Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Daulat Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan International Journal of Social Service and Research IBLAM Law Review Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora JUDGE: Jurnal Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kajian Ilmu Hukum Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial PESHUM Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Irsyaf Marsal
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Revolusi Teknologi dan Tantangan Hukum: Perspektif Privasi dan Keamanan Data dalam Era Internet of Things (IoT) Sembiring, Tamaulina Br.; Koynja, Johannes Johny; Maharaja, Tegen; Febryani, Evy; Marsal, Irsyaf
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2202

Abstract

Revolusi teknologi yang disaksikan dalam era Internet of Things (IoT) telah menghadirkan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, pertumbuhan pesat IoT juga membawa tantangan baru dalam hal privasi dan keamanan data. Artikel ini mengeksplorasi dampak revolusi teknologi dalam konteks hukum, dengan fokus pada isu-isu privasi dan keamanan data dalam lingkungan IoT. Dalam artikel ini, kami melakukan tinjauan mendalam tentang perkembangan hukum yang berkaitan dengan IoT dan dampaknya terhadap privasi individu serta keamanan data. Kami menyajikan hasil penelitian terbaru yang mengungkapkan tantangan-tantangan hukum yang dihadapi dalam mengatasi isu privasi dan keamanan data dalam ekosistem IoT yang semakin kompleks. Kami juga membahas inisiatif kebijakan dan regulasi yang telah diadopsi oleh beberapa yurisdiksi untuk mengatasi isu-isu tersebut. Kami menggarisbawahi pentingnya perlindungan privasi dan keamanan data dalam era IoT yang terus berkembang, serta implikasinya terhadap pemegang kepentingan seperti konsumen, produsen perangkat IoT, dan penyedia layanan. Artikel ini mengidentifikasi kebijakan dan tindakan yang perlu diambil untuk memitigasi risiko dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dalam lingkungan IoT.
TINJAUAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT Marsal, Irsyaf; Rina Septiani; Kalijunjung Hasibuan; Vivi Puspita Sari; Hasudungan Sinaga
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.238

Abstract

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Kekerasan dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Beberapa waktu lalu terjadi kekerasan terhadap artis Venna Melinda. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Kekerasan tersebut dilakukan Ferry diduga sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir venna melinda menikah dengan Ferry Irawan. Venna Melinda mengalami Hidung Berdarah dan tulang rusuk yang retak akibat pukulan Ferry irawan. Hal inilah yang menjadi dasar pelaporan Venna melinda sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suaminya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis: Pembebanan APBN atau Menuju Indonesia Emas 2045 Putra, Samudra Farasi; Marsal, Irsyaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2344

Abstract

Program makan bergizi gratis menajdi suatu fokus penelitian yang unik untuk dikaji, terutama dalam dimensi politik hukum dengan melihat kepentingan penguasa atas program ini. Program ini secara tidak langsung membawa pesan yang mulia dalam pelaksanaannya, yakni mengurangi angka stunting di Indonesia. Namun menilik pada realitanya, program ini justru membebani APBN begitu besar, yakni hampir 44% dari alokasi biaya pendidikan dipergunakan untuk program makan bergizi gratis ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dan pembahasna menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis muncul dari pelaksanaan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran, yang selanjutnya diimplementasikan pada saat teripiihnya pasangan calon tersebut dengan tanpa melibatkan dasar hukum yang pasti dalam pelaksanaannya. Kemudian, politik hukum dari pelaksanaan program ini adalah melihat pada tujuan yang mulia atas program ini, yakni pengurangan angka stunting dengan memberikan makanan kepada siswa di SD, SMP, dan SMA dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045, di samping terdapat gerakan akar rumput untuk merealisasikan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih
Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri; Marsal, Irsyaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2375

Abstract

Pembentukan KUHP Baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pandangan bahwa adanya urgensi atas kebutuhan hukum acara yang baru. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinilai sudah tidak relevan atas kebutuhan hukum pidana formill di Indonesia dan muncullah pembahasan terkait dengan RKUHAP yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas tahun 2026. Hal ini memunculkan permasalahan dan analisis komprehensif mengenai kebutuhan hukum pidana formil baru dalam perspektif politik hukum pembentuk undang-undang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana berkembang dari zaman kolonial Belanda di HIR hingga pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atas respon hukum acara pidan ayang lama dengan nuansa kolonial dan disesuaikan dnegan kebutuhan prosedur pidana nasional. Kemudian, politik hukum pembentukan hukum acara pidana yang baru menunjukkan kecenderungan adanya kebutuhan atas hukum acara pidana yang baru akibat dari adanya KUHP baru yang diundangkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, kebutuhan dan koherensi atas hukum pidana materill baru akan terpenuhi secara total dengan adanya hukum pidana formil yang baru setelah RKUHAP diajukan dalam Prolegnas tahun 2026
Civil Law Implications for Children Born Through Surrogacy (Surrogate Mother) Thalib, Sabrina Riyadh; Marsal, Irsyaf
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2556

Abstract

This study analyzes the legal status of children born from surrogacy in Indonesia, a practice considered illegal yet a potential solution for infertility, creating a serious rechtsvacuüm. The research objective is a juridical analysis of this issue under Indonesian civil law using a normative juridical method. The findings indicate that surrogacy agreements are legally invalid and considered null and void (van rechtswege nietig) because they fail to meet the "lawful cause" requirement stipulated in Article 1320 in conjunction with Article 1337 of the Civil Code. This legal void creates uncertainty for the child. Based on the principle of mater semper certa est, the surrogate is legally recognized as the mother, disregarding genetic parentage. This situation infringes upon the child's fundamental rights to identity and inheritance, undermining the principle of pro bono infantis. The study concludes that there is an urgent need for definitive state regulation, either through a strict prohibition or by permitting altruistic surrogacy under rigorous judicial oversight, to provide legal certainty and paramount protection for the child
HOAXES AND DEFAMATION: LEGAL LIMITATIONS IN ASSESSING NON-MATERIAL DAMAGES Annazali, Ahmad Haqqi; Marsal, Irsyaf; Syarkun, Mufarikha Binti
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i2.1681

Abstract

The rapid spread of hoaxes and defamation in the digital age has become a destructive phenomenon, causing serious consequences that include not only material losses, but also significant non-material damages such as ruined reputations, loss of public trust, and profound psychological suffering for both individuals and corporations. This condition creates a crucial juridical problem because positive law in Indonesia, despite having instruments like the ITE Law, has not yet provided clear boundaries (limitations) or objective, measurable parameters for assessing and quantifying such non-material damages within the judicial system. This research utilizes a normative legal method employing a statute approach and a conceptual approach, qualitatively analyzing primary legal sources such as the Civil Code, Criminal Code, the ITE Law and its amendments, as well as secondary legal sources through a comprehensive literature review. The results and discussion demonstrate that the forms of non-material damage, as recognized in Article 1365 of the Civil Code and legal theory, encompass a broad spectrum ranging from damage to honor (eer) and good name (goede naam) to psychological suffering (trauma and stress); however, the legal boundaries in Indonesia are dominantly penal-centric, focusing only on punishing the perpetrator (deterrence) rather than restoring the victim. This strong penal orientation in the ITE Law is proven to create systemic fragmentation separating the criminal and civil processes and a legal vacuum (rechtsvacuüm) in non-material remediation mechanisms, thereby necessitating a paradigm shift towards restorative justice supported by Supreme Court Guidelines (PERMA) to provide clear parameters for judges to assess non-material damages fairly and proportionally.
Legal Analysis of Protection Against Breach of Employment Contract Asri, Muhammad Rozi; Marsal, Irsyaf
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2711

Abstract

This study aims to analyze the forms of default (breach of contract) committed by the government as the employer in the implementation of the Work Order (SPK) and to examine the legal remedies available for contractors to obtain legal protection. This research employs a normative juridical method using statute, case, and conceptual approaches. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary sources, analyzed qualitatively through a descriptive-analytical technique. The results indicate that government default commonly occurs in the form of delayed payments, unilateral changes to the scope of work, and contract termination without legal justification. These actions cause losses to contractors due to their weak bargaining position in legal relations with the government. Legal protection for contractors can be pursued through warnings (somasi), civil lawsuits based on Articles 1243–1252 of the Indonesian Civil Code, and non-litigation dispute resolution mechanisms such as mediation or arbitration as regulated under Law Number 2 of 2017 on Construction Services and Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Government Procurement of Goods/Services. This study emphasizes the need to strengthen regulations and improve dispute resolution mechanisms to ensure legal certainty and fairness for contractors in the implementation of work orders.
Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kebidanan yang Aman dan Bermutu sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Justicia Salsabila; Irsyaf Marsal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2607

Abstract

Pelayanan kebidanan merupakan bagian dari sistem Kesehatan nasional yang berperan penting dalam Kesehatan reproduksi dan keselamatan ibu dan anak. Dari sisi hukum, pelayanan kebidanan bukan hanya kewajiban sebagai tenaga medis tetapi juga merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia Namun, faktanya masih banyak permsalahan dalam praktiknya. Masih banyak permasalahan yang muncul di lapangan. Seperti kasus kematian ibu dan bayi, keterbatasan tenaga kebidanan di daerah terpencil, sarana kesehatan yang tidak memadai, serta ketidakpastian hukum yang membuat bidan khawatir dalam melaksanakan tugasnya Penelitian ini menggunakanan Penelitian ini menggunakanan metode yuridis normatif, pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu mengkaji perspektif perlindungan hukum profesi kebidanan dalam pelayanan kebidanan serta hak asasi bidan dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga kesehatan. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 . Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Unndang No.4 Tahun 2019 tentang kebidanan, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan peraturan Menteri Kesehatan terkait standar pelayanan. Negara berkewajiban memastikan pelayanan kebidanan dilaksanakan denga aman dan bermutu serta adil dalam pemenuhan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi.
Pengembangan Implementasi Administrasi Publik dengan Fasilitas pada Masyarakat di Daerah Pedesaan Beatrice Jacsani Cinidrilli de Mendonca; Irsyaf Marsal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2751

Abstract

Pengembangan implementasi administrasi publik dalam penyediaan fasilitas yang layak bagi masyarakat di daerah pedesaan untuk memberi fasilitas yang aman dan baik untuk masyarakat, dan masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dalam akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi atau infrastruktur dasar. Administrasi publik memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemerataan fasilitas tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach). Dan focus kepada penelitian yang diarahkan pada analisis peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan implementasinya dalam konteks pembangunan fasilitas publik di daerah pedesaan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi publik berperan penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memastikan pemerataan pembangunan dan akses terhadap fasilitas publik yang berkualitas. Dan menjamin untuk memberi yang terbaik dan unntuk memperkuat implementasinya, diperlukan optimalisasi Undang-Undang Desa, pemerataan pembangunan, serta transparansi melalui digitalisasi pelayanan publik agar masyarakat pedesaan dapat menikmati pelayanan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Annulment of Marital Property Agreements Due to Vitiating Factors: A Comparative Study Between Indonesian and English Law Sirait, Priscila; Marsal, Irsyaf
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2523

Abstract

This article examines how annulment of marital property agreements occurs when consent is tainted by vitiating factors. The research object focuses on prenuptial agreements in Indonesia and financial settlement agreements in England. The objective of this study is to analyze the legal framework, judicial practice, and consequences of annulment caused by error, misrepresentation or fraud, or duress in both jurisdictions. Using normative legal research, this study employs statutory, conceptual, comparative, and case approaches, supported by deductive analysis of legislation, jurisprudence, and scholarly opinion. The results show that under Indonesian law, annulment is possible when an agreement is proven to be based on false or misleading information, as exemplified by Denpasar District Court Decision No. 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps, which annulled a prenuptial agreement due to misrepresentation. Meanwhile under English law, annulment is recognized in cases of fraudulent misrepresentation, as highlighted in Sharland v Sharland [2015] UKSC 60, where intentional dishonesty invalidated a financial settlement agreement. The conclusion affirms that such agreements are voidable and although annulment safeguards fairness and genuine consent, the division of marital property must still be pursued through separate judicial proceedings as the consequences in both legal systems.
Co-Authors Adam Ramadhan Adelia Yuliana Afifah, Rifda Agustia, Yefiza Nahri Ahmad Ahsin Thohari Ahmad Iqbal Alfiansa, Sendi Ali Imran Nasution Anissa Nabilla Annazali, Ahmad Haqqi Antika, Rindy Aprilia, Tia Asri, Muhammad Rozi Aura Anisah Beatrice Jacsani Cinidrilli de Mendonca Cheryl Michaelia Ongkowiguno danibao, masitaria aci Daniel Lodewijk Peter Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Estuningtyas, Retna Dwi Evi Fitriani Faqih Zuhdi Rahman Fauzan, Anis Febryani, Evy Firial Tiara Efriliani Gabriella Tiffany Putri Hadi, Rival Mahesa Fauzan Hasudungan Sinaga Imanah, Nur Syahdatul Indah Meisyana Suci intan permata sari Irawan, Dio Rizqi Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Justicia Salsabila Kaharuddin Kaharuddin Kalijunjung Hasibuan Lestari, Widya Tri Maharaja, Tegen Mardliyah, Ainul Muhammad Usman Najwa Rosyidah Naue, Atiek Pratiwi Putri Nawalia Azahra Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri Pangaribuan, Calvin Philip Andrew Pitaloka, Putri Galuh Putra, Samudra Farasi Rahayu, Dian Anggi Rahman, Siti Muthia Raihani, Siti Rifqa Rakhmi, Wendy Budiati Rama Ahmad Raja Maranay Ramadhani, Rashya Serien Rena Putri Nirwana Rina Septiani Risa Dewi Oktaviani Salma Elsa Anindya Sandra Laudya Angelina Santika, Syahira Rafah Sembiring, Nirindah Daniella Sembiring, Tamaulina Br. Setia Nanda Nurbaety Shakira, Talitha Atha Sirait, Priscila Slamet Tri Wahyudi Syaeh, Muhammad Tunjang Syah Ramadhan Putra Syarkun, Mufarikha Binti Tampubolon, Toby Samuel Tesalonika Amazia Simamora Thalib, Sabrina Riyadh Ulfah, Khofshotul Vivi Puspita Sari Winriadirahman, Prameswara