Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Kompilasi Hukum Collegium Studiosum Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Pepadu Journal of Authentic Research Jurnal Wicara Desa Jurnal DIskresi
AD. Basniwati
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
UPAYA PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA Bq. Laelatul Fitri; Rusnan; AD. Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qv5q5n19

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah kota mataram dalam penertiban pedagang kaki lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah kota mataram dalam upaya penertiban pedagang kaki lima lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, upaya Pemerintah Kota Mataram dalam menertibkan PKL berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015 sudah berjalan efektif melalui: pembentukan dan penegakan peraturan, pemberdayaan ekonomi, optimalisasi penataan ruang, sosialisasi peraturan, penyediaan tempat berjualan yang layak, serta monitoring dan pengawasan berkelanjutan. Adapun Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Mataram Dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima ada dua yaitu kendala internal (perencanaan tata ruang yang belum optimal, keterbatasan anggaran, regulasi zonasi yang tidak jelas, belum ada rencana relokasi menyeluruh, serta kurangnya sosialisasi) dan kendala eksternal (kurangnya kesadaran dan kepatuhan PKL, resistensi, faktor sosial ekonomi dan budaya, serta intervensi pihak tertentu). Peneliti menyarankan Pemerintah Kota Mataram untuk merekonstruksi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Mataram juga diharapkan untuk mengoptimalkan koordinasi antar instansi agar masing-masing instansi bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
PENGARUH PENGGUNAAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI LUAR DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH  (Studi di Kota Mataram) Kharisma Rinjani Putri; AD. Basniwati; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/w4wvpt89

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh penggunaan plat nomor kendaraan bermotor pribadi luar daerah terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Mataram selama periode 2022–2024 serta mengetahui kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam menanggulangi keberadaan kendaraan bermotor dengan plat luar daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan bermotor pribadi dengan plat luar daerah berpengaruh secara implisit terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Mataram karena memanfaatkan infrastruktur daerah tanpa diimbangi kewajiban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga tidak tercatat sebagai objek pajak daerah. Kondisi ini mengurangi potensi penerimaan pajak dan menimbulkan ketidakadilan fiskal. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah meliputi ketiadaan regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai pemberian sanksi terhadap kendaraan bermotor pribadi plat luar daerah, keterbatasan data jangka waktu operasional kendaraan bermotor pribadi plat luar daerah, rendahnya efektivitas Operasi Gabungan (Opgab), serta rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor pribadi plat luar daerah. Upaya yang dilakukan melalui Operasi Gabungan (Opgab), sosialisasi mengenai regulasi pajak daerah, serta memberikan keringanan dan pembebasan pajak bagi pemilik objek kendaraan bermotor plat luar daerah yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kedudukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah AD Basniwati; Haeruman Jayadi; Agung Setiawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.283

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana kendala dan upaya dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian nya adalah: dimana BPKP mempunyai kedudukan adalah lembaga non departemen pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka tentunya BPKP merupakan lembaga yang dapat dikatakan setingkat dengan dapertemen yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya; Kendala serta upaya BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah berada di lingkup hambatan dalam pengawasan yang dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM). Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara.
Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Oleh DPRD di Kabupaten Lombok Tengah AD Basniwati; Rahmadani Rahmadani
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.198

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip good gavernance dalam pengawasan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Lombok tengah dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris dengan mempergunakan metode pendekatan perundang- undangan, metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis melakukan kajian secara mendalam terkait implementasi di lapangan sedangkanpendekatan perundang- undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UUD 1945 dan UU kaitannya pengawasan daerah. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara terkait dengan lembaga-lembaga negara. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk melakukan perbaikan hubungan antar lembaga negara.
Pengawasan Penyelesaian Laporan Pertanahan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Basniwati, AD.; Jayadi, Haeruman; Koynja, Johannes Johny
Journal of Authentic Research Vol. 5 No. 3 (2026): August
Publisher : LITPAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jar.v5i3.6503

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan penyelesaian laporan pertanahan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani permasalahan pertanahan, khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara purposive sampling, serta studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman, dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman NTB semakin efektif seiring dengan peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait sengketa pertanahan, dari 11 laporan pada tahun 2020 menjadi 251 laporan pada tahun 2024. Tingkat penyelesaian kasus mencapai 95% dari total laporan yang masuk. Faktor-faktor pendukung utama meliputi kerangka hukum yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis pada aplikasi laporan, serta masalah geografis yang menghambat pengawasan di daerah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, Ombudsman NTB berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan melalui pengawasan yang lebih baik.
Co-Authors Abdul Khair Agung Setiawan Akbar, Sand Al Abid, Fathan Amalia, Riska Ari Ashari Ashari Ashari Baiq Nurminah Bq. Laelatul Fitri Cahayani, Ayu Septina Danu Firman Solihin Dimara, Kristi Joy Oktofifteen Fauziah Haeruman Haeruman Jayadi HAERUMAN JAYADI Haeruman Jayadi Haeruman Jayadi Hikmah, Ayu Nurul Hikmah Humairoh, Tata Ine Indriani Inges Sukma Fatimah Putri Iqozul Himam Jayadi , Haeruman Johannes Johny Koynja Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Kafrawi Kafrawi Kaharuddin Kaharuddin Kaharuddin Khairul Umam Khairul Umam Kharisma Rinjani Putri Kusuma, Rahmawati Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha Lalu Restu Tahta Negara Lalu Yazid Ferdiansyah M. Saleh M. SALEH Mahendra Wijaya Kusuma Malik, Deni Putra Minollah Minollah Minollah Minollah, Minollah Muh Alfian Fallahiyan Muhamad Sahril Gunawan Muhammad Saleh Muhammad Zulkarnain Mustika Fuji Astuti Nugraha, Lalu Guna Nurdiansyah, Andi Pitaloka, Diva Pratiwi, Mita Ayu Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rahmadani Rajiburrahman, Rajiburrahman Ramadhan, Faras Rr. Cahyowati RR. Cahyowati Rusnan Rusnan Rusnan Sa'ban Rahmat Sapitri, Diana Satria Budi Kusuma Sofwan Sofwan Sofwan Sofwan Sri Hariati Subandi Subandi Wisnu Hilmantio Yahya, Lalu Husnu Yumni Laeli Wahdati