Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.424
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Daulat Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan International Journal of Social Service and Research IBLAM Law Review Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora JUDGE: Jurnal Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kajian Ilmu Hukum journal of social and economic research PESHUM LamLaj Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Irsyaf Marsal
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kebijakan Pengelolaan Aliran Sungai Melalui Partisipasi Masyarakat, Strategi Penanggulangan Pencemaran Berkelanjutan Afifah, Rifda; Marsal, Irsyaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3076

Abstract

Permasalahan Pencemaran aliran sungai di Indonesia memang sangat kompleks dan berdampak luas, tidak hanya pada aspek lingkungan, tapi juga kesehatan, sosial, dan ekonomi. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Payung Hukum Utama dalam Hukum Lingkungan mengatur juga terkait dengan pencemaran lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman Undang-undang tersebut dirasa tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum yang ada. Revitalisasi Pembentukan Hukum Lingkungan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran sungai juga tentu menjadi Urgensi nyata pembentukan politik hukum untuk menangani permasalahan aliran sungai yang perlu diperhitungkan oleh Pemerintah mengingat akibat yang cukup signifikan pada kehidupan masyarakat baik secara ekonomi maupun kesehatan. PDASRH selaku Lembaga yang diamanahkan UU dalam menjaga Lingkungan dirasa bisa menjadi salah satu strategi kebijakan  yang baik dibarengi dengan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi pencemaran Aliran Sungai berkelanjutan. Jenis Penelitian dalam penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan statute   approach dan Pendekatan Konseptual terkait Penanggulangan Pencemaran Sungai Berkelanjutan. Lewat penelitian ini, penulis berharap bisa menjadi gagasan yang progresif untuk perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana Pasal 33 Ayat (3) bahwa : “Bumi, Air, dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
A Juridical Analysis of Formalistic Legality and Substantive Justice in Protecting Children Born Out of Wedlock Nayla Putri Abdullah; Irsyaf Marsal
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 10 No. 2 (2025): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v10i2.253

Abstract

This study provides a comprehensive and in-depth examination of how the law protects children born out of lawful marriage. Its primary focus is on the provisions contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the reinforcement provided by Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The main issue highlighted in this research is the persistent uncertainty regarding the legal status and civil rights of children born out of lawful marriage, particularly when their parents’ marriage has not been officially registered. To address this issue, the study employs a normative legal research method, using a written regulation approach combined with case studies. This enables an analysis of how the law is applied in practice concerning the status of children born out of wedlock, through examination of court decisions and relevant legal provisions. The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 brought significant changes to the Indonesian family law system. The decision expands recognition of the legal relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, provided that strong evidence is available, such as DNA test results. Consequently, the ruling emphasises the importance of respecting the fundamental rights of every child, regardless of their birth status, and encourages the state to guarantee children’s rights to identity and legal status through mechanisms such as itsbat nikah (marriage validation) and the determination of parentage in court. Overall, this study confirms that legal protection for children born out of wedlock represents a concrete application of the principles of substantive justice, legal certainty, and non-discriminatory treatment as mandated by the constitution and the national legal system of Indonesia.  
Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst) Adelia Yuliana; Anissa Nabilla; Indah Meisyana Suci; Setia Nanda Nurbaety; Irsyaf Marsal
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4399

Abstract

Kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia menyoroti lemahnya mekanisme tata kelola serta pertanggungjawaban hukum direksi BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa perundang-undangan (statute approach), teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Terkait sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban direksi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa direksi sebagai organ perseroan memiliki fiduciary duty yang harus dijalankan dengan itikad baik, tanggung jawab, serta loyalitas penuh terhadap perseroan. Namun, dalam kasus Emirsyah Satar, prinsip tersebut dilanggar karena adanya praktik suap dan gratifikasi sehingga perlindungan doktrin Business Judgment Rule tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini dan pertanggungjawaban pidana berlaku. Kemudian, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP terpenuhi dengan kerugian negara mencapai USD 609.814.504, meskipun vonis lima tahun penjara dinilai ringan dibanding dampak besar yang ditimbulkan. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan proporsionalitas pemidanaan untuk mencegah praktik korupsi di BUMN.
The Urgency of Reformulating Election Dispute Resolution in Indonesia: A Comparative Study Fauzan, Anis; Marsal, Irsyaf; Kaharuddin
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026) (IN PRESS
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.64539

Abstract

The Indonesian concept of the rule of law fundamentally adopts key elements of the Rechtstaat tradition, prioritizing the supremacy of law as the ultimate instrument in governing national life, where the protection of Human Rights is not merely a legalistic formality but the core spirit animating every regulation to ensure that popular sovereignty remains within the corridors of respect for human dignity. However, current realities demonstrate that the protection of the right to vote and be elected in Indonesia has undergone significant degradation due to legal uncertainty arising from the highly complex fragmentation of election dispute resolution bodies, involving at least five different institutions with frequently overlapping authorities, thereby creating a confusing judicial bureaucratic labyrinth. This study employs a normative legal research method with statutory, comparative, and conceptual approaches through literature study techniques to analyze the problems of the electoral legal structure descriptively and prescriptively, integrating Lawrence M. Friedman’s legal system theory and Gustav Radbruch’s triad of legal goals to holistically examine the aspects of justice, certainty, and legal utility. The results reveal that the phenomenon of sectoral ego within Indonesia’s electoral law enforcement system reflects a democratic paradox where an excessively broad distribution of authority, lacking integrative hierarchical coordination, creates conflicting decisions and delegitimizes the integrity of general election results. As a strategic solution, this study recommends reformulating the dispute resolution model through the establishment of a tiered "one-door system" special electoral court under the auspices of the Supreme Court to guarantee the synchronization of rulings as well as procedural and substantive legal certainty without necessitating an amendment to the 1945 Constitution, provided that the Constitutional Court's authority to adjudicate result disputes remains constitutionally preserved.
Co-Authors Adam Ramadhan Adelia Yuliana Afifah, Rifda Agustia, Yefiza Nahri Ahmad Ahsin Thohari Ahmad Iqbal Alfiansa, Sendi Ali Imran Nasution Angelina, Sandra Laudya Anissa Nabilla Annazali, Ahmad Haqqi Antika, Rindy Aprilia, Tia Asri, Muhammad Rozi Aura Anisah Azahra, Nawalia Beatrice Jacsani Cinidrilli de Mendonca Cheryl Michaelia Ongkowiguno danibao, masitaria aci Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Efriliani, Firial Tiara Ema Nurkhaerani Estuningtyas, Retna Dwi EVI FITRIANI Faqih Zuhdi Rahman Fauzan, Anis Febryani, Evy Gabriella Tiffany Putri Hadi, Rival Mahesa Fauzan Hasudungan Sinaga Imanah, Nur Syahdatul Indah Meisyana Suci intan permata sari Iqbal, Ahmad Irawan, Dio Rizqi Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Justicia Salsabila Kaharuddin Kalijunjung Hasibuan Lestari, Widya Tri Maharaja, Tegen Mardliyah, Ainul Muhammad Usman, Muhammad Najwa Rosyidah Nayla Putri Abdullah Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri Oktaviani, Risa Dewi Pangaribuan, Calvin Philip Andrew Pitaloka, Putri Galuh Putra, Samudra Farasi Rahayu, Dian Anggi Rahman, Siti Muthia Rakhmi, Wendy Budiati Rama Ahmad Raja Maranay Ramadhani, Rashya Serien Rena Putri Nirwana Rina Septiani Salma Elsa Anindya Santika, Syahira Rafah Sembiring, Nirindah Daniella Sembiring, Tamaulina Br. Setia Nanda Nurbaety Shakira, Talitha Atha Sirait, Priscila Slamet Tri Wahyudi Syaeh, Muhammad Tunjang Syarkun, Mufarikha Binti Tampubolon, Toby Samuel Tesalonika Amazia Simamora Thalib, Sabrina Riyadh Ulfah, Khofshotul Vivi Puspita Sari Winriadirahman, Prameswara