Claim Missing Document
Check
Articles

Restorative Justice dalam Hukum Ketenagakerjaan: Jalan Baru Perlindungan bagi Pekerja Harian: Restorative Justice in Labor Law: A New Path of Protection for Daily Workers Mahendra Hakim; Aisyah Nurhalizah; Endah Pujiastuti; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 3 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i2.12122

Abstract

This study examines the legal protection afforded to workers under Daily Work Agreements (Perjanjian Kerja Harian or PKH) in relation to compensation entitlement. The research is grounded in the growing vulnerability of PKH workers, who frequently lose their normative rights due to regulatory ambiguities exploited by employers. The urgency of this issue lies in the necessity to reinterpret labor law norms to achieve justice and fairness for daily workers. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches supported by literature analysis, this study explores the alignment between legal doctrine and labor practices. The findings reveal that PKH workers continuously employed are de facto entitled to compensation equivalent to that of fixed-term contract workers (PKWT), yet many employers intentionally disregard this obligation. The novelty of this research lies in introducing restorative justice into labor law discourse, positioning compensation not merely as an administrative requirement but as a mechanism to restore workers’ rights and rebalance unequal industrial relations. The study concludes that progressive reinterpretation of labor regulations is essential, supported by the assertiveness of industrial relations judges in enforcing substantive justice. Strengthening labor inspection mechanisms, ensuring transparent PKH documentation, and enhancing workers’ legal literacy are crucial to achieving equitable and sustainable labor protection.   Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Harian (PKH) terkait hak atas kompensasi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kerentanan pekerja PKH yang kerap kehilangan hak normatifnya akibat celah regulasi yang dimanfaatkan oleh pemberi kerja. Urgensi penelitian terletak pada perlunya penafsiran ulang terhadap norma hukum ketenagakerjaan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pekerja harian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tinjauan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja PKH yang dipekerjakan secara terus-menerus pada hakikatnya (de facto) berhak atas kompensasi yang setara dengan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun banyak pemberi kerja yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan konsep restorative justice dalam hukum ketenagakerjaan, yang menempatkan kompensasi bukan semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen pemulihan hak dan penyeimbang relasi industrial yang timpang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reinterpretasi progresif terhadap regulasi ketenagakerjaan perlu dilakukan, disertai keberanian hakim hubungan industrial dalam menegakkan keadilan substantif. Penguatan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan, transparansi dokumentasi PKH, serta peningkatan literasi hukum pekerja menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Eksekusi Jaminan Sertifikat Tanpa Hak Tanggungan: Perlindungan Hukum bagi Kreditur: Execution of Certificate Collateral Without Mortgage: Legal Protection for Creditors Fanesya Rahma Praditiska; Endah Pujiastuti; Kukuh Sudarmanto; Soegianto Soegianto; Putri Haliza Yuniar
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.12284

Abstract

This study aims to analyze the execution mechanism of collateral certificates bound by a deed of debt acknowledgment without mortgage security rights and to identify the normative and practical obstacles involved. The issue arises from the common practice of using debt acknowledgment deeds without the imposition of mortgage rights, where the absence of executorial power may weaken legal protection for creditors in cases of debtor default. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, using primary legal materials in the fields of mortgage law, civil procedural law, and notarial law, as well as secondary materials from legal literature and scholarly works. Data were analyzed qualitatively through normative and systematic interpretation. The findings indicate that without a mortgage certificate, a debt acknowledgment deed lacks executorial force; therefore, collateral enforcement must proceed through non-executorial mechanisms, such as mediation, civil litigation, or private sale, resulting in a longer and more costly execution process.   Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan sertifikat yang diikat dengan akta pengakuan utang tanpa hak tanggungan serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis yang menyertainya. Permasalahan penelitian berangkat dari praktik penggunaan akta pengakuan utang tanpa pembebanan hak tanggungan yang masih sering terjadi, sementara ketiadaan kekuatan eksekutorial berpotensi melemahkan perlindungan hukum kreditur ketika debitur wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan di bidang hak tanggungan, hukum acara perdata, dan jabatan notaris, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran normatif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa sertifikat hak tanggungan, akta pengakuan utang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga eksekusi jaminan harus ditempuh melalui mekanisme non-eksekutorial, seperti mediasi, gugatan perdata, atau penjualan di bawah tangan, yang menyebabkan proses lebih panjang dan berbiaya tinggi.
Kepastian Hukum Pembinaan Disiplin PPPK Dalam Tata Kelola Kepegawaian Daerah: Legal Certainty in Disciplinary Development of Contract Employees in Regional Governance Feri Fernandes; Putri Rahma Ayunita; Endah Pujiastuti
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.12999

Abstract

This study aims to analyze the implementation of disciplinary development for Government Employees with Work Agreements (PPPK) within the Central Java Provincial Government and to identify constraints and improvement strategies based on Central Java Governor Regulation No. 19 of 2023 on the Discipline of State Civil Apparatus Employees. The research applies a normative-empirical method through a statutory approach and field study, including interviews with the Regional Personnel Agency and analysis of PPPK disciplinary practices. The findings show that disciplinary development remains suboptimal, as it is still administratively oriented and not fully based on substantive supervision by Direct Supervisors. Key constraints include limited understanding of disciplinary norms, weak supervisory roles, attendance system disruptions, and welfare disparities between civil servants and PPPK affecting compliance. The study’s novelty lies in developing a conceptual framework centered on strengthening the role of Direct Supervisors, integrated with preventive and corrective mechanisms. It recommends enhanced normative socialization, stronger supervisory accountability, improved attendance systems, and proportional reward and punishment.   Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta mengidentifikasi kendala dan formulasi solusi pembinaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan berupa wawancara pada Badan Kepegawaian Daerah serta analisis praktik pembinaan disiplin PPPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan disiplin PPPK belum optimal karena masih berorientasi administratif dan belum berbasis pengawasan substantif oleh Atasan Langsung. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman norma disiplin, lemahnya pengawasan Atasan Langsung, gangguan sistem presensi, serta kesenjangan kesejahteraan antara PNS dan PPPK yang memengaruhi kepatuhan disiplin. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan kerangka konseptual pembinaan disiplin berbasis penguatan peran Atasan Langsung yang terintegrasi dengan mekanisme preventif dan korektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi normatif, akuntabilitas Atasan Langsung, perbaikan sistem presensi, serta penerapan reward and punishment yang proporsional.
Implementasi Hukum Maritim Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Pengusaha Kapal dan Anak Buah Kapal: Implementation of International Maritime Law in Resolving Business Disputes Between Shipowners and Seafarers Aulia Uyun Asalina; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Endah Pujiastuti
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13384

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of international maritime law instruments in resolving business disputes between shipowners and seafarers (crew), while formulating a juridical solution model oriented toward legal protection and access to justice. The core problem lies in the ineffective implementation of the Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) and the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) in cross-jurisdictional practice, which often results in the protection of seafarers’ rights remaining largely normative rather than operational. This research employs normative legal methodology using statutory and case approaches to examine the relationship between substantive maritime labour protection standards and the jurisdictional framework of flag states and port states. The findings reveal a structural gap between international legal norms and enforcement capacity, driven by weak flag state supervision, the prevalence of flags of convenience, disparities in national regulations, and limited access of seafarers to dispute resolution mechanisms. The study proposes an integrative model based on systemic integration between MLC 2006 and UNCLOS 1982 as a framework to strengthen multilayer enforcement and national regulatory harmonization. The novelty of this research lies in its analytical construction linking international legal instruments with the operational design of maritime business dispute resolution mechanisms.   Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi instrumen hukum maritim internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis antara pengusaha kapal dan Anak Buah Kapal (ABK), sekaligus merumuskan model solusi yuridis yang berorientasi pada perlindungan hukum dan access to justice. Permasalahan utama terletak pada ketidakefektifan penerapan Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) dan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dalam praktik lintas yurisdiksi, yang menyebabkan perlindungan hak ABK sering berhenti pada tataran normatif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis relasi antara standar perlindungan ketenagakerjaan maritim dan struktur yurisdiksi negara bendera serta negara pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma internasional dan kapasitas penegakan hukum, yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan negara bendera, praktik flags of convenience, disparitas regulasi nasional, serta keterbatasan akses ABK terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan ini menghasilkan model integratif berbasis systemic integration antara MLC 2006 dan UNCLOS 1982 sebagai kerangka penguatan multilayer enforcement dan harmonisasi kebijakan nasional. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi analitis yang menghubungkan instrumen hukum internasional dengan desain mekanisme penyelesaian sengketa bisnis maritim secara operasional.
Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja di Indonesia: Legal Protection for Workers against Termination of Employment Due to Work Accidents in Indonesia Septa Juwita; Endah Pujiastuti; Agung Aristyawan Adhi; Willar Haruman
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13414

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions governing termination of employment due to workplace accidents and the effectiveness of industrial relations dispute resolution mechanisms in Indonesia. The background to this study is based on the fact that workers who are victims of workplace accidents are still being terminated from their jobs despite the existence of normative protections in various laws and regulations. The urgency of this research lies in the need to assess whether the applicable regulations actually provide effective protection, identify potential normative disharmony after the enactment of the Job Creation Law, and examine the position of workers in industrial power relations. The research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach as well as descriptive-analytical specifications. The results of the study show that normative regulations on the protection of workers who are victims of work accidents are available, but their effectiveness is not yet optimal because regulatory changes after the Job Creation Law tend to expand employer flexibility, create potential for normative disharmony, and reinforce the imbalance in the bargaining position of workers in dispute resolution practices. The conclusion of the study confirms that legal protection has not been fully realized in substantive terms. The novelty of this research lies in the integration of the analysis of layoff regulations due to work accidents with the effectiveness of industrial relations dispute resolution mechanisms as a unified legal protection system.   Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja serta efektivitas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja korban kecelakaan kerja meskipun perlindungan normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai apakah regulasi yang berlaku benar-benar memberikan perlindungan efektif, mengidentifikasi potensi disharmoni norma pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, serta menelaah posisi pekerja dalam relasi kuasa industrial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta spesifikasi deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan pekerja korban kecelakaan kerja telah tersedia secara normatif, namun efektivitasnya belum optimal karena perubahan regulasi pasca Cipta Kerja cenderung memperluas fleksibilitas pengusaha, memunculkan potensi disharmoni norma, serta memperkuat ketimpangan posisi tawar pekerja dalam praktik penyelesaian sengketa. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis pengaturan PHK akibat kecelakaan kerja dengan efektivitas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai satu kesatuan sistem perlindungan hukum.
Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak Daffa Alif Utama; Endah Pujiastuti; Dian Septiandani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5922

Abstract

The purpose of this study is to determine the issuance of family cards for unregistered married couples, as well as the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. In marriage law, unregistered marriage is an unregistered marriage, often only fulfilling the pillars and requirements for a valid marriage according to the Islamic religion, but from a legal point of view it has no juridical power, especially for his wife and children later. One of the Government's breakthroughs related to unregistered marriages is the policy of issuing family cards for unregistered married couples. This policy is a positive step in the context of providing equal protection and rights for citizens, but other problems also accompany the presence of this policy. This research article reviews the issuance of family cards for unregistered married couples and the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study, several additional requirements must be met for unregistered married couples to apply for the issuance of a family card. If the family card has been issued, it is also possible to have administrative impacts on children, wives, and husbands related to population administration.  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri, serta akibat hukum dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Dalam hukum perkawinan, kawin siri merupakan perkawinan tidak tercatat, seringkali hanya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam, namun dari sisi hukum tidak memiliki kekuatan yuridis, terlebih untuk istri dan anaknya nanti. Salah satu terobosan pemerintah terkait dengan perkawinan siri adalah kebijakan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam konteks memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi warga negara namun problematika lain turut menyertai hadirnya kebijakan tersebut. Artikel hasil penelitian ini mengulas tentang penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dan akibat hukum penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pasangan nikah siri untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu keluarga. Apabila kartu keluarga sudah terbit, dimungkinkan pula timbul dampak secara administratif terhadap anak, istri, maupun suami berkaitan dengan adminitrasi kependudukan.              
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi; Sonhaji Sonhaji; Suhartoyo Suhartoyo; Endah Pujiastuti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6817

Abstract

This study examines the implementation of imposing sanctions on companies that do not employ workers with disabilities and the factors that influence its implementation, especially in the city of Semarang. Persons with disabilities have the same rights and opportunities as other Indonesian citizens to get a job. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 stipulates that private companies are required to employ workers with disabilities, if they do not do so they can be subject to sanctions. The approach method used is approachempirical juridical. Research specifications areanalytical descriptive. The data collection method was carried out by interviewing and literature study. The analytical method used is analytical methodqualitative. Drawing conclusions using the deductive method. The results of the study show that until now no company has been sanctioned for not employing workers with disabilities. There are 2 categories of factors that influence the non-juridical factors, namely juridical factors and non-juridical factors. The juridical factor is the weak regulation of sanctions at the central and regional levels. The non-juridical factors include labor inspection that has not been maximized, data reporting on workers with disabilities has not been integrated, and the Committee for the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities has not been formed. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya khususnya di Kota Semarang. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menentukan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, apabila tidak dilakukan maka dapat dikenai sanksi.  Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penarikan simpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada perusahaan yang diberikan sanksi karena tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Terdapat 2 kategori faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya sanksi tersebut, yaitu faktor yuridis dan faktor nonyuridis. Faktor yuridis adalah lemahnya pengaturan sanksi di tingkat pusat maupun daerah. Adapun faktor nonyuridis meliputi pengawasan ketenagakerjaan yang belum maksimal, pelaporan data tenaga kerja penyandang disabilitas belum terintegrasi, dan belum terbentuknya Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.   
Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil Alya Sani Pratiwi; Endah Pujiastuti; Zaenal Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.11030

Abstract

This research aims to understand and analyze the forms of work agreements implemented by micro and small enterprises, as well as the implications of the forms of work agreements for legal protection for workers in micro and small enterprises. Every citizen has the right to have work and a decent life. To obtain work, workers need to have an employment relationship with the employer. This employment relationship occurs based on a work agreement made by the employer and the employee which can be made in writing or verbally. The work agreement contains the rights and obligations of both parties, therefore the work agreement is very important as a form of legal protection. It's just that in reality there are still many employment relationships that are not based on employment agreements, such as employment relationships in micro and small enterprises. The absence of a work agreement means that workers' rights and obligations are not fulfilled, and legal protection for them is not strong. The research method used is an empirical juridical method. The research results show that employers/employers make work agreements with their workers in verbal form for an indefinite period of time and do not make appointment letters for their workers. This has implications for legal protection for workers which becomes weak because there is no written proof of the agreement made. The use of verbal employment agreements in micro and small enterprises weakens legal protection for workers, thus policies are needed to encourage the implementation of written employment agreements to enhance legal certainty. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bentuk perjanjian kerja yang diterapkan oleh usaha mikro dan kecil, serta implikasi bentuk perjanjian kerja terhadap perlindungan hukum bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil. Setiap warga negara berhak untuk memiliki pekerja dan kehidupan yang layak. Untuk memperoleh pekerjaan, pekerja perlu menjalani hubungan kerja dengan pemberi kerja. Hubungan kerja tersebut terjadi atas perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja yang dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Di dalam perjanjian kerja termuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, oleh karena itu perjanjian kerja sangat penting sebagai suatu bentuk perlindungan hukum. Hanya saja pada kenyataannya masih banyak hubungan kerja yang tidak didasarkan pada perjanjian kerja, seperti pada hubungan kerja di usaha mikro dan kecil. Ketiadaan perjanjian kerja itu memungkinkan adanya hak dan kewajiban pekerja yang tidak terpenuhi, serta perlindungan hukum bagi mereka tidak kuat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengusaha/pemberi kerja membuat perjanjian kerja dengan pekerjanya dalam bentuk lisan untuk waktu tidak tertentu dan tidak membuat surat pengangkatan untuk pekerjanya. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi lemah karena tidak ada bukti tertulis dari kesepakatan yang dibuat. Penggunaan perjanjian kerja lisan pada UMK melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong penerapan perjanjian kerja tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum.
Kekosongan Perlindungan Hukum Dalam Praktik Kebidanan Pada Kegawatdaruratan Maternal  Titik Muryanti; Muhammad Junaidi; Endah Pujiastuti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.12021

Abstract

  This study aims to analyse positive legal arrangements in Indonesia regarding the legal protection of midwives in maternal emergencies and to formulate a concept of protection that provides legal certainty. The high maternal mortality rate (AKI) in Indonesia often forces midwives to act quickly outside of formal authority. However, they remain vulnerable to criminalisation due to the absence of specific implementing rules after the enactment of Law No. 17 of 2023. The research method used is a normative-legal approach with a descriptive-analytical orientation, based on the literature, laws, and regulations. The results of the study show a gap between 'das sollen' and 'das sein', where midwives are still haunted by legal risks even when acting in good faith. As a solution, this study offers a novelty in the form of an integrative protection model that adopts best practices from New Zealand, including the application of the good faith clause, the Strengthening of the Protection of the Midwife Profession, the obligation to certify BEmONC, and the application of restorative justice in the resolution of medical disputes. The implementation of this model is expected to create a fair health legal system for health workers while guaranteeing the right to life of mothers and babies.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan hukum bidan dalam kegawatdaruratan maternal serta merumuskan konsep perlindungan yang memberikan kepastian hukum. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sering kali memaksa bidan bertindak cepat di luar kewenangan formal, namun mereka tetap rentan terhadap kriminalisasi karena belum adanya aturan pelaksana spesifik pasca berlakunya UU No. 17 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, di mana bidan masih dihantui risiko hukum meskipun bertindak dengan itikad baik. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model perlindungan integratif yang mengadopsi praktik terbaik dari New Zealand, mencakup penerapan good faith clause, penguatan perlindungan profesi bidan, kewajiban sertifikasi BEmONC, serta penerapan restorative justice dalam penyelesaian sengketa medis. Implementasi model ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum kesehatan yang adil bagi tenaga kesehatan sekaligus menjamin hak hidup ibu dan bayi.  
IMPLIKASI PENGATURAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN Ridho Rinaldo Rinaldo; Endah Pujiastuti; Sukimin Sukimin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.412 KB) | DOI: 10.26623/slr.v1i1.2345

Abstract

Keberhasilan    negara     dapat    dilihat    dari    terwujudnya    tujuan     pembangunan nasional, tolok ukur keberhasilan tersebut adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan  kesehatan   menjadi  fokus utama pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercantum  di dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia    Pasal    34    ayat    (3).    BPJS  Kesehatan  sebagai  badan   hukum Pemerintah yang memiliki tugas khusus yaitu menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan sistem rujukan berjenjang di   Indonesia. (2) Bagaimanakah implikasi mengenai pengaturan sistem rujukan berjenjang terhadap pelayanan kesehatan perorangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu menggambarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku   sebagai  hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat., hasil penelitian menunjukkan:     Pertama,    Untuk    mengatur     mekanisme    penyelenggaraannya    sistem rujukan  dalam  BPJS,  Kementrian   Kesehatan   Republik   Indonesia  kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Kedua, dengan adanya pengaturan sistem rujukan berjenjang ini berdampak kepada pelayanan kesehatan perorangan setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi pelayanan   kesehatan  rawat  jalan  tingkat  pertama,  pelayanan   kesehatan  Rawat  Jalan Tingkat Lanjut. Masyarakat mendapat kepastian dalam jaminan kesehatan yang dikelola langsung oleh Pemerintah melalui BPJS, melalui program ini Pemerintah telah menjamin pelayanan kesehatan masyarakat khususnya sistem rujukan berjenjang pada pelayanan BPJS.
Co-Authors A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Absori Agung Aristyawan Adhi Aisyah Nurhalizah Alya Sani Pratiwi Alya Sani Pratiwi Amri P Sihotang Ani Triwati Anis Malik Thoha Annisa, Qiki Anton Catur Sulistiyo Aprillia Endah Puspita Sari Arif Syaifudin, Arif Aris Purwanto Aulia Uyun Asalina Baitipur, Mardiana Nisa Balla Wahyu Budiarto Bambang Wuragil Untung Banja Bakti Marantasi Daffa Alif Utama Dedy Suwandi Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dewi, Reny Puspita Donny Dharmawan Edward, Yusuf Ronny Edy Nugroho Elizabeth Faisal, Muhmmad Mahfudz Fanesya Rahma Praditiska Feri Fernandes Firman Dera Fitriana Noor Khayati G. Gunawan Haliza Yuniar, Putri Hamonangan Sitanggang HARIYANTO, MASHUDI Heryanti, B.Rini Iip Dyah Kusumaningati Jefrianus Tamo Ama Junaidi, Muhammad Karyadi, Sugeng Kespandiar, Tengku Khaidar Alifika El Ula Kukuh SA Kusumaningati, Iip Dyah Laksita Anggrarini Mahendra Hakim Miftah Arifin Misrofingah Moh. Indra Bangsawan Muhammad Iftar Aryaputra Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim Mukharom, Mukharom Musran Munizu Olivia Grasera, Brenda P. Karo-karo, Alex Panggabean, Ester Romauli Purwadhi Purwadhi Putri Ekaresty Haes Putri Haliza Yuniar Putri Haliza Yuniar Putri Rahma Ayunita Putri Seprina Rahma Kusuma Wardani Rati Riana Riana, Rati Ridho Rinaldo Rinaldo Rizky Cahya Nugraha RR. Ella Evrita Hestiandari Samsudin Saputra, Syafiq Aryanta Manggala Saut Maruli Tua Pandiangan Sekamdo, Muhammad Aga Septa Juwita Septiandani, Dian SILVIA EKASARI Siti Annisa Wahdiniawati, Siti Annisa Soegianto Soegianto Sonhaji Sonhaji Sri Rejeki Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh Suhartoyo Suhartoyo Sukarna, Kadi Sukimin Sukimin Susilo Utomo Titik Muryanti Tri Mukyani Tri Mulyani Tri Mulyani Trias Hernanda Triasih, Dharu Tumanda Tamba Unggul Basoeky Usmia, Sitti Valisher Sapayev Willar Haruman Willar Haruman Yani Restiani Widjaya Yudha Andriyanto Yulistyowati, Efi Yuliyanto Budi Setiawan Zaenal Arifin Zahira Kirana Zalogo, Erasma Fitilai