Claim Missing Document
Check
Articles

Pengetahuan Remaja Putri Tentang Gangguan Menstruasi Khayati, Fitriana Noor; Pujiastuti, Endah
Jurnal Kebidanan Midwiferia Vol 2 No 2 (2016): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/mid.v2i2.868

Abstract

Menstruation disorders can decrease physical activity of teenager. The most common menstrual disorders occur at the beginning and end of the reproductive period is under the age of 19 and over the age of 39 years. Menstruation disorders need to know where the adolescent reproductive organs is very important in the development of subsequent health. Menstruation disorders experienced by adolescents mostly dysmenorrhoea. It was a descriptive research using simple random sampling. The sample in this study was 30 respondents from SMK 3 Muhammadiyah Klaten. Most of the respondents had menstruation abnormalities were 21 students (70%), the majority of respondents average experience menarche at age 14 as many as 10 students (33.3%) and most knowledge of young girls about menstruation disorders was good as many as 25 students (83.3%).
PENINGKATAN PEMAHAMAN JEJARING SOSIAL PERSPEKTIF UU ITE NO 28 TAHUN 2010 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BAGI YAYASAN PENDIDIKAN MELLATENA SEMARANG Supriyadi, Supriyadi; Pujiastuti, Endah
TEMATIK Vol 1, No 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v1i2.3518

Abstract

Masa remaja adalah masa yang memiliki kepekaan yang begitu kuatterhadap hal-hal yang baru, sehingga remaja sangat begitu mudahnya beradaptasi terhadap sesuatu yang baru, media sosial adalah media yang begitu banyakmenawarkan fitur-fitur yang mengasyikkan salah satunyaadalah munculnya era kebebasan dan keterbukaan Saat ini pola fikir remaja-remaja telah terombang ambing pada dua dimensi yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupanmereka, dunia nyata dan dunia maya di era informatika saat ini sangat lah sulit untuk di musnahkan karena telah terkonstruksi secara mapan dalam kehidupan sosial dalam masyarakat terutama para remaja permasalahan yang diangkat dalam pengabdian ini adalah kurangnya pemahaman keluarga besar Yayasan Pendidikan Mellatena Semarang mengenai penerapan Undang Undang Nomor 28 tahun2010 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) dimana dalammemahami penggunaan Internet khususnya jejaring media social masih kurang yang berakibat terjadinya pelanggaran dari undang undang tersebut. Target dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman keluarga besar YayasanPendidikan Mellatena Semarang mengenai kebijaksanaan dan pengendalian diri didalam menggunakan media social dan diharapkan remaja Yayasan Pendidikan Mellatena Semarang semakin melek internet guna menghindari hal hal yang tidak baik sedangkan Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian KepadaMasyarakat yang dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Mellatena Semarangmenggunakan metode penyuluhan. Metode ini digunakan untuk memberikanpenjelasan dan pemahaman terhadap remaja Yayasan Pendidikan MellatenaSemarang mengenai penggunaan jejaring social terutama media social.Pemahaman Yayasan Pendidikan Mellatena Semarang mengenai penerapanUndang Undang Nomor 28 tahun 2010 tentang Informasi dan TransaksiElektronik ( UU ITE ) menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai penerapan Undang Undang Nomor 28 tahun 2010 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkesinambungan dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaanpengabdian.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK NEGERI 5 SEMARANG MENGENAI PEMENUHAN HAK ORANGTUA OLEH ANAK BERDASARKAN UU KESEJAHTERAAN LANSIA Septiandani, Dian; Pujiastuti, Endah
TEMATIK Vol 2, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v2i2.4664

Abstract

Anak memiliki kewajiban memuliakan kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Sikap dan perilaku ini wajib dimiliki oleh setiap anak kepada orangtuanya. Jasa orangtua tidak terhingga terhadap anaknya, dari sejak dalam kandungan memberikan kasih sayang, kemudian merawat hingga anak dewasa, memberikan pendidikan yang layak hingga kita menjadi anak yang sukses, selain itu hal ini juga diperintahkan oleh agama. Disini kaitannya pemenuhan hak orangtua oleh anak terhadap UU Kesejahteraan Lansia, apabila anak-anak sudah menjalankan kewajibannya terhadap orangtua dan memberikan kesejahteraan kepada orangtuanya dari sejak usia sebelum lansia hingga lansia, akan sangat membantu tugas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi lansia, karena pada prinsipnya, lansia yang ada di Indonesia menjadi tanggungjawab   anak mereka masing-masing atau keluarganya. Turunnya nilai moral anak kepada orangtua, serta salah kaprah pemahaman anak dimana berbakti kepada orangtua berhenti ketika sudah menikah, serta hukuman keras dari Allah apabila seorang anak durhaka menunjukkan bahwa sangat penting bagi anak untuk mengetahui kewajiban berbakti kepada orangtuanya. Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 5 Kota Semarang, maka perlu dilakukan penyuluhan. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Hasil dari kegiatan ini adalah luaran yang berupa jurnal yang dipublikasikan, HKI berupa hak cipta, serta peningkatan pemahaman. Jika dilihat dari pengolahan kuesioner, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 76,02 %, hal ini menunjukkan terdapat hal positif dari kegiatan ini.  Kata Kunci: Peningkatan Pemahaman Anak, Hak Orangtua, UU Kesejahteraan Lansia.
PENGARUH PERILAKU KONSUMEN TERHADAP MINAT BELANJA ONLINE SHOP Baitipur, Mardiana Nisa; Pujiastuti, Endah; Annisa, Qiki
Journal Accounting International Mount Hope Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Journal Accounting International Mount Hope

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61696/jaimo.v2i1.168

Abstract

This study aims to determine the influence of consumer behavior on online shop shopping intentions among Politeknik Stibisnis Tegal students. The data analysis method used in this research is quantitative where in this method the researcher collects data using a questionnaire which are distributed to the study population, namely all 224 students of the Politeknik Stibisnis Tegal with a total sample of 145 students, then the results are tested using a validity test, test reliability, classical assumption test, simple linear regression test and hypothesis testing using the SPSS version 21.0 program.The results showed that from the t test (partial) it was obtained that the value of t count > t table was 10.257 > 1.976 with a significance value of 0.000 > 0.05. So it can be concluded that consumer behavior (X) has a positive effect on online shop shopping interest (Y) for Politeknik Stibisnis Tegal students to shop online shops.
Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Produk di Larissa Aesthetic Center Pasific Mall Tegal Kusumaningati, Iip Dyah; Pujiastuti, Endah; Zahira Kirana
Jurnal Inovasi Bisnis Manajemen dan Akuntansi Vol. 2 No. 2 (2024): JIBMA : Jurnal Inovasi Bisnis Manajemen dan Akuntansi
Publisher : Jurnal Inovasi Bisnis Manajemen dan Akuntansi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51922/jibma.v2i2.34

Abstract

Currently, the beauty industry is growing rapidly. This result in more competitors and product choices for consumers. Sales transaction data for Larissa Aesthetic Center Pasific Mall Tegal products in 2022 experienced fluctuations. The purpose of this study was to determine the effect of marketing mix on product purchasing decisions at Larissa Aesthetic Center Pasific Mall Tegal. This type of research is quantitative. The data collection method was carried out by distributing questionnaires, interviews and documentation. The population in this study were 1.938 people who were the average monthly consumers who bought products and the sample in this study were 96 respondents. The data analysis technique was carried out by multiple linear regression. The result showed that: (1) product has a significant effect on product purchasing decisions with a significant value of 0,000<0,05; (2) price has a significant effect on product purchasing decisions with a significant value of 0,010<0,05; (3) place has no significant effect on product purchasing decisions with a significant value of 0,391>0,05; (4) promotion has a significant effect on product purchasing decisions with a significant value of 0,000<0,05; and (5) product, price, place and promotion simultaneously has a significant effect on product purchasing decisions with a significant value of 0,000<005. The magnitude of the influence of marketing mix on purchasing decisions is indicated by the R Square value of 71,7%.
Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil Sani Pratiwi, Alya; Pujiastuti, Endah; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 7, No 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.11030

Abstract

This research aims to understand and analyze the forms of work agreements implemented by micro and small enterprises, as well as the implications of the forms of work agreements for legal protection for workers in micro and small enterprises. Every citizen has the right to have work and a decent life. To obtain work, workers need to have an employment relationship with the employer. This employment relationship occurs based on a work agreement made by the employer and the employee which can be made in writing or verbally. The work agreement contains the rights and obligations of both parties, therefore the work agreement is very important as a form of legal protection. It's just that in reality there are still many employment relationships that are not based on employment agreements, such as employment relationships in micro and small enterprises. The absence of a work agreement means that workers' rights and obligations are not fulfilled, and legal protection for them is not strong. The research method used is an empirical juridical method. The research results show that employers/employers make work agreements with their workers in verbal form for an indefinite period of time and do not make appointment letters for their workers. This has implications for legal protection for workers which becomes weak because there is no written proof of the agreement made. The use of verbal employment agreements in micro and small enterprises weakens legal protection for workers, thus policies are needed to encourage the implementation of written employment agreements to enhance legal certainty. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bentuk perjanjian kerja yang diterapkan oleh usaha mikro dan kecil, serta implikasi bentuk perjanjian kerja terhadap perlindungan hukum bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil. Setiap warga negara berhak untuk memiliki pekerja dan kehidupan yang layak. Untuk memperoleh pekerjaan, pekerja perlu menjalani hubungan kerja dengan pemberi kerja. Hubungan kerja tersebut terjadi atas perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja yang dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Di dalam perjanjian kerja termuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, oleh karena itu perjanjian kerja sangat penting sebagai suatu bentuk perlindungan hukum. Hanya saja pada kenyataannya masih banyak hubungan kerja yang tidak didasarkan pada perjanjian kerja, seperti pada hubungan kerja di usaha mikro dan kecil. Ketiadaan perjanjian kerja itu memungkinkan adanya hak dan kewajiban pekerja yang tidak terpenuhi, serta perlindungan hukum bagi mereka tidak kuat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengusaha/pemberi kerja membuat perjanjian kerja dengan pekerjanya dalam bentuk lisan untuk waktu tidak tertentu dan tidak membuat surat pengangkatan untuk pekerjanya. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi lemah karena tidak ada bukti tertulis dari kesepakatan yang dibuat. Penggunaan perjanjian kerja lisan pada UMK melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong penerapan perjanjian kerja tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum.
Resilience Management in Generation Z Entrepreneurs in Medan City Pandiangan, Saut Maruli Tua; Dharmawan, Donny; Hariyanto, Mashudi; Pujiastuti, Endah; Zalogo, Erasma Fitilai
International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Vol. 5 No. 1 (2025): The International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)
Publisher : LPPPIPublishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52121/ijessm.v5i1.593

Abstract

The purpose of this study is to understand the extent to which resilience management influences the performance of generation Z entrepreneurs in Medan City. The type of research that is relevant to answer the questions in this study uses quantitative research. The sample used to represent the population in this study used a random sample of 50 respondents from generation Z entrepreneurs in Medan City. To answer the hypothesis in this study using multiple linear regression analysis. The research results show that pressure has a significant effect on the performance of generation Z entrepreneurs in Medan City. Risk has a significant effect on the performance of generation Z entrepreneurs in Medan City.
Penguatan Pemahaman Siswa SMAN 1 Boja Mengenai Penggunaan dan Perlindungan Mata Uang Rupiah Abib, Agus Saiful; Pujiastuti, Endah; Astanti, Dhian Indah
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.11050

Abstract

Uang merupakan salah satu kebutuhan manusia yang memiliki beberapa fungsi dalam sendi kehidupan. Uang juga menunjukkan salah satu bentuk kedaulatan suatu negara termasuk Indonesia, oleh karena itu setiap peredaran uang harus diawasi penggunaannya serta harus dilindungi mata uang rupiah. Penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah sudah diatur sedemikian rupa, akan tetapi pada realitanya terdapat pelanggaran dan kejahatan terhadap mata uang yang merugikan pemerintah dan masyarakat, Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penguatan pemahaman Siswa SMAN 1 Boja mengenai penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 47,0%.
Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Mulyani, Tri; Nuswanto, A Heru; Pujiastuti, Endah
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.067 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i1.1023

Abstract

Setiap negara hukum menuntut agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas yaitu ketentuan undang-undang, termasuk juga Indonesia. Namun dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memberikan dan menjaga kualitas pelayanan publik serta mengusahakan kesejahteraan, di samping memberikan jaminan dan perlindungan bagi warga negara, maka tidak bisa hanya berpegang pada asas legalitas, karena semakin hari, perkembangan tuntutan pelayanan publik semakin kompleks dan beragam. Permasalahan demi permasalahan muncul dimasyarakat, dan pada kondisi seperti inilah muncul prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan bebas melakukan tindakan/perbuatan tanpa harus terikat undang-undang yaitu discresionary power. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang pentingnya penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, spesifikasinya diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan akan dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan discresionary power bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur), agar di samping pemerintah dapat melindungi dan menjamin kepastian hukum warga negara, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi warga negara.Each legal state requires that in the administration of the government should be based on the legality principle of the provisions of the law, including Indonesia. However, in terms of carrying out the duties and obligations of government administration in order to provide and maintain the quality of public services and prosperity, in addition to providing guarantees and protection for citizens, it can not just stick to the principle of legality, because the day, the increasingly complex demands of public services and diverse. Problems after problems arise in the community, and in such conditions the principle that the government should not refuse to provide services to the public on the grounds there is no legislation that regulate it or not / no legislation on which the authority to do legal action . Therefore the government is given free authority to perform actions / deeds without having to be bound by legislation that is discretion. So in this study will be studied more deeply about the importance of the use of discretion for government officials in the administration. The research method used is normative juridical research type, with approach of legislation and concepts, analytical descriptive specification, data collection with literature study and will be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the importance of discretionary power for government officials in the administration is an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of legality principle (wetmatigheid van bestuur), so that in addition to the government can protect and ensure legal certainty of citizens, the government can also provide public services and welfare for citizens.
Konsep Penanaman Modal Sebagai Upaya Mestimulasi Peningkatan Perekonomian Indonesia Abib, Agus Saiful; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.857 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i1.1020

Abstract

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena membutuhkan support penuh dari penanam modal khususnya penanam modal asing. Penelitian ini akan mengakaji mengenai perkembangan penanaman modal dari era orde lama, orde baru dan orde revormasi serta kendala atau hambatan serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mempelajari azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Perkembangan penanaman modal era orde lama belum ada perkembangan, sedangkan era orde pencapaian terbaik PMA 1997 dengan 33.788.8 miliar US$ dan PMDN Rp. 119,877,2 triliun. Orde reformasi pencapaian terbaik PMA 2015 dengan mencatatkan 29,275.9 miliar US$ dan PMDN 2016 sebanyak Rp. 216,230 triliun triliun. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam penanaman modal datang dari internal maupun eksternal. Solusi penanaman dengan kepastian hukum, penyediaan lahan, keamanan dan stabilitas politik, tenaga kerja, perijinan yang cepat, infrastruktur memadai, tersedianya pasar market.Implementation of development requires enormous costs, and therefore require the full support of investors, especially foreign investors. This study will mengakaji about the development of the investments of the era of the old order, the new order and the order revormasi well as obstacles or barriers and the solutions given in increasing investments in Indonesia. The method used is a normative juridical by studying the principles of the law derived from the materials library. The development capital investment era of the old order has been no progress, while the order era PMA 1997 with the best achievement 33.788.8 billion US $ and foreign Rp. 119,877,2 trillion. Order of the best achievements of reform PMA 2015 with a record 29,275.9 billion US $ and foreign, in 2016 as much as Rp. 216.230 trillion trillion. Constraints faced by Indonesia in capital investment comes from both internal and external. Solution planting with legal certainty, the provision of land, security and political stability, labor, permits rapid, adequate infrastructure, market availability market.  
Co-Authors A. Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Abib, Agus Saiful Agung Prasetyo, Raden Soeko Aisyah Nurhaliza Aisyah Nurhalizah Akbar, Ahmad Faiz Albertus Heru Nuswanto Alif Utama, Daffa Ani Triwati Annisa, Qiki Arif, Deni Bustanul B. Rini Heryanti Baitipur, Mardiana Nisa Balla Wahyu Budiarto Dera, Firman Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dewi, Reny Puspita Dharu Triasih Dharu Triasih Dharu Triasih Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Donny Dharmawan Efi Yulistyowati Elizabeth Faisal, Muhmmad Mahfudz Fitriana Noor Khayati HARIYANTO, MASHUDI Iip Dyah Kusumaningati Kadi Sukarna Karyadi, Sugeng Kespandiar, Tengku Khaidar Alifika El Ula Kukuh Sudarmanto Kusumaningati, Iip Dyah M.I.S, Ardhia Regita Mahendra Hakim Misrofingah Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Muhammad Junaidi Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom Musran Munizu Nilaiana, Nilaiana Nugraha, Rizky Cahya Nuswanto, A Heru Nuswanto, A Heru P. Karo-karo, Alex Panggabean, Ester Romauli Perkasa, Ronald Arya Bayu Prasetyo, Puji Hendro Praviesta, Melati Surya PT, Bramastyo Wisnu Putri Seprina Rahma Kusuma Wardani Riana, Rati Rinaldo, Ridho Rinaldo Roy Setiawan RR. Ella Evrita Hestiandari Saiful Abib, Agus Sani Pratiwi, Alya Saputra, Syafiq Aryanta Manggala Saut Maruli Tua Pandiangan Septiandani, Dian SILVIA EKASARI Siti Annisa Wahdiniawati, Siti Annisa Sonhaji Sonhaji Sri Rejeki Subaidah Ratna Juita Suhartoyo Suhartoyo, Suhartoyo Sukimin Supriyadi Supriyadi Susilo Utomo Suwandi, Dedy Tamba, Tumanda Tri Mukyani Tri Mulyani Tri Mulyani Triasih, Dharu Usmia, Sitti Yulistyowati, Efi Yulistyowati, Evi Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zahira Kirana Zalogo, Erasma Fitilai