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020 yang justru mengabulkannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penarikan personal guarantor sebagai termohon PKPU bertentangan dengan Pasal 254 UU Nomor 37 Tahun 2004, yang secara tegas menyatakan PKPU tidak berlaku bagi penanggung. Konsekuensi hukum pelepasan hak istimewa penjamin hanya relevan dalam konteks kepailitan, bukan PKPU yang bertujuan restrukturisasi utang. Ketidakseragaman putusan hakim berpotensi merugikan penjamin secara materiil dan menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat ekosistem perkreditan. Oleh karenanya, diperlukan yurisprudensi atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang tegas guna memberikan pedoman seragam bagi seluruh hakim dalam penanganan perkara PKPU yang melibatkan personal guarantor. Kata Kunci: Borgtocht, Kepailitan, PKPU, Personal Guarantee, Perlindungan Hukum. ABSTRACT This study examines the legal protection of the guarantor's liability limitations (borgtocht) in bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) cases regarding debtors' debt obligations. The primary focus of the study is the legal uncertainty arising from differing judges' interpretations of the status of a personal guarantee as a defendant in PKPU cases, an issue that has yet to be uniformly addressed in Indonesian commercial court practice. The study uses a normative juridical method by analyzing primary legal materials in the form of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and provisions of the Civil Code, supported by secondary legal materials in the form of court decisions, journals, and scientific papers. Two decisions of the Central Jakarta Commercial Court serve as the primary points of analysis: Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019, which rejected the guarantor's withdrawal as a defendant in a PKPU case, and Decision Number 141/Pdt.Sus-PKPU/2020, which granted it. The study concluded that the withdrawal of a personal guarantor as a defendant in a PKPU (Debt Suspension Order) contradicts Article 254 of Law Number 37 of 2004, which expressly states that a PKPU does not apply to guarantors. The legal consequences of waiving a guarantor's privileges are only relevant in the context of bankruptcy, not PKPU cases aimed at debt restructuring. The lack of uniformity in judicial decisions has the potential to materially harm guarantors and create legal uncertainty that hinders the credit ecosystem. Therefore, clear jurisprudence or a Supreme Court Circular Letter is needed to provide uniform guidelines for all judges in handling PKPU cases involving personal guarantors. Keywords: Borgtocht, Bankruptcy, PKPU, Personal Guarantee, Legal Protection.
Legal Protection for Cryptocurrency Holders as a Means of Conducting Transactions in the Digital Age Robby Robby; Puguh Aji Hari Setiawan; Dewi Iryani
Journal of Social Research Vol. 5 No. 5 (2026): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i5.3168

Abstract

The problem in this research is about the binding power of the use of cryptocurrencies in electronic business transactions as a medium for buying and selling transactions. Meanwhile, money in Islam is the same as the currency that is determined in the policy in Indonesia, namely it has value, is generally accepted, and has a certain type that has been determined. In addition, what is called a legal medium of exchange is only recognized as an asset, not a legal currency in Indonesia. This research uses a normative legal (library-based) approach with a statute approach to analyze legal regulations for crypto asset owners in conducting digital transactions in Indonesia. Based on the results of the research, it is known that there are differences between policy provisions electronic transactions and currency laws as well as the provisions of the Civil Code. The difference that exists occurs in business transactions using cryptocurrencies as currency in buying and selling transactions in the digital era using the internet network. The use of crypto does not have binding force in even though the terms and pillars of the agreement have been met. because it still contains elements of gharar, dharar and qimar in accordance with the opinions of the scholars and hasik of the 7th MUI Ijtima Ulama Year 2021.  Therefore, their use as a medium of exchange is considered prohibited and lacks legal protection under Indonesian law.
Legal Hierarchy and Access to Justice in Cooperative Bankruptcy Law: Reassessing SEMA No. 1/2022 Dewi Iryani; Binar Jon Vic S
Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2026): Juni
Publisher : PT. Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66314/sipakatau.v3i4.949

Abstract

This study examines whether Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1/2022, which restricts bankruptcy petition authority against cooperatives exclusively to the Minister of Cooperatives and SMEs, is compatible with Law No. 37/2004 on Bankruptcy and Law No. 25/1992 on Cooperatives through legal hierarchy theory and access to justice principles. Method: Using statutory, conceptual, and case-based approaches, this normative legal research analyzes constitutional provisions, statutes, court decisions, and comparative frameworks from Germany and the Netherlands. Findings: The findings demonstrate that SEMA No. 1/2022 constitutes an ultra vires action violating the lex superior derogat legi inferiori principle by creating substantive norms contradicting Article 2(1) of the Bankruptcy Law. The restriction diminishes creditors’ constitutional right to access justice under Article 28D (1) of the 1945 Constitution while creating conflicts of interest in ministerial authority. PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang or Suspension of Debt Payment Obligations) petition authority is similarly affected. Comparative analysis reveals that Germany and the Netherlands maintain creditor standing while implementing procedural modifications protecting cooperative interests. Conclusion: This study proposes a Parallel Authority Model preserving creditor standing while enabling ministerial participation through notification and intervention mechanisms.  
Legal Certainty of the Transfer of Collection Rights (Cessie) in the Process of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and Bankruptcy Without Notification to the Debtor Moh Yusuf Pradhana; Dewi Iryani; Puguh Aji Hari Setiawan
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 6 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i6.52800

Abstract

The transfer of collection rights through the cessie mechanism is a common legal practice used in receivables transactions. However, in the context of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and bankruptcy, the practice of cessie carried out without notice to the debtor still causes legal uncertainty, especially related to the protection of the rights of the parties. This study aims to analyze the legal arrangement of cessie without notification to the debtor based on applicable regulations and examine the form of legal protection for creditors in the PKPU and bankruptcy process. The research method used was normative juridical with a legislative approach and a conceptual approach. Research data was obtained through a literature study of relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The results of the study show that the provisions of Article 613 of the Civil Code recognize the validity of cessie even without notification to the debtor, but sectoral regulations, especially Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023, require the debtor's notification or consent as a form of consumer protection. These differences in regulation give rise to legal dualism that has the potential to reduce legal certainty in PKPU and bankruptcy practices. This study concludes that regulatory harmonization is needed to ensure legal certainty and justice for creditors and debtors in the transfer of billing rights through cessie.
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Debitur Terhadap Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia Ayu Tresna Waty; Dewi Iryani; Hartana
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 12 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i12.2336

Abstract

Bank sebagai penunjang perekonomian negara sekaligus merupakan sarana keuangan penting bagi masyarakat. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit salah satunya adalah kredit macet. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruhnya kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Solusi yang seringkali diterapkan bank sebagai kreditur untuk mengatasi kredit macet adalah melakukan pengalihan tagihan (cessie ) terhadap fasilitas kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Perlindungan debitur atas pengalihan hak tagih (cessie) ini harus dilakukan dimana debitur wajib diberitahu atas cessie dan adanya jaminan bahwa hak-hak debitur dalam perjanjian kredit sebelumnya tetap didapatkan oleh debitur tersebut. Serta dari segi debitur sebagai konsumen perbankan juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menolak bila terdapat klausul yang merugikan dan tidak sesuai dengan klausul awal serta hak untuk mengajukan keberatan apabila debitur merasa dirugikan oleh tindakan pengalihan piutang tersebut.
Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Kebocoran Informasi Data Pribadi Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang Myrna Fitria; Dewi Iryani; Puguh Aji Hari Setiawan
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2408

Abstract

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam kasus kebocoran data pribadi berdasarkan perspektif rahasia dagang. Data pribadi yang dikelola oleh PSE sering kali memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga kebocoran data tidak hanya merugikan privasi individu tetapi juga dapat mengancam rahasia dagang perusahaan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) dan Undang-Undang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000) mengatur perlindungan serta tanggung jawab PSE dalam melindungi data pribadi dan rahasia dagang. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif, pelaksanaan dan penegakannya masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak juga belum diatur secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan standar ganti rugi di berbagai kasus. Perlindungan rahasia dagang yang berkaitan dengan data pelanggan atau informasi bisnis strategis sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan dalam kerangka regulasi dan kepatuhan untuk membangun lingkungan perlindungan data yang lebih kuat guna menjaga privasi individu sekaligus melindungi kepentingan bisnis.
Legal Protection Of Consumer Personal Data In Electronic Transactions With Legal Certainty Thomas Ericson Hadinata Sihite; Dewi Iryani; Puguh Aji Hari Setiawan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7637

Abstract

Online buying and selling can result in the leakage of consumer personal data, as seen in the breaches of user accounts on the Tokopedia and Shopee marketplaces. The data leaks on e-commerce platforms have left users' personal data unprotected. Law No. 19 of 2016 also does not specifically address personal data protection. The type of research used in this research is normative legal research. The results of this research, namely Regulations related to the protection of personal data according to the laws and regulations in force in Indonesia, include: Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions is a revision of Government Regulation Number 82 of 2012. In addition, it is also regulated in Government Regulation No. 44 of 2008 concerning the Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Victim Witnesses, in addition there is Article 1 paragraph (6) and Article 5 paragraph (1) Point A of the Law concerning the Protection of Witnesses and Victims, PERKOMINFO (Regulation of the Minister of Communication and Information) Number 20 of 2016 and Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. These regulations are aimed at encouraging the public to respect personal data, which is part of the right to privacy, so that other people's personal data is not widely disseminated or traded for any reason. Legal protection of consumer personal data in electronic transactions with legal certainty is as stated in Article 19 of the Consumer Protection Law, which states that e-commerce startups are responsible for losses experienced by consumers by providing administrative compensation to consumers.
Settlement Of Industrial Relations Disputes Due To Termination Of Employment Due To Efficiency In Maintaining Balance Between Employers And Workers Tony Sudirgo; Dewi Iryani; Puguh Aji Hari Setiawan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7645

Abstract

Regulations related to termination of employment for reasons of efficiency are not explained explicitly, this will have an impact on the emergence of industrial relations disputes, thus affecting the balance between the interests of employers and the protection of workers/laborers. This study aims to examine the regulations regarding termination of employment for reasons of efficiency based on laws and judges' decisions and efforts to resolve them to ensure justice for the parties. In this study, a normative juridical method is used with a statutory and case approach, where this study analyzes Law Number 13 of 2003, Law Number 6 of 2023, Government Regulation Number 35 of 2021, and decisions such as the Constitutional Court Number 19/PUU-IX/2011. With the findings of ambiguity in the definition of efficiency, the phrase loss, and prevention of potential losses, which are seen in the cases of PT. S against Mrs. E and PT. Jtrust Olympindo Multi Finance against Sudadi Hari Widianto, causing misuse of efficiency reasons in termination of employment. Thus, in its implications, it is necessary to update regulations with a more explicit definition of efficiency, strengthening the role of judges in analyzing company financial audit reports, and transparent steps by companies such as analyzing the company's macro and micro conditions in advance and mapping workers/laborers to ensure the achievement of justice, benefits, and legal certainty, so as to support a harmonious balance in industrial relations.
Co-Authors Abdillah, Ahmad Imaduddin Abdul Gani Abraham Prihadi Achmad Hidayat Ade Akhmad Saputra Adi Darmawansyah Adi Iksan Bureni Agung Prabowo Widyasaputro Agustinus Darmanto Panjaitan Aji , Puguh Aji Hari Setiawan, Puguh amran rabani zubaidi Andri Ferdian Arbi Dalimunthe Arwan Arwan Aryasuta Faharsyah Setiawan Ayu Tresna Waty Belinda, Suci Fidia Fitriza Bernadete Nurmawati Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Binar Jon Vic S Binto Kusmadi Boas Parlindungan Panjaitan Bunga Aulia Nur Hikmah dadang dwi saputro David Ricardo, David Didik Suhariyanto Eli Saat Ellizabeth G. Nyoman Tio Rae Gomulia Oscar Gradios Nyoman Tio Gradios Nyoman Tio Rae Gradios Nyoman Tio Rae Hamamudin, Hamamudin Hamdani Tjahjadi Handradjasa, Joshua Limanto Hari Setiawan, Puguh Aji Hartana Hartana Hartana , Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Hawreyvian Rianda Seputra Herman, KMS Hie, Hengky Himawan Imam Baehaki Ismail ISMAIL ,, ISMAIL ISMAIL - Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail James Tanardi Febrianto Jayawarsa, A.A. Ketut Josef Swisman, Andreas Kapanadze, Maia Karima, Shifa Karmila Warouw Kirana Pungki Apsari KMS Herman Legi, Arfi Nofri Lemta , Benjamin Lisaldy, Ferdinand Listiyaningsih Listiyaningsih M. Harminto Maharani Putri Handayani Martunas Sianturi Moh Yusuf Pradhana Mohamad Rizki Irmansyah Myrna Fitria Natalia, Rachel Natassya Fachrina Nurmawati, Bernadete Nyoman Tio Rae Oscar, Gomulia Pandreadi, Kadek Permana, Mochammad Aditya Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Putra, Erika Putri, Euginia Natania Putu Ayu Masrini Rae, Gradios Nyoman Tio Reski M Robby Robby russel butarbutar Russel Butarbutar S, Binsar Jon Vic Santy Juniarty Setiawan, Puguh Aji Hari Shifa Karima Soni Barumuli Sriulina, Maria Eva Sudarsono, Putut Heri Sujono, Salsabilla Susetyo Rohadi Tarmudi Tarmudi Thomas Ericson Hadinata Sihite Tony Sudirgo Tuti Samsiah Udi Suhandoro Ummi Habsyah Umra, Alieffandy Unzur Jefri Tambunan