Claim Missing Document
Check
Articles

PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN RINGAN Akbar, Ahmad Faiz; Mulyani, Tri; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.6516

Abstract

Sertifikat halal sangat penting bagi pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk, sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan kendala dan upaya mengatasinya di Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang dipergunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dipergunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal melalui tahapan diantaranya: Pertama, penerbitan NIB secara online. Kedua, permohonan pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH. Ketiga, BPJPH menunjuk pendamping proses produk halal. Keempat, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal. Kelima, penetapan kehalalan produk oleh MUI. Keenam, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan sepanjang tahun 2021 sejumlah 33 sertifikasi halal. Kendala penerbitan, meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi 3 hal: Pertama, akses yang sulit dijangkau, dapat diupayakan dengan meluncurkan sistem online; Kedua, pelayanan yang kurang maksimal dalam ketepatan waktu, dapat diupayakan dengan evaluasi terhadap petugas; Ketiga, kesalahan data, dapat diupayakan dengan membantu pelaku usaha dalam pemberkasan persyaratan permohonan sertifikasi halal. Kendala eksternal meliputi 2 hal: Pertama, Mindset pelaku usaha; Kedua, kurangnya informasi, dapat diupayakan melalui sosialisasi pentingnya sertifikasi halal produk makanan ringan.
PERAN MEDIATOR PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Prasetyo, Puji Hendro; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7474

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui peran mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan kendala mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial serta upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berhasil menyelesaikan kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pihak pengusaha PT. Bangun Makmur Utama. Adapun kendalanya meliputi 2 faktor yaitu yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis meliputi adanya keterbatasan kewenangan mediator, hal ini dapat diupayakan dengan memberikan bimbingan dan pendapat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak akibat pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat diupayakan mediator dengan menengahi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan hak akibat pemutusan hubungan kerja. Kendala non yuridis meliputi, pihak pekerja/buruh dan pengusaha sulit berkompromi, hal ini dapat diupayakan melalui bimbingan dan pendekatanpendekatan persuasif. Kurangnya mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, hal ini dapat diupayakan dengan memanfaatkan waktu dengan membagi tugas dalam menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial. Sarana prasarana kurang memadai, hal ini dapat diupayakan dengan mengajukan proposal untuk pengadaan pembangunan fasilitas. Pihak pengusaha mengutus bawahannya untuk melakukan mediasi, hal ini dapat diupayakan dengan memanggil pihak pengusaha kembali yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI OLEH BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG Perkasa, Ronald Arya Bayu; Mulyani, Tri; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8547

Abstract

Excise as government revenue from the object of the Directorate General of Customs and Excise results from the excise sector including the results of tobacco derivative products such as cigarettes are regulated in Law Number 39 of 2007 concerning Excise. Excise tape in the form of a state security document as a sign that the cigarette has paid its excise. The role of the P2 field in the implementation in the field of customs prosecution and investigation of the results of supervision carried out to prevent the circulation of cigarettes without excise tapes at the Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type A Semarang. The research methods used include, type of sociological juridical research, research specifications are descriptive analytical Data used are primary data and supported by secondary data, with qualitative data analysis. The results showed that the supervision of cigarettes without excise tax bands carried out by section P2 at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang through 3 supervision methods namely Compliance Tests, Partnership Supervision, and Information Media in 6 cities and regencies in the KPPBC Type Madya Pabean A Semarang area. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Pabean A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax. Because the location of the Semarang City area has toll road access as a route to the city of Semarang. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Customs A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax. Because the location of the Semarang City area has toll access as a transportation route with repressive efforts carried out by P2 Intelligence at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang. AbstrakCukai sebagai pendapatan pemerintah dari objek hasil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sektor cukai termasuk hasil produk turunan dari tembakau seperti rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pita Cukai berupa dokumen sekuriti negara sebagai tanda rokok dilunasi cukainya. Peran bidang P2 dalam pelaksanaan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan hasil pengawasan yang dilakukan mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya, jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang melalui 3 metode pengawasan yakni Uji Kepatuhan, Pengawasan Kemitraan, dan Media Informasi pada 6 Kota dan Kabupaten kawasan wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Adanya kendala oleh faktor penetapan hukum dan budaya terhadap regulasi pengaruh peningkatan cukai terhadap kejujuran pelaku dalam pengedarkan rokok tanpa pita cukai. Penindakan kendala ini dilakukan dengan upaya preventif dan kendala pada letak wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dalam pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai. Sebab letak wilayah Kota Semarang memiliki akses tol sebagai jalur transportasi dengan upaya represif yang dilakukan oleh Intelejen P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.
Pelatihan Adaptive Marketing Strategy untuk Bisnis Kecil Menghadapi Disrupsi Teknologi Kespandiar, Tengku; Elizabeth; Pujiastuti, Endah; Munizu, Musran; Misrofingah
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): AUGUST 2025
Publisher : Divisi Riset, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ajad.v5i2.546

Abstract

The accelerated advancement of digital technology has brought about substantial disruption across multiple sectors, notably among small businesses. Numerous small enterprises encounter obstacles in sustaining their operations and remaining competitive due to shifting consumer behaviors, the proliferation of new digital platforms, and the necessity for adaptive marketing approaches. This community engagement initiative sought to strengthen the capacity of small business owners to address technological disruption by providing training in adaptive marketing strategies. The program employed interactive workshops, group discussions, and case simulations, engaging 25 micro, small, and medium enterprise (MSME) participants from diverse sectors within the target area. Training content focused on the evolving digital marketing landscape, the significance of data-driven strategies, effective use of social media, and the application of pertinent digital marketing tools.
Early Exploration of Employee Job Satisfaction Determinants Wahdiniawati, Siti Annisa; Dera, Firman; P. Karo-karo, Alex; Pujiastuti, Endah; Rejeki, Sri
Indonesian Journal Economic Review (IJER) Vol. 5 No. 2 (2025): October
Publisher : Divisi Riset, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ijer.v5i2.569

Abstract

This study aims to examine the impact of work stress and career development on job satisfaction at CV SAI Semarang. A quantitative research approach was employed for this study. The population consists of 39 employees at CV SAI Semarang. A non-probability sampling method was applied, utilizing a saturated sampling technique. The data analysis was conducted using descriptive analysis, classical assumption tests, coefficient of determination tests, and hypothesis testing, all processed with IBM SPSS software version 26. Research instruments included a questionnaire and an interview guide. The results revealed that work stress had a negative and significant effect on job satisfaction at CV SAI Semarang, while career development positively and significantly influenced job satisfaction. Furthermore, both work stress and career development, when considered together, had a positive and significant impact on job satisfaction at CV SAI Semarang.
Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Demak Nilaiana, Nilaiana; Kadi Sukarna; Muhammad Junaidi; Endah Pujiastuti; Aisyah Nurhaliza
Journal Juridisch Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i1.11400

Abstract

This study aims to analyze strategies for optimizing local tax revenues in Demak Regency, which play a strategic role as the primary source of financing for development and public services. The urgency of this research lies in evaluating the regional tax policies that have not yet been fully optimized, resulting in limited funds to cover government expenditures. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis of optimization strategies, including updating tax data, utilizing information technology, improving service quality, and enforcing strict legal measures. Furthermore, this research emphasizes the importance of inter-agency collaboration, particularly with the Regional Financial and Asset Management Agency, as well as education and socialization programs to enhance taxpayer awareness and compliance. Employing a normative juridical approach supported by primary data from interviews and secondary data from statutory regulations, the findings reveal that optimization of tax revenues can be achieved through integrated information systems, stronger supervision, and incentive schemes for compliant taxpayers. These findings are expected to contribute to strengthening local tax policy and supporting the sustainable improvement of public welfare in Demak Regency.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Demak yang memiliki peran strategis sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Urgensi penelitian terletak pada evaluasi terhadap kebijakan penerimaan pajak daerah yang belum optimal, sehingga berdampak pada keterbatasan dana untuk menutupi kebutuhan belanja pemerintah daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai strategi optimalisasi yang mencakup pemutakhiran data perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penegakan hukum yang tegas. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah, serta edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak dapat dicapai melalui integrasi sistem informasi, penguatan pengawasan, dan insentif bagi wajib pajak patuh. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perpajakan daerah serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak secara berkelanjutan.
Juridical Review Oo The Effectiveness of The Motor Vehicle Tax Receivables Collection Program in Semarang City Agung Prasetyo, Raden Soeko; Kadi Sukarna; Muhammad Junaidi; Kukuh Sudarmanto; Endah Pujiastuti
Journal Juridisch Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i1.11594

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the motor vehicle tax receivables collection program in Semarang City, as well as to determine and analyze the supporting and inhibiting factors for the effectiveness of the program. This research is a type of empirical juridical legal research with a statutory approach. The research specification uses descriptive analysis. The data in this study were obtained through interviews and literature studies and then analyzed qualitatively. The results of the study explain that the effectiveness of the motor vehicle tax receivables collection program in Semarang City is marked by an increase in motor vehicle tax revenue compared to the same month period last year and a significant increase in revenue before the program was implemented. Supporting factors for the effectiveness of the motor vehicle tax receivables collection program in Semarang City are cooperation with other agencies and optimizing the use of technology, inhibiting factors are a lack of public awareness and technical obstacles such as data differences between motor vehicle data and vehicle owners.   It is hoped that in the future, the collection program for motor vehicle tax receivables in Semarang City can continue to be improved by improving the data collection system for vehicles and vehicle owners to be more accurate, and increasing socialization to the public about the importance of paying taxes on time. In addition, increased coordination between related agencies is also expected to minimize technical obstacles that have been a hindrance. Thus, it is expected that motor vehicle tax revenue will be more optimal, and this program can run more effectively and efficiently.
Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak Alif Utama, Daffa; Pujiastuti, Endah; Septiandani, Dian
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5922

Abstract

The purpose of this study is to determine the issuance of family cards for unregistered married couples, as well as the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. In marriage law, unregistered marriage is an unregistered marriage, often only fulfilling the pillars and requirements for a valid marriage according to the Islamic religion, but from a legal point of view it has no juridical power, especially for his wife and children later. One of the Government's breakthroughs related to unregistered marriages is the policy of issuing family cards for unregistered married couples. This policy is a positive step in the context of providing equal protection and rights for citizens, but other problems also accompany the presence of this policy. This research article reviews the issuance of family cards for unregistered married couples and the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study, several additional requirements must be met for unregistered married couples to apply for the issuance of a family card. If the family card has been issued, it is also possible to have administrative impacts on children, wives, and husbands related to population administration.  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri, serta akibat hukum dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Dalam hukum perkawinan, kawin siri merupakan perkawinan tidak tercatat, seringkali hanya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam, namun dari sisi hukum tidak memiliki kekuatan yuridis, terlebih untuk istri dan anaknya nanti. Salah satu terobosan pemerintah terkait dengan perkawinan siri adalah kebijakan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam konteks memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi warga negara namun problematika lain turut menyertai hadirnya kebijakan tersebut. Artikel hasil penelitian ini mengulas tentang penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dan akibat hukum penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pasangan nikah siri untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu keluarga. Apabila kartu keluarga sudah terbit, dimungkinkan pula timbul dampak secara administratif terhadap anak, istri, maupun suami berkaitan dengan adminitrasi kependudukan.              
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Sani Pratiwi, Alya; Sonhaji, Sonhaji; Suhartoyo, Suhartoyo; Pujiastuti, Endah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6817

Abstract

This study examines the implementation of imposing sanctions on companies that do not employ workers with disabilities and the factors that influence its implementation, especially in the city of Semarang. Persons with disabilities have the same rights and opportunities as other Indonesian citizens to get a job. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 stipulates that private companies are required to employ workers with disabilities, if they do not do so they can be subject to sanctions. The approach method used is approachempirical juridical. Research specifications areanalytical descriptive. The data collection method was carried out by interviewing and literature study. The analytical method used is analytical methodqualitative. Drawing conclusions using the deductive method. The results of the study show that until now no company has been sanctioned for not employing workers with disabilities. There are 2 categories of factors that influence the non-juridical factors, namely juridical factors and non-juridical factors. The juridical factor is the weak regulation of sanctions at the central and regional levels. The non-juridical factors include labor inspection that has not been maximized, data reporting on workers with disabilities has not been integrated, and the Committee for the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities has not been formed. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya khususnya di Kota Semarang. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menentukan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, apabila tidak dilakukan maka dapat dikenai sanksi.  Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penarikan simpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada perusahaan yang diberikan sanksi karena tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Terdapat 2 kategori faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya sanksi tersebut, yaitu faktor yuridis dan faktor nonyuridis. Faktor yuridis adalah lemahnya pengaturan sanksi di tingkat pusat maupun daerah. Adapun faktor nonyuridis meliputi pengawasan ketenagakerjaan yang belum maksimal, pelaporan data tenaga kerja penyandang disabilitas belum terintegrasi, dan belum terbentuknya Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.   
Pemahaman Siswa SMA Kesatrian 2 Semarang tentang Aspek Yuridis Penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dalam Kehidupan Sehari-hari bagi : - Endah Pujiastuti; Suwandi, Dedy; Tamba, Tumanda; Muryati, Dewi Tuti
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 9 No 2 (2025): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v9i2.13161

Abstract

Bendera dan lambang Negara, Bahasa Indonesia, serta Lagu Kebangsaan merupakan cerminan kedaulatan, kemandirian, dan eksistensi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sekaligus sebagai jati diri bangsa dan identitas negara. Pada umumnya masyarakat mengetahui tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan serta menggunakannya dalam aktivitas bermasyarakat namun kurang memahami aspek yuridisnya secara baik dan benar. Hal ini dialami pula oleh para siswa di SMA Kesatrian 2 Semarang. Kegiatan PkM ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para siswa SMA Kesatrian 2 Semarang tentang aspek yuridis penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari berdasar UU Nomor 24 Tahun 2009. Kegiatan dilaksanakan melalui teknis penyuluhan hukum dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan bantuan hukum. Evaluasi kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode tanya jawab langsung serta kuesioner. Hasil pelaksanaan kegiatan PkM, para siswa menjadi lebih memahami aspek yuridis penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula dengan sanksi administratif dan pidananya. Ada peningkatan pemahaman siswa saat sebelum dan setelah dilaksanakan kegiatan.
Co-Authors A. Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Abib, Agus Saiful Absori Absori Agung Prasetyo, Raden Soeko Aisyah Nurhaliza Aisyah Nurhalizah Akbar, Ahmad Faiz Albertus Heru Nuswanto Alif Utama, Daffa Ani Triwati Annisa, Qiki Arif, Deni Bustanul B. Rini Heryanti Baitipur, Mardiana Nisa Balla Wahyu Budiarto Bangsawan, Mohammad Indra Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dewi, Reny Puspita Dharu Triasih Dharu Triasih Dharu Triasih Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Donny Dharmawan Efi Yulistyowati Elizabeth Faisal, Muhmmad Mahfudz Firman Dera Fitriana Noor Khayati HARIYANTO, MASHUDI Hernanda, Trias Iip Dyah Kusumaningati Kadi Sukarna Karyadi, Sugeng Kespandiar, Tengku Khaidar Alifika El Ula Kukuh Sudarmanto Kusumaningati, Iip Dyah M.I.S, Ardhia Regita Mahendra Hakim Misrofingah Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Muhammad Junaidi Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom Musran Munizu Nilaiana, Nilaiana Nugraha, Rizky Cahya Nuswanto, A Heru Nuswanto, A Heru P. Karo-karo, Alex Panggabean, Ester Romauli Perkasa, Ronald Arya Bayu Prasetyo, Puji Hendro Praviesta, Melati Surya PT, Bramastyo Wisnu Purwadhi Purwadhi Putri Seprina Rahma Kusuma Wardani Riana, Rati Rinaldo, Ridho Rinaldo Roy Setiawan RR. Ella Evrita Hestiandari Saiful Abib, Agus Sani Pratiwi, Alya Sapayev, Valisher Saputra, Syafiq Aryanta Manggala Saut Maruli Tua Pandiangan Septiandani, Dian SILVIA EKASARI Siti Annisa Wahdiniawati, Siti Annisa Sonhaji Sonhaji Sri Rejeki Subaidah Ratna Juita Suhartoyo Suhartoyo, Suhartoyo Sukimin Supriyadi Supriyadi Susilo Utomo Suwandi, Dedy Tamba, Tumanda Tri Mukyani Tri Mulyani Tri Mulyani Triasih, Dharu Usmia, Sitti Willar Haruman Yani Restiani Widjaja, Yani Restiani Yudha Andriyanto Yulistyowati, Efi Yulistyowati, Evi Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zahira Kirana Zalogo, Erasma Fitilai