Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Pengembangan Implementasi Administrasi Publik dengan Fasilitas pada Masyarakat di Daerah Pedesaan Beatrice Jacsani Cinidrilli de Mendonca; Irsyaf Marsal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2751

Abstract

Pengembangan implementasi administrasi publik dalam penyediaan fasilitas yang layak bagi masyarakat di daerah pedesaan untuk memberi fasilitas yang aman dan baik untuk masyarakat, dan masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dalam akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi atau infrastruktur dasar. Administrasi publik memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemerataan fasilitas tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach). Dan focus kepada penelitian yang diarahkan pada analisis peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan implementasinya dalam konteks pembangunan fasilitas publik di daerah pedesaan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi publik berperan penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memastikan pemerataan pembangunan dan akses terhadap fasilitas publik yang berkualitas. Dan menjamin untuk memberi yang terbaik dan unntuk memperkuat implementasinya, diperlukan optimalisasi Undang-Undang Desa, pemerataan pembangunan, serta transparansi melalui digitalisasi pelayanan publik agar masyarakat pedesaan dapat menikmati pelayanan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Annulment of Marital Property Agreements Due to Vitiating Factors: A Comparative Study Between Indonesian and English Law Sirait, Priscila; Marsal, Irsyaf
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2523

Abstract

This article examines how annulment of marital property agreements occurs when consent is tainted by vitiating factors. The research object focuses on prenuptial agreements in Indonesia and financial settlement agreements in England. The objective of this study is to analyze the legal framework, judicial practice, and consequences of annulment caused by error, misrepresentation or fraud, or duress in both jurisdictions. Using normative legal research, this study employs statutory, conceptual, comparative, and case approaches, supported by deductive analysis of legislation, jurisprudence, and scholarly opinion. The results show that under Indonesian law, annulment is possible when an agreement is proven to be based on false or misleading information, as exemplified by Denpasar District Court Decision No. 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps, which annulled a prenuptial agreement due to misrepresentation. Meanwhile under English law, annulment is recognized in cases of fraudulent misrepresentation, as highlighted in Sharland v Sharland [2015] UKSC 60, where intentional dishonesty invalidated a financial settlement agreement. The conclusion affirms that such agreements are voidable and although annulment safeguards fairness and genuine consent, the division of marital property must still be pursued through separate judicial proceedings as the consequences in both legal systems.
Civil Law Implications for Children Born Through Surrogacy (Surrogate Mother) Thalib, Sabrina Riyadh; Marsal, Irsyaf
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2556

Abstract

This study analyzes the legal status of children born from surrogacy in Indonesia, a practice considered illegal yet a potential solution for infertility, creating a serious rechtsvacuüm. The research objective is a juridical analysis of this issue under Indonesian civil law using a normative juridical method. The findings indicate that surrogacy agreements are legally invalid and considered null and void (van rechtswege nietig) because they fail to meet the "lawful cause" requirement stipulated in Article 1320 in conjunction with Article 1337 of the Civil Code. This legal void creates uncertainty for the child. Based on the principle of mater semper certa est, the surrogate is legally recognized as the mother, disregarding genetic parentage. This situation infringes upon the child's fundamental rights to identity and inheritance, undermining the principle of pro bono infantis. The study concludes that there is an urgent need for definitive state regulation, either through a strict prohibition or by permitting altruistic surrogacy under rigorous judicial oversight, to provide legal certainty and paramount protection for the child
Legal Analysis of Protection Against Breach of Employment Contract Asri, Muhammad Rozi; Marsal, Irsyaf
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2711

Abstract

This study aims to analyze the forms of default (breach of contract) committed by the government as the employer in the implementation of the Work Order (SPK) and to examine the legal remedies available for contractors to obtain legal protection. This research employs a normative juridical method using statute, case, and conceptual approaches. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary sources, analyzed qualitatively through a descriptive-analytical technique. The results indicate that government default commonly occurs in the form of delayed payments, unilateral changes to the scope of work, and contract termination without legal justification. These actions cause losses to contractors due to their weak bargaining position in legal relations with the government. Legal protection for contractors can be pursued through warnings (somasi), civil lawsuits based on Articles 1243–1252 of the Indonesian Civil Code, and non-litigation dispute resolution mechanisms such as mediation or arbitration as regulated under Law Number 2 of 2017 on Construction Services and Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Government Procurement of Goods/Services. This study emphasizes the need to strengthen regulations and improve dispute resolution mechanisms to ensure legal certainty and fairness for contractors in the implementation of work orders.
Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Publik Digital di Indonesia Cheryl Michaelia Ongkowiguno; Irsyaf Marsal
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1851

Abstract

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mendorong transformasi layanan publik dan aktivitas privat berbasis sistem elektronik, namun sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi. Kondisi ini menempatkan perlindungan data sebagai isu strategis yang berkaitan dengan hak privasi warga negara dan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum Indonesia dalam membentuk dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta menilai sejauh mana negara mampu menyeimbangkan kebutuhan efisiensi layanan publik digital dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji norma hukum positif, doktrin, teori politik hukum, dan prinsip hak asasi manusia terkait privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP merupakan tonggak penting politik hukum nasional dalam membangun rezim perlindungan data yang komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, seperti tumpang tindih kewenangan, belum berfungsinya lembaga pengawas independen, lemahnya kesadaran institusi publik terhadap prinsip minimalisasi data, serta kecenderungan praktik digitalisasi pemerintah yang lebih menekankan efisiensi administratif dibanding perlindungan privasi. Selain itu, dominasi korporasi digital sebagai pengendali data menimbulkan tantangan baru bagi negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara sektor publik dan privat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arah politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih berada dalam masa transisi menuju model hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Untuk mencapai efektivitas yang diharapkan, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta penerapan prinsip privacy by design dalam setiap kebijakan digital negara agar perlindungan privasi masyarakat dapat terjamin di tengah pesatnya transformasi digital nasional.
Subcontractors in Public Procurement: An Analysis of Potential Risks and Fraud Factors in Procurement Practices in Indonesia Shakira, Talitha Atha; Marsal, Irsyaf
International Journal of Social Service and Research Vol. 6 No. 1 (2026): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v6i1.1355

Abstract

Government procurement of goods and services (pengadaan barang dan jasa or PBJ) constitutes a strategic sector while simultaneously being one of the most vulnerable to corruption. Monitoring data from ICW in 2023 recorded 791 corruption cases, causing state losses amounting to IDR 28.4 trillion, with the most dominant modus operandi being fictitious projects and falsified accountability reports. One critical loophole lies in the subcontracting mechanism, which is frequently misused through the inclusion of fictitious subcontractors. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and case study analysis. The analysis focuses on the Decision of the High Court of Bandung No. 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT BDG (Amarta Karya case) and the Decision of the Central Jakarta District Court No. 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst in conjunction with the Supreme Court Decision No. 944 K/Pid.Sus/2022 (Waskita Karya case), in connection with LKPP Regulation No. 12 of 2021, the theory of cashflow fraud in contractual chains, and the “don’t care” theory in contractual relations. The findings demonstrate that subcontract fraud arises due to weak factual verification, lengthy contractual chains that enable fictitious invoices, and the limited authority of the Budget User (PA) in supervising subcontractors. Subcontract fraud is not only categorized as a criminal act of corruption but may also be qualified as a breach of contract (wanprestasi) under civil law.
Kebijakan Pengelolaan Aliran Sungai Melalui Partisipasi Masyarakat, Strategi Penanggulangan Pencemaran Berkelanjutan Afifah, Rifda; Marsal, Irsyaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3076

Abstract

Permasalahan Pencemaran aliran sungai di Indonesia memang sangat kompleks dan berdampak luas, tidak hanya pada aspek lingkungan, tapi juga kesehatan, sosial, dan ekonomi. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Payung Hukum Utama dalam Hukum Lingkungan mengatur juga terkait dengan pencemaran lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman Undang-undang tersebut dirasa tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum yang ada. Revitalisasi Pembentukan Hukum Lingkungan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran sungai juga tentu menjadi Urgensi nyata pembentukan politik hukum untuk menangani permasalahan aliran sungai yang perlu diperhitungkan oleh Pemerintah mengingat akibat yang cukup signifikan pada kehidupan masyarakat baik secara ekonomi maupun kesehatan. PDASRH selaku Lembaga yang diamanahkan UU dalam menjaga Lingkungan dirasa bisa menjadi salah satu strategi kebijakan  yang baik dibarengi dengan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi pencemaran Aliran Sungai berkelanjutan. Jenis Penelitian dalam penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan statute   approach dan Pendekatan Konseptual terkait Penanggulangan Pencemaran Sungai Berkelanjutan. Lewat penelitian ini, penulis berharap bisa menjadi gagasan yang progresif untuk perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana Pasal 33 Ayat (3) bahwa : “Bumi, Air, dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst) Adelia Yuliana; Anissa Nabilla; Indah Meisyana Suci; Setia Nanda Nurbaety; Irsyaf Marsal
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4399

Abstract

Kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia menyoroti lemahnya mekanisme tata kelola serta pertanggungjawaban hukum direksi BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa perundang-undangan (statute approach), teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Terkait sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban direksi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa direksi sebagai organ perseroan memiliki fiduciary duty yang harus dijalankan dengan itikad baik, tanggung jawab, serta loyalitas penuh terhadap perseroan. Namun, dalam kasus Emirsyah Satar, prinsip tersebut dilanggar karena adanya praktik suap dan gratifikasi sehingga perlindungan doktrin Business Judgment Rule tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini dan pertanggungjawaban pidana berlaku. Kemudian, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP terpenuhi dengan kerugian negara mencapai USD 609.814.504, meskipun vonis lima tahun penjara dinilai ringan dibanding dampak besar yang ditimbulkan. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan proporsionalitas pemidanaan untuk mencegah praktik korupsi di BUMN.
The Urgency of Reformulating Election Dispute Resolution in Indonesia: A Comparative Study Fauzan, Anis; Marsal, Irsyaf; Kaharuddin
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.64539

Abstract

The Indonesian concept of the rule of law fundamentally adopts key elements of the Rechtstaat tradition, prioritizing the supremacy of law as the ultimate instrument in governing national life, where the protection of Human Rights is not merely a legalistic formality but the core spirit animating every regulation to ensure that popular sovereignty remains within the corridors of respect for human dignity. However, current realities demonstrate that the protection of the right to vote and be elected in Indonesia has undergone significant degradation due to legal uncertainty arising from the highly complex fragmentation of election dispute resolution bodies, involving at least five different institutions with frequently overlapping authorities, thereby creating a confusing judicial bureaucratic labyrinth. This study employs a normative legal research method with statutory, comparative, and conceptual approaches through literature study techniques to analyze the problems of the electoral legal structure descriptively and prescriptively, integrating Lawrence M. Friedman’s legal system theory and Gustav Radbruch’s triad of legal goals to holistically examine the aspects of justice, certainty, and legal utility. The results reveal that the phenomenon of sectoral ego within Indonesia’s electoral law enforcement system reflects a democratic paradox where an excessively broad distribution of authority, lacking integrative hierarchical coordination, creates conflicting decisions and delegitimizes the integrity of general election results. As a strategic solution, this study recommends reformulating the dispute resolution model through the establishment of a tiered "one-door system" special electoral court under the auspices of the Supreme Court to guarantee the synchronization of rulings as well as procedural and substantive legal certainty without necessitating an amendment to the 1945 Constitution, provided that the Constitutional Court's authority to adjudicate result disputes remains constitutionally preserved.
DINAMIKA KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: IMPLIKASI TERHADAP DEMOKRASI LOKAL Syah Ramadhan Putra; Daniel Lodewijk Peter; Irsyaf Marsal; Kaharuddin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1979

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70 Tahun 2024 terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak, serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil studi menunjukkan bahwa intervensi yudisial di tengah tahapan memicu anomali hierarki regulasi dan krisis administratif kelembagaan. Putusan MK memang berhasil menegakkan keadilan substantif dengan mendemokratisasi ruang kontestasi dan mematahkan monopoli elite politik. Namun, perubahan aturan yang mendadak ini mengorbankan asas kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan mencederai kesetaraan arena kontestasi (level playing field) bagi peserta pemilu. Untuk mengurai benturan paradigma ini, penelitian menyimpulkan pentingnya pengadopsian doktrin prospective overruling oleh MK. Penundaan daya ikat putusan yang merombak aturan fundamental ke siklus pemilihan berikutnya diperlukan untuk menjamin stabilitas tahapan demokrasi lokal.
Co-Authors Adam Ramadhan Adelia Yuliana Afifah, Rifda Ahmad Ahsin Thohari Ahmad Iqbal Alfiansa, Sendi Ali Imran Nasution Anissa Nabilla Annazali, Ahmad Haqqi Antika, Rindy Aprilia, Tia Asri, Muhammad Rozi Atiek Pratiwi Putri Naue Aura Anisah Beatrice Jacsani Cinidrilli de Mendonca Cheryl Michaelia Ongkowiguno danibao, masitaria aci Daniel Lodewijk Peter Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Estuningtyas, Retna Dwi EVI FITRIANI Faqih Zuhdi Rahman Fauzan, Anis Febryani, Evy Firial Tiara Efriliani Gabriella Tiffany Putri Hadi, Rival Mahesa Fauzan Hasudungan Sinaga Imanah, Nur Syahdatul Indah Meisyana Suci Intan Permata Sari Iqbal, Ahmad Irawan, Dio Rizqi Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Justicia Salsabila Kaharuddin Kaharuddin Kalijunjung Hasibuan Lestari, Widya Tri Maharaja, Tegen Mardliyah, Ainul Muhammad Usman Najwa Rosyidah Nawalia Azahra Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri Pangaribuan, Calvin Philip Andrew Pitaloka, Putri Galuh Putra, Samudra Farasi Rahayu, Dian Anggi Rahman, Siti Muthia Rakhmi, Wendy Budiati Rama Ahmad Raja Maranay Ramadhani, Rashya Serien Rena Putri Nirwana Rina Septiani Risa Dewi Oktaviani Salma Elsa Anindya Sandra Laudya Angelina Santika, Syahira Rafah Sembiring, Nirindah Daniella Sembiring, Tamaulina Br. Setia Nanda Nurbaety Shakira, Talitha Atha Sirait, Priscila Siti Rifqa Raihani Slamet Tri Wahyudi Syaeh, Muhammad Tunjang Syah Ramadhan Putra Syarkun, Mufarikha Binti Tampubolon, Toby Samuel Tesalonika Amazia Simamora Thalib, Sabrina Riyadh Ulfah, Khofshotul Vivi Puspita Sari Winriadirahman, Prameswara Yefiza Nahri Agustia