Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.067
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Kebidanan Midwiferia The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal EMT KITA Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) EDUTEC : Journal of Education And Technology JURNAL USM LAW REVIEW Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu komunikasi Media dan Cinema AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of General Education and Humanities Semarang Law Review Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Indonesian Journal Economic Review (IJER) Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan Tematik Journal Accounting International Mount Hope Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Inovasi Bisnis Manajemen dan Akuntansi Journal Healthcare Education Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Juridisch
Endah Pujiastuti
Universitas Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Rekonstruksi Kebijakan Impor Pangan yang Memberikan Hak Perlindungan Konstitusional Bagi Petani Lokal: Penelitian Samsudin; Kukuh SA; Endah Pujiastuti
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7720

Abstract

Kebijakan impor pangan merupakan instrumen pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Namun, kebijakan impor yang tidak mempertimbangkan kepentingan produksi pangan dalam negeri berpotensi mengancam keberlanjutan usaha tani, kesejahteraan petani, dan kedaulatan pangan nasional. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengatur bahwa kebijakan dan peraturan impor pangan harus memperhatikan keberlanjutan usaha tani serta peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Meskipun demikian, ketentuan tersebut masih memerlukan penguatan secara normatif karena belum memberikan parameter yang jelas dan mekanisme perlindungan yang memadai terhadap petani dari dampak kebijakan impor. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kebijakan impor pangan berdasarkan Pasal 39, mengidentifikasi kelemahan normatif dalam memberikan perlindungan terhadap petani, serta merumuskan rekonstruksi norma yang berorientasi pada perlindungan petani dan kedaulatan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan politik hukum. Rekonstruksi Pasal 39 diharapkan menghasilkan norma yang lebih responsif dan memberikan kepastian hukum, sehingga kebijakan impor dapat menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan keberlanjutan produksi pangan dalam negeri serta kesejahteraan petani.
Reformulasi Hukum Pemilu Menghadapi Digitalisasi dan Pelanggaran Administratif Aprillia Endah Puspita Sari; Endah Pujiastuti; Kukuh Sudarmanto
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13607

Abstract

Pemilu merupakan alat yang digunakan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat pada suatu sistem demokrasi. Studi literatur menjelaskan terkait dengan pelanggaran administratif pada pemilu yang dimaksudkan tersebut mencakup beberapa dari aktivitas yang bertentangan dengan mekanisme, prosedur, serta tata cara dalam penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan hasil analisis terkait dengan kesiapan hukum pemilu di Indonesia terhadap digitalisasi pemilu dalam penanganan pelanggaran administratif. Metode penelitian penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil temuan penelitian yaitu beberapa contoh dari pelanggaran administrasi yang dimaksudkan yaitu adanya sistem yang memiliki potensi gagal serta memiliki dampak terhadap hak pemilih atau peserta, akses tidak sah terhadap sistem pemilu, tidak terpenuhinya standar keamanan dan transparansi sistem, kelalaian pengelolaan sistem informasi pemilu, dan manipulasi data atau kesalahan input data. Beberapa contoh dari sistem pelanggaran tersebut tidak memiliki sifat pidana. Akan tetapi, secara tidak langsung jenis pelanggaran yang dimaksudkan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi pemilu serta keadilan. Kesiapan hukum pemilu di Indonesia terhadap digitalisasi pemilu dalam penanganan pelanggaran administratif memaparkan Indonesia belum sepenuhnya siap pada hukum guna menghadapi kompleksitas pemilu berbasis teknologi. Dalam hal ini diperlukan penyesuaian mekanisme pembuktian, penguatan kelembagaan, serta pembaharuan regulasi dengan jelas agar digitalisasi pemilu tidak memiliki potensi dalam melemahkan beberapa prinsip dari pemilu yang demokratis, adil, dan jujur.
Rekonstruksi Pengaturan Hukum Lelang di Indonesia dalam Perspektif Kepastian hukum dan Keadilan Hukum Laksita Anggrarini; Zaenal Arifin; Endah Pujiastuti; Miftah Arifin
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13619

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan hukum lelang di Indonesia dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum. Lelang memiliki peran strategis dalam peralihan hak, pelaksanaan eksekusi, serta penyelesaian kewajiban hukum, namun pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral dan sebagian bertumpu pada regulasi lama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi para pihak, khususnya pemenang lelang yang beritikad baik. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya sengketa lelang dan menurunnya kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang. Urgensi penulisan ini terletak pada kebutuhan akan sistem hukum lelang yang lebih harmonis, komprehensif, dan adaptif terhadap dinamika praktik hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konsep rekonstruksi pengaturan hukum lelang yang mengintegrasikan kepastian hukum prosedural dengan keadilan substantif serta perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan pejabat lelang, dan penguatan perlindungan hukum merupakan elemen kunci dalam mewujudkan sistem lelang yang adil dan pasti.
Kekosongan Norma Uji Laboratorium Tembakau Sintetis dalam Pembuktian Narkotika Banja Bakti Marantasi; Endah Pujiastuti; Muhammad Junaidi
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13739

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan uji laboratorium tembakau sintetis sebagai dasar pembuktian tindak pidana narkotika serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perkembangan narkotika jenis baru berupa tembakau sintetis yang memiliki karakteristik kimia fluktuatif dan belum diakomodasi secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait standar uji laboratorium. Urgensi penulisan penelitian ini terletak pada munculnya kekosongan norma yang menyebabkan pembuktian sangat bergantung pada interpretasi ahli dan aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, terutama melalui analisis Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tmg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai metode, parameter, dan standar validitas uji laboratorium tembakau sintetis berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam proses pembuktian serta memperluas diskresi penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana narkotika terhadap tembakau sintetis saat ini belum didukung oleh kerangka normatif yang jelas dan terukur. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa persoalan uji laboratorium tembakau sintetis merupakan problem normatif-struktural dalam sistem hukum pidana yang memengaruhi legitimasi pemidanaan dan memerlukan pembaruan regulasi yang adaptif.
Efektivitas Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Anton Catur Sulistiyo; Endah Pujiastuti; Muhammad Junaidi; Putri Haliza Yuniar
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Semarang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta merumuskan solusi yuridis guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pekerja. Urgensi penelitian ini didasarkan pada fenomena stagnasi eksekusi putusan PHI yang menyebabkan kemenangan pekerja sering kali bersifat simbolis tanpa pemulihan hak secara nyata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang memadukan data primer berupa wawancara mendalam dengan aparatur peradilan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pergeseran paradigma eksekusi putusan PHI dari mekanisme perdata yang bersifat formalistis menuju penggunaan tekanan pidana sebagai instrumen pemaksa kepatuhan, serta penekanan pada urgensi penerapan upaya paksa badan (gijzeling) sebagai solusi struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi non-pembayaran pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terbukti meningkatkan tingkat keberhasilan eksekusi hingga 66,7% melalui efek gentar (deterrent effect). Namun demikian, efektivitas tersebut masih terhambat oleh rigiditas hukum acara perdata umum dan keterbatasan aset yang dapat dieksekusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam eksekusi putusan PHI masih bersifat parsial dan memerlukan reformasi regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pengadilan, termasuk pemblokiran rekening otomatis dan sandera badan, guna menjamin keadilan substantif bagi pekerja. Kata kunci: Dana Penjaminan Pesangon; Eksekusi; Kepastian Hukum; Pengadilan Hubungan Industrial; Undang-Undang Cipta Kerja.  
Pembatasan Diskresi Penuntutan Pasca P-21 Melalui Mekanisme Praperadilan Edy Nugroho; Endah Pujiastuti; Muhammad Junaidi; Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.14020

Abstract

This study aims to analyze the limitation of prosecutorial discretion in terminating prosecution after a case file has been declared complete (P-21) through Pretrial Decision Number 1/Pid.Pra/2025/PN Pekalongan. The legal issue concerns the conflict between P-21 status, which signifies the fulfillment of prosecution requirements, and the subsequent termination of prosecution after the pre-prosecution stage has been completed. The urgency of this research lies in ensuring legal certainty, consistency in law enforcement, and the protection of the rights of all parties. This study employs a normative juridical method strengthened by empirical data using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. Data were collected through literature review, court decision analysis, and interviews. The findings reveal that the termination of prosecution after the issuance of P-21, without any new legal facts, contradicts Article 140 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code, the principle of legal certainty, and due process of law. The pretrial decision confirms that P-21 status carries legal consequences that limit prosecutorial discretion in terminating prosecution. This study concludes that pretrial proceedings function as a judicial control mechanism over prosecutorial discretion. The novelty of this research lies in establishing P-21 status as a normative limitation on prosecutorial termination after the completion of the pre-prosecution stage.   Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatasan diskresi Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) melalui Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pekalongan. Permasalahan hukum penelitian ini terletak pada konflik antara status P-21 yang menunjukkan terpenuhinya syarat penuntutan dengan penghentian penuntutan setelah tahap prapenuntutan selesai. Urgensi penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan perlindungan hak para pihak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan setelah P-21 tanpa adanya fakta hukum baru bertentangan dengan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, asas kepastian hukum, dan due process of law. Putusan praperadilan menegaskan bahwa status P-21 memiliki konsekuensi yuridis yang membatasi diskresi Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap penggunaan diskresi penuntutan. Kebaruan penelitian terletak pada penegasan bahwa status P-21 merupakan batas normatif terhadap penghentian penuntutan pasca prapenuntutan
Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan dalam Sistem Administrasi Negara Bambang Wuragil Untung; Endah Pujiastuti; Kadi Sukarna; Unggul Basoeky
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.14204

Abstract

This study aims to analyze juridically the falsification of marriage documents as a crime against public trust and the resulting criminal liability. The falsification of marriage documents not only affects the legal validity of marital relationships but also undermines the legitimacy of state institutions and public confidence in administrative systems. The urgency of this study lies in the increasing occurrence of document forgery conducted systematically by exploiting weaknesses in administrative verification systems, as reflected in the case at the Religious Affairs Office (KUA) of Patebon, Kendal Regency. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by empirical data obtained through interviews. The novelty of this study lies in its integrative approach combining criminal law and administrative law perspectives in examining marriage document forgery as a crime against public trust. The results indicate that such falsification fulfills the elements of the crime of document forgery under Article 391 of the Criminal Code and involves multiple actors in a structured manner. Furthermore, weaknesses in administrative systems are identified as the primary enabling factor, highlighting the need for strict law enforcement and the strengthening of integrated digital verification systems to prevent future occurrences.     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik serta pertanggungjawaban pidana yang timbul. Pemalsuan dokumen perkawinan merupakan permasalahan yang tidak hanya berdampak pada keabsahan hubungan hukum para pihak, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi institusi negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya praktik pemalsuan dokumen yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan kelemahan sistem verifikasi administratif, termasuk dalam kasus di KUA Patebon Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung oleh data empiris melalui wawancara. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam mengkaji pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP, serta melibatkan berbagai pihak dengan pola yang sistematis. Selain itu, kelemahan sistem administrasi menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya pemalsuan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas serta penguatan sistem verifikasi berbasis digital untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. 
Regulasi Pelaksana Pajak Karbon dalam MendukungTarget Nationally Determined Contribution Indonesia Hamonangan Sitanggang; Zaenal Arifin; Endah Pujiastuti; Amri Panahatan Sihotang
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.14172

Abstract

This study examines the urgency of establishing and implementing regulations for carbon taxation in Indonesia and formulates an ideal regulatory model to support the achievement of Indonesia’s Nationally Determined Contribution (NDC) targets. Although carbon taxation has been legally recognized under the Harmonization of Tax Regulations Law and Presidential Regulation on Carbon Economic Value, its implementation remains ineffective due to the absence of comprehensive implementing regulations governing emission measurement and verification, tariff calculation, tax collection, supervision, and incentive mechanisms. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches by analyzing carbon tax regulations in Indonesia, Singapore, Finland, and India. The findings demonstrate that the lack of operational legal instruments has created legal uncertainty and hindered the effectiveness of carbon taxation as an environmental fiscal policy instrument. This study further argues that a Government Regulation is required to operationalize Article 13 of the Harmonization of Tax Regulations Law and provide legal certainty for stakeholders. The novelty of this research lies in its integrative analysis linking the absence of implementing regulations with the obstacles to achieving Indonesia’s NDC targets, while proposing a comparative and adaptive regulatory framework suited to Indonesia’s legal and economic conditions. The study contributes theoretically to the development of environmental tax law and practically to the formulation of a more effective, equitable, and sustainable carbon tax policy in Indonesia.   Penelitian ini menganalisis urgensi pembentukan regulasi pelaksana pajak karbon di Indonesia serta merumuskan model pengaturan yang ideal guna mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Meskipun pajak karbon telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon, implementasinya belum berjalan optimal akibat belum adanya regulasi pelaksana yang mengatur secara komprehensif mekanisme pengukuran dan verifikasi emisi, penetapan tarif, pemungutan, pengawasan, dan pemberian insentif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan melalui analisis pengaturan pajak karbon di Indonesia, Singapura, Finlandia, dan India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan instrumen hukum operasional telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pajak karbon sebagai instrumen kebijakan fiskal lingkungan. Penelitian ini berpendapat bahwa peraturan pemerintah diperlukan untuk mengoperasionalkan Pasal 13 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai hubungan antara kekosongan regulasi pelaksana dan hambatan pencapaian target NDC Indonesia, sekaligus menawarkan model regulasi komparatif dan adaptif yang sesuai dengan sistem hukum serta kondisi ekonomi nasional. Kontribusi penelitian ini memberikan penguatan teoretis dalam pengembangan hukum pajak lingkungan dan kontribusi praktis bagi pembentukan kebijakan pajak karbon yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.    
Understanding Paralegals of Sexual Violence Victimsfrom the Perspective of Communication Law Yuliyanto Budi Setiawan; Endah Pujiastuti
Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema Vol. 9 No. 1 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/pikma.2026v9i1.2618

Abstract

This study was conducted to understand the activities of paralegals to victims of sexual violence in the perspective of communication law. This study also aims to understand how the symbolic interaction of paralegals to victims of sexual violence. The research approach uses a phenomenological approach, in this case the activities of paralegals assisted by the LRC-KJHAM. As for data analysis in this study using the Miles & Huberman model. For the research findings in this study, there are two pathways to becoming a paralegal. The first path is through the ‘Sekartaji’, where this group of therapists strengthens the psychological and mental conditions of victims. The second route is through the Gender School. The majority of participants in the Gender School are university students. The alumni of the Gender School are currently pre-volunteers assisting victims, helping the work of the legal division until they can later become paralegals. Based on a review of previous research with similar themes, it can be found that this study has never been carried out, so there are points of novelty in this study.
Kebijakan Daerah Dalam Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan: Local Policy Roles in Protecting Social Security for Vulnerable Workers Yudha Andriyanto; Willar Haruman; Endah Pujiastuti
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12051

Abstract

This study analyzes the exercise of authority by the Semarang City Government in providing employment social security protection for vulnerable workers including farmers, fishermen, parking attendants, and other informal sector workers, and develops responsive legal solutions to address the constraints that hinder effective implementation. Departing from earlier studies that focus primarily on national level regulation or abstract justice theories, this research presents novelty by combining an empirical evaluation of local policy performance with the analytical frameworks of Development Law Theory, Social Justice Theory, Policy Implementation Theory, Responsive Law, and Good Governance principles. Employing a socio legal method with a statute approach, the study draws on interviews, field observations, and document analysis involving vulnerable workers, the Manpower Office, and BPJS Ketenagakerjaan. The findings show that employment social security coverage reaches only fifteen percent of vulnerable workers due to the absence of specific local regulation, procedural rigidity within administrative systems, weak coordination among institutions, and limited public awareness and outreach. The study recommends the formulation of a dedicated Local Regulation, the simplification of registration procedures, the provision of subsidized contributions for vulnerable worker groups, and the establishment of a tripartite governance forum to enhance institutional capacity and ensure more effective welfare protection within Semarang City.   Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang meliputi petani, nelayan, juru parkir, dan pekerja sektor informal lainnya, serta merumuskan solusi hukum yang responsif untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat efektivitas implementasi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang terutama berfokus pada regulasi tingkat nasional atau teori keadilan yang bersifat abstrak, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui penggabungan evaluasi empiris terhadap kinerja kebijakan daerah dengan kerangka analitis Teori Hukum Pembangunan, Teori Keadilan Sosial, Teori Implementasi Kebijakan, Hukum Responsif, dan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dengan menggunakan metode socio legal melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menghimpun data melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen yang melibatkan pekerja rentan, Dinas Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai lima belas persen dari total pekerja rentan akibat ketiadaan regulasi daerah yang khusus mengatur perlindungan pekerja rentan, rigiditas prosedur administratif, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sosialisasi dan literasi publik. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Daerah khusus, penyederhanaan prosedur pendaftaran, pemberian subsidi iuran bagi kelompok pekerja rentan, serta pembentukan forum tata kelola tripartit untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memastikan perlindungan kesejahteraan yang lebih efektif bagi pekerja rentan di Kota Semarang.
Co-Authors A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Absori Agung Aristyawan Adhi Aisyah Nurhalizah Alya Sani Pratiwi Alya Sani Pratiwi Amri P Sihotang Ani Triwati Annisa, Qiki Anton Catur Sulistiyo Aprillia Endah Puspita Sari Arif Syaifudin, Arif Aulia Uyun Asalina Baitipur, Mardiana Nisa Balla Wahyu Budiarto Bambang Wuragil Untung Banja Bakti Marantasi Daffa Alif Utama Dedy Suwandi Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dewi, Reny Puspita Donny Dharmawan Edward, Yusuf Ronny Edy Nugroho Elizabeth Faisal, Muhmmad Mahfudz Fanesya Rahma Praditiska Feri Fernandes Firman Dera Fitriana Noor Khayati G. Gunawan Haliza Yuniar, Putri Hamonangan Sitanggang HARIYANTO, MASHUDI Heryanti, B.Rini Iip Dyah Kusumaningati Jefrianus Tamo Ama Junaidi, Muhammad Karyadi, Sugeng Kespandiar, Tengku Khaidar Alifika El Ula Kukuh SA Kusumaningati, Iip Dyah Laksita Anggrarini Mahendra Hakim Miftah Arifin Misrofingah Moh. Indra Bangsawan Muhammad Iftar Aryaputra Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim Mukharom, Mukharom Musran Munizu Olivia Grasera, Brenda P. Karo-karo, Alex Panggabean, Ester Romauli Purwadhi Purwadhi Putri Ekaresty Haes Putri Haliza Yuniar Putri Haliza Yuniar Putri Rahma Ayunita Putri Seprina Rahma Kusuma Wardani Rati Riana Riana, Rati Ridho Rinaldo Rinaldo Rizky Cahya Nugraha RR. Ella Evrita Hestiandari Samsudin Saputra, Syafiq Aryanta Manggala Saut Maruli Tua Pandiangan Sekamdo, Muhammad Aga Septa Juwita Septiandani, Dian SILVIA EKASARI Siti Annisa Wahdiniawati, Siti Annisa Soegianto Soegianto Sonhaji Sonhaji Sri Rejeki Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh Suhartoyo Suhartoyo Sukarna, Kadi Sukimin Sukimin Susilo Utomo Titik Muryanti Tri Mukyani Tri Mulyani Tri Mulyani Trias Hernanda Triasih, Dharu Tumanda Tamba Unggul Basoeky Usmia, Sitti Valisher Sapayev Willar Haruman Willar Haruman Yani Restiani Widjaya Yudha Andriyanto Yulistyowati, Efi Yuliyanto Budi Setiawan Zaenal Arifin Zahira Kirana Zalogo, Erasma Fitilai