Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN ASAS DROIT DE SUITE TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 323/Pid.Sus/2023/PN Psp dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Psp Manalu, Verawaty Manalu Manalu; Siagian, Putri Rumondang; Andriati, Syarifah Lisa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5931

Abstract: The Criminal Code does not clearly state what is meant by evidence, but from the way of obtaining the evidence, it can be concluded that the definition of evidence is the result of a series of investigators' actions in confiscation and/or searches and/or examination of letters to take over and/or store under their control movable or intangible objects for the purpose of evidence in investigations, prosecutions and trials. In practice, confiscations carried out by investigators still often involve the rights of third parties, one of which is the confiscation of fiduciary collateral objects used to commit narcotics crimes. This study uses a normative legal research type supported by empirical data with data collection techniques in the form of interviews and literature studies. Data analysis is carried out qualitatively and produces research in the form of analytical description. The study concluded that there is a conflict between the state's authority to confiscate narcotics evidence and the rights of third parties as fiduciary recipients through the principle of droit de suite. In practice, investigators have difficulty accommodating requests for the return of evidence due to the complex process, limited time, and the weak legal standing of third parties. This requires consideration of utility and fairness, in accordance with the Fiduciary Guarantee Law's objective of supporting the development of the financing sector. The Padang Sidempuan District Court's decision No. 323/Pid.Sus/2023/PN Psp, which confiscated a vehicle belonging to a third party, demonstrates a lack of legal protection, while decision No. 38/Pid.Sus/2024/PN Psp, which returned the vehicle to the fiduciary recipient, reflects the appropriate, fair, and beneficial application of the droit de suite principle for third parties not involved in the crime. Keywords: droit de suite principle, fiduciary guarantee, confiscation, evidence, narcotics case. Abstrak: Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dari cara mendapatkan barang bukti tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam praktiknya, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik masih sering melibatkan hak pihak ketiga salah satunya adalah penyitaan terhadap benda jaminan fidusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Terdapat konflik antara kewenangan negara melakukan penyitaan barang bukti narkotika dan hak pihak ketiga sebagai penerima fidusia melalui asas droit de suite. Dalam praktik, penyidik kesulitan mengakomodasi permohonan pengembalian barang bukti karena proses yang rumit, waktu terbatas, dan lemahnya posisi hukum pihak ketiga. Hal ini menuntut pertimbangan nilai kemanfaatan serta keadilan, sesuai tujuan UU Jaminan Fidusia untuk mendukung pembangunan sektor pembiayaan. Putusan PN Padang Sidempuan No. 323/Pid.Sus/2023/PN Psp yang merampas kendaraan milik pihak ketiga menunjukkan kurangnya perlindungan hukum, sedangkan putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Psp yang mengembalikan kendaraan kepada penerima fidusia mencerminkan penerapan asas droit de suite yang tepat, adil, dan bermanfaat bagi pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana. Kata Kunci: asas droit de suite, jaminan fidusia, penyitaan, barang bukti, perkara narkotika.

Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga: (Studi Putusan: Mahkamah Agung RI No.76K/Pid.Sus/2022) Theresia Deliana; Edi Yunara; Syarifah Lisa Andriati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 3 (2026): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i3.906

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang menelantarkan suami, istri, atau anak dalam lingkup keluarga, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 K/Pid.Sus/2022. Putusan tersebut memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT Mdn yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 842/Pid.Sus/2020/PN Rap, khususnya terkait pidana pengganti denda, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penelantaran dalam rumah tangga antara lain ketergantungan ekonomi, tidak terpenuhinya nafkah, kekerasan dalam penyelesaian konflik, budaya patriarki, serta rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri. Perlindungan hukum terhadap istri dan anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi perlindungan dari keluarga dan aparat penegak hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan sosial dan hukum, serta bimbingan rohani. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pid.Sus/2022 didasarkan pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, namun sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memberikan efek jera karena lebih menitikberatkan pada hal-hal yang meringankan pelaku.

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Agroindustri ditinjau dari UU Perseroan Terbatas: The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Agro-Industrial Companies through the Limited Liability Companies Act Godiva, Naomi Kathleen; Mulhadi; Andriati, Syarifah Lisa
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2026): In-Press - Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr-jolci.v5i1.23345

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan, pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan terkait lainnya. Pada sektor agroindustri, khususnya yang memanfaatkan sumber daya alam, CSR menjadi kewajiban hukum sekaligus sarana membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Implementasi CSR di PT. MA, yang berlokasi di Desa Sikapas, Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara, menunjukkan fokus utama pada aspek sosial dan keagamaan, seperti pemberian bantuan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan keagamaan. Namun, pelaksanaannya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip triple bottom line (profit, people, planet), terutama karena program lingkungan belum berjalan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, kegiatan CSR tersebut mendapat respons positif dari masyarakat dan dukungan pemerintah daerah, yang turut memperkuat legitimasi sosial perusahaan. Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan anggaran, perubahan kebutuhan sosial masyarakat, serta belum terintegrasinya kebijakan CSR dalam sistem perusahaan. Diperlukan pembaruan regulasi yang memperjelas indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi CSR, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang konsisten menjalankannya. Bagi PT. MA, penguatan transparansi melalui laporan tahunan dan penyeimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi langkah penting menuju pelaksanaan CSR yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang

Validitas Hukum Penyimpangan Waktu Penerbitan SPMP dalam Eksekusi Surat Paksa Utang Pajak Marcella Lee; Mahmul Siregar; Syarifah Lisa Andriati
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18708

Penagihan pajak merupakan instrumen penting dalam menjamin penerimaan negara, khususnya melalui mekanisme penagihan aktif dengan Surat Paksa yang dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Secara normatif, ketentuan hukum telah mengatur bahwa apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan Surat Paksa, maka tindakan penyitaan harus segera dilakukan. Namun, dalam praktik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam, masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya, terutama terkait keterlambatan penerbitan SPMP dan tidak seluruh Surat Paksa ditindaklanjuti ke tahap penyitaan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan terkait kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum dalam penagihan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan didukung data empiris. Penelitian hukum normatif (normatif law research) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif proses penerbitan SPMP telah memiliki dasar hukum yang jelas dan mencerminkan prinsip kepastian hukum, namun dalam praktik masih terdapat penyimpangan waktu penerbitan. Penerapan eksekusi Surat Paksa di KPP Pratama Lubuk Pakam belum sepenuhnya optimal karena tidak seluruh Surat Paksa ditindaklanjuti dengan SPMP, serta adanya perbedaan perlakuan dalam praktik penagihan yang berkaitan dengan aspek keadilan. Selain itu, pelaksanaan penyitaan juga menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari Wajib Pajak, keterbatasan objek penyitaan, maupun kendala administratif dan kelembagaan seperti keterbatasan jumlah jurusita pajak dan tingginya beban kerja, yang menunjukkan adanya permasalahan pada aspek struktur dan budaya dalam sistem hukum. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, hambatan tersebut masih berpengaruh terhadap efektivitas penerbitan SPMP dalam penagihan pajak.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMULIA TANAMAN ATAS VARIETAS HORTIKULTURA HIAS An Arafahan; Tan Kamello; Syarifah Lisa Andriati
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7399

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan potensi besar dalam pengembangan varietas tanaman hortikultura hias. Namun, rendahnya kesadaran hukum pemulia tanaman terhadap pentingnya pendaftaran varietas menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak pemulia belum berjalan optimal, terutama di tingkat lokal seperti Desa Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap varietas hortikultura hias di Indonesia, mengidentifikasi kendala hukum dan administratif dalam proses pendaftaran varietas, serta menilai tingkat kesadaran hukum para pemulia tanaman di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara mendalam dengan pemulia tanaman, perwakilan masyarakat, dan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Sebanyak 78% pemulia tanaman di Desa Bangun Sari tidak mendaftarkan varietas karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan manfaat hukum, sementara Dinas Pertanian setempat belum melakukan sosialisasi maupun pendampingan terkait PVT. Faktor penghambat utama mencakup kompleksitas prosedur administratif, keterbatasan fasilitas pengujian, tingginya biaya pendaftaran (Rp 75–100 juta), serta minimnya inisiatif sosialisasi dari pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum bagi pemulia tanaman hortikultura hias di tingkat lokal belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, simplifikasi prosedur administratif, serta program sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pemulia tanaman lokal di Indonesia.

Cheap Justice or Judicial Chaos? The Regulatory Crisis of AI Robot Lawyers in Indonesia Syarifah Lisa Andriati; Inneke Kiki Rizki; Wan Nur Addibah Binti Adnan
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 11 No. 1 (2026): Contemporary Legal Responses to Technological, Economic, and Social Change
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v11i1.31399

Artificial intelligence (AI) technology is advancing rapidly, and it has a significant impact on various disciplines, including the legal profession. In the United States, AI has already been given a role in legal representation wherein the AI model known as the Robot Lawyer, handled cases regarding two traffic violations 2023. From thereon, it has become critical to examine the extent of AI Robot Lawyer’s role in the digital legal revolution, as well as the related opportunities and challenges within the Indonesian legal system. This study uses a normative legal research method based on a literature review. Our results show that defendants can use Robot Lawyers as legal advisors by utilizing the ‘DoNotPay’ app to listen to arguments before the court, in real time and then be informed on what to say through earphones. The positive impacts of using Robot Lawyers include, among others, the convenience of defendants when facing legal charges and the cost factor which is relatively low. However, judges should be cautious when using AI in court because parties without human legal representation are unlikely to be able to aptly comprehend the arguments and claims made by a Robot Lawyer. In Indonesia, AI can support legal problem-solving but cannot replace lawyers in court. If Robot Lawyers are to be implemented, a strong legal foundation is needed. The regulations of the related court procedures must be reformed and clear guidelines must be provided to safeguard the rights and interest of the defendants who are relying on Robot Lawyers.

Gugatan Lain-Lain oleh Kurator sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Kreditur atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas : Studi Putusan Nomor 706 K/Pdt.SusPailit/2021 Callista Ottodinata; Eko Yudhistira Yudhistira; Syarifah Lisa Andriati
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3863

The principle of limited liability in a limited liability company is not absolute, as it can be pierced through the piercing the corporate veil doctrine when directors and commissioners are proven to have breached their fiduciary duty, causing the company to become bankrupt with insufficient bankruptcy estate to settle all obligations to creditors. This study examines the legal standing of the curator in filing ancillary lawsuits and the mechanism of applying the doctrine as the basis for personal liability of corporate organs, analyzing Supreme Court Decision Number 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. A normative juridical method was employed with statutory, conceptual and case approaches. The results show that the curator holds a strong legal mandate to file ancillary lawsuits upon finding indications of organ negligence causing estate insufficiency. The doctrine is applied proportionally through cumulative evidentiary elements with a reversed burden of proof.

EKSISTENSI LEMBAGA BANI (BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI SUMATERA UTARA Yowan Utari; Tan Kamello; Syarifah Lisa Andriati
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4238

Abstrack: This study aims to examine the socialization of arbitration based on Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution to business actors, identify factors that cause minimal familiarity of business actors with the Indonesian National Arbitration Board (BANI), and evaluate the role and existence of BANI in resolving business disputes in North Sumatra. Using a normative juridical research method, this study relies on secondary data sources from library materials, legal principles, legal theories, books, and laws and regulations. The results of the study indicate that although arbitration offers advantages such as a simple process, short time, low cost, and mutually beneficial settlements, the lack of knowledge and socialization about BANI among business actors hinders the use of arbitration as a dispute resolution method. Therefore, increased socialization and education are needed so that more business actors understand and use arbitration, especially through BANI, in resolving their business disputes.Â Keyword: BANI (Indonesian National Arbitration Board), dispute resolutionÂ Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sosialisasi arbitrase berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kepada pelaku usaha, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan minimnya daya kenal para pelaku usaha terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta mengevaluasi peran dan eksistensi BANI dalam penyelesaian sengketa bisnis di Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder dari bahan pustaka, asas hukum, teori hukum, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan keunggulan seperti proses yang sederhana, waktu singkat, biaya murah, dan penyelesaian yang saling menguntungkan, kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang BANI di kalangan pelaku usaha menghambat pemanfaatan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi agar lebih banyak pelaku usaha memahami dan menggunakan arbitrase, khususnya melalui BANI, dalam penyelesaian sengketa bisnis mereka.Â Kata Kunci: BANI ( Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sengketa , penyelesaian

ANALISIS YURIDIS KONTRAK PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN DENGAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA SECARA E-PURCHASING ANTARA RUMAH SAKIT â€œXâ€ DENGAN CV â€œYâ€ Boni Putra; Mahmul Siregar; Syarifah Lisa Andriati
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4273

Abstract: Implementationofpatientfoodprocurementcontractsusingthe e-purchasingmethodat Hospital X The main focusofthis study isonthree main aspects, namely legal compliance in theimplementationofcontracts, legal protectionforbothpartiesinvolved in thecontract, anddisputeresolutionmechanismsthatcanbetaken in theeventof a breachofcontract. The methodused in this study isnormative legal researchwith a descriptiveanalyticalapproach. This study examineshowlawsandregulations are applied in procurementcontractsthrough e-purchasing. The resultsofthe study The implementationofcontractsthroughthe e-purchasingmethodisconsideredverygood in termsof legal compliance. The partieshavefollowedallgovernmentprocurementprocedures in a transparentandaccountablemanner, sothatthecontractrunseffectivelyandefficiently. The existenceof a cleardisputeresolutionmechanism: The contract has anticipatedpotentialproblems in thefuture, such as breachofcontract. The mechanismsorstepsthatwillbetakentoresolvedisputesiftheyoccurhavebeenclearlyregulated, in accordancewiththecontentsofthecontractandapplicableregulations.Â Â Keyword:E-Purchasing, Procurement Contracts, Legal Compliance, Dispute ResolutionÂ Â Abstrak: Pelaksanaankontrakpengadaanbahanmakananpasienmenggunakanmetode e-purchasing di RumahSakit X Fokusutamapenelitian ini adalahpadatigaaspekutama, yaitukepatuhanhukumdalampelaksanaankontrak, perlindunganhukumbagikeduabelahpihak yang terlibatdalamkontrak, danmekanismepenyelesaiansengketa yang dapatditempuhjikaterjadiwanprestasi. Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahpenelitianhukumnormatifdenganpendekatandeskriptifanalitis. Penelitianinimengkajibagaimanaperaturanperundang-undanganditerapkandalamkontrakpengadaanbarangmelaluie-purchasing. Hasil penelitianPelaksanaankontrakmelaluimetodee-purchasingdinilai sangat baikdarisegikepatuhanhukum. Para pihaktelahmengikutisemuaprosedurpengadaanbarang dan jasapemerintahdengantransparan dan akuntabel, sehinggakontrakberjalansecaraefektif dan efisien. Adanya MekanismePenyelesaianSengketa yang Jelas: Kontraktersebutsudahmengantisipasipotensimasalah di kemudianhari, sepertiwanprestasi (pelanggarankontrak). Telah diatursecarajelasmekanismeataulangkah-langkah yang akanditempuhuntukmenyelesaikanperselisihanjikahalituterjadi, sesuaidenganisikontrak dan peraturan yang berlaku.Â Â Kata kunci: E-Purchasing,KontrakPengadaan, Kepatuhan Hukum, PenyelesaianÂ SengketaÂ

PENERAPAN ASAS DROIT DE SUITE TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 323/Pid.Sus/2023/PN Psp dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Psp Verawaty Manalu Manalu Manalu; Putri Rumondang Siagian; Syarifah Lisa Andriati
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5931

Abstract: The Criminal Code does not clearly state what is meant by evidence, but from the way of obtaining the evidence, it can be concluded that the definition of evidence is the result of a series of investigators' actions in confiscation and/or searches and/or examination of letters to take over and/or store under their control movable or intangible objects for the purpose of evidence in investigations, prosecutions and trials. In practice, confiscations carried out by investigators still often involve the rights of third parties, one of which is the confiscation of fiduciary collateral objects used to commit narcotics crimes. This study uses a normative legal research type supported by empirical data with data collection techniques in the form of interviews and literature studies. Data analysis is carried out qualitatively and produces research in the form of analytical description. The study concluded that there is a conflict between the state's authority to confiscate narcotics evidence and the rights of third parties as fiduciary recipients through the principle of droit de suite. In practice, investigators have difficulty accommodating requests for the return of evidence due to the complex process, limited time, and the weak legal standing of third parties. This requires consideration of utility and fairness, in accordance with the Fiduciary Guarantee Law's objective of supporting the development of the financing sector. The Padang Sidempuan District Court's decision No. 323/Pid.Sus/2023/PN Psp, which confiscated a vehicle belonging to a third party, demonstrates a lack of legal protection, while decision No. 38/Pid.Sus/2024/PN Psp, which returned the vehicle to the fiduciary recipient, reflects the appropriate, fair, and beneficial application of the droit de suite principle for third parties not involved in the crime. Keywords: droit de suite principle, fiduciary guarantee, confiscation, evidence, narcotics case. Abstrak: Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dari cara mendapatkan barang bukti tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam praktiknya, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik masih sering melibatkan hak pihak ketiga salah satunya adalah penyitaan terhadap benda jaminan fidusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Terdapat konflik antara kewenangan negara melakukan penyitaan barang bukti narkotika dan hak pihak ketiga sebagai penerima fidusia melalui asas droit de suite. Dalam praktik, penyidik kesulitan mengakomodasi permohonan pengembalian barang bukti karena proses yang rumit, waktu terbatas, dan lemahnya posisi hukum pihak ketiga. Hal ini menuntut pertimbangan nilai kemanfaatan serta keadilan, sesuai tujuan UU Jaminan Fidusia untuk mendukung pembangunan sektor pembiayaan. Putusan PN Padang Sidempuan No. 323/Pid.Sus/2023/PN Psp yang merampas kendaraan milik pihak ketiga menunjukkan kurangnya perlindungan hukum, sedangkan putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Psp yang mengembalikan kendaraan kepada penerima fidusia mencerminkan penerapan asas droit de suite yang tepat, adil, dan bermanfaat bagi pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana. Kata Kunci: asas droit de suite, jaminan fidusia, penyitaan, barang bukti, perkara narkotika.

Title

Found 71 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 71 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 71 Documents
Search